Debat Terbuka: Mengakhiri Polemik Utang Negara (?)
berita
Politika
Sumber Foto: poskupang.com (gie/watyutink.com) 28 April 2018 16:00
Penulis
Melalui akun twitter pribadinya, Kamis (26/4/2018), Rizal Ramli "menantang" Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk berdebat mengenai kebijakan pemerintah soal utang luar negeri. Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi dalam acara "Mata Najwa" mempersilakan pengkritik utang negara beradu argumen dengan Sri Mulyani. Apakah Menteri Keuangan akan menyambut “tantangan” Rizal Ramli?

Selama ini, banyak kalangan mengkritik kebijakan utang luar negeri yang terus meningkat. Bukannya mengurangi jumlah utang, mereka menilai Presiden Jokowi malah jor-joran meminjam duit. Tetapi pemerintah mengklaim utang Indonesia masih berada di level aman meski sudah mencapai lebih dari Rp4.000 triliun. Salah satu alasannya, rasio utang dengan produk domestik bruto (PDB) Indonesia lebih baik dibandingkan Amerika Serikat.

Namun Rizal Ramli menganggap perbandingan tersebut tidak proporsional. Karena Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang bisa memproduksi dolar AS, lalu menjualnya ke negara lain. Menurut dia, utang pemerintah sudah mengkhawatirkan karena pengelolaan fiskal tidak dilakukan dengan hati-hati. Meski begitu, Jokowi mengatakan duit yang dipinjamnya akan digunakan untuk hal yang produktif, sehingga memberikan keuntungan bagi negara.

BACA JUGA: Bagi Sembako: Antara Mengerek Citra vs Rusaknya Tata Kelola Anggaran

Namun, parahnya polemik utang luar negeri terkesan mengarah kepada pertarungan kepentingan politik. Di mana kalangan pro pemerintah cenderung membabi buta membenarkan kebijakan utang luar negeri. Sementara yang kontra habis-habisan berusaha “menelanjangi” rezim Jokowi. Berdasarkan kondisi tersebut, apakah debat antara Rizal Ramli dan Sri Mulyani bisa menjadi solusi?

Sudah sepatutnya publik memahami akar persoalan yang sebenarnya, bukan berdasar kepada argumen yang saling klaim “kebenaran” dan bersifat politis. Selama ini, memang masih terselip pendapat yang cukup objektif, terutama dari pakar ekonomi. Tetapi, bagaimana publik menyaringnya di tengah pro-kontra yang menihilkan rasionalitas?

Karenanya, Rizal Ramli meyakini debat terbuka antara dirinya dengan Sri Mulyani bisa mencerahkan pandangan masyarakat soal utang luar negeri. Benarkan demikian? Jangan-jangan debat tersebut sekadar mempertontontakan “siapa benar, siapa salah”. Lantas apa pentingnya berdebat jika untuk saling menghakimi, alih-alih mendudukkan persoalan?

Meski begitu, mengapa Rizal Ramli “menantang” Sri Mulyani berdebat? Padahal Februari lalu, Sri Mulyani mendapatkan penghargaan sebagai menteri terbaik dunia di World Development Summit di Dubai. Bisa dikatakan, kebijakan-kebijakannya sudah mampu menjaga stabilitas ekonomi, termasuk soal utang negara.

BACA JUGA: Perlu Tak Perlu Pemberian Status Justice Collaborator

Lantas, kepentingan apa yang tengah dimainkan Rizal Ramli? Apakah pemilik jurus kepret itu hendak merebut posisi Menteri Keuangan? Bukan tak mungkin ia menanggap Sri Mulyani tak pantas menggondol penghargaan sebagai menteri terbaik dunia. Jika demikian, apakah penghargaan tersebut hanya kamuflase?

Namun, seberapa serius “tantangan” Rizal Ramli? Bisa jadi ajakan debat terbuka juga sekadar gurauan. Kalau benar ia bergurau, tidak berlebihan jika ia hanya ingin ditafsir publik bahwa “Rizal Ramli memang ekonom hebat!”. Atau justru pemerintah yang menghendaki legitimasi dari publik atas dalil-dalilnya soal kebijakan utang luar negeri? Pasalnya, Pak Jokowi yang lebih dulu mempersilahkan pakar ekonomi untuk mendebat Sri Mulyani.

Terakhir, dan yang terpenting, bagaimana caranya agar polemik utang segera berakhir? apakah debat terbuka bisa otomatis melunasi utang? Karena yang terpenting adalah sama-sama mencari solusi untuk membayar utang. Sebab jika gagal bayar, aset negara bisa melayang! Apakah rela?!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Negara berutang itu keniscayaan dalam melaksanakan pembangununan guna  kesejahteraan rakyat baik untuk membangun sarana prasarana termasuk infrastruktur maupun membangun karakter dan pendidikan masyarakatnya agar menjadi cerdas.

Nyaris tidak ada negara di dunia terutama negara berkembang yang nir-utang, baik utang kepada rakyatnya (dalam negeri) maupun utang luar negeri, tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan pembangunan seringkali terbentur masalah modal, karenanya utang menjadi jalan keluar. 

Polemik tentang utang negara itu sudah seumur dengan utang negara itu sendiri, terutama dikalangan para pakar (ekonom). Sudah menjadi rahasia umum bahwa para ekonom terbagi dalam banyak madzhab (aliran yang tidak sama pandangan). Demikian juga mereka tidak sama dalam melihat utang luar negeri Indonesia, masing-masing memiliki argumen yang sama-sama menarik. Tentu perbedaan pandangan ini menjadi baik sebagai kontrol untuk mengarah pada perbaikan dan harus selalu ada, pembangunan tanpa kritik berpotensi gagal tanpa arti. Lain cerita kalau perbedaan pandangan sudah mengarah pada kepentingan "politik" untuk menjatuhkan satu sama lain, tentu hal ini akan menjadi pelajaran buruk bagi masyarakat. 

Perbedaan pandangan para ekonom biarlah mengalir secara natural, tidak perlu diperdebatkan dengan forum khusus yang spesial. Rakyat butuh pelaksanaan pembangunan riil oleh pemerintah dan kritik yang membangun dari ekonom yang berbeda pandangan. Sekali lagi Bung Rizal tetaplah anda kritis dan mengkritik, dan Mbak Ani saatnya membuktikan bahwa anda tidak keliru teori.

Jadi gak masalah utang luar negari Indonesia meningkat sejak masa pemerintahan Sukarno yang mendapat warisan utang dari Hindia Belanda, selama masyarakat juga meningkat kepuasaanya dalam menikmati hasil pembangunan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Internasional

Masalah utang luar negeri tergantung dari sudut mana mendekatinya. Sri Mulyani akan melihatnya dari pendekatan liberal. Rizal Ramli sebaliknya dari sudut radikal. Dua pendekatan yang tidak mungkin dipertemukan. Bagaimana mungkin liberal kapitalstik dengan pendekatan sosialisme bisa bertemu?

Dengan segala argumennya Sri Mulyani akan membenarkan utang. Artinya utang itu baik sepanjang dikelola dengan benar. Jangan dikorupsi. Rizal Ramli sebaliknya akan menganggap utang itu akan menimbulkan ketergantungan kepada pemberi utang. Singkatnya Rizal Ramli tidak setuju utang. Manfaatkan apa yang ada.

Pertanyaannya, apa sesungguhnya paradigma pembangunan Jokowi? Katanya Trisakti, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang dijabarkan dalam Nawa Cita. Jika ini yang menjadi paradigma, persfektif yang mendekati adalah pendekatan Rizal Ramli. Negeri ini memiliki segalanya. Mengapa tidak itu saja yang diberdayagunakan? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Walau Presiden Jokowi yang menawarkan debat terbuka antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Rizal Ramli, debat tersebut bukanlah solusi malah akan mempertontonkan "kekonyolan" elite dalam menghadapi persoalan bangsa. Bila debat tersebut dilaksanakan tetap saja polemik soal utang luar negeri dan kebijakan pemerintah di sektor keuangan akan terus ada. 

Apapun data dan argumentasi Sri Mulyani dalam memaparkan kebijakan pemerintah di sektor keuangan tetap akan membuka celah adanya kesalahan dalam kebijakan. Demikian sebaliknya, apapun data dan argumentasi yang dipaparkan Rizal Ramli juga akan mempunyai berbagai persepsi dan angle yang bisa dipakai untuk membuat kegaduhan baru. Sehingga apapun hasil debatnya tetap tidak akan menyelesaikan persoalan soal utang luar negeri.

Jadi sebenarnya bila kita sebagai bangsa serius untuk menyelesaikan persoalan ekonomi nasional dalam pengertian kemandirian nasional, maka jalan yang ditempuh adalah mengurangi perdebatan yang tidak perlu dengan memberi kepercayaan kepada pemangku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya sesuai dengan aturan dan konsep yang telah dibuat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Polemik utang terus bergulir. Berbagai interpretasi dan sepekulasi pun tak terhindarkan, mempertanyakan mengapa utang pemerintah terus membengkak. Sudah mencapai Rp4000 triliun, bukan jumlah sedikit. 

Apapun alasannya, pertanyaan tentang kebijakan utang harus ditanggapi positif. Bukankah, pengalaman beberapa negara dunia, gara-gara beban utang luar negeri bisa jadi bangkrut. 

Di balik politik utang, ada beberapa hal menarik untuk dicermati. Utang pemerintah yang didapat dari negara peminjam adalah sebuah kebijakan negara. Tentu ketika kebijakan publik ini sudah diformulasikan melalui perdebatan panjang, setidaknya di DPR. Baik mengenai jumlah, pemanfaatan, alokasi, sasaran dan target capaian, mekanisme pengawasan,  kemampuan pengembalian, dan seterusnya.

Pendek kata, dari kepentingan publik, utang luar negeri dipastikan aman dan memberikan manfaat. Terutama untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Karena hutang ini adalah kebijakan strategis, mestinya tidak menimbulkan 
polemik di tengah jalan. Jika muncul polemik justru terkesan aneh. Karena kebijakan utang, sudah menjadi politik negara. Tujuan dari utang adalah untuk kepentingan negara. 

Asumsi lain, berarti dalam perumusan kebijakan utang ada masalah. Berarti institusi pengambilan keputusan DPR dan pemerintah tidak kredibel. Bisa jadi, pengambilan keputusan tidak transparan, bisa juga ada konspirasi untuk menggoalkan utang sarat kepentingan ekonomi politik, termasuk bagi negara pemberi utang. Sehingga, implementasi utang, terbaca oleh publik ada keganjilan. 

Karena itu, wajar jika muncul banyak pertanyaan kritis dikalangan publik. Jumlah utang yang sangat fantastis itu perlu dipertanyakan. Sikap kritis publik kebetulan bertepatan menjelang tahun politik. Sehingga, isu utang menjadi isu panas bagi pemerintahan Jokowi, yaitu di tengah kasak-kusuk politik ancang-ancang Pilpres  2019 mendatang. Apakah Jokowi terus melaju, melanjutkan kepemimpinannya kali kedua bagi kekuatan politik pendukung. Atau Jokowi tidak layak maju lagi, 2019 ganti presiden. 

Tantangan diskusi soal utang yang telah dikemukakan oleh Jokowi patut diancungi jempol. Sebaiknya dipenuhi. Dari kacamata positif, diskusi atau debat utang ini selain menjadi mekanisme sosial kontrol oleh publik,  juga menjadi arena pra kampanye pilpres. Ini sah-sah saja, tidak perlu kekhawatiran berlebihan. Tidak hanya jualan figur,  tapi juga menguji kebijakan atau program yang ditawarkan kepada pemilih ataupun kebijakan yang sedang berjalan. Hal ini  perlu diapresiasi sebagai upaya mencerdaskan publik.

Jika Pemerintahan Jokowi tidak perlu kuatir jika yakin keputusan utang yang diambil punya landasan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan . Bisa jadi ini akan meningkatkan elektabilitas Jokowi. Ia memang presiden yang kredibel dan layak dipilih lagi. Atau sebaliknya, oposisi atau tokoh-tokoh politik yang menantang, seperti Rizal Ramli bisa jadi menjadi alternatif kekuatan atau tokoh yang layak untuk memimpin pemerintahan pada Pilpres 2019. Demikian pula kredibilitas Sri Mulyani semakin teruji,  seorang teknokrat yang pantas untuk dipertimbakan menjadi wapres, bahkan sebagai presiden.

Dengan demikian, isu utang menjadi arena komunikasi politik yang sehat. Selain menumbuhkan sosial kontrol pada setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Juga mendidik para politisi dalam berpolitik lebih elegan, smart dan akuntabel. Panggung politik tidak dihiasi debat ngawur, debat kusir tidak menyentuh subtansi. 

Kita sangat membutuhkan sebuah debat politik yang berbobot. Menjadi tradisi politik demokrasi yang sehat. Sebagai upaya peningkatan kualitas demokrasi. Pembangunan demokrasi tidak dimaknai sebatas prosedur. Juga menyentuh  dimensi kualitas. Yang tecerminkan pada kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh institusi politik, baik parlemen maupun pemerintah. Partisipasi politik rakyat terbangun atas dasar rasionalitas, bukan sentimen, sehingga secara berangsur rakyat pun semakin matang. Dan ikut menumbuhkan iklim demokrasi yang dinamis dan sehat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Ajakan Rizal Ramli kepada Sri Mulyani untuk berdebat mengenai utang pemerintah sebenarnya bagus-bagus saja. Di mana debat itu bisa dilakukan secara formal atau pun non-formal. Tetapi kalau secara formal, saya tidak tahu apakah Sri Mulyani memiliki waktu untuk meladeni tantangan Rizal Ramli.

Kalau pun debat tersebut terjadi, adu argumen antara Rizal Ramli dan Sri Mulyani bisa melahirkan dua kemungkinan; memberi pemahaman kepada masyarakat dan masyarakat justru semakin bingung. Itu tergantung dari jalan perdebatannya, apakah mereka benar-benar ingin mendudukan persoalan atau hanya membenarkan argumen dan data masing-masing.

Selama ini, utang luar negeri ini sudah menjadi polemik dan dipertanyakan banyak orang. Maka tantangan Rizal Ramli bisa disimpulkan akibat tidak ada penjelasan yang komprehensif dari pemerintah. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah cukup memberikan penjelasan kepada publik karena utang ini ka soal kebijakan pemerintah. Misalnya, mengapa utang harus ditambah, dan seterusnya.

Namun dalam konteks politik, saya pikir polemik utang ini merupakah salah satu isu yang sangat bagus menjelang Pilpres 2019, ketimbang isu yang ecek-ecek. Maka isu utang luar negeri ini sebaiknya diperdebatkan terus oleh para politisi agar menjadi bahan perbincangan publik, dari pada sibuk menghembuskan isu yang berbau “nyinyir-nyiran”, seperti isu “Partai Allah dan Partai Setan”. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Aparatur pemerintahan wajib mendukung kebijakan presiden terpilih. Itu adalah aturannya. Jika presiden menemukan ada personil yang kurang cakap dan tidak mendukung berbagai program politiknya, terpaksa disingkirkan. Istilahnya diganti dengan yang lebih cakap.

Untuk mendukung program presiden terpilih, para menteri mesti membuat berbagai skenario. Salah satunya adalah skenario finance. Mengandalkan permodalan dalam negeri untuk membangun, tidak cukup untuk mewujudkan janji kampanye presiden terpilih. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan untuk menambah pinjaman asing. Dengan risiko politik yang ditanggung oleh Presiden Jokowi.
Presiden mesti bertindak ofensif untuk mengejar ketertinggalan dalam jangka pendek (5 tahun), salah satunya adalah perbaikan infrastruktur. Harapannya, beban biaya transportasi truk mengalami penghematan. Dan pengusaha dapat bekerja lebih efesien.

Oposisi, seperti Rizal Ramli, pasti bertindak defensif, yaitu bertanya dan meragukan. Tujuannya bukan untuk sekadar menentang, namun membangkitkan daya kritis. Sehingga, ketika program presiden gagal, semua juga sadar risikonya.

Jadi, sudah benar bang Rizal mengajak debat. Namun jika motifnya sekadar ingin menjadi headline berita, nampaknya ajak debat tersebut tidak baik untuk diwujudkan. Bang Rizal cukup menulis yang panjang di kolom-kolom surat kabar. Jika dia berpikir mampu mengubah kebijakan para menteri Jokowi, saya pikir itu ibarat mimpi di siang bolong. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Seminar dan lokakarya tentang berbagai masalah lokal, nasional, dan internasional sudah tidak terhitung. Tumpukan kertas makalah dan pidato pengantar serta kesimpulan dan saran, ada yang berkelakar; sudah mencapai langit tingginya. Semuanya baik dan dapat menjadi arena tukar pikiran, saling memperkaya pengetahuan dan pilihan strategi menghadapi berbagai masalah nasional dewasa ini atau pun tantangan di masa mendatang. Sayangnya, tumpukan makalah dan hasil kesimpulan dan kesepakatan bersama itu biasanya menjadi tumpukan berkas yang memenuhi gudang.

Tidak puas dengan hal di atas, kini ada niat orang untuk debat langsung secara terbuka dengan harapan masing-masing membawa pendukung dan penggembira sebagai manifestasi dan ekspresi demokrasi. Sayang sekali kebanyakan yang berminat untuk melakukan debat terbuka itu orangnya itu-itu saja, dan terkenal suka berdebat yang memberi kesan for the sake of debate.

Dari dulu, topik pembicaraannya tentang kegagalan pembangunan ekonomi--baik melalui media massa maupun medsos--, yang terus berfluktuasi. Padahal, memang demikian dinamika ekonomi pasar. Begitu pula semua orang menyadari bahwa berdebat selalu gunakan data yang mendukung pendapatnya, sehingga data dan informasi yang merugikan argumennya dikesampingkan.

Pada dasarnya debat tidak akan mencapai kesepakatan, kecuali adu kuat penggembira. Sehingga orang yang suka berdebat belum tentu dapat bekerja mengeksekusi pemikirannya. Bahkan ada orang yang suka bicara di berbagai forum tanpa pilih topik, tetapi argumennya seringkali dipatahkan lawan debat. Tujuan debat tipe orang ini jelas sekadar mempertahankan eksistensinya di arena publik.

Oleh karena itu, dengan adanya tantangan debat dari Rizal Ramli, Sri Mulyani harus mempertimbangkan perlu dan tidaknya diladeni. Perhitungkan manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar untuk mengejar popularitas murahan. Jangan latah semua tantangan diladeni! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis PIJAR & Jaringan Aktivis PRODEM

Maraknya kicauan netizen menyoal hutang luar negeri Indonesia yang tinggi akhirnya mendapatkan respons dari Jokowi, Presiden RI terpilih pada Pilpres 2014 yang lalu. Entah kenapa akhir-akhir ini Jokowi seringkali reaktif merespons isu-isu yang berkembang di masyarakat. Padahal Jokowi ini sosok presiden yang digambarkan sederhana dan apa adanya. Istilah 'aku rapopo' pun dikenal oleh publik karena sikapnya yang selalu rendah hati terhadap berbagai tuduhan dan kritikan yang tajam, yang menyangsikan kemampuannya menakhodai kapal Indonesia yang besar dan multikultur ini. 

Atas isu hutang RI yang tinggi tersebut Jokowi menyatakan agar para pihak yang mempersoalkannya beradu data dan argumentasi dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (SMI). Kontan saja pernyataan Jokowi ini meramaikann dan mendapatkan berbagai macam komentar di medsos. Tak berapa lama kemudian, seorang tokoh yang kritis dan terkenal dengan jurus kepretnya, DR. Rizal Ramli (RR) merespons tantangan Jokowi tersebut. Bung Rizal Ramli yang pernah menjadi menteri dan Kepala Bulog di era Jokowi ini bersedia menerima tantangan itu. Twitter pun semakin ramai. Tak kurang seorang sahabat saya, Adam Wahab yang juga CEO Don Adam Corp yang sangat aktif di Twitter pun memberikan tanggapannya. Bahkan secara spontan menyatakan kesetujuannya jika debat antara Rizal Ramli dan Sri Mulyani dilakukan secara terbuka supaya publik mengetahui soal yang sebenarnya. Don Adam malah menyediakan diri untuk memfasilitasi debat tersebut. Sahabat saya ini bahkan meyakini bahwa debat ini akan menjadi debat terpanas tahun 2018 ini.

DR. Rizal Ramli yang semasa mudanya aktivis ini tentu memiliki segudang pengalaman dan teori mengenai pengelolaan hutang. Sebagai mantan Menko Perekonomian di era almarhum Gus Dur, RR juga terlibat aktif dalam upaya menata perekonomian RI yang saat itu tertatih pasca krisis ekonomi dan Gerakan Reformasi 98, yang berakibat mundurnya Soeharto sebagai presiden. 

Sementara itu Sri Mulyani, yang baru baru ini mendapatkan penghargaan dari luar negeri sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia. SMI juga pernah menduduki posisi sebagai salah satu Direktur IMF.

Publik berharap jika kedua tokoh tersebut bertemu dan beradu gagasan dan argumen dalam sebuah forum yang terbuka. Forum seperti ini jauh lebih bermartabat dan baik dari sisi kebebasan publik menerima informasi. Bukankah rakyat berhak tau keadaan negara yang sebenarnya dan bagaimana posisi hutang RI dan penggunaannya. Sebab hutang negara akan menjadi beban setiap warga negara Indonesia dan beban hingga anak cucu jika kemudian hutang tersebut tidak mampu dibayar.

Ada yang optimis dan ada pula yang pesimis forum debat ini bisa terlaksana. Bagi yang optimis memandang SMI dapat menggunakan momentum ini menjadi kilas balik bagi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Dan mereka yang pesimis menganggap tantangan Jokowi kepada para pengkritiknya hanyalah retorika belaka. Seperti halnya retorikanya tentang Nawacita dan Trisakti yang tidak ada satu pun tercermin dalam kebijakan ekonominya. Dalam hal politik Jokowi semakin tidak percaya diri.(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas