Bung Karno dan Pilkada Langsung
berita
Politika
Sumber Foto :agnessekar17.blogspot 30 June 2018 17:00
Pasca pelaksanaan Pilkada langsung 2018 suara sumbang terhadap efektivitas good government sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat kembali terdengar. Banyak yang meragukan kalau perhelatan pilkada akan menghadirkan sosok pemimpin yang punya kompetensi, kredibilitas dan berintegritas. Bukan tanpa alasan hal ini keluhkan. Pasalnya setiap kali pilkada digelar media ramai memberitakan gonjang-ganjing adanya mahar politik bagi setiap paslon yang berniat maju. Akibatnya, fenomena politik transaksional masih mewarnai setiap gelaran pilkada.

Meski para pemilih sudah semakin pandai dalam memilih, namun masih banyak para paslon yang mengandalkan kapital besar dapat mempengaruhi pemilih. Ditambah lagi, perhelatan pilkada selama ini malah bergerak kearah segregasi kepentingan yang membelah masyarakat dalam balutan isu-isu sara.

Catatan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) menunjukan bahwa terjadi ratusan ribu dugaan pelanggaran pemilu pada setiap penyelenggaraan Pilkada. Misalnya, pelanggaran alat peraga kampanye, indikasi politik uang, pelanggaran kampanye di tempat ibadah menambah daftar panjang carut marut pilkada. Oleh karenanya, lembaga ini meminta pilkada segara dievaluasi secara menyeluruh. Lantas, evaluasi seperti apa?

Selain itu, pilkada ala demokrasi liberal ini juga telah menihilkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan”. Artinya, saluran permusawaratan/perwakilan hanya dimonopoli parpol. Deliberasasi publik sebagai roh “kerakyatan” untuk pengambilan keputusan dan kebijakan menyangkut kepentingan bangsa terpinggirkan, semata-mata menjadi hajat elite dan menafikan second opinion.

Pertanyaanya, what is wrong? Or maybe the direct election is currently only a showcase showcase a pseudo-democracy?

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD bahkan menyatakan kalau dulu Bung Karno tidak sependapat dengan dilaksanakannya pilkada langsung. Hal ini dibuktikan dengan mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 untuk mencabut pilkada langsung. 

Jika kita tinjau lebih dalam, Bung Karno selalu menekankan bahwa dalam perjuangan bangsa perlu introspeksi dan restrospeksi, thingking and rethingking, serta shaping and reshaping, supaya jalannya tetap lurus dan tidak keblinger. Yang menjadi tanya, apakah kita harus kembali ke UUD 1945 yang ASLI?  

Kalau  toh ada pemanis kata..’Suara rakyat suara Tuhan’, jargon ini pun hanya merupakan pelipur lara sehingga mayoritas rakyat yang berada dalam kepura-puraan sebagai subyek perhelatan pemilu, tidak merasakannya. Mereka digiring untuk ‘rela mati’ membela tokoh yang mereka dukung, didorong pemahaman bahwa  memperjuangkan kemenangan tokoh yang didukung merupakan misi sangat mulia. Sampai kapan rakyat dijadikan sepenuhnya obyek semata? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sejak tahun 2000 pakar politik Barat seperti Colin Crouch sudah meramalkan era post democracy. Tapi,  demokrasi itu yang paling baik dari yang lebih buruk. Kalau kita mau cari uji coba lagi maka yang diketemukan adalah diktator, junta, fasis, politbiro, partai tunggal, otoriter, totaliter atas nama agama. Atau yang paling kuat (militer atau polisi seperti Tunisia kan Jenderal Polisi yang jadi diktator menggulingkan pendiri negara Habib BourgouibaI).

Jadi, kalau kita debat terus soal teori demokrasi itu dari Barat, karena itu liberal dan karena itu harus di Timur kan,  maka hanya akan ketemu Jenghis Khan atau Hideki Tojo, Sukarno Orla, Soeharto Orba dan dwifungsi model Jenderal  Simon Bolivar, yang tidak akan mampu mengalahkan dwifungsi demokratis Jenderal George Washington di AS.  

Karena itu kita lebih baik mengisi secara praksis bahwa korupsi dan kleptokrasi serta kudeta mencolok, seperti 10 partai memborong calon tunggal walikota Makassar dan oleh rakyat dikalahkan dengan Wali Kotak Kosong, adalah pelajaran sangat berharga bagi elite dungu yang belagak pintar membodohi rakyat. Tapi sekarang ketahuan bahwa elite yang membiarkan kotak kosong menang itu memang lebih dungu dari orang dungu biasa. Mereka pintar dan PhD dalam pendunguan intelektual yang sangat memalukan. Ke depan harus tidak boleh terulang lagi.

Ada lagi kedunguan, yaitu mantan napi terpidana berat karena kasus Kriminal, malah bisa lolos dan  jadi ketum partai yang berpotensi bisa jadi presiden. Sedang kesalahan "sumir" seperti kasus Ahok justru diancam dicabut hak untuk dipilihnya. Kalau demokrasi dipilah-pilah dengan alasan subyektif, maka yang akan muncul adalah kedunguan dan kediktatoran lembaga yang mengatasnamakan demokrasi. Tapi, dalam praktik merupakan rezim otoriter, totaliter, feodal, masa primordial primitif yang ketinggalan zaman, dalam era demokrasi digital sosmed dan the power of voters.

Kalau semua voters berakal sehat dan berhati nurani seperti voters di Makasar,  maka oligarki kartel politik pasti akan tidak berdaya. Jadi tidak perlu bongkar pasang bolak-balik ke UUD 1945 yang terbukti dari dulu kalau dimultitafsirkan memang bisa kemana-mana.

Sejarah sudah membuktikan bahwa elite Indonesia itu lihai memanipulasi regulasi dan sisteim politik, untuk menggeser dan menggusur lawan politik. Itu sudah bolah balik kita bahas. Kabinet presidensial diganti kabiner parlementer, padahal tidak ada satu pasalnya UUD yang diamandemen. Hanya dengan Maklumat Wapres no X 1945, maka kabinet presidensial yang dipimpin Presiden Sukarno harus diganti oleh kabinet parlementer PM Sutan Syahrir, dan seterusnya.

Supersemar saja keluarkan 11 Maret 1966,  eh pada 22 Juni 1966 diubah menjadi TAP MPRS.  Yang dijadikan keris Empu Gandring untuk melucuti kekuasaan Presiden Sukarno dan mengalihkan kepada Jenderal Soeharto secara melata kudeta senyap, diam- diam dengan bertapa jadi Pejabat Presiden 1967, lalu Presiden 1968 baru pada pemilu 1971. Setelah itu diatur supaya tiap pemilu ganti wapres, tapi presidennya tetap Soeharto sampai tergusur 21 Mei 1998.

Jadi kalau sudah demokratis seperti sekarang, maka kita perbaiki. Tapi tidak boleh dan tidak bisa kembali ke otoriter. Kalau mau mawas diri maka stop multi partai. Supaya sistem presidensial ini efisien, maka cukup 2 partai saja. Capres boleh selusin dari masing masing partai, tapi dalam konvensi internal partai diadu 10 calon, yang kemudian muncul satu capres dari parti A. Dan begitu juga dengan partai B, persis Amerika Serikat sekarang.

Kalau sekarang ini kita kumpul kesan sistem presidensial, tapi dengan multipartai gurem,  maka hasilnya pasti kepresidenan yang disandera oleh parlementer koalisi partai gurem. Yang mendikte presiden dengan kursi DPR nya.

Elite harus waspada kembalinya rezim lama dengan memakai "bendera demokrasi" secara membodohi rakyat, baik melalui kotak kosong ataupun meloloskan mantan penguasa yang terpidana krimimal jadi caleg bahkan capres. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis PIJAR & Jaringan Aktivis PRODEM

Bunyi sila keempat dalam Pancasila adalah " Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Apa sesungguhnya makna dan nilai yang terkandung dari sila keempat itu dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Tentu banyak tafsirnya. Namun apa yang disampaikan oleh Bung Karno adalah bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah gotong-royong. Suatu karakter yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia yang patut dipertahankan dan harus selalu menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Tidak terkecuali pemerintahannya. Di sini juga mengandung makna harkat dan martabat bangsa, kemandirian bangsa. Maka itu para founding fathers Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian merumuskan secara bersama bentuk dan dasar-dasar bernegara, dan tujuan bernegara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

Sejak dilakukannya amandemen UUD 1945, salah satunya adalah pemilihan langsung baik pemilihan presiden dan wakilnya, juga untuk jabatan gubernur, bupati, walikota hingga kepala desa. Dari sejak 2005 sistem pemilihan langsung dilaksanakan, suasana demokrasi kita semakin liberal dan dipenuhi oleh 'budaya' politik transaksional yang sangat sistematis. Hasilnya rakyat, yang sejatinya adalah pemilik kedaulatan, justru semakin terpinggirkan kepentingannya dan hanya menjadi obyek suara bagi setiap calon kepala daerah hingga calon presiden dan wakil presiden. Konflik horisontal dan perpecahan di masyarakat adalah ekses pilkada dan pilpres langsung yang tidak dapat dihindari sebab disatu sisi 'keadilan' tidak berdiri tegak, kejujuran hanya lips service. Sistem ini boleh dikatakan gagal dalam melahirkan kepala pemerintahan yang berintegritas, berwawasan kebangsaan dan adil. 

Diperlukan pemikiran ulang atas kondisi bangsa saat ini, yang secara ekonomi rakyatnya masih miskin dan kurang berpendidikan serta belum mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dengan biaya yang terjangkau. Demokrasi bukan sekedar pesta kontestasi, namun demokrasi harus menjadi pesta rakyat yang sebenarnya, yakni mendudukkan rakyat sebagai Tuan yang wajib dilayani, dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan. Demokrasi kita bukan demokrasi ala bangsa lain. Demokrasi kita adalah menuju sosialisme Indonesia. 

Sudah saatnya kita mengevaluasi kembali sistem pilkada, pemilu, pilpres dan berbagai variannya agar demokrasi kita berjalan seiring dengan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Memodifikasinya sesuai nilai budaya bangsa, mengembalikan pada asas musyawarah mufakat dengan syarat evaluasi juga DPRD, DPR dan MPR. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Prosesi Pilkadasung 2018 memperlihatkan banyak peristiwa dramatis. Mulai bakal calon kepala daerah yang tertipu "makelar" rekomendasi, ada bacalon yang terpental gara-gara uang mahar. Ada pula yang terpaksa mundur karena skandal, kader militan partai yang mundur karena kecewa tak dapat rekomendasi, hingga calon kepala daerah yang terciduk KPK. Namun sekian banyak peristiwa itu tak juga menyurutkan gegap gempitanya pilkadasung. Panggung kampanye, debat kandidat, bagi-bagi sembako, dan bagi-bagi uang, menghiasi atmosfer politik Indonesia. Rakyat pun ikut bergembira karena suaranya "dihargai" dengan pasaran Rp100 ribu sampai Rp500 ribu. 

Para intelektual dan pengamat politik moralis prihatin atas fenomena politik tersebut. Tapi intelektual pragmatis dan konsultan politik menyatakan bahwa itulah "harga" demokrasi liberal. Konstetasi politiknya membutuhkan biaya sangat tinggi yang harus ditanggung baik oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) maupun peserta pemilu (para kandidat kepala daerah). Sehingga muncul pemeo bahwa  politik tanpa logistik adalah tidak logis. Kita pun akhirnya menganggap biasa fenomena tersebut.

Keinginan Bawaslu untuk mengevaluasi pilkada sah-sah saja. Bahkan kalau Bawaslu tidak melakukan evaluasi, itu patut dipertanyakan. Demikian pula kita sebagai bangsa memang harus melakukan evaluasi dan menggulatkan pelaksanaan kepemiluan kita dengan idiologi dan konstitusi UUD Negara RI 1945. Patut kita pertanyakan bersama soal pelaksanaan sila ke empat dalam sistim politik kita. Tafsir "musyawarah mufakat dengan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" itu bentuk terapannya seperti apa?.Apa pilkadasung termasuk bentuk terapannya? Atau hanya sidang-sidang di DPR/D seperti sidang komisi, sidang pleno, dan sidang paripurna merupakan bentuk terapan sila keempat.

Bila pilkadasung merupakan merupakan bentuk terapan sila keempat, lalu dimana dan bagaimana posisi permusyawaratan/perwakilan dalam sistim politik kita. Demikian pula sebaliknya bila pilkadasung bukan merupakan bentuk terapan sila keempat, lalu dimana dan bagaimana posisi kedaulatan rakyat (hak rakyat) untuk memilih pemimpinnya. Atau apakah rakyat hanya diperbolehkan memilih wakilnya untuk duduk di lembaga perwakilan? Artinya dalam melakukan evaluasi sistem politik ternyata banyak sisi dan faktor yang harus dijadikan bahan pembahasan.

Memang tidak ada sistem politik yang sempurna. Tapi kita sudah memilih sistem demokrasi. Perangkat ---baik peraturan maupun kelembagaan --- untuk berjalannya sistem demokrasi juga sudah dibuat sehingga pasca amandemen UUD Negara RI 1945, Pemilu Presiden dan pilkadasung sudah berjalan dan melahirkan pimpinan yang secara kualitatif sangat beragam.

Ada yang baik, ada pula yang buruk. Ada yang benar benar memajukan daerahnya, tapi ada pula yang kemudian menjadi "raja kecil" dan membangun dinasti. Kesemuanya itu buah dari sistim demokrasi yang tidak perlu kita ingkari. Yang terpenting kita melakukan evaluasi untuk memperbaiki sistim demokrasi kita.

Bila hasil evaluasi total itu mengarah pada kesimpulan untuk kembali ke UUD 1945 asli ataupun malah mengamandemen lagi untuk menyempurnakan konstitusi, maka langkah terbaiklah yang akan pilih sebagai bangsa. Seperti penekanan Bung Karno bahwa perjuangan bangsa perlu introspeksi dan retrospektif, thinking dan rethinking, serta sharing dan reshaping. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Situs berita Bloomberg (AS), menilai hasil Pilkada 2018 mengindikasikan masa jabatan kedua buat Jokowi. Aliansi Presiden Jokowi memimpin di sejumlah daerah pemilihan penting. Hasil ini menciptakan momentum baginya menjelang pilpres tahun depan.

Harian AS, Wall Street Journal, menurunkan laporan dengan judul "Kekalahan Partai-partai Islamis dalam Pilkada mengendurkan tekanan terhadap Presiden Indonesia”, menyoroti hasil pilkada Jabar. Artikel tersebut menyebut bahwa para pemilih di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia menghadiahkan kemenangan bagi koalisi Presiden Jokowi dan mengendurkan tekanan terhadap sang pemimpin moderat dari rasa percaya diri kelompok muslim garis keras yang semakin besar jelang pilpres tahun depan.

Sebaliknya harian bisnis Jepang, Nikkei Asian Review (NAR), menganalisa hasil Pilkada dengan lebih kritis. Menurut koran yang terbit di Tokyo itu pilkada kali ini bisa dianggap sebagai tembakan peringatan ke arah Presiden Jokowi tentang dukungan yang kian "menyusut." NAR juga menulis ketatnya persaingan dengan partai oposisi di sejumlah dapil penting akan mendorong Presiden Jokowi untuk membuat kebijakan yang lebih populis untuk mendulang suara pada pemilu tahun depan.

Analisa  mengkuatkan posisi Jokowi bisa terpilih lagi menjadi presiden kecuali ada factor X muncul alernatif pilihan  yang lain yakni poros ketiga. Pilihan ketiga agak sulit melihat ego partai politik masih terjebak kepada  figure ketua partai menentukkan pilihan bukan pada kebutuhan rakyat ini . Hal ini menyebabkan betapa sulit partai politik menentukan siapa yang akan melawan pak Jokowi. Apapun terjadi pilkada  serentak 27 juni sebenarnya tidak banyak mengubah peta kekuataan politik  karena sebenarnya mesin partai politik tidak optimal seperti selama ini di gembuskan ke publik

Era pilkada berorientasi pada kemapuan individu, dari pada roda  mesin partai. Karena rezim pilkada lebih dominan kemampuan figur dari pada mesin partai politik. Dalam teori marketing politik yang lebih mengandalkan  kemampuan kepopuleran calon di mata publik dari pada kemampuan birokrasi dan manajemen, karena dalam studi marketing politik individu  dibrending dengan metode-metode pemasaran bisnis. Sehinga produk  bisa layak jual. Sosok ditampilkan di publik orientasi kemampuan individu  dalam  menyakinkan pemilih. Peranan partai politik kurang optimal akhirnya partai politik hanya sekedar  kendaraan yang di beli dengan mahar. Hal ini terjadi akibat sistim politik  yang “demokrasi liberal“  tanpa diimbangi kesadaran rakyat publik menjadi pemilih rasional.

Dalam studi politik marketing, pemasaran politik sebagai cabang kajian akademis sebenarnya sudah mulai menjadi perhatian ilmuwan komunikasi dan politik pada tahun 1950-an. Namun implementasi konsep pemasaran politik baru berkembang tahun 1980-an ketika media televisi memiliki peran yang sangat penting dalam penyampaian pesan. Kajian pemasaran politik secara akademis dari waktu ke waktu mengalami pergeseran penekanan (Adman Nursal).

Konvergensi yang ditawarkan dari pandangan pro dan kontra pemasaran politik adalah bahwa pemasaran politik berbeda dengan pemasaran komersial yang menjual partai atau kandidat kepada pemilih sebagai proses transaksional. Pemasaran politik memerlukan berbagai pendekatan keilmuan dan bersifat khas dibandingkan konsep pemasaran dalam ilmu ekonomi manajemen, karena produk politik sangat berbeda dengan produk komersial baik ditinjau dari karakteristik produk maupun karakteristik konsumen. Pemasaran politik memiliki dimensi yang lebih luas dan menjadi lebih kompleks.

Pilkada langsung  sebenarnya tidak mencerminkan mesin partai  politik lebih upaya calon untuk memasarkan diri nya   akaibat nya ikatan emosional dengan partai politik dengan sistim koalisi  yang cair  tidak memberikan kontribusi yang besar kepada partai politik  yang memberikan dukungan pada calon yang terpilih  karena partai politik mendukung tidak memberikan kontribusi yang optimal. Apalagi era di gital ini  mesin partai politik  tidak mampu bersaing dengan baser di sewa oleh individu untuk memasarkan diri nya untuk mencari dukungan suara.

Dengan membaca realitas pilkada rezim pencitraan individu akan sulit untuk mengklaim bahwa mesin partai politik memiliki sumbangan signifan dalam pemenangkan pilkada. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disebut pilkada dalam penyelenggaraanya di Indonesia merupakan sebuah polemik di kalangan  intelektual perguruan tinggi maupun masyarakat yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan serta Pilkada secara langsung sesudah era reformasi.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung diartikan sebagai pemilihan pemimpin daerah dengan cara keterwakilan. Rakyat dianggap memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin daerah kepada DPRD yang telah dipilih rakyat pada Pemilu Legislatif. Dasar dari penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah tersebut secara tidak langsung berdasarkan UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) mengatakan "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih‎ secara‎demokratis." Kata demokrasi mengacu kepada Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat sebagai kunci penyelesaian ketidak sepemahaman maupun kesepahaman dalam mencapai kesepakatan yang bijaksana.

Perkembangan dari dinamika dan dialektika sosial dan politik di Indonesia cenderung dihianati oleh elite  yang berkonspirasi dengan para pemilik modal (pasar) yang rakus. Dasar inilah loncatan perubahan sosial politik di Indonesia mengalami pergeseran yang tidaklah lazim (quantum) pada tahapan proses sosial politik antara masyarakat, partai politik beserta elite partai dan para pemodal (pasar). Dan inilah yang sering di sebut "Good Governance" dan "Good Government" yaitu pencapaian demokrasi dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemerintahan yang baik dan terbuka kepada masyarakatnya.

Dimensi lain bahwa pergeseran waktu dan alam dalam menjawab pergeseran perubahan atas kebutuhan dan tuntutan tidaklah bisa di pungkiri bahwa sentralisasi sudah tidak mungkin menjawab kebutuhan dan tuntutan yang begitu berat persolan-persoalan bernegara termasuk hubungan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri dalam interaksi sosial. Maka saat itu pulalah dengan momentum reformasi desentralisasi lebih di fokuskan dan ditekankan dengan lebih luas, yaitu Otonomi Daerah sebagai jawaban dan sekaligus harapan sampai saat ini. Otonomi tersebutlah menjadi arah politik dengan penekanan secara langsung keterlibatan masyarakat dalam proses politik dengan pilkada menjadi jawabannya.

Dalam perkembangannya, dinamika dan dialektika tersebut menceritakan begitu banyak penyimpangan yang terjadi dalam perwujudan dari ide dan gagasan awal perubahan dalam menjawab beratnya persolan negara. Salah satunya bahwa pilkada langsung tersebut belum menjawab langsung persoalan kesejahteraan masyarakat yang ikut terlibat dalam proses politik. Mereka hanya baru sebatas eforia kemerdekaan memilih belum pada tahap kesadaran dan kecerdasan berpolitik, inilah yang sering di sebut sebagai citra politik dan demokrasi semu.

Perkembangan tersebutlah sesungguhnya kita sedang dalam proses mewujudkan peradaban kita sendiri sebagai bangsa dan negara dengan mengembangkan terus dinamika dan dialektika nya dalam menemukan pola maupun formula yang tepat dan sesuai dengan Indonesia.

Bahwa kita tidak mungkin balik pada era yang sudah jauh melewati zamannya, dan bahwa kita pun sadar bahwa yang sudah berkembang banyak terjadi penyimpangan jauh dan persoalan baru. Tentu autokritik dalam koreksi menjadi sebuah solusi yang arif dengan semangat Pancasila sebagai jalan terbaik peradaban bangsa dan negara yang harus terus di hidupkan dalam menemukan pola dan formula yang tepat dan sesuai dalam membenahi kesemerautan maupun kekeliruan bahkan kesalahan yang di lakukan  bersama. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Perhelatan Pilkada 2018 menyisakan banyak sekali PR bagi bangsa ini dimana kecurangan demi kecurangan dianggap hal yang wajar-wajar saja, baik oleh tokoh-tokoh politik maupun masyarakat biasa. Para penyelenggara negara tidak berkutik sama sekali dalam menangani masalah-masalah hasil pemilukada yang syarat dengan kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oleh paslon itu sendiri maupun parpol pengusung .

Sepertinya semua yang berkaitan dengan pilkada, baik itu mahar politik, kampanye hitam, kampanye negatif merupakan hal yang wajar dari pemilu ke pemilu. Sehingga timbul image di masyarakat siapa yang berduit hanya mereka yang layak menjadi pemimpin dan tidak lagi melihat dari sisi kualitas, integritas calon-calon yang akan berkompetisi.

Sebenarnya kondisi seperti ini sudah terjadi dari tahun ke tahun sejak di undangkanya pemilihan langsung, sehingga maasyarakat yang menjadi obyek dari perhelatan pilkada sudah tidak memiliki rasionalisme lagi dalam menentukan nasib bangsanya lewat pemilihan pemimpinnya lewat pilkada langsung.

Idialisme pemilih seolah-olah sudah sirna ditelan glamornya politik uang yang dilakukan oleh para paslon yang dilahirkan oleh parpol yang berurientasi pragmatisme belaka. Sehingga pemimpin yang dihasilkan oleh seleksi parpol tersebut jauh dari harapan masyarakat. Dan akhirnya lahirnya pejabat-pejabat daerah hasil pilkada adalah pejabat2 korup, arogan dan mementingkan kelompoknya saja. Masyarakat yang sudah digiring dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan untuk ikut ambil bagian mewujudkan ambisi-ambisi tersebut hanya larut dengan euporia ikut-ikutan saja tanpa didasari hati nuraninya. Asal mendapatkan Rp100 ribu atau Rp200 ribu, mereka siap menjual harga dirinya.

Kampanye hitam yang terjadi di tempat-tempat ibadah yang dibungkus agama seolah-olah hal yang biasa-biasa tanpa mengindahkan etika moral dan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian perilaku uang mahar dari kandidat-kandidat paslon yang berkompetisi seolah-olah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh paslon yang ada, tanpa mengindahkan rambu-rambu undang-undang, sehingga hasil pilkada dari pemilihan langsung ini secara kualitas dan integritas jauh panggang dari api. Contohnya,  begitu banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap OTT korupsi bahkan ada yang masih menyandang status tersangka masih ikut berkompetisi dan menang.

Hal inilah yang akhirnya menjadikan pertanyaan apa yang terjadi di masyarakat kita in? Sudah hilangkah nalar sehat pemilih kita? Sudah jelas terlibat korupsi masih saja dipilih.

Jadi intinya perhelatan Pemilukada 2018 adalah akumulasi pemilu-pemilu yang ada sebelumnya dimana money politics adalah kunci keberhasilan paslon yang berkompetisi. Apakah situasi seperti ini yang kemudian membuat pihak penyelengara ini harus segera membuat regulasi untuk kembali ke Undang Undang Dasar 45 yang asli? Sepertinya hal ini tidak mudah sperti membalikan telapak tangan, karena sangat syarat dengan kepentingan politik masing-masing parpol yang ada di negeri ini.

Pertanyaan berikutnya lagi kapankah situasi ini akan berakhir? Padahal di depan mata kita disuguhkan dengan pejabat-pejabat yang korup dan jargon good gaverment sebagai wujud kedaulatan rakyat hanya menjadi angin surga saja.

Tanggung jawab dari penyelenggara pemilu seperti (BAWASLU) yang menengarai banyaknya terjadi pelanggaran pemilu tidak terlalu banyak dapat berbuat apa-apa.

Apa yang dikatakan Bapak Mahfud MD, mantan ketua MK, bahwa dulu Bung Karno tidak setuju dengan adanya pemilihan langsung, tapi lagi-lagi kepentingan kepentingan politik sesaat sangat dominan menentukan regulasi pilkada yang ada saat ini.

Yang.menjadi harapan adalah mudah-mudahan saja masyarakat segera sadar bahwa mereka hanya dipakai alat politik oleh tokoh-tokoj politik saat ini, dan mau instrospeksi diri agar bangsa ini bisa berubah dan mempunyai pemimpin-pemimpin yang nasionalis, berintegritas dan memiliki konsep yang jelas dan hanya bekerja.bekerja untuk rakyat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga

Salah satu kritik yang terus diulang-ulang dari pelaksanaan pilkada langsung adalah bahwa dengan realitas begitu tingginya biaya politik yang dikeluarkan, pembelahan sosial yang terjadi maupun sebaran money politics yang bekerja maka pelaksanaan pilkada langsung lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya. Bahkan lebih jauh lagi pelaksanaan pilkada langsung tidak sesuai dengan jati diri bangsa, prinsip musyawarah dalam Pancasila dan lebih dari itu adalah ajaran-ajaran Bung Karno.

Persoalannya apakah kritikan itu valid? Benarkah bahwa letak persoalan negeri ini semata-mata bisa ditarik sebab musababnya pada pelaksanaan pilkada langsung, dan benarkah itu semua tidak sesuai dengan orientasi politik bernegara Bung Karno hanya dengan menengok bahwa pada tahun 1959 menetapkan Penetapan Presiden tentang Pencabutan Pilkada Langsung?

Ada dua pintu pembuka yang bisa kita telusuri dari pikiran bernegara Bung Karno yakni pertama,  dalam banyak kesempatan Bung Karno berujar "Kita tidak bodoh tapi dibodohkan,  Kita tidak miskin tapi dimiskinkan,  oleh sebuah sistem!" Kedua, Bung Karno dalam Fikiran Rakjat tahun 1932 menulis artikel berjudul Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Politik. 

Bagaimana kedua teks itu berhubungan untuk menjelaskan corak politik bernegara Bung Karno? 

Dalam rujukan teks pertama,  yang dimaksudkan oleh Bung Karno sebagai sistem yang membodohkan dan memiskinkan itu bukan sebatas pemahaman tentang sistem kelembagaan politik tapi lebih dari itu adalah sistem relasi kekuasaan yang menjadi tuan, berkuasa dan memanfaatkan keuntungan terbesar dari bekerjanya sebuah sistem kelembagaan tertentu. 

Pengertian Bung Karno tentang sistem sebagai sistem relasi kekuasaan bisa dilihat dalam teks kedua yang saya rujuk.  Bahwa dalam tulisan di koran Fikiran Rakjat saat mengenalkan konsepsi sosio-nasionalisme sebagai nasionalisme massa rakjat,  nasionalisme yang mencari selamatnya massa rakjat.  Disini Bung Karno bicara tentang konsepsi sistem relasi kekuasaan. Sistem relasi kekuasaan Kolonial Belanda dengan aliansi kaum priyayi feodal dalam kapitalisme imperialistik harus dilawan dengan penggerakan kekuatan massa rakyat yang berbasis sosio-nasionalisme atau dalam bahasa pergerakan dikenal dengan istilah front nasional. 

Dari pemahaman tentang sistem relasi kekuasaan yang dimaksud oleh Bung Karno, mari kita masuk dalam konteks kebijakan Bung Karno yang menghapuskan pilkada langsung bukanlah sebuah tindakan yang statis namun kontekstual. 

Konteksnya adalah pada saat itu Bung Karno sedang menghimpun konsentrasi front nasional,  kekuatan sosio-nasional yang berhadapan dengan formasi negara pasca-kolonial yang bercorak setengah feodal dan setengah kolonial. Tatanan ekonomi yang ditandai oleh dominasi kekuatan kolonial ditengah absennya kelas borjuis Indonesia dan tatanan sosial yang ditandai oleh nilai-nilai feodalisme dan penguasaan atas tanah dan lahan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip bernegara di UUD 45.

Saat sedang menjalankan praktik statecraft seperti itu,  Indonesia dihadapkan bukan semata-mata soal gesekan politik antar partai namun yang lebih fatal adalah aliansi antara kaum feodal,  tekhnokrat liberal,  sebagiaj elite politisi sipil bekerja sama dengan kekuatan nekolim  Amerika Serikat untuk melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan RI  seperti dituangkan dalam karya Audrey Kahin dan George Mc Turnan Kahin dalam karyanya Subversive as Foreign Palicy

Penghapusan pilkada langsung adalah bagian dari kebijakan berkonteks state of emergency yang pada waktu itu harus diambil untuk menyelamatkan Republik Indonesia dan cita-cita sosio-nasionalisme yang menjadi tujuan bernegara Soekarno. 

Selanjutnya kontekslah terkait sistem relasi kekuasaan yang membuat kita memberikan penilaian antara pilkada langsung dan ajaran Bung Karno. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga

Setelah era Orde Baru, konfigurasi kekuasaan pasca Soeharto ditandai oleh penguasaan sumber daya sosial dan ekonomi negara oleh aliansi elite bisnis-politik yang menguasai partai politik maupun institusi-institusi negara. Pertarungan politik di era demokrasi menjadi ajang pertarungan bagi faksi-faksi oligarkhi dengan memanipulasi maupun mengabaikan kepentingan politik massa rakyat.  

Pilkada langsung adalah salah satu jalan yang digunakan oleh mereka para elite oligarkhi tadi untuk berkuasa,  namun demikian pilkada langsung juga menjadi sarana dimana penguasaan oligarkhi atas institusi negara tidak bisa berjalan mudah. Mereka harus selalu beradaptasi dengan kehendak dan preferensi politik rakyat. Di beberapa kasus seperti Solo yang melahirkan pemimpin seperti Jokowi,  Surabaya yang melahirkan pemimpin seperti Risma dan baru-baru ini Jawa Timur seperti munculnya Khofifah Indar Parawansa menunjukkan bahwa Pilkada masih memberikan ruang bagi masuknya suara rakyat dalam proses bernegara.  

Bayangkan dalam sistem oligarkhi ketika aliansi bisnis-politik menguasai seluruh sumber daya bekerja dengan penutupan katup-katup institusi demokrasi seperti pilkada langsung maka pintu yang tersisa bagi rakyat untuk menginterupsi manuver politik oligarkhi akan tertutup sedemikian rupa.  

Oleh karena itu bukan pilkada langsung sebagai instrumen tapi sistem kekuasaan Oligarkhi itulah yang menjadi sistem yang membodohi dan memiskinkan kita, apabila kita ingin menafsirkan kembali ajaran Bung Karno di abad ke-21! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Akibat krisis moneter, bangsa Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap Orde Baru. Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, bisa lengser keprabon dalam hitungan bulan. Gerakan perubahan yang digulirkan mahasiswa menginginkan reformasi total, baik hukum, politik, ekonomi, pendidikan, budaya dan keamanan. Reformasi total menjadi solusi bangsa Indonesia terlepas dari keterpurukan multidimensi.

Sayangnya, gerakan reformasi tidak dibarengi perangkat SDM yang mapan. Para penggerak reformasi  tidak menyadari, bahwa masyarakat indonesia yang mayoritas agraris adalah kaum yang kurang peduli terhadap perubahan. Sehingga seperti "menyeret gerbong kereta api," justru kelelahan sendiri.

Akibatnya idealis sebagian penggerak reformasi terjebak dalam lingkaran kekuasaan. Mereka berebut mendapatkan kekuasaan dengan cara cara yang jauh dari semangat reformasi.

Penurunan idealisme semangat reformasi para elite telah menurunkan kepercayaan terhadap masyarakat. Dampak ini sangat terasa. Biaya politik menjadi mahal. Suara rakyat bukan suara tuhan lagi, kini berubah menjadi suara uang. Sehingga, pesta demokrasi menjadi ajang perpindahan kesengsaraan dari pemerintah baru.

Wacana mengembalikan UUD 1945 tentu bukan solusi yang tepat. Sebab semangat para elite politik masih kental pada politik pragmatis, sehingga tidak bisa menjamin ada perubahan sistem hukum dan politik yang ideal. Selain juga akan merubah sistem hukum dan tatanegara, yang mempunyai konsekuensi terhadap undang-undang dan peraturan peraturan kepemiluan.

Yang perlu dilakukan saat ini adalah para elite politik dan para tokoh harus memberi contoh yang baik dalam pola hidup yang berakhlakul karimah. Juga perlu perbaiki sistem pemilu yang murah dan efektif. Dan ini bisa jika semua kompomenen mendukung dan mematuhinya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Sosial, Spasial & Lingkungan

Pilkada langsung yang digelar saat ini sangat membebani anggaran negara yang sangat besar. Padahal negara ini belum mencapai 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat' yang hanya menjadi jargon wajib untuk dihafal di sekolah-sekolah tanpa implementasi nyata. Jika biaya pilkada murah, dana yang ada bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, atau untuk bayar utang negara...

Rancangan mensejahterakan rakyat hanya sebatas rencana karena dana keburu habis digunakan untuk ajang pilkada (dan pemilu). Kiranya usulan Bung Karno yang mencabut pilkada langsung perlu dipikirkan untuk 'dicabut' kembali saat ini. Sisakan saja pemilu legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat. Selebihnya percayakan pemilihan kepala daerah kepada wakil rakyat terpilih.

Lalu, bagaimana kita tahu aspirasi rakyat terhadap pilihan calon pemimpin daerahnya? Nah, manfaatkan metode survei persepsi masyarakat, yang dilaksanakan institusi independen dan kredibel, yang dilakukan dalam jumlah tertentu (sampling), untuk memprediksi siapa calon pilihan rakyat. Memang metode ini rawan bias. Tapi itulah tantangannya. Survei persepsi ini jauh lebih murah dan cepat. Kalau begini, buat apa capek-capek melaksanakan pilkada langsung untuk menghasilkan real count?

Murah, cepat, dan adil adalah sasaran pilkada untuk NKRI yang (semoga) sedang memperbaiki kesejahteraan rakyatnya ini. Dengan demikian, sasaran pelaksanaan pilkada yang tidak terlalu menguras energi tsb dapat dilakukan berdasarkan poin-poin sebagai berikut:

1. Optimalkan kembali peran perwakilan rakyat (DPR/DPRD) dalam memilih pemimpin kepala daerah.
2. Junjung tinggi musyawarah untuk mufakat. Di sini fairness, transparan, kejujuran dalam musyawarah sangat diharapkan.
3. Hasil uji ilmiah ( survei persepsi masyarakat ) dari pihak independen diberi kekuatan hukum dan jadi masukan yang signifikan, tidak hanya sekedar bahan berita media saja.

Memang, tantangannya membangun manusia yang Pancasilais (berketuhanan, beradab, cinta tanah air, merakyat, bijaksana, adil, amanah dan jujur) menjadi PR bersama sehingga wakil rakyat betul-betul representasi rakyat (bukan kepentingan golongan semata) dapat menghasilkan kesepakatan yang seadil-adilnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Bung Karno mengayati historis dan physikologis rakyat dari sabang sampai merauke, yang beragam ras, suku, adat dan agama. Bung Karno mengambil pola pola membentuk kepemimpinan dari kearifan lokal yakni suasana musyawarah mufakat, sehingga melahirkan kedamaian. Sehingga terinspirasi sila ke 4 Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hitmat kebijasanaan dalam permusyawarahan-perwakilan. Oleh karena pemilunya sistem pemilihan melalui perwakilan.

Namun reformasi para elite politik mengendaki demokrasi total dengan pemilihan langsung. Di satu sisi masyarakat awalnya belum siap, namun kemudian harus menerima kenyataan demokrasi dengan pemilihan langsung dari tingkat atas sampai tingkat kecil kepala lingkungan juga dipilih langsung. Implikasi dari pemilihan langsung yakni disharmonisasi hubungan masyarakat yang berbeda pilihan. Hubungan sosial dalam benak hati mulai pecah, dan ada juga yang ditunjukan secara prontal tidak berkomunikasi malah saling dendam. Padahal kedua belah pihak tidak diuntungkan atas suksesi kepeminpinan.

Dampak pilkada sekarang cenderung kapitalisme. Banyak biaya politik maka hitungan gambling dan cenderung korupsi .
Maka sekarang ramai-ramai pemimpin daerah jadi pesakitan KPK. Gugatan pilkada pun marak, untung-untung menguras duit lagi, karena hakim MK pun kemarin ketangkap memenangkan kasus yang berani bayar tinggi. 

Mentalitas politik pemilu langsung semakin buruk bermain uang, intimidasi, kekerasan massal, karena calon.didukung kalah. Malah pola pemilu bukan saja uang pusat terkuras malah uang daerah juga amblas untuk biaya penyelenggaran dan pengawasan pemilu dan juga biaya keamanan. Sehingga para elite nasionalis dan rakyat lagi menimbang nimbang  system.pemilu dimana  pemikiran Bung.Karno layak dipertimbangkan kembali. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Rakyat dan Demokrasi, dua kata yang tidak bisa dipisahkan tetapi sering ironis. Beberapa abad sebelum Masehi Socrates pun hidup dalam alam demokrasi Yunani dan tragis dihukum mati oleh kehendak rakyat karena kebenaran yang harus dibuktikan selama 25 abad kemudian.

Dalam perjalanan demokrasi yang jelimet ini keluar JJ Rousseau dengan pemikiran besarnya Contrat Du Social sehingga ada keterwakilan rakyat di parlemen. Ini mirip dengan sila kita Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah permusyawaratan dan perwakilan.

Jadi apapun bentuknya Demokrasi menjadi conditio sine qua non bagi negara modern yang tentunya sudah diantisipasi oleh Soekarno dan Hatta, bapak bangsa kita dengan status Negara Kesatuan dan Negara Hukum. Kenapa? Karena demokrasi bisa menjurus kepada bentuk yang anarkis, hukum rimba siapa kuat dia yang mendominasi.

Maka dari itu syarat demokrasi, pertama, unsur-unsur nya seperti pers yang netral dan kuat untuk mengontrol kebohongan publik dari para penguasa dan pengusaha. Kedua, partai politik sebagai wadah yg mampu membuat mobilitas sosial yang mendidik politik warga agar semua bersikap egaliter dan berkualitas dalam kepemimpinan bukan didasari neofeodal, karena dalam proses nantinya rakyat akan cerdas memilih pemimpin nya melalui kaderisasi. Ketiga, sikap pendidikan formal dan non formal kita yang harus rasional, yang bukan harus didasarkan pada titel akademik semata-mata, sehingga untuk mendukung kedua hal diatas bisa kuat dan tidak disadari kekuatan finansial, primordial dan keagamaan, menerima perbedaan bukanlah musuh. 

Pada ketiga hal di atas kita hanya bisa menemukan yang buruk dari yang terburuk, primus inter pares. Dari yang pertama kita sulit mencari kebenaran di media publik sehingga jatuh ke hutan rimba medsos, yang kita temui kebohongan publik seperti makanan sehari-hari.

Dari yang kedua, apa yang bisa diharapkan dari partai politik yang seharusnya sebagai tonggak demokrasi justru merubah vox populi vox dei menjadi vox populi vox duit, merekalah orang orang partai kebanyakan yang  mengajari transaksional, kaderisasi kebangsaan menjadi kaderisasi mutualistik. Apalagi yang mau diharapkan untuk mobilitas sosial vertikal amat tidak mungkin karena sudah terbangun dan terbentuk pengaburan antara pengusaha dan penguasa, tidak mungkin lagi secara statusquo ketat untuk ditembus oleh kader-kader anak tani untuk berharap memimpin.

Dari yang ketiga, sudah kita lihat secara kasat mata sehari-hari. Yakni melihat isu yang dibangun primordial dengan istilah putra daerah yang salah kaprah menjadi sentimen kedaerahan yang tidak rasional di pilkada-pilkada kita. Ini juga berkaitan dengan semustinya pemerintah membuat undang-undang kaderisasi partai politik, tidak perduli kalau itu akan dituduh mencampuri urusan internal partai, karena ini masa depan generasi bangsa  yang akan menentukan apakah pemimpin bisa dipilih langsung atau tidak langsung dalam sistem Demokrasi Pancasila kita ke depannya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!             Perekonomian Dunia Masih Dihantui Ketegangan dan Ketidakpastian             Revisi Aturan-aturan yang Tidak Pro Kepada Nelayan!             Kebijakan KKP yang Baru Harus Didukung             Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong