Caleg Terkenal, Pintar Terpental. Ada Apa?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 16 May 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Beberapa menteri yang maju dalam pertarungan calon legislatif diperkirakan gagal melenggang ke Senayan. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo. Ketiganya berasal dari partai yang sama yakni PKB.  Satu lagi menteri yang diperkirakan gagal yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hanya menteri dari PDI-P yang lolos yakni Puan Maharani dan Yassona Laoly.  Apakah status menteri yang tentu saja populer dan berpengetahuan luas masih kurang untuk bisa meraup suara? Apakah asal partai juga mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih?

Nyatanya, tak hanya menteri, sosok yang sebelumnya kerap wara wiri di layar televisi juga banyak yang tumbang. Misal saja juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Irma Suryani Chaniago dan Akbar Faisal, influencer TKN Budiman Sudjatmiko. Mereka terkenal dan berpengetahuan luas namun tetap saja gagal.

Selain tokoh politis, kalangan artis yang digadang-gadang dapat menyerap suara masyarakat juga banyak mengalami kegagalan. Ambillah contoh Ahmad Dhani, Mulan Jameela, Katon Bagaskara hingga Andre Hehanusa. Nama dan wajah mereka tentu sudah tidak asing di layar kaca.

Dikenal masyarakat  dan ‘punya isi kepala’ saja ternyata tak cukup untuk membuat masyarakat memilih mereka. Lantas apa yang kurang? Atau memang ada yang salah dengan sistem pemilihan calon legislative di Indonesia?

Mungkin ada yang terlupakan oleh para caleg tersebut. Kedekatan secara emosional dengan calon pemilihnya. Sepertinya calon ini baru mulai turun ke lapangan menjelang hari pencoblosan. Maka dari itu masyarakat kurang mengingatnya.

Di sisi lain, semua kalangan menggaungkan anti politik uang dan berharap tercipta pemilu yang adil. Namun tak dapat dipungkiri, kasus yang menimpa Bowo Sidik Pangarso, caleg dapil Jawa Tengah II, tetap membuka fakta jika politik uang model serangan fajar masih tetap ada. Bowo menyiapkan hingga 8 M dalam 400 ribu amplop sebelum akhirnya diciduk KPK.

Belajar pula dari banyak kasus caleg gagal yang kemudian mengalami gangguan jiwa. Hal ini lantaran mereka telah mengeluarkan dana ratusan juta hingga miliaran untuk biaya politik. Dana fantastis yang mereka keluarkan nyatanya tak mampu mengantarkan mereka menuju kursi dewan. Apakah untuk bisa menang bergantung pada berapa jumlah uang yang dikeluarkan?

Politik uang memang sebuah kecurangan dalam demokrasi namun pada faktanya, hal ini masih terus terjadi. Bagi caleg yang bersih, mungkin mereka telah memulai sosialisasi perlahan sejak bertahun-tahun sebelumnya. Sedangkan caleg kotor hanya akan memulai kampanye mendekati hari pencoblosan dengan mengandalkan politik uang. Makin banyak uang, makin besar kesempatan menang.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Andalas Padang Sumatra Barat

Menarik apa yang dihujahkan dalam ulasan di atas. Dalam banyak hal saya setuju bahwa demokrasi prosedural melalui pemilu ini sudah salah kaprah. Sistem Proportional Represetantion dengan Open List ini membuat persaingan di antara caleg dalam partai juga semakin hebat. Tidak ada jaminan mereka yang popular akan memiliki elektabilitas yang tinggi pula.

Saya melihat kecenderungan ini karena masih dominannya money politics dalam pemilu legislatif tersebut. Pengalaman membuktikan setiap caleg yang mengunjungi masyarakat selalu dimintai sesuatu. Hal itu sebagai tanda bahwa caleg memperhatikan mereka. Mereka juga akan mendukung sesuai dengan apa yang diberikan caleg.

Karenanya tidak heran biaya pemilu yang ditanggung caleg untuk meningkatkan keterpilihannya sangat mahal. Saya punya pengalaman setiap kenaikan popularitas dan elektabilitas caleg yang baru pertama kali mengikuti kontestasi ini membutuhkan uang yang banyak. Bahkan sampai miliar-an rupiah, terutama untuk menjadi anggota DPR. Itupun belum ada jaminan bahwa mereka akan terpilih.

Sungguh ironis. Ini karena masyarakat kita, khususnya di kalangan bawah masih bergantung dengan uang. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, mereka memang lebih memilih cara ini sebagai kompensasi suara yang mereka miliki. Kalaupun mereka tidak menerima langsung, mereka akan menerima dari patronnya.

Saya pikir perlu ada perubahan yang revolusioner terkait dengan sistem pemilu ini. Hal ini merupakan satu-satunya cara, dengan merubah sistem pemilu. Mumpung MPR akan mengamandemen UU terkait pemilu serentak nasional dan lokal ini, mengapa tidak dipikirkan juga sistem pemilu yang turut diubah.

Tentu perlu kajian mendalam dari permasalahan yang kita hadapi selama 5 kali pemilu masa reformasi ini. Namun semuanya sangat bergantung pada political will elite pemerintah dan juga elite partai politik. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi, Pengamat Komunikasi politik Univ. Paramadina dan Pendiri Kedai Kopi (Lembaga survei)

Fenomena pileg ini menarik. Karena pertama, sistem serentak yang baru dilaksanakan di Indonesia. Mengapa ini sangat berpengaruh kepada hasil pileg? Karena dengan sistem serentak maka effort yang diberikan oleh pemilih itu akan lebih besar dalam memilih. Si caleg-caleg ini juga harus bersaing dengan kontestan dari unsur-unsur lain seperti presiden dan DPD. Itu yang pertama.

Jadi mau tidak mau pemilu serentak ini juga sangat berpengaruh apalagi kampanyenya lebih besar ke presiden. Maka harus berkali – kali lipat memang usaha para caleg ini untuk menjual atau mempromosikan dirinya.

Kedua, faktor popularitas. Faktor ini memang secara teori sudah satu langkah maju dari caleg-caleg yang memiliki popularitas. Tapi masalahnya adalah saat ini yang populer juga banyak. Misalnya ada beberapa artis atau selebritis yang maju tapi ternyata kan banyak juga selebritis yang mencalonkan diri sebagai caleg. Belum lagi persaingan dengan incumbent yang memang sudah menguasai daerah pemilihannya.

Kemudian ada beberapa tokoh tersohor yang dipindah dapil dalam injury time. Jadi diujung-ujung seperti Budiman Sudjatmiko. Yang tadi disampaikan itu juga dipindah daerah pemilihannya ke daerah yang baru sekali untuk dia. Nah karena konsentrasi dia untuk presiden, maka tidak banyak waktu yang diberikan oleh Budiman Sudjatmiko di dapilnya.

Faktor ketiga adalah faktor tren. Sejak 2014 lalu tren blusukan, tren bertemu langsung dengan pemilik suara ini belum bisa tergantikan. Sehingga caleg-caleg yang tidak bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk melaksanakan tren itu, bertemu dengan para pemilik suara otomatis akan tertinggal. Itu misalnya yang terjadi dengan Ahmad Dhani. Dia tersangkut kasus hukum maka dia sulit untuk bertemu dengan pemilik suara.

Keempat adalah faktor money politik. Ini adalah faktor yang paling menyedihkan menurut saya. Hasil survey kedai kopi sekitar 60 persen dari masyarakat menerima, artinya mereka memaklumi money politics. Ini memang zaman yang menurut saya terburuk buat Indonesia. Pada saat suara bisa digadaikan dengan uang.

Tapi saya tidak terlalu banyak menyalahkan para pemilik suara saat ini. Karena money politics ini seperti menjadi poin no 3 tadi menjadi tren. Jadi pada saat pemimpin, tokoh-tokoh tersohor mulai bagi-bagi bingkisan, uang, mulai menitipkan amplop, kemudian divideokan dan kemudian diterima amplop itu sehingga membuat money politics ini menjadi tren.

Bangga kita kalo ada caleg yang sama sekali tidak mengeluarkan uang, amplop, money politics untuk terpilih. Dan saya juga masih bangga bila ada caleg walaupun dia tidak terpilih tapi dia memilih jalan untuk tidak ikut dalam tren ini. Menyakitkan buat kita bila ada calon anggota legislative yang saat ini terpilih dan dia terlibat money politics. Itu menyakitkan buat kita.

Kita tidak perlu terharu, menyesali dan kita juga tidak perlu juga bersimpati bagi calon-calon anggota legislatif yang sudah megeluarkan money poltics tapi tidak terpilih. Itu kita sukurin ga papa. Tapi ini gimana ya, akan jadi bangsa apa bangsa kita ini jika kemudian keterpilihannya berdasarkan money politics itu. Jadi ada empat hal yang mendasari seorang caleg itu terpilih atau tidak terpilih. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan