Dana Kelurahan, Demi Rakyat atau Pilpres?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 22 October 2018 16:00
Penulis
Dana kelurahan masih menjadi kontroversi di ruang publik. Polemik ini bermula ketika Presiden Jokowi mengumumkan akan menelurkan program dana kelurahan dalam APBN 2019 pada 19 Oktober 2018 lalu. Alokasi anggaran yang mencapai Rp3 triliun ini untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah perkotaan. Tapi sejumlah elite Prabowo-Sandi mensinyalir dana kelurahan dilatari motif politik. Tiada lain untuk menggaet pemilih demi kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Bahkan Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar menilai Jokowi sedang menghina rakyat melalui dana kelurahan. Program itu, menurutnya, disebabkan karena Jokowi hanya ingin dikesankan seolah-olah peduli dan memperhatikan rakyat. Pertanyaannya, benarkan kepentingan elektoral menjadi pijakan utama Jokowi dalam mengalokasikan dana kelurahan?

Atau, jangan-jangan komentar kubu Prabowo yang terlampau berlebihan? Sebab, kabarnya program dana kelurahan bermula dari usulan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Aspirasi tersebut disampaikan Apeksi saat menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Juli 2018 lalu. Intinya, kelurahan juga butuh bantuan keuangan negara sebagaimana pemerintahan desa mendapat dana desa dari kas negara.

Terlebih lagi, program dana kelurahan itu telah melalui proses pembahasan di DPR. Tidak hanya dana kelurahan, setiap kebijakan Jokowi yang berkaitan dengan anggaran biasanya terlebih dahulu dibahas dan disetujui anggota DPR. Lantas, kenapa kubu oposisi baru mempersoalkannya sekarang? Atau, memang kubu Prabowo lah yang memainkan isu dana kelurahan untuk menaikkan pamor jelang Pilpres 2019?

Tapi jika ditelisik lebih jauh, program dana kelurahan ini patut dikritisi. Karena desain kelembagaan kelurahan berbeda dengan pemerintahan desa. Kepala desa punya hak otonom untuk membuat kebijakan. Dasar filosofis dana desa adalah pengakuan (rekognisi) terhadap desa yang memiliki hak untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Sedangkan kelurahan tidak bersifat otonom, melainkan unsur kewilayahan dari pemerintah kabupaten/kota. Artinya, membandingkan dana desa dengan dana kelurahan boleh jadi kesalahan berpikir.

Lantaran kewenangan atas kelurahan merupakan bagian dari kewenangan kabupaten, maka UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran (APBD) untuk kelurahan sebagai bagian dari otonomi. Sehingga, dana kelurahan melalui APBN ini dapat dinilai sebagai penggerusan otonomi daerah secara perlahan.  Lantas, apakah program dana kelurahan ini merupakan kebijakan yang ‘dipaksakan’?

Meski demikian, itu bukan berarti tuduhan sejumlah elite kubu Prabowo bisa dibenarkan. Bahkan tudingan oposisi boleh jadi berlebihan. Sebab wajar jika kebijakan Jokowi punya dampak elektoral yang positif, sebagaimana petahana juga berpotensi kehilangan suara akibat kebijakannya yang dinilai buruk. Tetapi, jangan sampai program tersebut hanya berdampak terhadap elektoral, sementara tujuan pemerataan terpinggirkan. Terlebih lagi, sejumlah kalangan menilai pengucuran dana kelurahan rawan terjadi penyimpangan. Apa iya kekhawatiran itu yang diinginkan Jokowi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center

Pasal 230 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pemda Kab/Kota berkewajiban menganggarkan paling sedikit 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) atau paling sedikit sebesar dana desa terendah bagi kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa. Dana ini digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Karena pemda merasa tidak mampu dari sisi kemampuan keuangan, akhirnya minta didanai dari APBN lewat skema Dana Alokasi Umum (DAU).

Lewat asosiasi pemerintah kota; dana kelurahan diusulkan ke pusat dan disetujui Menkeu untuk diajukan dalam RAPBN 2019. Total dana yang diajukan sebesar Rp3 triliun yang jika dibagi rata kepada seluruh kelurahan setara dengan Rp350 juta per kelurahan.

Bagaimana dana kelurahan dikelola? Di Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2018, dana kelurahan dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan. Lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). Dalam pelaksanaan anggaran ini, lurah menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan.

Menjadi polemik karena dana kelurahan dialokasikan dari APBN. Padahal sesuai UU Pemda, dana ini harusnya dari APBD. Pengalokasian dana ini menjadi barang politis krn momentumnya kurang pas jelang Pemilu Serentak 2019.

Pandangan IBC, tujuan dana kelurahan sangat positif dalam mendorong partisipasi masyarakat. Sasaran dana ini untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dimana penentuan kegiatan diputuskan melalui musrenbang. Hal ini tentu sangat dibutuhkan masyarakat. Hanya saja tantangannya bagaimana dana ini dikelola secara transparan dan akuntabel. Sebab, sebagian besar APBD kab/kota belum dikelola secara transparan. Publikasi dokumen APBD sampai kelurahan tidak lakukan oleh Pemda.

Boleh saja dana ini dialokasikan dari APBN, tetapi perlu diberikan persyaratan yang ketat. Misalnya, bagi daerah penerima dana kelurahan diberikan jika daerah tersebut telah memiliki sistem transparansi anggaran dan mempublikasi rincian dokumen APBD dalam 2 tahun anggaran. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Siapa yang untung dengan adanya dana kelurahan? Tentu yang diuntungkan keduanya, rakyat untung dan Jokowi juga untung. Rakyat untung karena akan menikmati pembangunan di kelurahannya. Sedangkan Jokowi untung karena mendapatkan sentimen positif dari rakyat.

Sah-sah saja jika incumbent mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat untuk menambah elektoralnya. Semua kebijakan yang dikeluarkan Jokowi sebagai petahana semuanya bernilai politis. Termasuk pengalokasian dana kelurahan. Itulah kelebihan incumbent dapat membuat kebijakan yang bisa menyenangkan rakyat. Kepentingan elektoral menjadi hal yang wajar. Karena tidak ada petahana yang ingin kalah. Dan selama alokasi dana kelurahan tersebut dibutuhkan rakyat. Hal yang wajar pula jika Jokowi merealisasikannya. Semua kebijakan Jokowi tentu dan akan bermuara pada elektoral dirinya.

Sangat wajar juga jika kubu Prabowo-Sandi menanggapi negatif kebijakan alokasi dana kelurahan tersebut. Karena memang dana kelurahan tersebut hanya menguntungkan Jokowi dan sangat merugikan Prabowo-Sandi. Dengan akan cairnya dana kelurahan, maka Jokowi akan naik elektabilitasnya. Karena dianggap pro rakyat. Dianggap peduli dengan keinginan rakyat. Dan di saat yang sama, sama sekali tidak menguntungkan Prabowo-Sandi. Yang harus dikritisi, jangan sampai dana kelurahan tersebut disalahgunakan dan menjadi bancakan pihak kelurahan.

Ketika pembahasan di DPR tidak ada riak karena belum ada yang merasa dirugikan. Sejatinya, memang perdebatan dan pertarungan dana kelurahan harusnya terjadi di DPR. Bukan di publik. Bisa saja kubu Prabowo-Sandi mengkritik kebijakan tersebut untuk menaikkan pamor pada masa kampanye ini. Sangat wajar jika kubu Prabowo-Sandi mencari momentum untuk menaikan pamor termasuk salah satunya terkait dana kelururahan. Sah-sah saja apa yang dilakukan kubu Prabowo-Sandi. Namun isu dana kelurahan yang dilemparkan oleh kubu Prabowo-Sandi jangan sampai berlawanan dengan kehendak rakyat.

Menyimpang atau tidak penggunaan dana kelurahan itu nanti ada yang mengauditnya. Pemerintah tentu tidak mau gegabah mencairkan dana kelurahan jika itu menyimpang. Dan sejatinya harus dikaji secara mendalam agar jangan terjadi penyimpangan, dari hulu hingga hilir.

Pemerintah yang baik tentu tidak menginginkan dalam pengucuran dana kelurahan terjadi penyimpangan. Jokowi sejatinya harus memastikan bahwa pencairan dana kelurahan tidak dikorupsi aparat. Jokowi pasti ingin memastikan aparat kelurahan tidak terjerat oleh dana kelurahan tersebut. Apapun motifnya. Yang pasti dana kelurahan sangat dibutuhkan rakyat. Jika ada yang mengkorupsi dana tersebut, langsung sikat dan bawa ke penjara. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Anggaran kelurahan bisa diambil dari dana desa, dengan catatan dana desa harus dilakukan penghematan dan selanjutnya sebagian dialihkan untuk dana Kelurahan. Meskipun begitu, ini masih hitungan ideal, karena dalam praktiknya penggunaan dana desa sendiri masih banyak persoalan yang belum diselesaikan.

Misalnya soal penggunaan dana desa yang di luar skala prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan yang seharusnya diutamakan swakelola dijalankan oleh pihak ketiga, masalah pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai peraturan, persoalan desa yang belum mengenal mekanisme uang persediaan, sampai belanja di luar yang telah dianggarkan.

Sejumlah kelemahan intern di atas, diperparah dengan pengawasan penggunaan dana desa yang masih lemah. Dari total 74.957 desa,  pendamping desa yang bertugas mengawasi anggaran hanya baru ada 37 ribu personel, hal ini diperparah dengan kualitas dari pendamping desa yang jauh dari harapan. Dampaknya,  penyelewengan dana desa begitu masif. Di tahun 2017 dana desa menempati urutan ke 3 kasus yang paling sering  ditangani penegak hukum.

Pemerintah seharusnya lebih fokus mengevaluasi kelemahan penggunaan dana desa, sehingga penggunaannya benar-benar tepat sasaran serta bisa dilakukan efisiensi dan pada akhirnya bisa disalurkan untuk dana kelurahan. Kalaupun Joko Widodo ingin segera merealisasikan dana kelurahan, perlu diperjelas payung hukum serta mekanisme penggunaannya. Jangan sampai masalah dana desa belum beres, Pemerintah Pusat nambah penyakit, karena terlalu buru-buru ngambil kebijakan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF