Bawaslu Pasif, Kemendagri Intervensi Pengawasan Pemilu
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 14 October 2018 12:00
Kemendagri dan penyelenggara pemilu beda persepsi tentang kampanye pemilu. Bagi Mendagri, Tjahjo Kumolo, kampanye di sekolah dan pesantren sah- sah saja. Sebab, siswa di sekolah dan pesantren juga sebagian telah memiliki hak untuk memilih. Apalagi, penyelenggara pemilu sudah dengan tegas menentang kampanye di sekolah dan pesantren. Akan tetapi, wajarkah Mendagri mengintervensi ihwal penyelenggaraan pemilu?

Ataukah pernyataan Tjahyo mengindikasikan  abuse of power lembaga pemerintahan? Memang, pemilu berkenaan dengan fungsi politik dalam negeri Kemendagri. Akan tetapi, Kemendagri dianggap terlalu jauh memberikan tafsir terhadap kewenangan penyelenggaraan pemilu yang menjadi domain KPU dan Bawaslu. Apalagi, tafsir yang diberikan kemendagri dianggap bertentangan dengan bunyi pasal 280 huruf h UU Pemilu yang dengan tegas melarang kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Tjahjo memang sudah mengkonfirmasi dan meralat pernyataannya, sekaligus menegaskan ada perbedaan antara sosialisasi dan kampanye. Baginya, peserta pemilu punya hak untuk melaksanakan sosialisasi pemilu untuk mendongkrak antusiasme masyarakat dalam mengikuti pemilu. Asalkan, baginya, peserta tidak menggunakan atribut kampanye dalam sosialisasi tersebut. Hal ini berbeda dengan kampanye, yang memang menggunakan atribut.

Namun, bukankah pernyataan Mendagri  dapat menjadi bola liar dan memberikan kegaduhan publik? Sejumlah pihak menyarankan agar pernyataan politik terkait pengawasan pemilu harus diserahkan kepada lembaga yang lebih berwenang, berikut prosedur penyelenggaraan pemilu yang benar. Sebab, Tjahjo juga membawahi ASN yang harus netral dalam keputusan politiknya.

(Baca juga: Netralitas ASN Setengah Hati)

Apalagi Kemendagri sebelumnya sudah dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan melakukan intervensi penyelenggaraan pemilu. Pemerintah hanya dalam kapasitas mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, bukan mengintervensi. Hal ini, bagi Kemendagri, dilakukan untuk tetap menjaga independensi lembaga penyelenggara pemilu.

Kasus keterlibatan pihak kemendagri dalam kaitannya dengan pemilu bukan kali pertama. Kemendagri pun pernah juga memberikan pernyataan kontroversial dalam polemik caleg eks napi koruptor. Padahal saat itu, kasus sudah berada di tangan MK. Jika semua lembaga negara dapat berpendapat tanpa adanya batas kewenangan, bukankah hal itu akan menghambat pengambilan keputusan di tingkatan penyelenggara pemilu?

Apa yang membuat Kemendagri selalu ngotot dalam urusan pemilu 2019? Apakah ini mengkonfirmasi tudingan bahwa birokrasi juga terlibat dalam politik praktis pemilu? Ataukah kehadiran kemendagri ingin sekedar membangunkan Bawaslu yang dianggap  kurang aktif dalam mengawasi pelanggaran politik dalam pemilu? Sebab, ada juga yang menilai, Bawaslu banyak mengeluh dan minim tindakan. Dalihnya, belum ada laporan, dan juga karena konteks yang terjadi adalah sekedar memenuhi undangan silaturahmi non politik.

(Baca juga: Pengawasan Politik Uang Terkendala Aturan)

Lantas, jika Bawaslu selalu menunggu laporan, siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada Bawaslu? Bukankah Bawaslu dibiayai negara untuk tugas pengawasan itu? Juga, apa peran kreatif pengawasan untuk dapat memastikan undangan acara non-politik tidak memuat motif kampanye? Ataukah Bawaslu juga hanya bersandar pada indikator penggunaan atribut kampanye, seperti yang ditafsir Mendagri?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center

Kemendagri pada dasarnya tidak dibenarkan untuk mengintervensi penyelenggara pemilu. Tetapi , merespon aturan kampanye sebenarnya adalah hal yang wajar. Sebab, Kemendagri juga membawahi urusan politik dalam negeri. Tetapi pernyataan tentang kampanye tentunya dikembalikan kepada Bawaslu. Apabila Kemendagri mengintervensi, dalam hal mempengaruhi sikap Bawaslu, saya merasa bahwa Bawaslu bisa menindak Kemendagri. Sebab, Bawaslu harus bersikap mandiri.

Potensi intervensi itu dapat saja muncul ketika membandingkan kinerja Bawaslu yang lambat dalam menyikapi situasi adanya aktifitas kampanye di lingkungan pendidikan, dimana ketika merujuk pada bunyi UU Pemilu, hal tersebut dilarang. Sehingga kuncinya ada di Bawaslu dalam peran pengawasannya. Apabila Bawaslu dengan tegas memberikan tindakan, baik dalam bentuk peringatan, ataupun sekadar dalam bentuk pernyataan ke publik tentang dugaan pelanggaran tersebut, maka akan meminimalisir potensi kegaduhan dan intervensi pihak lain.

Memang, pemilu serentak memiliki keruwetan sendiri dimana peserta pemilu harus mengerjakan berbagai bentuk aktifitas untuk dapat memenangkan kandidatnya. Di tengah situasi ini, Bawaslu yang notabene memiliki anggaran yang besar, seharusnya lebih cepat dalam merespon situasinya, terutama dengan melakukan beragam pilihan langkah pencegahan.

Mengirimkan surat, secara periodik menyampaikan kepada publik perihal larangan tersebut, dan sebagainya. Jangan cuma sekali saja melakukan langkah pencegahan ini, juga jangan hanya terbatas pada kegiatan seremonial semata. Terutama dalam relasi pengawasan pusat dan daerah. Apabila pengawasan di daerah lemah, pusat tidak boleh lepas tangan, sebab kegagalan pengawasan daerah juga merupakan kegagalan Bawaslu seluruhnya.

Selain itu, Bawaslu juga tidak kelihatan memberikan pernyataan resmi secara kelembagaan. Selama ini, kita hanya mendengar pernyataan anggota atau perorangan. Jika Bawaslu mengeluarkan surat resmi secara kelembagaan, mungkin himbauannya akan lebih kuat dan tegas.

Untuk mengatasi adanya tafsir dari pihak lain, seperti yang dilakukan Kemendagri, Bawaslu juga harus dapat memberikan tafsir banding. Tentunya dalam hal ini, tafsir yang dilakukan Bawaslu lebih dipercaya ketimbang Kemendagri. Bawaslu secara independen dan mandiri harus dapat mengambil keputusan terhadap pelanggaran kampanye ini. Tafsir banding Bawaslu pastinya akan menyelesiakan polemik akan tafsir-tafsir yang beredar, sehingga kondisinya pun akan lebih cepat kondusif. Bahkan, Bawaslu dapat menindak Kemendagri ihwal tafsir yang dikeluarkannya.

Tetapi, jelas hal itu juga harus berkaca pada kinerja Bawaslu sendiri. Sejak proses awal hingga sekarang, kritik publik terhadap kinerja Bawaslu cukup besar. Jika Bawaslu tetap bertahan dengan kinerja yang lemah seperti ini, tidak heran apabila intervensi pemerintah kemudian akan menjadi lebih besar kepada Bawaslu untuk menyelamatkan situasi. Tentunya berdasarkan tafsir pemerintah.

Maka dari itu, yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana Bawaslu menafsirkan polemik kampanye ini, dan juga harus secara tegas menyatakan bahwa tafsir merekalah yang harus diikuti. Sebab pengawas pemilu adalah Bawaslu, bukan Kemendagri. Kemendagri hanya merupakan unsur pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan peraturan ini. Dalam hal ini, Mendagri hanya berperan untuk memfasilitasi Bawaslu agar ketentuan pengawasan itu dilaksanakan. Jadi, tafsir Kemendagri hanya sebatas pada opini, tidak dalam kapasitas membuatnya dalam bentuk peraturan. Yang berwenang untuk memberikan tafsir dan dijadikan produk peraturan adalah Bawaslu. Sehingga apabila tafsir Kemendagri sampai pada tataran mempengaruhi keputusan Bawaslu, maka Kemendagri perlu untuk diberikan kartu kuning (peringatan) oleh Bawaslu.

Apalagi Kemendagri juga pernah terlibat dalam polemik caleg eks napi koruptor yang dianggap Bawaslu sebagai intervensi. Tinggal Bawaslu tegas saja memberikan peringatan, dan diproses berdasarkan UU Pemilu. Hanya saja, ini sulit bagi Bawaslu karena pihaknya sendiri memang tidak tegas dalam kinerjanya.

Tetapi point pentingnya, Mendagri harus dapat menahan diri juga. Sebab, selain sebagai Mendagri, Tjahjo juga merupakan bagian dari elite PDI-Perjuangan. Sehingga Mendagri dalam hal ini bisa berposisi netral dan memfasilitasi seluruh peserta pemilu secara berkeadilan. Ini juga menjadi persoalan dari keputusan untuk membolehkan para menteri menjadi bagian dari tim kampanye, sehingga potensi penyalahgunaan jabatan itu cukup tinggi. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam mengawasi kampanye yang dilakukan oleh pejabat dari unsur kementerian, termasuk keputusannya yang tidak netral secara politik.

Ketakutannya adalah Bawaslu masih canggung untuk melakukan inovasi dalam mengembangkan langkah antisipatif. Sehingga dengan melihat minimnya antisipasi Bawaslu, membuka peluang bagi peserta pemilu untuk melanggar ketentuan-ketentuan pemilu. Karena apabila Bawaslu aktif untuk menyampaikan himbauan, baik berupa surat, iklan, dan pernyataan secara tegas, maka hal itu dapat ditangkal. Selama ini, pernyataan yang keluar seringkali berupa pernyataan individu, bukan kelembagaan, Padahal, sekarang ini dibutuhkan kekuatan kolektif kelembagaan bagi Bawaslu agar pernyataannya dapat memiliki kekuatan. Selain itu, Bawaslu juga sekiranya perlu untuk mengangkat jubir, agar setiap pernyataan yang keluar ke publik dapat terkonsolidatif dan satu suara. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti

Carut marut dalam penyelenggaraan pemilu 2019 kali ini pun mulai memberikan dampaknya, termasuk polemik penyelenggaraannya. Polemik ini merupakan produk dari lemahnya lembaga pengawasan pemilu dalam menegakkan aturan yang ada. Bawaslu yang seharusnya proaktif dalam memberikan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, sering pada praktiknya di lapangan menemui kendala. Lembaga pengawasan ini terlihat seperti layaknya macan ompong. 

Padahal, Bawaslu sebenarnya telah diberi wewenang penuh, dan didukung oleh anggaran dan infrastruktur serta SDM yang memadai. Akan tetapi,  hal itu tidak sebanding dengan performa Bawaslu yang terkesan loyo dalam menghadapi banyaknya pelanggaran-pelanggaran kampanye, sekalipun laporan dan dugaan pelanggaran pemilu cukup marak terjadi. Bawaslu terkesan membiarkan, sehingga bola liar mengalir dan perlahan mengendap tanpa adanya penyelesaian yang jelas. 

Sifat yang pasif dan budaya menunggu telah melekat pada lembaga Bawaslu sejak pelaksanaan kampanye mulai digelar. Publik seringkali dibuat kecewa dan tak sabar menunggu putusan Bawaslu ketika laporan pelanggaran digulirkan. Akan tetapi, bahkan dalam melaksanakan tupoksinya sendiri, Bawaslu masih sering menampilkan cara-cara yang kurang memperhatikan keadilan masyarakat, sehingga tidak heran ketika kewibawaan Bawaslu sebagai lembaga pemilu sering ternodai. 

Keadaan ini semakin diperparah ketika akhir-akhir ini, praktik intervensi yang kuat dari pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, terhadap pelaksanaan kampanye cukup kuat, dengan memberikan tafsiran-tafairan yang di luar kewenangannya. Hal ini telah memberikan nilai demokrasi yang kontraproduktif. 

Meski ada anggapan bahwa pernyataan bersifat intervensi dari Kemendagri itu merupakan upaya untuk memancing Bawaslu agar menjadi lebih pro aktif, tetapi tentu hal itu tidak dibenarkan dan patut dipertanyakan. Bagaimanapun tentu tidak bijak apabila Kemendagri bermain akrobatik politik, hanya untuk memprovokasi Bawaslu agar bekerja lebih optimal. Hal ini karena Bawaslu merupakan lembaga otonom yang memiliki kebijakan dan otoritas tersendiri dalam menjalankan kinerja pengawasan pemilu. 

Publik pada akhirnya hanya akan melihat sisi negatif dari Kemendagri yang terkesan ‘show of force’ dalam memainkan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini tentunya berpotensi memberikan  dampak yang buruk pada kualitas perhelatan pemilu. Cara-cara yang inkonsisten dalam memainkan peran kebijakan sesungguhnya hanya akan memperburuk citra pemerintah di mata publik. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terkait koordinasi antara Bawaslu dan Kemendagri, sehingga tercipta kolaborasi yang sinergis lintas lembaga, demi terwujudnya pemilu yang berkualitas. Sebab terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berkualitas pada gilirannya akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang kompetitif. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF