Debat Pilkada Jabar Jadi Panggung Kaos ‘Ganti Presiden’
berita
Politika

Sumber Foto : pemilu.org (gie/watyutink.com)

16 May 2018 14:00

Penulis
Pasangan Sudrajat-Syaikhu (Asyik) bikin gaduh saat debat publik Pilkada Jabar masih berlangsung, Senin (14/5/2018). Ketika memberikan closing statement, Sudrajat mengatakan, tahun 2019 akan mengganti presiden jika 'Asyik' terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jabar. Pada saat bersamaan, Syaikhu membentangkan kaos bertulisan ‘2018 Asyik Menang 2019 Ganti Presiden’ ke arah audience. Seketika tindakan itu menyentil emosi pendukung paslon lain, dan ruang debat menjadi tak kondusif. Suasana “panas” tak kunjung reda meski Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat turun tangan untuk melerainya. Hingga, acara itu harus tertunda sekitar tujuh menit.

Pertanyaannya, apakah tindakan pasangan ‘Asyik’ itu akibat KPU Jabar kecolongan? Pasalnya, acara debat harus berakhir dengan cara yang tidak elegan. Padahal debat publik sejatinya ruang pertarungan gagasan paslon. Lalu, apakah tindakan paslon ‘Asyik’ sudah melebihi batas?

Seusai acara, Sudrajat berdalih bahwa membentangkan kaos ‘ganti presiden’ itu merupakan bentuk kebebasan ekspresi dalam menyampaikan aspirasi, sehingga harus dihargai. Baginya, semua itu guna mengedukasi masyarakat Jabar agar mengerti arti demokrasi yang sesungguhnya. Apakah argumen Sudrajat bisa diterima nalar sehat?

Lantas, bagaimana sesungguhnya batasan-batasan kebebasan berekspresi? Sebab reaksi negatif atas tindakan Sudrajat dan Syaikhu bukan hanya datang dari para pendukung beberapa paslon Pilkada Jabar saja, tetapi banyak pihak yang juga menyesalkannya, misalnya Yayat Hidayat. Ketua KPU Jabar itu menilai, ulah paslon ‘Asyik’ telah melenceng dari tema yang sudah ditentukan.

Pasal 21 ayat (5) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan, materi debat publik berisi visi dan misi paslon dalam rangka; meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, dan menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dengan nasional, serta memperkokoh NKRI.

Namun PKPU tersebut tidak mengatur sanksi jika ada paslon yang melanggar Pasal 21 ayat (5). Apakah itu artinya, pasangan Sudrajat-Syaikhu akan lolos dari sanksi pidana maupun administratif?

Atau, paslon bernomor urut 3 itu bisa dikenai sanksi pelanggaran kampanye? Sebab debat publik bagian dari kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 vide Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sekalipun membentangkan kaos ‘ganti presiden’ di ruang debat publik tidak dapat dikenai sanksi, apakah tindakan pasangan Sudrajat-Syaikhu itu patut untuk dilakukan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia

Saya yakin KPU Jabar begitu mempercayai bahwa masing-masing paslon memiliki niat baik. Karena itu, insiden kaos ganti presiden pun harus terjadi. Artinya pasangan Sudrajat-Syaikhu "nyolong" panggung kampanye Pilpres 2019, padahal momentumnya pilkada. KPU dan Bawaslu hendaknya melakukan evaluasi agar tindakan "nyolong" tersebut tidak terulang pada kampanye berikutnya. Bukan saja di Pilkada Jabar, tapi juga pada pilkada serentak 2018 di seluruh Indonesia.

Kebebasan berekspresi atau kebebasan menyatakan pendapat tidak serta merta berarti seseorang dapat bertindak dan berucap seenaknya sendiri. "Kebebasan" itu diatur dalam Undang-undang agar tidak mencederai hak-hak warga negara lainnya. Dengan demikian, hak-hak seseorang juga dibatasi oleh hak-hak orang lainnya. Misalnya, kita tidak bisa sembarangan posting pendapat di media sosial bila itu menyangkut soal privasi atau pun nama baik orang lain.

Jadi, kebebasan berekspresi yang kita miliki tidak dapat digunakan semaunya. Tetap ada batasannya. Demikian pula, dalam hal pilkada maupun pemilu. Pada tahapan kampanye, setiap paslon atau setiap orang boleh berekspresi sepanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun tindakan pasangan Sudrajat-Syaikhu sulit dijatuhi sanksi, namum ada baiknya untuk dipertimbangkan aturan tambahan dalam debat kampanye agar insiden kaos itu tidak terjadi. Sehingga perlu dipikirkan sebuah meknanisme yang efektif untuk mengatur sanksi yang lebih konkrit, agar ada efek jera bagi paslon yang suka "nyolong" panggung seperti pasangan Sudrajat-Syaikhu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Tindakan pasangan Sudrajat-Syaikhu yang memamerkan kaos ganti presiden di ruang debat Pilkada Jabar terang sebagai pelanggaran kampanye. Karena tindakannya tidak terdapat korelasi dengan visi dan misi kampanye yang didaftarkan ke KPU Jabar.

Kampanye negatif semacam itu berpotensi mendapat sanksi pidana sebagaimana diatur dakam UU  Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada).

Oleh karenanya, penyelenggara pemilu harus memberikan sanksi kepada pasangan Sudrajat-Syaikhu, setidaknya bersifat administratif. Misalnya, mengurangi jatah kampanye untuk umum. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Tidak selayaknya panggung adu gagasan dalam forum debat Pilkada dijadikan media kampanye yang tidak ada kaitan sama sekali dengan substansi debat Pilkada. Karena itu, apa yang dilakukan oleh pasangan ‘Asyik’ pantas diberikan sanksi. Sehingga KPU Provinsi Jawa Berat harus mengambil sikap tegas dengan segera memberikan sanksi yang proporsional.

Namun demikian, sanksi yang diberikan tidak boleh sampai merampas hak dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3 ini atau tidak diperbolehkan mengikuti debat kandidat terakhir Juni mendatang. Hal itu disebabkan, pasangan ‘Hasanah’ juga menyebut nama Jokowi yang telah jelas akan maju dalam Pilpres 2019 mendatang. Agar tidak mengesankan pemberian sanksi hanya dilakukan secara sepihak, maka meminta klarifikasi kepada paslon kepala daerah penting dilakukan.  

Di lain hal, tindakan para paslon kepala daerah seperti di atas, sesungguhnya menunjukan secara konsep mereka tidak memahami hakikat dari debat publik antar paslon kepala daerah. Lebih dari itu, sesungguhnya terdapat ketidakpercayaan diri atas ide dan gagasan yang diusungnya sehingga merasa harus membawa nama tokoh nasional sebagai endorse-nya.

Guna mengantisipasi agar tidak terulangi kembali, KPU Jabar penting untuk melakukan semacam “briefing” secara mendalam kepada masing-masing paslon gubernur Jabar. Hal itu penting dilakukan, agar peran KPU sebagai jembatan pendidikan masyarakat dan demokrasi  senantiasa dijalankan dengan baik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Bangun Infrastruktur, Juga Manufaktur Orientasi Ekspor             Capaian yang Bagus, Upayakan Terealisasi             Perang Kepentingan Melawan Korupsi             Nilai-Nilai Pancasila Sudah Lama Tewas             Setop Adu Nyinyiran             Pembenahan ke Dalam di Era Disrupsi              Mencegah 'Barjibarbeh'             Perlu Tindak Lanjut Komitmen Investasi             Tantangan Fiskal Di Tengah Gejolak Global             Akhlak Turun Ke Titik Nadir, Seks Bebas Tumbuh Subur