Buronan Ajukan Praperadilan, Hakim Patuhi SEMA?
berita
Politika

Ilustrasi Foto: www.watyutink.com

05 April 2018 16:00
Penulis
Banyak tersangka berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) justru mengajukan upaya hukum praperadilan, alih-alih melarikan diri (buron) guna menghindari kasus hukum yang membelitnya. Atas dasar itu, Mahkamah Agung (MA) menyampaikan surat edaran ke seluruh jajaran lembaga peradilan berisi larangan upaya hukum praperadilan bagi tersangka yang buronan. Tapi, bukankah setiap tersangka berhak mengajukan upaya hukum tersebut?

Sebelum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 itu diterbitkan pada akhir Maret 2017, tak sedikit status DPO membuat tersangka justru lolos dari jeratan hukum. Kasus penetapan tersangka La Nyalla Matalitti, misalnya. Berdasarkan kertas sakti bernama surat kuasa, pengacara La Nyalla mengajukan praperadilan ketika mantan Ketua Umum PSSI itu menjadi buronan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Malangnya, Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pembatalan status tersangka korupsi dana hibah.

Secara hukum, memang praperadilan La Nyalla sepertinya dianggap wajar, karena MA belum mengatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, hadirnya SEMA tersebut guna memberi kepastian hukum. Bahkan jika praperadilan tetap diajukan, lembaga yudikatif itu pun bertitah; hakim mesti menyatakan ‘permohonan praperadilan tidak dapat diterima’ dalam putusannya.

Benarkan pengajuan praperadilan bagi DPO hanya semata-mata adanya celah hukum? Selain itu, memang DPO bisa dianggap menghambat proses penegakan hukum. Tapi, apakah SEMA sudah sejalan dengan asas-asas hukum pidana?

Dalam perkara praperadilan, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, mengenai; sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Bahkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan, yaitu terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Berkaca pada aturan tersebut, apakah upaya praperadilan oleh tersangka berstatus DPO bisa dijadikan pengecualian? Atau, SEMA Nomor 1 Tahun 2018 justru mengabaikan putusan MK?

Meski begitu, sejauh ini belum ada ahli hukum yang bereaksi negatif terhadap SEMA tersebut. Bahkan banyak kalangan yang memuji langkah Mahkamah Agung itu, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertanyaan lebih jauh, apakah surat edaran itu akan dipatuhi hakim?

Pertanyaan tersebut berkaitan kasus terpidana Sudjiono Timan. Pada 2012 Sudjiono mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), melalui isterinya selaku ahli waris, ketika ia menjadi buronan sejak 2004. Tapi majelis hakim PK justru mengabulkan permohonan tersebut dan membebaskan Sudjiono Timan dalam amar Putusan MA Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012.

Putusan tersebut menuai kontroversi karena dianggap bertentangan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2012, yang mengharuskan terpidana itu sendiri yang mengajukan PK. Pertanyaannya, apakah SEMA Nomor 1 Tahun 2018 akan bernasib sama, yakni tidak dipatuhi hakim? Kalau begitu, sejauhmana kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung?

 Apa pendapat Anda? Watyutink?

(mry)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Hukum itu sesuatu yang logis, atau tidak bertentangan dengan akal sehat. Jika ada aturan hukum justru bertentangan dengan nalar, ia telah berhenti sebagai hukum karena sudah tidak cocok diperlakukan kepada manusia.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan upaya hukum praperadilan bagi tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah aturan yang sesuai nalar. Sebab, bagaimana mungkin tersangka yang buronan (melarikan diri) memberikan kuasa kepada orang untuk mengajukan praperadilan?

Justru tidak masuk akal kalau ada aturan yang membolehkan praperadilan bagi buronan. Kuasa hukum yang mengajukan upaya praperadilan semestinya bisa diproses hukum karena mengetahui terjadinya tindak pidana (buron) dan bisa dipastikan mengetahui di mana sang tersangka bersembunyi. Mengetahui keberadaannya tapi tidak melaporkan kepada penegak hukum adalah tindak kejahatan.

Juga melawan akal sehat jika praperadilan diajukan oleh keluarga (istri/anak) diperbolehkan. Sebab seseorang yang melarikan diri artinya menghindarkan proses hukum dan mendudukan dirinya sebagai pelaku kejahatan. Bahkan telah terjadi kontadiktif kepentingkan kalau DPO mengajukan praperadilan yang diwakili keluarga.

Dengan demikian, SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tidak melawan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan, karena surat edaran tersebut tidak menegasikan atau meniadakan putusan MK. Lagipula itu dua hal yg berbeda; putusan MK memberikan hak kepada siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara SEMA mengatur legal standing tersangka buron—bahkan melakukan tindak pidana baru—yang tidak punya hak mengajukan praperadilan atau permohonannya akan dinyatakan ‘tidak dapat diterima’.

Yang harus dipahami bahwa tersangka secara implisit sudah mengakui statusnya sebagai tersangka, yang kemudian melarikan diri.  Padahal, jika tak kabur tersangka dapat mengajukan praperadilan untuk mempersoalkan penetapanya sebagai tersangka.

Memang kasus terpidana Sudjiono Timan yang mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) melalui isterinya sebagai ahli waris dan dikabulkan oleh hakim. Sebenarnya pengajuan PK melalui isterinya tidak mempunyai legal standing karena terpidana sedang menghirup udara bebas selama 8 tahun dalam buronan dan.

Anehnya, yang menjadi alasan majelis PK membebaskan Sudjiono dari tuntutan penjara dan denda karena ada kehilapan atau kekeliruan hakim selama bertahun-tahun. Mestinya pengajuan PK atas dasar adanya kekeliruan putusan hakim harus dibatasi maksimal 180 hari. Tapi yang terjadi, alasan PK pekara Pidana berdasarkan kekeliruan putusan hakim tanpa ada aturan batas waktu.

Demikian juga, kasus PK Sudjiono Timan sebenarnya ada realitas sosiologis yang tidak masuk akal (berdasarkan temuan Komisi Yudisial), yaitu hakim dan panitera pemeriksa PK Sudjiono melakukan pulang-pergi perjalanan Jakarta-Singapura sampai 18 kali dala sebulan tanpa kepentingan yang jelas. Jadi dalam perkara ini ada indikasi korupsi (suap-menyuap).

Artinya, SEMA Nomor 1 Tahun 2018 juga berfungsi untuk menyadarkan oknum-oknum tidak punya malu yang berkiprah di ranah penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, surat edaran tersebut harus diapresiasi karena lahir dari internal kekuasaan kehakiman dengan semangat pembaharuan hukum dan pembersihan dari korupsi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Upaya hukum praperadilan adalah hak setiap orang selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaiman diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai objek praperadilan. Bahkan setelah adanya putusan MK mengenai perluasan objek praperadilan, penetapan status tersangka pun boleh diajukan praperadilan guna memastikan sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap seseorang.

Namun dalam hal tersangka ditetapkan dan masuk sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) atau tersangka menjadi buronan (melarikan diri) bisa dilarang mengajukan upaya hukum praperadilan dan tidak bertentangan dengan objek praperadilan dalam KUHAP. Tersangka yang buron tidak memiliki niat yang baik dalam menghadapi proses hukum.  Sebab melarikan diri untuk menghindari kasus hukum yang menimpanya adalah pelecehan terhadap proses penegakkan hukum.

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 harus kita apresiasi, karena surat edaran ini mengatur larangan tersangka yang buronan mengajukan praperadilan. Sebab, pada dasarnya buronan kehilangan legal standing dalam mengajukan upaya hukum praperadilan, bahkan upaya hukum apapun.

Memang dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali Sudjiono Timan (buronan selama 8 tahun) pada tahun 2012 menjadi catatat buruk bagi Mahkamah Agung, karena putusan majelis PK tidak sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2012 yang melarang upaya hukum PK diwakili oleh keluarga terpidana sebagai ahli waris atau pun melalu kuasa hukumnya. Tetapi putusan PK tidak bisa dianulir oleh putusan lainnya, sehingga Sudjiono Timan akhirnya bisa menikmati udara bebas tanpa harus menjadi buronan yang selama ini dia lakukan.

Agar citra MA tidak lagi tercoreng, seharusnya tiap hakim dilingkup Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia tidak melanggar SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dalam putusannya. Kalau hakim (PN) menerima berkas pengajuan praperadilan dari buronan, maka putusannya harus menyatakan ‘tidak dapat diterima’. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)

Harus menjadi dasar secara jelas bahwa upaya hukum praperadilan adalah proses hukum dalam sistem peradilan pidana yang mengharuskan adanya kepastian hukum. Praperadilan guna melindungi kepentingan tersangka dari upaya paksa yang sewenang-wenang dari penegak hukum.

Memang benar permohonan praperadilan boleh diwakilkan, namun ketiadaan tersangka karena melarikan diri (buron) secara jelas sudah tidak menghormati proses hukum. Bagaimana mungkin kepastian hukum dan perlindungan tersangkanya dapat terwujud jika prosesnya tidak dihormati. Kalau memang tersangka merasa ada tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum kepadanya, ya harusnya dia tidak perlu menjadi buronan ketika mengajukan praperadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), ini kembali mengingatkan betapa minimnya peraturan tentang hukum acara praperadilan.

Misalnya, upaya hukum praperadilan yang bisa diajukan berkali-kali bisa membawa dampak ketidakpastian hukum. Secara jelas, hal itu dikarenakan belum ada hukum yang komprehensif mengatur acara praperadilan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Praperadilan adalah hak yang melekat pada seseorang untuk mengakses jalur-jalur (rights to access) yang memungkinkan diperolehnya hak atas keadilan (rights to justice) atas tindakan paksa yang dilakukan oleh aparat hukum. Melalui praperadilan itulah check and balances bagi institusi penegak hukum bisa berjalan. Polisi, KPK, Kejaksaan yang memiliki kewenangan penindakan diimbangi dengan kewenangan badan peradilan untuk memeriksa akurasi dan kesahihan tindakan mereka.

Argumentasi itulah menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas cakupan praperadilan yang diatur Pasal 77 KUHAP, dari semua hanya terkait penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan menjadi lebih luas termasuk sah tidaknya suatu penetapan tersangka, penggledahan, dan penyitaan. Karena pada dasarnya, tiga jenis tindakan penegak hukum itu masuk kategori upaya paksa dan merampas hak asasi warga negara.

Dalam hukum acara praperadilan juga tidak mengatur status dan keberadaan seorang yang ditetapkan tersangka; apakah dia buron atau tidak. Dengan argumentasi itu pula, maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 yang membatasi hak seseorang tersangka yang buron jelas bertentangan dengan KUHAP.

Status buron sama sekali tidak meng-konfirmasi keyakinan seorang hakim bahwa tersangka benar-benar melakukan perbuatan hukum sebagaimana tuduhan pada proses pentersangkaan, sehingga jalur upaya hukumnya ditutup. Bisa jadi buron itu bagian dari protes atas kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Jadi sangat tidak beralasan Mahkamah Agung membuat aturan larangan upaya hukum praperadilan bagi tersangka yang buron.

Secara formil SEMA bukanlah bagian dari perundang-undangan yang mengikat para hakim. Harus diingat bahwa pembatasan atas hak seseorang hanya bisa dilakukan dengan Undang-undang, dengan alasan yang sahih sebagaimana diatur dalam disiplin HAM dan bersifat temporer. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF