Berawal dari Cabai dan Wortel, Bioterorisme Ancam Indonesia
berita
Politika
15 September 2017 16:00
Akhir 2016, publik dikejutkan oleh penemuan ribuan batang tanaman cabai yang mengandung bakteri Erwina Chrysanthem yang ditanam warga negara China di Bogor. Kok bisa? Penemuan itu amat penting, lantaran bakteri berbahaya tadi dapat menularkan penyakit bagi tanaman lain, sehingga menyebabkan gagal panen.

Bulan lalu, sejumlah media heboh memberitakan ada tanaman wortel di Dieng, Jawa Tengah, yang bisa berpengaruh buruk atas perkembangan mental anak yang mengonsumsinya. Bibit wortel itu konon diselundupkan dari Tiongkok. Pelakunya telah ditangkap. Namun laboratorium pertanian pangan belum bisa memastikan efek negatif kandungan gizi wortel itu. Apa kasus ini semacam modus bioterorisme?

Bioterorisme sebenarnya telah dikenal sejak beberapa abad lalu. Pasukan Tartar disebut sebagai kelompok awal yang memanfaatkan bioterorisme pada tahun 1346. Mereka melemparkan pasien pes (plague) ke belakang garis pertahanan lawan. Begitu pula semasa Sultan Agung, saat pasukan Mataram menyerang Batavia menggunakan senjata biologi, yaitu meracun sungai dan sumber air warga Belanda dengan menggunakan tinja dan bangkai hewan.

Sejumlah pengamat memprediksi teror maupun perang masa depan adalah “perang hayati”. Serangan atas suatu negara tak lagi menggunakan senjata mesiu, tapi virus dan tanaman. Sesiap apa Badan Karantina Kementerian Pertanian mengantisipasi ancaman ini?

Semua negara, menurut ahli mikrobiologi Ronald M Atlas, menghadapi ancaman sama tanpa terkecuali. Dalam seminar  "Infectious Disease and Security: Confronting the Dual Use Dilemma" pada 2 Oktober 2015 di Lembaga Eijkman, Jakarta, ahli biologi dan bioterorisme dari University of Louisvile, Amerika Serikat, ini mengingatkan tak satu pun negara di dunia ini yang terbebas dari ancaman bioterorisme.

Sebenarnya, sejak 1972 dunia telah menyepakati Biological Weapon Convention (BWC), yang melarang setiap negara mengembangkan senjata biologi. Tahun 1992 Indonesia juga meratifikasi.

Menilik kasus tanaman cabai dan wortel tadi, jangan-jangan konvensi BWC telah dilanggar. Apa itu juga petunjuk bahwa diam-diam tengah berlangsung perang nubika dengan teknologi senjata biologi? Bagaimana perkembangan instalasi nubika TNI AD di Ciseeng, Parung?

Apa pendapat anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Senior Puspol Indonesia, Analis Geopolitik

BWC (Biological Weapon Convention) disepakati pada 1972, dan enter into force sejak 1975, dimana Indonesia ikut berperan dengan meratifikasinya pada 1992 dan menjadi tuan rumah 2nd Regional Workshop on BWC tahun 2006. 

Walaupun terlihat betapa kepedulian negara-negara untuk membatasi pengembangan Bika--baik bagi negara yang sudah mengembangkan maupun negara yang tidak--di bidang biosecurity dan biosafety dalam membicarakan pemanfaatan dan mekanismenya, namun belum adanya kesepakatan protokol mengenai verifikasi yang telah disepakati oleh negara-negara yang telah mengembangkannya. Ini semakin menunjukkan tidak adanya keterikatan secara hukum bagi negara yang melanggarnya. Dengan kata lain, kita tidak dapat menyatakan adanya pelanggaran karena memang tidak ada hukum yang dilanggar.

Tidak ada yang namanya diam-diam tengah berlangsung perang Nubika dengan teknologi senjata biologis. Yang ada sesungguhnya bagi suatu negara walau gegap-gempita menyatakan “mewujudkan perdamaian dunia”. Namun praktiknya siap atau tidak siap harus selalu berada dalam semangat peperangan. Karena dalam studi geopolitik klasik dan masih menjadi dasar pengambilan kebijakan politik luar negeri dalam percaturan sistem politik internasional, bahwa yang namanya “perang” merupakan “mekanisme absolut” (keniscayaan). Dengan kata lain, buat pemerintahan suatu negara, cara pandang terhadap bangsa dan negaranya tidak boleh tidak terlepas dari pendekatan realis (security). Daya survivalitas menjadi parameter uji ketahanan suatu negara untuk tetap tumbuh dan berkembang.

Spirit inilah yang tergambar dengan jelas tentang keadaan dunia pada saat ini, ketika tidak ada satu pun negara yang tidak sepakat untuk menjaga dan merawat perdamaian dunia, di saat yang bersamaan mereka (negara-negara) berlomba-lomba meningkatkan kemampuan dan kapasitas persenjataannya, sangat anomalis. Si vis pacem para bellum.

Dan perkembangan teknologi yang semakin pesat pun seharusnya mengilhami para pembuat kebijakan negara dalam menyikapi hal ini, dengan menekankan kewaspadaan atas ancaman baik dari dalam maupun dalam negerinya. Artinya, tidak ada yang namanya situasi tidak perang. Cuma bentuk dan sifat perangnya yang berbeda-beda dalam setiap peperangan. Akhirnya, buat saya memang kita sedang dalam peperangan, tergantung dari angle mana kita melihat dan menyikapinya.

Perkembangan instalasi Nubika TNI AD, saya tidak dapat menilainya, yang jelas buat saya, sejauh apa pesatnya perkembangan instalasi tersebut. Tetap harus dibuat koordinasi dan komunikasi intensif antar lembaga negara yang terkait, karena ini yang lemah dalam sistem manajemen tata kelola pemerintahan negara kita. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti PUSPOL Indonesia, Alumni S-2 Ketahanan Nasional UI, Wakil Sekretaris Jenderal Forun Serikat Guru Indonesia (FSGI)

Perang di masa mendatang itu dalam perspektif ketahanan nasional memiliki beberapa bentuk. Pertama, sering disebut sebagai "Proxy War", yakni perang yang tidak langsung kelihatan siapa musuh yang tengah dihadapi. Produksi, distribusi dan penggunaan narkoba yang begitu masif terjadi di Indonesia, dan masuk dari negara-negara tertentu seperti Tiongkok, disinyalir merupakan bagian dari perang tersebut. Bisa juga fenomena "impor" konflik Timur Tengah ke tanah air, yang dicoba terus-menerus dipropagandakan oleh kelompok tertentu di Indonesia.

Kedua, adalah Perang Siber yang kontestasinya bergantung pada perangkat internet. Segala produk komunikasi-informasi yang menjadi kebutuhan primer umat manusia saat ini, menjadi media yang rentan untuk dikendalikan kekuatan-kekuatan tertentu. Bertujuan melemahkan (sistem informasi) suatu negara. Virus Ransomware WannaCry yang baru-baru ini mendunia, salah satu contohnya.

Ketiga, perspektif yang mengatakan bahwa perang di masa depan, adalalah perang yang memperebutkan cadangan pangan. Dengan bentuk "Perang Asimetris" (Asymmetric Warfare). Negara-negara tropis yang nota bene memiliki limpahan cadangan pangan dan memiliki ketahanan energi sekaligus pangan yang relatif stabil dan kuat akan menjadi korban pertama perang asimetris ini. Buatlah lemah negara-negara dengan pangan dan sumber daya alam yang melimpah itu. Agar makin mudah menguasainya.

Bagaimana dengan penggunaan teknologi biologis untuk peperangan atau bioterorisme? Fenomena bioterorisme itu sebenarnya bukan peristiwa yang baru dalam ranah sejarah perang dunia. Pada Perang Dunia I, Jerman menggunakan bakteri patogen sehingga menyebabkan virus antrax untuk menginfeksi ternak-ternak dan kuda-kuda tentara sekutu.

Artinya cara-cara penggunaan media tumbuhan, virus atau mikrobilogi lainnya sebagai senjata untuk melemahkan lawan, adalah strategi perang yang sungguh menyeramkan, dan fakta tersebut ada dalam rekam sejarah dunia. Padahal Konvensi Senjata Biologi (2008) jelas-jelas melarang penggunaan senjata bioteknologi dan harus ada pengawasan yang ketat terhadap penggunaan bioteknologi tersebut.

Perihal ditemukannya ladang cabai beracun di Jawa Barat yang berasal dari Tiongkok, tanaman wortel beracun di Jawa Tengah yang diduga juga berasal dari Negeri Tirai Bambu dan lainnya. Mestinya, intelijen kita harus mampu membaca dan mengidentifikasinya. Apakah ini benar-benar dikategorikan "disengaja" diproduksi dan disebarkan di Indonesia? Jika demikian halnya, secara yuridis, Indonesia bisa memberikan sanksi hukum tegas bagi pelaku. Kemudian secara politik-diplomasi, tentu hal ini bisa menjadi protes Indonesia kepada Tiongkok. Karena "kebetulan" beberapa kasus di atas, tersangkanya adalah WN Tiongkok.

Kewaspadaan nasional terkait peta geopolitik regional dan global saat ini, lingkungan strategis dan dinamika global yang makin tak menentu di masa mendatang, harus ditingkatkan. Lembaga-lembaga seperti Lemhanas, Dewan Ketahanan Nasional, BIN atau BAIS TNI dan Polri harus cepat tanggap. Atau lembaga lain terkait, segera melakukan kajian mendalam.

Terpenting, harus ada kemudian keberanian pemerintah untuk menyimpulkan bahwa, apakah peristiwa di atas adalah kejahatan pertanian/lingkungan biasa atau justru  Indonesia sedang "dilemahkan" oleh negara lain melalui "Proxy War" atau "Asymmetric Warfare", yang berwujud ancaman bioteknologi?

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Untuk sekian kalinya Indonesia kecolongan setelah ditemukannya tanaman yang diduga mengandung bakteri berbahaya. Bahkan bulan lalu kita dikejutkan oleh berita disejumlah media ditemukannya tanaman wortel di daerah Dieng, Jawa Tengah yang terindikasi mengandung bakteri yang dapat berpengaruh buruk terhadap perkembangan anak.

Modus yang sama juga ditemukan pada  akhir tahun 2016 terhadap ribuan batang cabai yang mengandung bakteri Erwina Chrysanthem di Bogor. Sebelum kasus tanaman cabai dan wortel tersebut, pada masa pemerintahan SBY kita juga dihebohkan dalam kasus NAMRU yang melibatkan US Navy dalam pengembangan vaksin flu burung.

Dari beberapa peristiwa itu mengindikasikan bahwa Indonesia sudah menjadi lahan empuk bagi negara-nagara lain untuk menjadikan Indonesia sebagai eksprimen bagi pengembangan senjata kimia dan biologi. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya keanekaragaman hayati. Dalam konteks politik internasional, setiap negara khususnya negara-negara besar selalu meningkatkan powernya sebagaimana yang disampaikan oleh Morgenthau dalam bukunya "politic among nations". Morgenthau selalu mengatakan bahwa politik internasional selalu dalam kondisi konfliktual dan anarkisme. Oleh sebab itu setiap negara harus merebutkan kekuasaan (struggle for power). Dengan kekuasaan tersebut negara yang bersangkutan dapat mengendalikan, mengatur ataupun memaksa negara lain untuk tunduk atau mematuhi setiap kebijakan yang diberikan oleh negara tersebut.

Faktanya kini dunia dalam kondisi paradoks. Jika yang mengembang senjata NUBIKA adalah negara besar (negara yang memiliki hak veto) seakan-akan itu dihalalkan. Bandingkan jika yang mengembangkan itu negara berkembang maka berbagai tekanan, ancaman ditujukan kepada negara tersebut. Berbagai slogan dan istilah dilontarkan kepada negara yang bersangkutan. Ada yang menyebut negara teroris, poros setan dan sebagainya. Ini seperti yang ditujukan pada Iran dan Korea Utara.

Sikap dan tindakan negara-negara besar tersebut yang membuat dunia berada dalam kondisi miskin dan melarat. PBB sebagai organisasi dunia yang awalnya berfungsi sebagai lembaga penjaga perdamaian dan keamanan internasional (maintenance for peace and security) juga sudah kehilangan taji untuk menghentikan berbagai aksi yang dapat berbahaya bagi keselamatan umat manusia.

Bagaimana Indonesia menyikapinya?

Kepentingan nasional Indonesia pertama dan utama adalah mempertahan eksistensi Indonesia sebagai negara. Ini harus dipahami oleh siapapun yang memerintah di Indonesia.  Pemerintah bisa gonta ganti tapi Indonesia harus harga mati!. Apapun bentuk ancaman terhadap keberadaan Indonesia khususnya melalui ancaman bioterorisme haruslah disikapi sebagai ancaman serius bagi eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara.

Sebagai negara yang letak geografisnya sangat strategis harus bisa memainkan perannya sebagai negara besar dalam kancah politik internasional. Oleh sebab itu fasilitas yang dikembangkan oleh TNI Angkatan Darat di Ciseang, Parung atau Puspitek Serpong harus ditingkat perannya sebagai lembaga riset dan development (R&D) bagi riset nuklir dan biologi dan bila perlu tempat pengembangan senjata NUBIKA. UU terorisme yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR juga harus cepat didorong penyelesaiannya agar ada payung hukum bagi TNI untuk mengantisipasi segala bentuk terorisme termasuk bioterorisme yang berkembang sekarang ini.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Model ‘serangan’ lewat bahan pangan, sayuran, buah-buahan, dan sejenisnya memang telah lama ada dalam proxy war. Namun, skema dan metode yang digunakan selalu baru dan berubah-rubah sesuai perkembangannya. Salah satunya ya bioterrorisme ini. Dan ini justru lebih sistematis dan lebih berbahaya. Karena sangat sulit dideteksi dari awal.

Kesulitan mendeteksinya karena dilakukan sejak dari pembibitan, menyebabkan kita terkecoh dan melakukan pembiaran. Bahkan jika ada sinyalemen, sering kali masyarakat justru menyepelekan kebenarannya, dan dianggap hoax. Baru tanggap setelah ada kasus.

Mewaspadai terhadap segala sesuatu dari luar– baik barang impor yang terdokumentasi, termasuk ‘barang’ dan agenda yang sengaja ikut disusupkan di dalamnya termasuk dalam menjaga kedaulatan bangsa. Namun, kita juga tidak boleh mencurigai bahkan menutup pintu rapat-rapat. Nah, celah inilah yang kemudian dimanfaatkan para ‘pemainnya’ memasukkan bioterorisme ini.

Dalam kasus bioterorisme ini, saya mensinyalir, ada aliansi dan kolaborasi antara penguasa (stake holder) dan pengusaha yang menjadi ‘pemain’ dalam kasus bibit beracun yang masuk ke Indonesia ini. Kenapa? Karena skemanya sangat halus dan sistematis. Dan hal ini biasa dilakukan dalam perang proxy yang perjuanganya adalah melakukan penjajahan 3F: Fuel, Finance, Food pada suatu wilayah atau Negara. Nah, dalam opini ini saya hanya akan menjelaskan tentang “Food” saja sebagai bagian dari bentuk perjuangan terhadap ketahanan pangan kita.

Saya melihat ada dua kesalahan dan kelemahan dari kita para aktivis lingkungan dan aktivis kemanusian sehingga terjadi kasus ini, yakni: Pertama, pandangan yang kurang holistik dari para aktivis lingkungan sehingga dalam memandang hanya teknis bio atau tekno saja, bukan culturoecojustice atas budaya, lingkungan dan keadilan. Dimana, pemberian infomasi dan edukasi terhadap kepada masyarakat itu penting, sebagai bagian dari tindakan preventif dan pembelaan terhadap masyarakat. Penanaman pemahaman tentang hal ini penting bagi mereka yang concern dengan lingkungan dan kemanusiaan; bahwa semua orang perlu dibela dan berhak mengetahui apa yang sedang terjadi pada diri serta lingkungannya.

Kedua, kapasitas dan mentalitas dari kalangan intelektual kita yang seolah terlihat bingung atas orientasi berfikirnya, sehingga menyebabkan geraknya pasif. Seolah mereka tak memahami apa yang terjadi di masyarakat. Seperti yang saya sebut tadi, setelah ada kasus, baru tahu sibuk dan tergagap-gagap untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika diminta untuk berpendapat. Karena, mereka tidak mengikuti dari awal. Bahkan, sensitivitas hilang. Tidak pernah belajar untuk berfikir kritis terhadap lingkungan disekitarnya.

Dan satu lagi yang paling penting dan krusial, yakni kehadiran pemerintah atas terjadinya kasus bioterorisme ini, serta pencegahannya atas kemungkinan terjadinya hal sama di masa depan. Pemerintah tidak boleh abai akan terjadinya kasus ini. Pemerintah lah yang pertama kali harus melakukan screening terhadap masuknya segala sesuatu yang mengancam kedaulatan Negara, termasuk bibit beracun yang terbukti di tanam di wilayah Bogor dan Dieng, oleh para proxy troops sebagai bagian dalam proxy war. Pemerintah harus bersinergi dengan rakyat. Membendung dan membentengi kedaulatan Negara, termasuk kedaulatan pangan negeri ini. Andai Rakyat diberi informasi yang berkaitan dengan bioterorisme mungkin akan membantu kinerja pemerintah.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Saat ini dikenal apa yang disebut sebagai non-traditional security threats, yaitu ancaman terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara yang bukan berasal dari ancaman fisik/militer. Bioterorisme adalah salah satunya, seperti juga pemanasan global-perubahan iklim, krisi air, dan lain sebagainya.

Indonesia yang memiliki wilayah perbatasan yang luas memang memiliki kerentanan untuk masuknya ancaman-ancaman hankam non-tradisional tersebut. Apalagi kondisi saat ini dimana kita tidak meniliki kedaulatan pangan. Hampir semua bahan makanan pokok kita diimpor. Hal ini menyebabkan semakin tingginya resiko bahan pangan yang terinfeksi mikroorganisme atau yang sudah direkayasa secara genetik untuk masuk dan tersebar.

Hal lainnya yang menambah kerentanan juga karena banyak bibit tanaman pangan dijual oleh korporasi multinasional. Sangat jarang saat ini petani yang mengembangkan bibit sendiri. Ketergantungan yang tinggi terhadap suplai bibit tanaman dari luar akhirnya juga bisa menjadi jalan masuk bibit-bibit yang terkontaminasi maupun yang sudah direkayasa genetik.

Menurut saya, mengandalkan strategi penangkalan seperti badan karantina atau kepolisian tidak cukup sebagai solusi. Kita harus masuk ke hal yang lebih mendasar yaitu kedaulatan pangan. Namun kedaulatan pangan tidak akan bisa terwujud tanpa adanya reformasi agraria yang sejati serta model pertanian alami yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri sehingga bisa mengurangi ketergantungan dari luar negeri. Semakin lebar kita membuka pintu pada impor kebutuhan dasar kita maka semakin rentan kita terhadap ancaman non-tradisional.

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar PA GMNI

Di era milenial saat ini, serangan teror tak lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional atau perang fisik, melainkan sudah memanfaatkan teknologi maupun pola-pola yang canggih. Perang semacam ini dikenal sebagai perang asimetris atau proxy (tidak terjadi kontak fisik, tetapi melalui informasi, makanan, dan gaya hidup). Saat ini, memang sudah berkembang kajian tentang fenomena bioterorisme sebagai sebuah pola untuk melemahkan bahkan menghancurkan “ketahanan nasional” suatu bangsa.

Aksi teror dengan menggunakan bahan kimia atau “agen biologis” dikenal dengan istilah bioterorisme. Dalam aksi bioterorisme, pelaku teror tak lagi dimonopoli para teroris, melainkan bisa siapa saja. Dalam kajian ilmu lingkungan, bioterorisme boleh dibilang belum banyak mendapat perhatian. Orang sering mengaitkan bioterorisme dengan “perang biologis”. Keduanya serupa tapi tak sama. Perang biologis lebih sering dipakai sebagai pemusnah lawan dalam perang konvensional. Sementara bioterorisme dalam banyak kasus lebih sering ditemui sebagai persaingan dagang. Bisa saja pola bioterorisme digunakan untuk menghancuran “ketahanan nasional” suatu bangsa. Namun, untuk memastikannya diperlukan pendekatan intelijen.

Ditinjau dari sisi keamanan nasional, pola serangan melalui bio-terorisme sesungguhnya tidak dapat dianggap remeh dan  tidak kalah daya rusaknya dibanding narcho-terorism atau terorisme melalui narkoba.

Dalam konteks kepentingan nasional (national interst) pemetaan dan intervensi kebijakan untuk pencegahan potensi bioterorisme tak boleh dinilai remeh.

Bila pangan dan berbagai produk konsumsi yang diimport maupun di produksi di Indonesia dianggap sarana biologis yang efektif untuk melakukan teror, maka tak ada jalan lain kita perlu mewaspadai berbagai produk pangan dan barang konsumsi (food and beverages) yang di-import pihak swasta. Selama masih terjadi proses produksi  food and beverages, selama itu pula potensi bioterorisme ada.  

Ke depan, perlu intervensi kebijakan negara dalam pemberian sertifikasi produk yang ramah lingkungan yang dikenal dengan nama Ecolabeling. Proses “penyaringan” terhadap setiap lalu-lintas barang dan manusia yang “in-out” dari dan ke tanah air kita perlu ditingkatkan. Adanya kebijakan stardarisasi Ecolabeling pada suatu produk akan menjamin bahwa produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar “aman” dan bebas unsur bioterorisme. Dan juga agar selalu paralel dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Saat ini penerapan standar Ecolabeling yang sesuai standar ISO telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Namun masih sepi peminat. Entah masih sebatas “himbauan” saja. Tak menutup kemungkinan potensi ancaman bioterorisme mungkin saja dengan sengaja “diselipkan” melalui produk makanan maupun minuman oleh para pelaku teroris dengan motif persaingan dagang dalam konteks kapitalisme pasar bebas patut diwaspadai. Oleh karna itu kiranya kebijakan ecolabeling yang selama ini fokus kepada soal-soal kelestarian lingkungan semata, dapat diterapkan untuk proses pengendalian (mitigasi) atau proses screening bioterorisme khsususnya produk makanan dan minuma.

(Cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Salah satu cita-cita Indonesia merdeka adalah membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat dan kedaulatan wilayah negeri ini.

Terkait dengan perang dengan mempergunakan sejata nonkonvensional NUBIKA (nuklir, biologi dan kimia) sudah cukup lama dipahami oleh TNI. Hanya negara yang mempunyai kemampuan membuat senjata NUBIKA termasuk senjata bioterorisme, karena tingkat kesulitan dan membutuhkan biaya besar untuk memproduksinya. Harus memiliki labaratorium yang dioperasikan oleh para ahli dengan peralatan yang canggih. Jika kelompok teror yang mengoperasikan labaratorium untuk bioterorisme, maka akan mendapatkan kesulitan karena sifat kelompok tersebut yang selalu berpindah tempat.

Teroris bekerja dengan cara untuk mendapatkan senjata (konvensional) yang umumnya bisa diperoleh di daerah konflik. Mereka masuk ke daerah konflik dengan alasan ideologi (bisa SARA). Perlu diketahui bahwa bisnis senjata masih menjanjikan keuntungan yang sangat menggiurkan.

Kemampuan TNI dalam menghadapi ancaman aksi terorisme sesunguhnya dapat diatasi oleh Sat/81 Kopassus yang memiliki bekal pendidikan antara lain: anti teror meliputi cyber terrorisme, bio and gas terrorisme, explosive (penjinakkan bahan peledak/bom).

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif             Strategi Menjawab Permasalahan Industri Pertanian di Indonesia             Kelaparan Tidak Mengherankan, karena Garis Kemiskinan Terlalu Kecil.