Debat Pilpres 2019 di Kampus, Perlukah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 23 October 2018 19:00
Penulis
Usulan pelaksanaan debat capres-cawapres di kampus menjadi wacana publik. Usulan tersebut dikemukakan kubu Prabowo-Sandi, Minggu (21/10/2018). Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak debat capres-cawapres digelar di kampus supaya bisa diikuti oleh akademisi dan mahasiswa yang bebas berdialog dan mengkritisi semua gagasa yang disampaikan oleh setiap pasangan calon. Jika usulan tersebut diamini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf juga tidak keberatan dengan wacana itu.

Namun debat di kampus tampaknya sulit direalisasikan pada Pilpres 2019 karena terganjal aturan. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, debat merupakan salah satu metode kampanye. Sementara kampus merupakan salah satu tempat terlarang untuk melakukan aktifitas kampanye. Atas dasar itu, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak setuju dengan usulan kubu oposisi tersebut karena wacana itu bisa dikualifikasi sebagai pelanggaran pemilu.

Menurut Anda, perlukah perguruan tinggi dijadikan tempat untuk debat capres-cawapres? Betul, larangan kampanye yang tercantum dalam Pasal 280 UU Pemilu itu supaya dunia pendidikan tidak terseret dalam politik praktis. Ini cukup logis. Karena idealnya, civitas akademika dan mahasiswa berpijak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan mengurusi politik praktis.

Tetapi wacana pelaksanaan debat di kampus juga patut dipertimbangkan. Hal ini dinilai untuk membangun diskursus di lingkungan civitas akademika perihal gagasan tiap capres-cawapres Pilpres 2019, karena visi, misi, dan program tiap kandidat untuk membangun Indonesia bisa dikritisi dan dipahami secara komprehensif.

Dalam konteks civil society, civitas akademika bisa menjadi garda depan menyampaikan visi, misi, dan program capres-cawapres kepada masyarakat. Artinya, mereka hanya menjelaskan gagasan setiap kandidat, lalu membiarkan masyarakat mempertimbangkan gagasan pasangan calon mana yang lebih rasional.  Tentu syaratnya, akademisi dan mahasiswa harus menempatkan diri sebagai insan rasional yang tidak terkooptasi dengan urusan dukung-mendukung. Jika demikian, bukankah bangsa kita membutuhkan sumbangsih civitas akademika untuk menjaga pemilu yang berkualitas?

Dalam realias kampanye Pilpres 2019, tampaknya tidak berlebihan jika debat capres-cawapres menjadi satu-satunya panggung kampanye untuk beradu visi dan misi di antara tiap kandidat. Pasalnya, sejauh ini masa kampanye pilpres masih dimanfaatkan untuk saling ‘menghardik’ satu sama lain, bukan beradu gagasan. Mirisnya lagi, perilaku elite ini menimbulkan efek domino terhadap sebagian rakyat, yang akhirnya mendukung capres-cawapres berdasarkan “like and dislike”, bukan kandidat mana yang lebih potensial mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia berdasarkan penilaian rasional. Bukankah peran civitas akademika amat diperlukan agar gagasan kandidat jadi tolak ukur pemilih dalam menentukan Presiden 2019-2024?

Lantas, apakah larangan kampanye (debat) di kampus (tempat pendidikan) cukup berlebihan? Toh, debat capres-cawapres juga tidak seperti layaknya kampanye pilpres di tempat terbuka di depan ribuan massa, yang notabene hanya dihadiri oleh satu kandidat berikut tim kampanyenya. Lalu, perlukah KPU membuat terobosan agar debat di kampus bisa terwujud pada Pilpres 2019?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Kedepan debat capres-cawapres di kampus bisa-bisa saja dilakukan. Menjadi terobosan baru bagi capres dan cawapres dalam memaparkan visi, misi, dan program-programnya. Namun Pasal 280 UU Pemilu harus direvisi terlebih dahulu, terutama terkait kekhususan kampus sebagai tempat pendidikan agar bisa dijadikan tempat untuk acara debat. Kampus sangat menjunjung kebebasan dan mimbar akademik. Jadi, bisa-bisa saja kampus dijadikan tempat debat capres-cawapres asal sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dunia kampus merupakan dunia tempat kaum intelektual berada. Sumbangsih civitas akademika kampus sudah banyak mengisi jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan di negeri ini sejak lama. Dan para kaum intelektual kampus, baik mahasiswa maupun dosen akan lebih mengutamakan rasionalitas dalam menyampaikan ide-ide dan gagasan. Tidak mengutamakan emosional, apalagi nyinyiran. Jadi kampus bisa menjadi garda terdepan dalam mengusung gagasan untuk melawan hoaks, dan lain-lain.

Civitas akademika akan selalu dibutuhkan dalam mengusung ide yang unggul dan berkualitas. Ide dan gagasan segar dari civitas akademika akan menjadi rujukan bagi rakyat. Sehingga rakyat dapat memilih capres dan cawapres berdasarkan visi, misi, dan program yang ditawarkan. Bukan memilih karena money politics.

Meski begitu, larangan kampanye (debat) di kampus tidak berlebihan. Mungkin para pembuat UU Pemilu ketika itu masih menyamakan institusi kampus dengan institusi pendidikan lain, sehingga tidak boleh untuk kampanye dan debat. Sejatinya kampus harus memiliki kekhususan agar bisa dilaksanakan debat di dalamnya. Karena sifat kampus yang terbuka untuk ilmu pengetahuan dan bebas untuk menciptakan gagasan-gagasan orisinil yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Pada pokoknya Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu melarang pelaksana, peserta dan tim kampanye berkampanye pada 3 tempat, yaitu fasilitas pemerintah, ibadah dan pendidikan. Namun kemudian penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h itu memberikan ketentuan pengecualian bahwa ketiga tempat tersebut di atas, termasuk tempat pendidikan, diperbolehkan melakukan kampanye, tentu juga termasuk debat kandidat, dengan syarat tidak memakai atribut dan di undang oleh penanggung jawab dari tempat pendidikan tersebut yang dalam hal ini kalau kampus tentu adalah rektor dan pimpinan senat.

Tapi ketentuan itu menyisakan banyak permasalahan hukum. Pertama, penjelasan itu mengandung norma yang bertentangan dengan pasalnya. Padahal pengecualian semacam itu mesti dinyatakan dalam pasal-pasal tersendiri pula di batang tubuh UU Pemilu. Kedua, konsep pembolehan kampanye diperbolehkan di luar karena memang masyarakat kampusnya/dunia pendidikannya cukup dewasa berpolitik. Jangan sampai friksi berbeda dalam pilihan membuat keributan tersendiri di kampus. Ketiga, pengertian tempat pendidikan itu terlalu luas dan berpotensi menimbulkan tafsir yang terlalu jauh. Misalnya, apakah sekolah menengah atas/setingkat dapat pula menyelenggarakan debat kandidat? Padahal itu tidak lazim dan menimbulkan potensi konflik yang luar biasa.

Terkait wacana debat capres-cawapres di kampus, saya menawarkan solusi. Kampus bisa menjadi tuan rumah debat dengan pembatasan yang lebih baik. Dilakukan di luar kampus dengan pembatasan jumlah peserta dengan jumlah tertentu agar debat menjadi substansial, bukan diributkan oleh hiruk-pikuk masing-masing pendukung. Debat dipimpin oleh intelektual kampus terbaik yang diseleksi KPU berdasarkan usulan kampus agar adil dan terasa susana intelektual kampus.

Selain itu, debat di kampus mestinya dapat membedah visi, misi  dan program masing-masing kandidat. Dalam hal ini kandidat dapat hadir dalam waktu berbeda. Dan hanya dihadiri antara kandidat dan intelektual kampus terpilih sesuai masing-masing isu.

Pembatasan tersebut sangat penting, karena kondisi kampus di Indonesia cukup sensitif. Musababnya, sebagian mahasiswa cenderung sudah terlibat politik praktis. (mry)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Sebagai sebuah usulan, debat capres-cawapres di kampus tentu layak dipertimbangan. mengingat praksis global juga mulai laten mempraktekannya. Hanya saja, untuk saat ini regulasi terlalu kaku memaknai debat yang merupakan sebagai kampanye. Padahal, jika ditelisik esensi debat memiliki perbedaan yang signifikan ketimbang kampanye pada umumnya.

Atas hal itu, kiranya KPU harus berani menafsir ulang esensi kampanye apakah telah betul memasukan debat sebagai bagian dari kampanye. Jika ditelisik, debat lebih kepada menguji gagasan antar calon yang materinya telah disiapkan oleh KPU. Sementara, kampanye KPU sama sekali tidak terlibat dalam materinya.

Terlepas dari itu, jika debat akan dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya maka audience dari parpol pendukung perlu dikurangi. KPU perlu banyak melibatkan unsur netral dalam ruang debat sehingga suasana perdebatan lebih kondusif dan terlihat forum ilmiahnya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF