Debat Capres Tak Sesuai Ekspektasi, Apa yang Salah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 18 January 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Debat kandidat Pilpres 2019 dianggap “kurang nendang”. Banyak pihak menilai performa Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi pada debat yang digelar pada Kamis (17/1/2019) malam ini sangat normatif. Kisi-kisi pertanyaan yang diberikan KPU kepada kedua kandidat sebelum debat berlangsung, dinilai terbukti tidak mampu membuat jawaban kandidat menjadi lebih mendalam.

Selain itu, adu gagasan antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi berlangsung dengan sangat kaku, penuh formalitas, tanpa surprise. Pendeknya, performa keduanya dianggap berada di bawah ekspektasi publik. Menurut Anda, apa yang menyebabkan penampilan kandidat ini tidak sesuai ekspektasi publik?

Debat yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, ini membahas empat tema: hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Boleh dibilang empat tema ini merupakan persoalan akut yang tak kunjung terselesaikan. Sayangnya, paslon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 02 tak memunculkan terobosan-terobosan yang bakal dilakukan selama lima tahun ke depan.

Pembahasan soal Hukum dan korupsi, misalnya. Sejumlah pengamat hukum menganggap, gagasan yang disampaikan kedua kandidat tidak menyentuh akar permasalahan. Akibatnya, publik tak tahu perubahan radikal macam apa yang bakal dilakukan dalam menuntaskan persoalan hukum dan korupsi yang saat ini terjadi.

Bahkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berpendapat, komitmen Jokowi dan Prabowo dalam pemberantasan korupsi masih sangat normatif. Saut menilai kedua kandidat belum menunjukan extra-ordinary effort dalam menumpas kejahatan korupsi.

Soal isu HAM juga demikian, di mana pegiat HAM tak melihat bakal adanya prioritas agenda yang bakal dilakukkan selama lima tahun kedepan. Begitupun pembahasan soal terorisme dinilai tak lebih dari sekadar gagasan normatif. Jika demikian, apakah itu artinya kedua kandidat tak serius menuntaskan persoalan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme?

Selain pembahasannya normatif, apa yang disuguhkan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo Sandi dalam debat perdana ini dinilai hanyalah rangkaian kata dari sejumlah ucapan dan penyampaian yang selama beberapa bulan terakhir disampaikan ke publik. Pendeknya, tak ada yang baru.

Pada titik ini, realitas di atas boleh jadi akibat model debat yang diusung KPU. Sebagian warganet beranggapan debat perdana ini seperti debat anak SMP dan SMA, bahkan dinilai layaknya cerdas cermat. Mengingat KPU bakal menggelar evaluasi terhadap penyelenggaraan debat capres-cawapres, evaluasi macam apa yang perlu dilakukan KPU? Perlukah mengganti format debat secara total?

Selain itu, segmen closing statement juga menarik diperbincangkan. Closing statement Jokowi dan Prabowo sama sekali tak saling mengapresiasi lawan politiknya. Padahal Ira Koesno, moderator debat, meminta agar pernyataan tertutup itu juga berisi apresiasi positif kepada lawan politik. Lantas, apa iya mengapresiasi lawan politik merupakan hal tabu di negeri kita?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Humas dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Debat kandidat Pilpres 2019 yang dilakukan semalam (Kamis, 17 Januari 2019) sangat nir-drama. Drama yang dimaksudkan adalah kurangnya kejutan wacana, pendalaman atas masalah, dan daya refleksi yang kurang menggugah. Hal ini karena sejak awal memang Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menginginkan adanya daya refleks yang tajam dan dalam.

Bahkan saat pemaparan visi dan misi, terlihat sekali dimensi protokolernya: sangat rapi dan formalistik. Publik tentu tak perlu kebersihan kalimat dan kata-kata, tapi memerlukan diksi yang menggugah kesadaran sehingga dianggap perlu bagi masa depan Indonesia.

Debat model begini harusnya sudah harus ditinggalkan. Para capres-cawapres harus mampu mengartikulasikan prinsip-prinsip masalah dan solusi, sehingga dianggap cocok menjadi pemimpin rakyat dengan pelbagai kompleksitasnya. Presiden tentu tak harus menguasai teknis, tapi ia memiliki integritas dan mentalitas yang baik dalam mengurai masalah dan memgeksekusinya dalam solusi dan kebijakan yang tepat.

Jangan takut saling-silang pendapat dalam debat, karena kita sudah memilih mekanisme ini untuk proses demokrasi kita. Debat memang harus tajam, antara konsep dan retorika, termasuk menguras psikologi. Tanpa pikiran yang tajam dan mentalitas yang stabil, seseorang tak akan memenangi debat. Ia harus terbuka pada opsi yang bahkan baru dipikirkan.

Solusinya, perbaiki kualitas dan metode debat ke depan sebagai upaya pendidikan politik bagi rakyat. Jangan adakan debat yang hanya basa-basi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Debat pertama capres nampaknya hanya menjadi perdebatan yang nanggung. Kedua capres, Jokowi dan Prabowo, belum kelihatan konkret menarasikan visi dan misi dalam ruang debat. Malah dalam beberapa segmen cenderung berbelok dari visi dan misi yang telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Setidaknya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Pertama, visi dan misi capres yang cenderung absurd. Pasangan capres nomor urut 01, dalam visi dan misinya membawa 9 pijakan kebijakan dan 42 program. Sementara capres nomor urut 02 dengan 1 visi, 5 misi, dan 4 pilar penyelesaian bangsa. Dari semua itu, tidak nampak sistematika penyelesaian solusi persoalan bangsa, terutama terkait soal hukum, HAM, korupsi, dan teorisme.

Dalam dokumen visi dan misi keduanya, lebih banyak pada janji ketimbang aksi. Sah-sah saja menarasikan janji, namun harus dibarengi dengan peta jalan menuju penyelesaian janjinya tersebut. Tapi dalam dokumen visi dan misi keduanya tidak terlihat. Akibatnya ketika masuk ruang debat, antar capres kebingungan mengelaborasi dan memperdebatkan visi dan misi itu.

Kedua, "terobosan" KPU yang memberikan kisi-kisi materi dan contekan debat, pun menjadi bagian tak terelakan kurang gregetnya perdebatan. Kedua capres lebih dominan terpaku pada teks yang telah disiapkan, sehingga absen dalam menguraikan gagasan orisinil yang harusnya muncul dalam sebuah perdebatan.

Hal menarik lainnya, kedua capres tidak berani mengangkat isu-isu publik yang pada masa kampanye dijadikan peluru menyerang antar pasangan capres. Kasus penyiraman Novel Baswedan, misalnya, sedikitpun tak disinggung capres nomor urut 02. Pun demikian capres nomor urut 01 tak berani mempertanyakan isu pelanggaran HAM yang sering dinisbatkan pada pasangan capres nomor urut 02. Padahal sejatinya, publik menunggu jawaban penyelesaian atas isu-isu tersebut.

Lepas dari itu semua, sesungguhnya ada tiga tahapan utama dalam menyelesesaikan persoalan bangsa, seperti soal hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, yaitu: pertama, pemantapan regulasi; kedua, kepemimpinan yang tegas; dan ketiga, manajemen kelembagaan secara profesional. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Ada beberapa hal yang berubah dalam debat kemaren (Kamis, 17 Januari 2019). Jokowi yang tampil menyerang dan Prabowo yang lebih tenang walaupun tetap tiba-tiba tidak terkendali dengan berjoget-joget. Sandi yang mampu menutupi kekurangan Prabowo dan Kiai Ma'ruf yang tampil mengecewakan.

Lepas dari tampilan. Perdebatan tidak berlangsung menarik. Bahkan tawar dan sangat retoris. Isu-isu penting dalam HAM tidak keluar, misalnya soal kasus Novel Baswedan dan penculikan aktivis 1998.

Soal hukum, kedua belah pihak sangat lemah. Jokowi tidak rigid mengungkapkan prestasinya selama lebih 4 tahun memimpin dan Prabowo gagal tampil sebagai oposisi yang baik yang mampu menjelaskan kelemahan hukum pemerintah dalam 4 tahun ini.

Soal terorisme dan antikorupsi sangat retoris dan terkesan tidak memahami. Ungkapan Prabowo dan Sandi yang hendak menyelesaikan seluruh permasalahan dengan menaikkan gaji dan ekonomi sesungguhnya dapat diserang Jokowi karena banyak fakta yang diungkap soal gaji hakim dan PNS yang naik namun tetap banyak kasus korupsi. Sayang keduanya tampil sangat menjemukan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mungkin karena debat perdana. Jadi kedua paslon masih grogi. Akhirnya jawaban-jawabannya kaku, normatif, dan tidak memiliki ruh. Padahal debat perdana itu menentukan. Karena kesan pertama akan menentukan. Tentu kedua kubu harus melakukan evaluasi total untuk menghadapi debat-debat berikutnya. Tidak maksimalnya penjelasan dari kedua paslon bisa juga karena batasan waktu yang begitu sempit yang diberikan oleh pembawa acara.

Kedua kubu pasangan calon pasti serius dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Namun memang mereka tidak menggali dengan detail dan komprehensif apa yang akan dilakukan dalam lima tahun kedepan. Jika tidak serius, ya tidak usah mencalonkan diri menjadi capres dan cawapres.

Debat perdana yang kurang bermutu. Menghasilkan perdebatan yang kurang berkualitas. Hanya normatif dan belum solutif. Evaluasi total terhadap debat perdana sangat penting. Sehingga akan ditemukan format terbaik. Namun jangan asal bongkar pasang format. Tapi evaluasi untuk mencari titik lemah debat yang hambar dan mengganti fotmatnya dengan yang lebih baik. Misalkan durasi waktu paslon dalam menjawab ditambah, dan lain-lain.

Harusnya kedua paslon saling mengapresiasi kelebihan masing-masing. Budaya saling mengangkat dan membesarkan harus ditumbuhkan. Dan harusnya merekalah yang memulai untuk bisa saling menghargai dan mengapresiasi. Jangan pernah malu untuk mengapresiasi orang lain. Toh nanti akan kembali ke diri kita juga. Jika kita baik pada orang lain, maka orang lainpun akan baik kepada kita. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Debat perdana Pilpres 2019 sudah berlangsung Kamis 17 Januari kemarin. Selama hampir 2 jam pelaksanaan debat hanya kejenuhan yang akhirnya tersisa. Dua paslon yang berdebat sama-sama tak menampilkan sesuatu yang menarik. Datar dan hambar.

Penilaian ini sangat mungkin menjadi catatan banyak penonton debat tersebut. Situasi yang mungkin setara dengan penantian fans dua klub raksasa La Liga kala duel "el classico" digelar. Menanti dengan semangat membuncah, tetapi pada akhirnya hanya disuguhkan duel yang membosankan.

Mencari penyebab kehambaran debat tersebut hampir pasti ada banyak variabel yang mempengaruhi.

Pertama, faktor substansi persoalan terkait empat isu yang menjadi topik debat; hukum, HAM, terorisme', dan korupsi. Keempat tema ini nampak tak semudah yang dibayangkan. Terlalu banyak persoalan dan kepentingan yang menyulitkan kedua paslon bisa ngomong lepas bebas. Selain itu, keempat isu ini juga mengandaikan kekuatan konsep yang didukung keahlian tertentu. Dari latar belakang kedua paslon nampaknya tak ada seorangpun yang berlatarbelakang kuat di keempat isu ini, kecuali Ma'ruf Amin di bidang terorisme.

Konsep yang kuat saja tak bisa menjamin bisa leluasa membicarakan keempat isu tersebut. Rekam jejak paslon juga sangat menentukan keleluasaan paslon untuk menjelaskan visi, misi, dan program terkait keempat isu tersebut.

Kedua, faktor teknis mulai dari sisi penyelenggara sampai pada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan debat. Faktor teknis ini mulai dari persiapan debat yang prosesnya sangat akomodatif. KPU sebagai penyelenggara terlalu membiarkan dirinya dipengaruhi oleh tim pemenangan dua paslon.

Akibatnya, debat dirancang dengan semangat khas tim pemenangan yang menginginkan paslon yang didukungnya dipermudah, sesuatu yang dikemudian hari bisa mendatangkan balasan berupa jabatan atau apapun yang menguntungkan tim pemenangan. Gagasan tim pemenangan hampir pasti didorong oleh semangat ketakutan akan kekalahan paslon yang disukainya. Mereka pun mendesak agar debat tak menjadi hantu menakutkan bagi paslon. Usulan agar materi debat diserahkan ke paslon sebelum pelaksanaan pun tak bisa dibendung.

Ini sesungguhnya berdampak buruk bagi paslon. Mereka sudah terlanjur senang diberikan kunci jawaban, tetapi itu sekaligus mengurung akalnya untuk berpikir leluasa, responsif dan dinamis. Terlalu banyak masukan tim terkait materi debat membuat paslon seperti menjadi "murid" yang harus patuh pada gurunya.

Itulah yang terjadi, dalam waktu yang terbatas, aneka masukan tim yang sudah disiapkan sebelumnya hampir semuanya tak membantu keluwesan penampilan ataupun pikiran para kandidat. Hambar.

Ketiga, tekanan psikologis yang makin terasa panas sepanjang masa kampanye yang sudah dilalui. Berbagai serangan antar kubu dan paslon sendiri sudah dengan rapi mengendapkan emosi terhadap lawan debat. Debat diharapkan menjadi ajang pembalasan untuk serangan yang sudah dilayangkan sebelumnya. Sayangnya emosi itu begitu kuat sehingga merusak situasi untuk berpikir tenang dan jernih.

Tekanan psikologis juga muncul karena faktanya persaingan meraih kemenangan dibayang-bayangi oleh ancaman kekalahan. Perasaan ini hampir sama pada dua Paslon. Jika melihat hasil survey, belum ada Paslon yang dengan sangat yakin menanti kemenangan. Ini membuat para Paslon ketakutan sendiri. Hantu kekalahan membuat semuanya tak percaya diri untuk berbicara.

Akibatnya, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan cenderung tak nyambung dengan pertanyaan yang diajukan. Atau juga nafsu untuk menyerang begitu menggelora sehingga strategi berargumentasi tak dirajut secara sistematis.

Alhasil debat yang mestinya menjadi kampanye agar bisa menarik simpati pemilih gagal tercapai. Debat sebagai bagian kampanye untuk menarik simpati malah melahirkan apatisme atau bahkan antipati. Debat selanjutnya harus didesain sedinamis mungkin dengan menghindarkan KPU dari sikap akomodatif terhadap tim masing-masing paslon, sesuatu yang bisa menjadi bumerang bagi KPU karena nampak lemah. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF