Berburu Devisa Hasil Ekspor di Bank Mancanegara, Mampukah Sri?
berita
Politika

Ilustrasi Foto : Muid / Watyutink

 

13 September 2017 12:39
Dana orang Indonesia di luar negeri - yang jadi isu sejak Tax Amnesty digulirkan akhir tahun 2016 - kembali disoal anggota DPR pekan lalu 7/9. Kali ini yang dituju ialah devisa hasil ekspor (DHE) yang dibekap eksportir di perbankan mancanegara. DHE tahun 2013 yang mengendap di bank devisa mancanegara itu mencapai USD 22,3 miliar.

Jika DHE bisa ditarik, niscaya berpengaruh langsung dalam penentuan nilai tukar rupiah tahun depan. Apalagi, tahun 2018 diperkirakan perekonomian global membaik. Bisa menurunkan kurs rupiah, dari Rp. 13.500 ke minimal Rp. 13.300,- per 1 USD loh.

Beleid Peraturan Bank Indonesia  No. 13/20/PBI/2011 dan Surat Gubernur BI no.14/3/GBI/SDM tanggal 30 Oktober 2012 mengatur DHE komoditas, minyak dan gas, serta tambang, yang disimpan di mancanegara, wajib ditarik ke bank domestik maksimal 90 hari setelah tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Bahkan, Surat Gubernur BI Nomor 14/3/GBI/SDM memaktubkan bahwa sejak 30 Juni 2013, semua uang penjualan minyak ke luar negeri, harus masuk dulu lewat bank devisa dalam negeri.

Pelanggar akan terkena sanksi administratif, denda 0,5 persen dari nilai nominal DHE yang belum diterima bank devisa nasional. Minimal Rp10 juta dan maksimal Rp100 juta. Jika denda tak dibayar, akan dikenai sanksi penangguhan pelayanan ekspor oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Aneh. Regulasi rinci plus sanksi tegas atas DHE sudah ditetapkan. Kok penarikan DHE tetap bertele-tele? Ada apa dengan otoritas pengelola fiskal dan moneter? Bukankah Menteri Keuangan bisa memerintahkan agar DHE segera ditarik? Apa kendalanya?

Semasa heboh Tax Amnesty, diketahui dana orang Indonesia yang diparkir di luar negeri bisa mencapai Rp. 11,400 triliun. Data deklarasi harta luar negeri saat Tax Amnesty, mencatat Rp 4.788 triliun harta yang dideklarasikan. Dari jumlah itu, Rp. 1.033 triliun deklarasi harta luar negeri dan Rp. 3.608 triliun dalam negeri. Sekitar 80 persen dana luar negeri diperkirakan disimpan di Singapura.

Ternyata, masih banyak dana yang bisa ditarik. Kok pemerintah terkesan lamban bersikap? Padahal pengumpulan pajak dalam negeri masih terseok akibat ulah para pengemplang pajak besar. Ayo mana politicall will Menteri Keuangan? O Sri kapan mau tegas lagi, selugas kesiapanmu memboikot anggaran parlemen?      

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Praktisi Perbankan

Besarnya dana atau devisa yang dihasilkan dari hasil ekspor Indonesia (DHE) memang tidak diragukan. Hal tersebut dimungkinkan, mengingat potensi sumber daya alam yang besar membuat Indonesia sebagai salah satu negera terbesar dalam mengekspor raw material.

Besarnya sumber daya tersebut mendorong terbentuknya perusahaan-perusahaan besar atau korporasi yang berbasis ekstraksi sumber daya alam. Kita ketahui banyak perusahaan besar di bidang pertambangan dan perkebunan yang berasal dari Indonesia. Pada dasarnya kita pun harus bangga dengan hal tersebut.

Di sisi lain, topik pembahasan yang terus berulang, salah satunya adalah mengapa hasil transaksi ekspor yang dilakukan oleh para eksportir besar (korporasi) dan yang lainnya, pada umumnya atau sebagian besarnya, tidak balik ke Indonesia, malah parkir di bank luar? Pertimbangannya,  internal dan eksternal.,

Pertimbangan internal dari pelaku usaha atau eksportir adalah operasional (cash flow) perusahan, dan optimalisasi yield atas dana yang dimiliki. Pertimbangan eksternalnya adalah kepastian hukum, iklim investasi, dan politik dan negara.

Pada dasarnya pertimbangan itu semua  adalah bisnis, sehingga memastikan yield yang menarik, kepastian hukum, serta iklim investasi yang baik, merupakan hal fundamental yang harus terus diperbaiki.

Di sisi lain bila dilihat dari upaya pemerintah dan otoritas keuangan untuk menarik DHE tersebut, berdasarkan aturan sudah tidak diragukan lagi banyaknya. Ada beleid Peraturan Bank Indonesia No. 13/20/PBI/2011, Surat Gubernur BI no.14/3/GBI/SDM tanggal 30 Oktober 2012 dan yang paling terakhir di lakukan adalah Tax Amnesty.

Oleh sebab itu, apabila hal-hal fundamental yang dapat menarik pelaku usaha atau eksportir nyaman untuk menaruh dananya di Indonesia sudah terwujud, maka tidak perlu dipaksa atau diburu, DHE akan banyak yang balik kedalam negeri.
(Pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mengapa selama ini devisa hasil ekspor lebih senang parkir di Singapura? Pertanyaan itu selalu jadi perdebatan di kantor MH Thamrin maupun Lapangan Banteng. Berbagai cara sudah dilakukan untuk memulangkan atau merepatriasi devisa yang seharusnya tinggal di Indonesia lebih lama.

Kendati berbagai aturan telah dikeluarkan untuk menahan devisa di dalam negeri, misalnya melalui Peraturan BI No.13/2011, hingga yang terbaru memangkas pajak devisa hasil ekspor dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-II tahun 2015, faktanya devisa hasil ekspor hanya singgah dalam hitungan hari, Lalu pergi lagi ke Singapura. Artinya selama ini bukan masalah kurangnya aturan, dan beban pajak yang besar, Faktornya lebih karena rendahnya kepercayaan pengusaha baik terhadap otoritas moneter maupun Pemerintah secara umum. Bank sentral kita tak punya taji.

Andaikan seluruh devisa hasil ekspor dimasukkan ke bank dalam negeri tentu likuiditas akan banjir. Pembangunan infrastruktur yang butuh Rp 5.500 triliun sampai 2019 pun tak perlu mengemis pada perbankan atau negara asing melalui skema utang dengan konsekuensi politik yang menjerat di kemudian hari.

Bayangkan jumlah devisa ekspor yang disimpan di luar negeri lebih dari US$ 23,4 miliar atau sekitar Rp 234 triliun. Sebagian besar merupakan devisa ekspor migas. Pemerintah jelas bisa mengandalkan devisa untuk membiayai pembangunan nasional.

Devisa yang berhasil ditampung Pemerintah saat ini kondisinya kurang menggembirakan. Meskipun cadangan devisa  mencapai US$ 128,8 milyar sampai akhir Agustus 2017 atau rekor tertinggi sepanjang sejarah, namun kualitasnya rendah. Peningkatan cadangan devisa masih didorong oleh penjualan SBBI Valas alias portfolio keuangan dibandingkan ekspor produk industri.

Rendahnya kualitas cadangan devisa terlihat pada ketahanan menghadapi guncangan eksternal. Sebagai contoh faktor instabilitas geopolitik di tahun 2016 sempat memukul cadangan devisa. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS langsung membuat cadangan devisa anjlok US$ 3,5 milyar di bulan November. Sentimen asing yang berbalik arah secara tiba-tiba (sudden reversal) setiap saat bisa menguras devisa andai ekonomi kurang begitu sehat.

Melihat kegamangan status cadangan devisa, Wapres Jusuf Kalla pernah mengirim tim untuk studi ke Thailand. Negara itu memang terbilang hebat mengatur devisa paska krisis ekonomi 1998. Ada aturan ketat yang membatasi devisa harus singgah minimum 6-8 bulan di dalam negeri. Bisa dibilang ini merupakan strategi capital control. Awalnya muncul banyak protes, banyak yang takut akan terjadi pelarian modal keluar besar-besaran. Ketakutan itu tidak terbukti. Dan kini Thailand termasuk negara dengan struktur devisa tangguh di Asia.

Selain Thailand, ada China sebagai pemilik cadangan devisa paling jumbo di dunia. Total cadangan devisa China sampai akhir Agustus 2017 mencapai US$ 3 triliun lebih. Tangguhnya devisa negeri Panda tidak terlepas dari pengaturan ketat devisa. Warga negara China dilarang membeli properti di luar negeri, dan membatasi kepemilikan valas untuk mencegah dominasi dolar dalam perekonomiannya.

Thailand dan China jadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Capital control  harus segera dilakukan secara halus maupun keras. Sanksi bagi eksportir yang memarkir uang di luar negeri harus dipertegas, khususnya eksportir migas. Sekarang tinggal keberanian dari Pemerintah dan otoritas moneter untuk mengendalikan devisa ekspor di tengah harga komoditas yang sedang naik daun. (Pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Akhir-akhir ini semakin banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah termasuk juga dalam bidang ekonomi. Salah satunya adalah Dana Hasil Ekspor atau DHE.

Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuat peraturan untuk menarik DHE yang konon banyak diparkir di luar negeri, agar masuk dan disimpan di Indonesia. Salah satu cara yang cukup ekstrim adalah memberi insentif pengurangan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga dari simpanan seperti diatur di PMK nomor 26/PMK.010/2016.

Maksudnya, kalau DHE disimpan di dalam negeri dalam bentuk deposito, maka pajak atas penghasilan bunga deposito tersebut mendapat pengurangan dari 20 persen (tarif PPh bunga saat ini) menjadi antara 0 – 10 persen: untuk deposito dalam dolar AS, PPh bunga deposito hanya dikenakan 10 persen untuk tenor 1 bulan, 7,5 persen untuk tenor 3 bulan, 2,5 persen untuk tenor 6 bulan, dan 0 persen untuk tenor lebih dari 6 bulan.

Kemudian, banyak pihak berpendapat (baik dari kalangan pemerintah maupun pengamat ekonomi) bahwa DHE ini sebaiknya ditukar ke Rupiah sehingga dapat memperkuat cadangan devisa dan nilai Rupiah. Oleh karena itu, kalau DHE dideposito dalam Rupiah maka akan mendapatkan insentif  PPh tambahan.

Kalau kita cermati, peraturan di atas sangat tidak masuk akal. Pertama, eksportir mana yang sanggup mendepositokan hasil penjualannya (DHE adalah penjualan), apalagi lebih dari 6 bulan? Bahkan tidak sedikit eksportir yang kekurangan dana untuk modal kerja atau bayar utang.

Jadi insentif ini tidak akan ada gunanya. Kedua, pendapat bahwa DHE seharusnya ditukar ke Rupiah agar dapat memperkuat cadangan devisa dan nilai tukar Rupiah, juga tidak mempunyai dasar yang kuat. Banyak eksportir mempunyai kredit dalam dolar AS. Untuk mengurangi risiko valuta, kredit tersebut seharusnya dalam dolar AS: artinya, lindung nilai secara alamiah.

Di samping itu, mungkin juga ada biaya bahan baku impor untuk beberapa eksportir. Oleh karena itu, tidak mungkin semua DHE dolar-nya ditukar ke Rupiah, dan kemudian membeli kembali dolar sewaktu diperlukan untuk impor bahan baku atau membayar bunga pinjaman dan cicilan pokok. Biaya jual-beli valuta asing ini akan sangat mahal sekali. Jadi, peraturan ini sangat tidak masuk akal.

Selain hal di atas, setiap eksportir mempunyai komponen biaya yang harus dibayar di Indonesia: biaya operasional dan biaya lainnya seperti biaya bunga dan cicilan pokok pinjaman.

Oleh karena itu, kalaupun ada dana yang diparkir di luar negeri, seberapa besar? Pasti sangat kecil, yaitu mungkin hanya sebagian dari labanya saja. Yang harus dipertanyakan adalah, apakah dana yang diparkir tersebut sah? Ini yang harus dicari tahu: apakah ada transfer pricing yang mengurangi laba dalam negeri.

Berdasarkan uraian di atas, saya meragukan data yang mengatakan masih besar DHE yang diparkir di luar negeri (kecuali dana yang diparkir tersebut ilegal, alias tidak diakui sebagai pendapatan dan laba di dalam negeri).

Menurut Bank Indonesia yang dimuat kompas versi online pada 26/02/2016, DHE yang masuk ke perbankan domestik cukup tinggi, mencapai 96 persen untuk periode Januari 2012 hingga September 2015. Sedangkan DHE yang dikonversi ke Rupiah sekitar 11 persen, dan sepertinya ini untuk biaya operasional dalam Rupiah. Sisanya yang dalam mata uang asing mungkin digunakan untuk membeli bahan baku atau membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman dalam mata uang asing juga. (Pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh