Caleg Berintegritas Sebatas Harapan?
berita
Politika
Sumber Foto : tribun-malukupost.com (gie/watyutink.com) 04 July 2018 18:30
Penulis
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) Pemilu 2019 pada 4-17 Juli 2018. Kemudian, KPU melakukan tahapan di antaranya verifikasi kelengkapan administrasi, penyampaian hasil verifikasi, hingga mengumumkan Daftar Caleg Tetap (DCT) pada 21-23 September 2018. Peran partai politik (parpol) amat menentukan untuk menghadirkan caleg yang berintegritas, meski lolos tidaknya bakal caleg menjadi kewenangan penuh KPU. Lalu, sejauhmana komitmen parpol menawarkan caleg yang berintegritas kepada pemilih pada Pemilu 2019?

Memang, syarat caleg kali ini lebih ketat ketimbang Pemilu 2014. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang baru diundangkan Menteri Hukum dan HAM bersamaan dengan dibukanya pendaftaran caleg, melarang mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak mencalonkan diri. Terlepas banyak pihak menilai ketentuan ini melanggar undang-undang dan berpotensi untuk digugat ke Mahkamah Agung (MA), niat baik KPU untuk menciptakan pemilu yang berkualitas perlu diacungi jempol.

Sekalipun pasal tersebut dibatalkan MA, bisa saja tidak ada caleg eks koruptor jika partai politik berkomitmen menghendaki wakil rakyat yang bersih dari korupsi. Bahwa eks koruptor belum tentu mengulangi perbuatannya lagi, itu soal lain. Yang pasti, mereka memiliki jejak masa lalu yang gelap. Dengan track record yang buruk tersebut, apa iya parpol keukeuh mengusung eks koruptor atas nama Hak Asasi Manusia?

Meski begitu, larangan tersebut bukanlah satuan ukur untuk memastikan caleg berintegritas. Masih ada komponen-komponen lain yang harus dipenuhi. Belum lagi soal kapasitas dan kapabilitas.

Kalau mengacu Pasal 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, setidaknya terdapat 20 persyaratan yang harus dipenuhi caleg. Selain syarat bukan mantan terpidana sebagaimana disebutkan di atas, syarat yang menarik diulik adalah setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terlepas syarat tersebut sulit dikuantifikasi, seberapa serius parpol mengusung caleg yang setia menjalankan nilai-nilai tersebut? Pun begitu, bukankah sejatinya syarat tersebut bisa dijadikan komponen untuk menilai sejauhmana integritas calon?

Saat ini banyak pihak mengakui citra DPR masih koyak, tak lepas karena lemahnya integritas wakil rakyat. Selain terbukti korupsi, anggota dewan juga seringkali dinilai melakuan perbuatan tercela lainnya. Bahkan sejak reformasi, pengharapan baik rakyat terhadap kinerja DPR belum terwujud dengan baik. Apakah menghadirkan caleg berintegritas pada Pemilu 2019 masih sebatas harapan?

Lantas, bagaimana solusinya agar caleg berintegritas bukan sekadar harapan? Pasalnya, DPR merupakan corong utama rakyat untuk memperbaiki nasibnya. Jika anggota DPR 2019-2024 masih dihuni oleh orang-orang nir-integritas sekaligus tidak mementingkan nasib rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tampaknya mustahil terwujud.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fisip Universitas Diponegoro, Anggota DKPP RI Periode 2012-2017, Ketua BAWASLU RI Periode 2008-2011,

Bagi pemilih, kalau ingin melihat sejauhmana integritas calon legislatif (caleg), lihatlah dari rekam jejaknya. Pertama, apakah mereka pernah tersangkut tindak pidana berat seperti tindak pidana korupsi, money laundry (pencucian uang), human trafficking (kejahatan kemanusiaan), dan lainnya. Kedua, sejauhmana caleg memiliki cara dan inovasi yang memungkinkan bahwa fungsi-fungsi legislatif bisa dijalankan dengan baik.

Kalau caleg petanaha, sudah teruji memiliki komitmen yang tinggi melalui tindakan konkrit untuk mewujudkan apa yang pernah disampaikan pada saat kampanye. Itu yang pokok. Sementara sampirannya, nyata-nyata caleg petahana mampu membawa aspirasi rakyat, tidak hanya mementingkan konstituennya. Sejauhmana pula mampu mewujudkan fungsi kontol, legislasi, dan fungsi budgeting yang dijalankan selama caleg petahan menjabat. Selain itu, betapa pun minornya seseorang bersuara, selama rasional dan memang itu menjadi kebutuhan publik, maka saya kira itu sudah menjadi orang yang berintegritas. Karena mengkritik juga tugas parlemen, di mana parlemen berasal dari kata “parle” (untuk berbicara). Malah yang patut dipertanyakan, jika seorang anggota legislatif tidak pernah bersuara kritis kepada mitra utamanya, yaitu pemerintah.

Pendaftaran bakal caleg baru dimulai hari ini (Rabu, 4 Juli 2018), sehingga terlalu dini kalau saya menilai komitmen partai politik menawarkan caleg yang berintegritas pada Pemilu 2019. Meski begitu, saya yakin sebagian besar petahan ikut mencalonkan diri. Nah, mungkin saja dalam batas minimal mereka bisa berintegritas. Tetapi integritas plusnya adalah apakah caleg petahana mampu menjalankan fungsinya dengan baik selama menjabat. Secara individual hanya sebagian kecil anggota legislatif yang tampak maksimal menjalankan fungsinya. Legislator kita kebanyakan slow-slow saja. Sementara tanggungjawab kolektif, gak ada yang optimal. Misalnya, pembuatan undang-undang selalu dibawah target.

Saat ini, anggota legislatif yang diperlukan adalah orang yang memiliki nyali atau memiliki karakter fighter, tidak hanya sekadar follower apalagi safety player. Tetapi kita sering mendapati anggota legislatif yang bersikap seperti follower saja. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pegiat Demokrasi, Aktifis Serikat Buruh Luar Pabrik FSBKU - KSN

Mereformasi anggota parlemen bukan hal yang mudah sejak reformasi. Kekuatan politik yang benar-benar berbasis pada aspirasi rakyat terdidik tidak hadir dalam ruang pembahasan legislasi, anggaran, maupun pengawasan terhadap pemerintah. Sehingga pertanyaan bagaimana menghadirkan wajah wakil rakyat yang berintergritas kembali pada otoritas partai dan fraksi.

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui peraturan yang dihadirkan jelang pendaftaran bacaleg merupakan salah satu terobosan untuk menjaring calon wakil rakyat yang berintegritas. Seharusnya disambut baik oleh partai dan anggota dewan. Jika ada yang menolak, patut dipertanyakan komitmen mereka dalam menjalankan otoritas di negara ini. Apa tujuan dan untuk siapa mereka berkuasa?

Ada sisi paling berkepentingan dalam proses demokrasi elektoral yang akan menentukan masa depan bangsa, yakni partisipasi publik. Ketika parpol sulit diharapkan dapat menghasilkan kader mereka yang berintegritas, maka fungsi pengawasan yang kuat dari publik bisa memengaruhi prosesnya. Publik mulai dapat menyusun daftar bacaleg maupun caleg yang tidak dan memenuhi kualifikasi layak dan berintegritas. Salah satu indikatornya adalah syarat di UU Pemilu dan PKPU, dan dapat dikembangkan ke aspek lain. Misalnya, kepedulian atas lingkungan, kebudayaan, pendidikan, dan sektor-sektor lain sesuai dengan bidang yang ada di komisi-komisi.

Dengan teknologi yang berkembang dan kekuatan warganet yang bersahabat dengan soal teknis, maka pembuatan aplikasi penilaian atas caleg bisa dimaksimalkan. Upaya ini membutuhkan kerjasama antar warganet untuk saling melengkapi data dan informasi mulai dari tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Selanjutnya hasil perlu dipublikasikan secara massif dengan metode komunikasi yang efektif sehingga pesan bisa sampai ke ujung pelosok tempat para pemilih.

Rakyat/pemilih sering kali dibuat bingung dengan pilihan politik. Maka, peran aktif publik yang terdidik dan bijak, diharapkan dapat memberikan kesadaran yang lebih maju dalam mendorong perbaikan kondisi dan nasib bangsa ke depan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki integritas baik dan juga tidak memiliki komitmen idiologi yang jelas bisa menjadi anggota DPR yang berkualitas? Integritas dan komitmen idiologi harus menjadi syarat mutlak yang dimiliki semua pejabat negara, termasuk DPR.

Karena itu, setiap partai politik sedari awal harus melakukan seleksi bakal calon legislatif secara ketat dan terukur. Bila proses seleksi bakal calon dilakukan dengan baik, maka masyarakat/pemilih tidak akan kesulitan dalam menentukan pilihannya, dan tentunya akan menghasilkan legislator yang memiliki kapasitas dan kredibilitas yang memadai.

Ada kesan yang selama ini diamini hampir semua partai politik bahwa, setiap calon tidak cukup hanya memiliki modal politik dan modal sosial saja, tapi juga harus memiliki modal financial yang memadai pula. Anggapan seperti itu tidak mutlak kebenarannya, dan kalaupun ada yang demikian, sesungguhnya menjadi kewajiban semua partai politik untuk berkomitmen merubah "budaya" itu. Ajak dan edukasi masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas berkualitas. Saya percaya sistem demokrasi di Indonesia akan menuju sistem yang baik dan bermartabat.

Ujung dari itu semua tentu harus menghasilkan produk legislasi yang berpihak kepada rakyat, dan desain APBN yang bisa membaca kebutuhan rakyat. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center

Upaya KPU dan Bawaslu mengkampanyekan pencalonan kader yang bersih (tidak korupsi dan lain-lain) adalah upaya positif untuk mendukung input anggota parlemen yang berkualitas. Tapi, kabijakan dan kampanye di level penyelenggaraan pemilu saja tidak cukup. 

Ada dua sektor yang harus disasar juga. Pertama, sektor hulu, yaitu reformasi keuangan partai politik. Kajian KPK menyebutkan bahwa siklus korupsi diindukasikan bersumber dari kebutuhan pembiayaan partai politik yang sangat besar. Sementara subsidi negara terbatas. Pengelolaan keuangan partai pokitik yang belum transparan dan akubtabel semakin memperkuat dugaan bahwa salah satu dorongan korupsi adalah untuk mencukupi pembiayaan partai.

Kedua, dari sektor hilir, proses pembuatan kebijakan kita belum sepenuhnya transparan dan masih membuka kemungkinan terjadinya konflik kepentingan sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok juga tinggi.

Bagaimanapun perbaikan kualitas dan integritas parlemen tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Perlu upaya dan sinergi berbagai pihak untuk mewujudkannya. 

Apa yang dilakukan KPU dan Bawaslu ini merupakan upaya awal yang patut kita apresiasi dan ditindaklanjuti. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF