Buwas vs Enggar: Lempar-lemparan Beras
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 22 September 2018 17:00
Polemik terkait isu impor beras kembali terjadi. Kali ini, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dengan tegas menolak impor beras. Sedangkan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan situasi dan kondisi mengharuskan Indonesia untuk mengimpor beras. Enggar berdalih, impor beras sudah sesuai dengan keputusan rapat koordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Buwas mengatakan stok beras nasional aman, gudang Bulog terisi penuh beras. Jika masih mau impor, tampung saja  di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sementara, Enggar melempar tanggung jawab dengan mengatakan, yang bertugas mengimpor beras itu adalah Dirut Bulog. Kisruh dari kedua anak buahnya itu, sampai juga ke telinga Presiden Jokowi. Jokowi telah memerintahkan Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk mendamaikan keduanya. Apakah ada pola komunikasi yang kurang baik antara Buwas dan Enggar?

Bukan kali pertama, Enggar bersikeras melakukan impor beras. Sebelumnya, Enggar sempat berselisih paham dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Data Kementan mengatakan impor tidak perlu dilakukan, tapi data Kemendag justru menginstruksikan sebaliknya. Sebagai penengah, Menkoperekonomian menyalahkan data yang dimiliki oleh Kementan. Apakah Menkoperkonomian akan kembali membenarkan impor beras yang diinstruksikan Enggar?

Polemik beda data tersebut lantas membuat pemerintah tengah menggodok Rancangan Peraturan Presiden tentang ‘Satu Data’. Tujuannya, mencegah duplikasi data yang menyebabkan kebingungan. Sejumlah pihak berharap rancangan tersebut segera dijadikan peraturan, Apakah peraturan itu bisa segera diterapkan dan mengakhiri polemik impor beras? Apakah kebijakan satu data bisa menghentikan permainan dari oknum yang mengambil keuntungan pribadi dari kebijakan impor?

Tindakan Enggar menuai protes dari para petani di sejumlah daerah. Ada yang menilai, kebijakan impor boleh-boleh saja, asalkan tidak mengacaukan harga gabah milik petani lokal. Jika stok gabah lokal berlimbah, tindakan impor dianggap merugikan petani lokal. Karena harga gabah milik petani lokal dapat dipastikan anjlok. Jika gabah lokal tidak mampu memenuhi stok beras nasional, harga beras dipastikan akan melambung tinggi. Lantas, apakah tindakan impor yang dilakukan sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan nasional?

Selama ini penyerapan gabah petani oleh Bulog dianggap kurang efektif. Petani lebih memilih menjual gabah ke pihak swasta atau tengkulak dari pada menjualnya ke pemerintah. Terkadang, kurangnya dukungan dari pemerintah juga membuat petani harus melakukan ijon sebelum panen dengan pihak swasta. Akhirnya, tak jarang petani harus gigit jari, karena hasil yang diperoleh dari panen, tidak maksimal. Sejauh mana peran pemerintah dalam mendukung para petani?

Bulog beranggapan telah melakukan penyerapan gabah dengan baik dan maksimal. Namun Kemendag dinilai masih memiliki rasa cemas kekurangan stok untuk persediaan beras nasional. Namun melihat sepak terjang Enggar terkait impor beras, muncul kecurigaan ada oknum yang bermain di balik impor beras di Indonesia. Apakah ada keterlibatan oknum di instansi pemerintahan atau swasta yang menunggangi pemerintah (dalam hal ini Kemendag) untuk mendorong dilakukannya impor? Apakah ada pihak yang mengambil keuntungan dari kebijakan impor beras?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Umum Peradin, Ahli Ilmu Hukum Pidana

Mengingat kejadian-kejadian beda pendapat antara lembaga-lembaga negara yang menangani beras beberapa kali terjadi, sebaiknya ada kiordinasi antar Perum Bulog dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Koordinasi sangat perlu dilakukan untuk menentukan perlu atau tidaknya impor beras, juga membahas produktivitas didalam negeri. Jangan sampai nanti produktivitas beras dalam negeri meningkat, tapi kita masih impor. Itu akan menyusahkan petani.

Masalah distribusi beras juga harus diawasi dengan benar. Jangan sampai jalur distribusi beras dikuasai dan dimonopli para spekulan. Sebagai komoditi pokok dan nasional jangan ada monopoli dan dikuasai spekulan. Berganti-ganti kabinet persoalannya selalu sama, seperti penyakit kronis. Saya melihat ada kemungkinan besar harga beras dikuasai para spekulan. Sudah jelas diketahui dan harga dikontrol spekulan. Dikhawatirkan ada pembiaran, dan tidak diatasi secara serius serta menyeluruh. Padahal dulu Bulog diberi otoritas mengontrol harga, dan distribusi beras.

Selain itu, untuk melepaskan diri supaya jangan terlalu bergantung pada beras, pola makan perlu dirubah agar tdk terlalu bergantung kepada beras. Konsumsi sayuran, buah-buahan, ikan dan daging perlu ditingkatkan. Diversifikasi pangan juga perlu untuk diterapkan. Pemerintah dan masyarakat sudah harus bersama memikirkan mengganti beras dengan makanan pokok lain yang banyak tumbuh di Indonesia, dan mempunyai kandungan sama dengan beras, seperti: singkong dan jagung. Bisa juga bagi mereka yang berusia diatas 40-an, pola makan harus dirubah menggantikan nasi yang kurang sehat bagi usia lanjut. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Beda pandangan antara Dirut Perum Bulog Buwas dengan Mendag Enggar terjadi karena tidak adanya komunikasi antar kedua pejabat tersebut. Jika ada koordinasi dan komunikasi, tidak mungkin ada beda pandangan terkait impor beras. Koordinasi dan komunikasi ini menjadi tanggung Jawab Menko Perekonomomian Darmin Nasution. Saya berpendapat koordinasi dan komunikasi dari Darmin dalam hal ini sangat jelek.

Saya bukan mengkeritik pribadi Darmin, tapi mengkretik Darmin sebagai menko yang seharusnya bisa menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi di jajaran pejabat setingkat menteri, juga pejabat di bawah menteri yang berada di bawah koordinasi menko perekonomian. Seharusnya, Darmin tidak perlu menunggu instruksi dari presiden untuk memanggil kedua pejabat tersebut. Tapi bisa mengambil insiatif untuk memanggil keduanya, ketika sudah tercium adanya beda pandangan terkait impor beras. Darmin juga harus memanggil Menteri Pertanian dan Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terkait impor beras.

Terkait dengan apakah ada permainan di balik impor beras ini, saya kira pertanyaan itu diutarakan sejumlah pihak. Ada kecurigaan d Iari sejumlah kalangan mengenai impor beras ini. Untuk menjawab itu, saya kira perlu ada dibuka ke publik bagaimana proses penanderan di kementerian terkait impor beras ini. Mereka selalu bersembunyi di balik lelang tander berbasis IT dan terbuka. Tapi itu saja tidak menjamin, karena IT itu hanya alat yang bekerja berdasarkan simbol-simbol, tidak bisa berfikir. Manusia lah yang mengoperasikan kode-kode itu.

Masih terbuka kemungkinan manusia untuk mengakali tander itu. Sebagai contoh misalkan perusahaan tertentu ingin lolos dari tander tersebut. Oknum yang mengoperasikan tander dan memegang informasi memberikan bocoran kepada perusahaan tertentu untuk menyesuaikan standard tertentu baik kualitas dan harga. Setelah disesuaikan dan harga diturunkan satu sen saja, perusahaah itu bisa lolos dari koding tander yang dicantumkan pada sistem IT penanderan tersebut. Jadi masih terbuka peluang terjadinya kecurangan.

Oleh karena itu, penting bagi kementerian atau instansi pemerintahan tertentu, untuk mempublikasikan proses tander secara terbuka. Bagaimana proses penanderan tersebut berjalan dan berproses. Dengan keterbukaan pra dan pasca tander, kecurangan bisa dieleminir atau bahkan di level nol (dihilangkan). (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF