Calon Kepala Daerah ‘Selingkuh’ dengan Sponsor
berita
Politika

Sumber Foto: nasional-kompas.com  (gie/Watyutink.com)

21 March 2018 16:00
Dalam iklim demokrasi yang kapitalistik, modal untuk mencalonkan diri sebagai penguasa eksekutif dan penentu kebijakan di legislatif tidaklah murah. Ujaran ‘jangan mimpi punya kursi di DPR atau nyalon kepala daerah kalau dananya nanggung’ sering kita dengar. Ini menggambarkan bahwa memang ongkos untuk menjadi peserta kontestasi demokrasi di negeri ini mahal.

Data Litbang Kemendagri pada 2016 mengatakan, biaya yang dikeluarkan mereka yang hendak maju sebagai bupati/ wali kota adalah sebesar Rp30 miliar. Untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, kocek yang dirogoh berkisar Rp20-100 miliar. Tak jarang uang sebanyak itu dirogoh dari kantong pribadi, tapi ada juga yang mendapat sponsor dari kelompok-kelompor tertentu serta pengusaha.

Sudah menjadi rahasia umum banyak calon kepala daerah atau calon legislatif naik ke kursi kekuasaan menggunakan dana dari ‘sponsor’. Sementara dalam politik ‘tak ada makan siang gratis'. Sebelum memberikan dukungan dana dan akses, para sponsor melakukan ijon politik dengan si calon. Setelah si calon kepala daerah naik tahta, ijon politik direalisasikan dalam bentuk proyek dan alokasi anggaran. Tak jarang para kepala daerah terjebak ‘pesanan’ sponsor.

Sementara bakal calon kepala daerah dengan segudang gagasan dan konsep, terkadang mengurungkan niat untuk maju sebagai calon kepala daerah karena terbentur dana. Mereka punya niat mengubah daerah ke arah lebih baik. Namun idealisme tinggi mereka membuat mereka enggan menerima sokongan dari sponsor. Apakah ada alternatif lain para bakal calon kepala daerah dengan idealisme tinggi untuk tetap menjadi kepala daerah dan mengubah daerahnya ke arah yang lebih baik?

Pengusaha di awal kemerdekaan Indonesia juga memberikan dukungan kepada para pendiri bangsa. Sebut saja Agoes Moesin Dasaad yang dijuluki ‘dompet berjalan’nya Bung Karno. Bung Karno kala "bokek" kerap meminta uang ke Dasaad. Bung Besar bahkan menganggap Dasaad sebagai kawan yang rapat dan kapitalis-sosialis.

Sejarah mencatat Dasaad banyak memberikan sokongan kepada Bapak Republik. Namun Dasaad tak menuntut imbalan atau jabatan apapun. Sejarah mencatat selain menjadi anggota BUPKI dari perwakilan pengusaha, Dasaad tak pernah menjabat di pemerintahan era Bung Karno. Apakah sosok Dasaad masih bisa ditemukan di era kapitalistik seperti sekarang ini?

Seorang politikus pernah berkata ‘politik di negeri ini akan dikuasai orang jahat, karena orang baik enggan terjun ke dunia politik’. Politik identik dengan perebutan kekuasaan. Dalam merebut kekuasaan, diperlukan sokongan dana. Ongkos politik yang mahal dan parpol tak dianggap tak lagi menjalankan proses rekruitmen sistemik membuat bakal calon pemimpin daerah dengan semangat memajukan daerah tersingkir.

Apakah bisa pemimpin dengan semangat memajukan daerah lahir secara sporadis atau sistem demokrasi seperti sekarang hanya melahirkan pemimpin yang kejar target balik modal?

Bahkan kabarnya ada parpol yang dahulu mewadahi para aktivis untuk menjadi pemimpin-pemimpin besar, kini dikuasai para pengusaha haus darah.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Perselingkuhan dengan para sponsor untuk meraup sebesar-besarnya dana kampanye adalah langkah yang dilakukan saat ini oleh banyak para calon kepala daerah. Ini karena kebutuhan untuk melangkah menjadi penguasa membutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini membuktikan bahwa adanya sistem yang rapuh dalam persoalan dana kampanye di Indonesia, tidak transparan dan akuntabel.

Tidak banyak partai/calon kepala daerah yang memiliki komitmen untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan. Begitu juga pemerintah, tidak memberikan batasan-batasan dan sanksi yang cukup tegas dalam pengelolaan dana kampanye. Sehingga perselingkuhan ini menjadi momok menjelang pesta demokrasi.

Seperti contohnya di Australia, dana kampanye dikelola oleh KPU dan mensyaratkan partai politik melakukan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye. Di Amerika, ada kewajiban dana kampanye diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada publik. Dalam hal ini pun juga dipertanyakan mengenai tata kelola internal partai di Indonesia, dan sejauh mana komitmen partai atau calon bersangkutan.

Adanya pola perselingkuhan ini menyebabkan karut marut dalam pengelolaan APBN/ APBD yang sarat dengan kepentingan elite/golongan/kelompok akibat dari komitmen-komitmen yang telah dibangun sebelumnya. Jika pun pemerintah pusat memiliki standarisasi dan melakukan pembiayaan serentak dalam penyelenggaraan demokrasi dan tidak memberikan diskresi penyelenggaraan tersebut kepada masing-masing daerah, mungkin akan meminimalisir masing-masing calon dari setiap daerah untuk berselingkuh dengan sponsor.

Artinya, ada aturan penyelenggaraan dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Inspektorat dan Bawasda memperkuat pengawasannya dalam penyusunan serta pembahasan APBD. Pengamatan saya dari hasil penelitian yang kami (Fitra) lakukan, bahwa setiap pemberi sponsor kepada calon selalu berdampak pada komitmen politik yang banyak mengarah pada kepentingan program/proyek dalam APBD, seperti halnya kasus di Provinsi Jambi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Setiap rezim pemerintahan pasti membutuhkan biaya-biaya di luar yang ditanggung oleh negara, pada ruang inilah para pengusaha hadir dan ini bukan sesuatu yang haram.

Tidak semua pengusaha yang sekarang disebut sponsor itu punya niat sama untuk membangun bangsa. Dasaad sebuah contoh baik sponsor yang memang punya cita-cita membangun bangsa. Saya tidak melihat grup usaha Dasaad masih eksis pada saat ini (saya tidak tahu mungkin sudah berganti nama). Tapi ini indikator bahwa sang sponsor tidak punya kepentingan pribadi ketika mendudukkan dirinya sebagai sponsor. Inilah pengusaha negarawan.

Persoalannya sekarang adalah setting politik pada saat ini yang begitu liberal, sehingga hidupnya norma-norma ikutan dari liberalitas ini menjadi subur. Misalnya pola komunikasi menjadi transaksional, prinsip "no free lunch" (tidak ada makan siang gratis) menjadi suatu norma pergaulan yang permissif. Begitulah kira kira latar belakang para "pengusaha now" dengan segala agendanya untuk meraup pendapatan yang maksimal (keuntungan yang sebesar besarnya) dari setiap langkah politiknya.

Menyikapi situasi ini, dibutuhkan calon-calon kepala daerah yang berkarakter, sehingga semua kegiatan proyeknya diarahkan pada pembangunan kesejahteraan masyarakat, sehingga keuntungan yang diperoleh para sponsor cukup wajar dan tidak memperkaya sang kepala daerah sendiri.

Melaksanakan visi misi memang butuh "gizi", tetapi "gizi" bukan menjadi tujuan utama para kepala daerah. Sayangnya sistem pemerintahan pada saat ini lebih banyak melahirkan politisi pemburu materi ketimbang melahirkan negarawan yang selalu punya cita-cita membangun bangsanya. Tugas kita semua mengubah keadaan ini. Wallahualamu bisawab. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Sudah harus merumuskan ulang pemilihan kepala daerah mengingat biaya politik menjadi kepala daerah sangat mahal dan menjadi linear dengan kondisi masyarakat yang sangat pragmatis. Merumuskan kembali konsep pemilihan kepala daerah merupakan evaluasi dalam merespons situasi dan kondisi yang masih belum menemukan model yang tetap dan sesuai dengan indonesia.

Lompatan yang begitu jauh dalam berdemokrasi ala Indonesia begitu banyak memberikan ruang yang luas untuk berekspresi. Serta sekaligus adanya celah bagi kepentingan luar/asing yang bukan saja mengeksploitasi sumber daya alam (SDA), tetapi berpotensi mengganggu pertahanan keamanan dan pertahanan lewat kondisi dalam negeri sendiri.

Korupsi merupakan impact dari situasi dan kondisi yang tercipta dari celah sistem kenegaraan yang masih terus diperbaiki dalam menemukan model yang begitu sesuai dengan Indonesia. Proses pemilihan kepala daerah, korupsi, dan otonomi daerah merupakan kunci dialektika dari proses yang terus berjalan dan jangan terhenti dalam menemukan pola model yang tepat dan sesuai untuk Indoensia.

Kita sedang mencari pola model yang pas dan sesuai. Adapun penyelewengan merupakan dialektika dari proses penemuan tersebut. Namun yang perlu adalah respons dan evaluasi secara komprehensif dalam mengurai setiap masalah-masalah baik yang lalu maupun baru atas dampak sistem yang sedang berjalan.

Aliran dana perlu diatur dengan jelas agar nantinya pemimpin daerah tidak tersandera oleh kepentingan-kepentingan kelompok ataupun para pengusaha yang dapat mengganggu kepentingan publik dalam penyelenggaraan pemerintah. Kalau ada istilah dalam politik yang mengatakan ‘tidak lah ada makan siang gratis’, oleh sebab  itu aturan main harus di atur dengan jelas agar ada rambu-rambu yang harus dihormati. Sehingga negara mempunyai kewibawaan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis 98, Politisi

Proses demokrasi pemilihan langsung baik pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah bahkan sampai pemilihan presiden tidak luput dari konsekuensi perlu adanya dana pergerakan politik atau biaya politik, baik untuk kepentingan propaganda ,iklan, maupun buah tangan.

Liku-liku para kontestan di pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan  presiden tidak sesederhana yang kita bayangkan. Setiap orang yang sudah lolos menjadi calon legislatif, calon kepala daerah, dan calon presiden mengikuti proses dan liku-liku yang sangat panjang, bahkan mungkin melelahkan bukan saja pikiran, tenaga, bahkan biaya. Belum lagi biaya yang akan dikeluarkan untuk memenangkan kontestasi.

Hal tersebut membuat para kontestan dalam posisi SIMALAKAMA. Satu sisi untuk memenangkan pertarungan otomatis setiap kontestan harus mengeluarkan biaya untuk membentuk tim pemenangan sampai tingkat jaringan yang paling rendah. Untuk mendapatkan  jurus-jurus dan strategi-strategi yang jitu, bahkan tidak sedikit para kontestan harus didampingi konsultan politik untuk membantu strategi pemenangannya yang menjadi bagian dari tim pemenangan.

Para kontestan juga harus menjajakan diri baik secara langsung dengan pertemuan dialogis maupun pemasangan iklan di media dan alat peraga yang sudah harus tersebar dan terpasang  ke seluruh penjuru daerah pemilihannya. Belum lagi pembuatan souvenir dengan berbagai macam produk yang harus dibeli dan dibagikan ketika melakukan pertemuan dengan para calon pemilih sebagai buah tangan.  

Sisi yang lain, apakah semua pengeluaran untuk kebutuhan semua biaya politik itu harus dari kocek sendiri para kontestan? Di sinilah munculnya simalakama simbiosis mutualisme antara kontestan dan pemilik modal. Tentunya dengan pertimbangan kepentingan masing-masing.

Para kontestan memelukan biaya untuk pemenangan, para pemilik modal mengharapkan adanya timbal balik yang menguntungkan ketika kontestan yang didukung meraih kemenangan. 

Di sinilah dilema calon kepala daerah, legislatif  maupun presiden. “ ketika kehendak pemberi suara bertentangan dengan pemberi modal politik” biasanya kehendak pemberi suara dalam hal ini rakyat akan menjadi korban. Akhirnya tidak sedikit kepala daerah yang terjerat hukum dan masuk penjara KPK dan banyak daerah sampai saat ini masih terbelakang akibat itu.

Besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para kontestan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kondisi ekonomi  masyarakat kita yang belum sejahtera. Kedua, para kontestan bukan atau belum menjadi bagian dari  masyarakat pemilih. Ketiga, luasnya daerah pemilihan. Keempat, teknis pemilihan yang masih rumit. Kelima, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu masih bersifat administratif. Keenam, netralitas penyelenggara pemilu yang masih menjadi pertanyaan.

Hal-hal tersebutlah yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Agar proses demokrasi kita berjalan sehat, dang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang membawa dampak positif buat daerah dan Indonesia.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan