Demi Lolos Ambang Batas Parlemen, PSI Langgar UU Pemilu (?)
berita
Politika
Sumber Foto: PSI.id (gie/watyutink.com) 05 May 2018 16:00
Penulis
Upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meraih “popularitas” bisa berujung sanksi pidana. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menduga PSI telah melakukan pelanggaran kampanye. Dugaan pelanggaran itu ihwal pemasangan iklan PSI di Jawa Pos 23 April 2018 lalu. Rabu (02/05/2018), partai pimpinan Grace Natalie itu memenuhi panggilan Bawaslu DKI Jakarta guna memberikan klarifikasi. Pertanyaannya, mengapa PSI sudah memasang iklan meski belum memasuki masa kampanye Pemilu 2019?

Berdasarkan tahapan Pemilu 2019 yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU), masa kampanye baru dimulai 23 September 2018. Penetapan masa kampanye tersebut sebagai penjabaran Pasal 276 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa kampanye pemilu dilaksanakan sejak tiga hari setelah penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pencalonan presiden dan wakil presiden.

Karenanya, PSI terancam sanksi pidana pemilu jika terbukti melanggar aturan kampanye di luar jadwal. Pasal 492 UU Pemilu menegaskan, setiap orang yang sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu dijatuhi sanksi pidana dengan kurungan maksimal setahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Lalu, akankah dua pasal ini menjerat PSI?

BACA JUGA: Jelang Tahun Politik: 15 Bank Berdampak Sistemik, Mafia Berkelindan (?)

Bisa jadi PSI tidak melanggar Pasal 276 UU Pemilu, karena tidak memuat visi, misi, dan program partai dalam iklannya. Hanya saja PSI masih menampilkan logo dan nomor urut partai. Ketentuan Umum UU Pemilu menyatakan, kampanye sebagai upaya meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Kini yang menjadi tanya, apakah memuat lambang dan nomor urut partai sudah masuk kategori membangun citra? Pun demikian, sejauhmana iklan PSI untuk “meyakinkan pemilih”? Lantas, seberapa mungkin pemilih bisa menjatuhkan pilihannya hanya karena melihat logo dan nomor urut PSI?

Medio Februari lalu, PSI mengaku keberatan dengan aturan yang melarang beriklan sebelum dimulainya masa kampanye. Bahkan Grace Natalie menilai, larangan itu tidak adil karena UU Pemilu menyamakan parpol baru dan parpol lama. Berdasar pernyataan tersebut, apakah pemasangan iklan PSI sengaja didesain agar tidak dapat dikenai sanksi pidana pemilu?

BACA JUGA: Menimbang JK Jadi Cawapres (Lagi)

PSI mengaku siap menerima sanksi atas pemasangan iklan jika terbukti melanggar aturan. Lalu, sejauhmana Bawaslu bisa menjerat PSI dengan Pasal 492 UU Pemilu? Sebab PSI berdalih tindakannya hanya bersifat pemberitahuan kepada masyarakat. Iklan itu hanya menampilkan hasil jajak pendapat ihwal calon wakil presiden pendamping Jokowi, juga susunan kabinet kerja yang ditawarkan PSI jika Jokowi memenangkan Pilpres 2019. Benarkah PSI hanya ingin memudahkan Jokowi mencari cawapres dan menyusun kabinet (jika menang)? Atau, semata-mata demi lolos ambang batas parlemen?

Bawaslu mengaku saat ini masih mendalami sejauhmana iklan PSI bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye atau bukan. Sekarang yang perlu publik tahu, mengapa Bawaslu terkesan “ogah” menangani dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal terhadap peserta pemilu lainnya? Pertanda apa ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Aturan kampanye sebetulnya sudah sangat jelas, bahwa peserta Pemilu 2019 baru boleh melaksanakan kampanye pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Karena Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan partai politik peserta pemilu berikut nomor urutnya, parpol diperbolehkan melakukan sosialisasi kepada internal mereka.

Kalau sudah melakukan iklan di media massa,itu kan salah satu metode kampanye. Pasal 275 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, kampanye pemilu dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga di tempat umum; e. media sosial; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. rapat umum; h. debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan Calon; i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya,  jika mengacu pasal tersebut maka ada indikasi dugaan pelanggaran kampanye terkait pemasangan iklan yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dugaan itu mesti ditelusuri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawalu). Untuk memastikan tidakan peserta pemilu sebagai kampanye atau bukan, jangan dilihat sejauhmana tindakan itu untuk meyakinkan pemilih semata. Karena pada dasarnya, kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 267 UU Pemilu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia

Partai politik (parpol) baru umumnya akan lebih agresif daripada parpol lama, karena parpol baru belum mempunyai pemilih yang sudah tersegmentasi. Parpol baru dituntut harus lebih lincah dan aktif agar eksistesi mereka dikenal pemilih.

Lain halnya dengan parpol lama. Mereka sudah punya social capital dan pemilih mereka sudah tersegmentasi dengan baik. Maka parpol lama hanya lebih fokus pada merawat dan mempertahankan konstituen, sambil mncoba juga meraih para pemilih baru.

Sehingga bisa dimengerti bila parpol baru seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan cenderung lebih agresif. Namun penting untuk diingat bahwa ketaatan terhadap aturan main pemilu juga harus ditegakkan, yang berlaku untuk smua parpol peserta pemilu, baik yang lama maupun yang baru. Disitulah letaknya asas fairness (jurdil) dalam pemilu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Menurut saya, yang harus dicermati oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah terpenuhi unsur atau tidaknya iklan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai pelanggaran kampanye di luar jadwal. Jika terbukti maka bukan tidak mungkin dapat berdampak kepada sanksi pidana dan administrasi.  Tapi sanksi terhadap pelanggaran kampannye jangan sampai berlaku tidak adil.

Kalau dilihat, di mana-mana sekarang--baik partai maupun para bakal calon pada Pemilu 2019--telah berkampanye dalam ruang publik. Kampanye itu dilakukan melalui baliho atau alat peraga lainnya yang memperlihatkan simbol partai beserta tagline kampanye.

Jadi, jangan menghukum PSI hanya karena "anak baru", sedangkan partai lain dan bakal calon lain dibiarkan berkampanye tanpa dikenai sanksi yang sama. Itu tidak adil. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF