Banteng Terjungkal di Dua Lumbung Suara
berita
Politika
Sumber Foto : pdiperjuangan-jabar.com 28 June 2018 15:30
Banteng kembali terjungkal pada Pilkada serentak 2018. Berdasarkan hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei, Banteng hanya berjaya di 4 Provinsi (Bali, Jateng, Maluku dan Sulsel) dari 17 pilgub yang digelar serentak. Lebih parahnya lagi di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Timur (Jatim) yang menjadi kantong suara Pemilu 2019 kader Banteng kalah tarung. Apakah ini pertanda buruk bagi PDIP jelang Pemilu dan Pilpres 2019?

Pada Pilkada 2017 lalu suara PDIP tergerus di dua provinsi sterategis. Mengusung petahana PDIP kalah di Pilgub Banten dan Jakarta. Padahal sebelum hari pemungutan suara, Banteng digadang-gadang menang di dua provinsi itu. Bahkan di Jakarta, PDIP dan koalisi pendukung Cagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat unggul pada putara pertama. Namun terjungkal ketika berhadapan head to head melawan Anies Baswedan yang diusung PKS dan Gerindra.

Seolah mengikhlasakan Jabar, PDIP tak mengusung figur yang lebih dikenal masyarakat Jabar seperti Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Padahal RK sempat memiliki chemistry dengan PDIP dan beberapa kali menghadiri acara penting yang diselengarakan Partai Moncong Putih. Namun last minute, PDIP justru mengutus kadernya dari pusat (TB Hassanudin) untuk bertarung di Jabar. RK ditinggalkan. Apa itu langkah PDIP untuk melatih dan melakukan ajang promosi bagi kader mereka atau Banteng tak punya pilihan lain (keputusan insidental)?

Di Jatim, PDIP kembali mengulang koalisi semangka (serupa di Banten) dengan mengusung Gus Ipul dari NU berpasangan dengan Mbak Puti kader sendiri. Sempat digadang-gadang akan unggul dengan koalisi semangkanya, PDIP malah mengalami kekalahan telak. Namun ada pandangan mengatakan siapapun yang menang di Jatim, koalisi “PDIP” (Jokowi) tetap menang. Pasalnya gabungan parpol pengusung Khofifah merupakan koalisi pemerintah yang dipanglimai oleh PDIP. Ada pendapat mengatakan, politik yang cair dan pragmatisme sejumlah parpol membuat koalisi di pusat tak senada dengan daerah.

Namun sejumlah parpol koalisi pengusung Jokowi yang pragmatis, meraih hasil positif pada Pilgub serentak 2018. Contohnya PAN dan Nasdem memperoleh hasil yang sama, menang di 10 provinsi; serta Golkar dan Hanura meraih kemenangan di 9 provinsi. Di Jabar Nasdem dan Hanura berhasil meraih kemenangan, dan di Jatim Nasdem, Golkar, PAN dan Hanura yang berhasil. Apakah ini menjadi jaminan partai-partai tersebut menjadi kampiun di wilayah yang cagubnya menang atau cagub tersebut menang memang karena figurnya, bukan partainya?

Melihat hasil tersebut, ada yang berpendapat Jokowi bisa jadi jumawa. Apalagi dirinya dikabarkan telah mesra-mesranya dengan Golkar dan begitu dicintai Nasdem dan Hanura. Meski pun PAN nampaknya tak lagi loyal pada koalisi pemerintah. Hasil sangat tak memuaskan PDIP dianggap sebagai sebuah kesalahan fatal jelang 2019. Apakah bargaining politik PDIP akan menurun jelang 2019? Apakah kepercayaan diri dari si Banteng akan menurun dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres 2019?

Apakah Jokowi akan tetap setia kepada PDIP atau justru mengganti “perahu” utamanya jelang pertarungan Pilpres 2019 dengan kesepakatan politik tertentu?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Sedikit banyaknya, kekalahan di sejumlah Pilgub (termasuk di Pigub Jabar dan Jatim) serentak 2018 akan berdampak pada kepercayaan diri PDIP. Baik secara internal PDIP atau cara pandang orang terhadap PDIP. Kemudian ini bisa berimplikasi kepada tawar menawar mereka dalam pilkada, serta pilpres atau pileg. Termasuk tentang bagaimana mereka akan berbicara dalam pileg mendatang. Namun seberapa besar pengaruhnya, saya kira harus dilakukan penelitian lebih lanjut.

Nanti dari situ bisa diketahui atau semacam pembuktian bahwa tidak semua pemilih PDIP memilih cagub yang diusung oleh PDIP. Tidak semua hal yang dilakukan PDIP mendapat respon dari publik secara positif/ benar.

Kalau dikatakan apakah kemudian kekalahan PDIP di sejumlah pilgub lantas akan membuat Pak Jokowi meninggalkan PDIP, saya rasa Jokowi tidak akan ke mana-mana, dia akan tetap menjadi kader PDIP. Kekalahan itu pun tidak bisa di lihat semata-mata karena PDIP tidak lagi dipercaya publik, tidak seperti itu.

Sebagai contoh di Jawa Barat (Jabar), sejak awal PDIP seperti telah menyadari akan kalah dengan memasangkan TB Hasanudin dan Anton Charliyan. Dari awal sejumlah pihak mengatakan bahwa PDIP melepas Jabar. Bahkan di tingkatan tertentu, itu merupakan strategi mereka agara terjadi perpecahan suara para pendukung Sudrajat-Syaikhu (Asyik). Mengapa demikian? Kalau mereka hanya memusatkan dukungan kepada satu kandidat saja (kandidat PDIP dengan yang lain), akan terjadi serangan terhadap kandidat tersebut. Dengan membuat empat pasang calon di Jabar, isu SARA yang mungkin saja dimainkan, tidak terangkat. Karena terpecah ke mana-mana.

Meskipun mereka agak salah startegi di beberapa daerah, meskipun tidak sepenuhnya salah. Di Jatim misalnya ada dua faktor. Pertama, kebetulan calon yang sejak awal hendak diusung, terkena isu negatif. Jadi kalau Gus Ipul dipasangkan dengan Azwar Anas, ceritanya mungkin akan lain lagi. Faktor kedua, menurut saya, khusus orang-orang NU, mungkin masih sulit menerima koalisi antara PKB, PDI dengan PKS yang mengusung Gus Ipul. Hal ini dikarenakan belakangan PKS amat senang menyerang NU dan kaum Nahdliyin. Oleh karena itu, kita lihat di Jatim sura Gus Ipul turun secara drastis. Jadi mungkin ada keengganan warga NU untuk berada bersama dengan PKS. Sekalipun PKS mengandeng PKB dengan PDIP.

Jadi maksud saya begini, sekalipun PDIP mengalami kekelahan di banyak Pilgub, tapi sebenarnya kasus di tiap daerah berbeda-beda. Tidak melulu karena ketidak sukaan publik kepada PDIP. Tapi memang ya seperti contoh yang telah saya sebutka, antara lain: kalau di Jatim, justru ketidak sukaannya bukan keapda PDI, tetapi keapda teman koalisinya yaitu PKS; di Jabar dari awal kelihatan mereka mengalah/ melepas.

Jadi memang dalam sekala nasional PDIP mengalami kekalahan, tapi faktor-faktornya berbeda, tidak tunggal. Bukan karena PDIP tak lagi mendapat kepercayaan publik, tidak seperti itu dan tidak bisa digeneralisir. Ada faktor-faktor di masing-masing daerah, dan penting untuk membaca faktor-faktor itu, supaya tidak terjadi generalisasi. (ast) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Relasi antar kekuatan politik akan mengkalkulasikan kekuatan antar parpol. Kekuatan tersebut bisa dilihat dari berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah bagaimana respon publik terhadap partai tersebut yang diwujudkan dalam bentuk pilkada. Apabila respon publik baik yang ditunjukkan dengan kemenangan, maka bargaining positionnya akan lebih kuat terhadap partai sesama paslon tertentu. Apabila tidak memenangkan tentu akan berpengaruh terhadap bargaining position. Hal yang sangat logis.

Kondisi sekarang adalah beberapa daerah yang ada calonnya dari PDIP tidak mendapat respon positif dari publik sehingga paslon yang diusung tidak menang di beberapa titik pilkada. Sehingga bargaining position partai dengan pusat kekuasaan tentunya akan semakin menurun.

Contohnya yang dapat kita lihat yaitu Nasdem “panen”, dengan paslon yang diusungnya menang di banyak daerah. Tentu bargaining position-nya semakin kuat dengan paslon yang diusung nanti. Biasanya, ketika mereka berkumpul untuk berdiskusi atau berkompromi yang menjadi kekuatan bargaining-nya adalah dukungan publik yang diwujudkan dari pilkada. Saya melihat bahwa bargaining politik Nasdem dan Golkar lebih tinggi dari PDIP untuk mengusung siapapun paslonnya. Dengan demikian Nasdem dan Golkar tampaknya  akan diperhitungkan oleh Jokowi untuk mengusungnya.

Lantas apakah Jokowi akan meninggalkan PDIP? Menurut saya Jokowi adalah kader militan PDIP, dia tidak akan meninggalkan partainya, yang merupakan tempat meniti karir sebagai politisi. Tetapi bagaimana pun Jokowi sebagai tokoh yang menjadi capres, tentu akan mengkalkulasikan kekuatan para pengusung. Kekuatan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya yaitu aspek dukungan publik.

Variable lain yang turut diperhatikan yaitu aspek militansi kader. Berbicara militansi, maka kita akui bahwa PDIP memiliki kader dan simpatisan yang militan dibanding partai lain. Walaupun pilkada di beberapa daerah tidak dimenangkan oleh PDIP, sehingga dapat menurunkan posisi, tetapi bukan berarti menurunkan jatuh ke bawah, melainkan lebih tepat jika dikatakan berkurang. Karena harus kita akui juga bahwa PDIP memiliki kekuatan di sisi lain yaitu basis ideologis, militansi, dan loyalitas. Faktor-faktor lainnya yaitu SDM. Partai yang memiliki SDM unggul pasti bargaining position-nya lebih kuat, partai yang didukung oleh intelektual, partai yang didukung oleh logistik karena bagaimana pun kampanye membutuhkan biaya.

Pilkada kali ini merupakan salah satu faktor yang bisa memposisikan bargaining position partai naik atau berkurang ketika bergabung membuat koalisi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga

Soal kekalahan PDI Perjuangan di pilkada serentak kali ini bukan semata-semata kesalahan kader partai di bawah, namun elite partai mempertimbangkan kandidat tidak berdasarkan logika elektoral tapi lebih pada pertimbangan emosional. 

Ini indikasinya bisa dilihat dari pada Pilgub Jabar, RK adalah figur kepala daerah Bandung yang moncer dengan inovasi pembangunannya. Pada awalnya terjadi perjumpaan antara PDIP dan RK. Namun ketika Nasdem memberi rekomendasi duluan atas pencalonan RK, maka dengan emosional PDIP membatalkan dukungan politiknya pada RK. PDIP kemudian memilih calon yang tidak memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang mumpuni.

Hal seperti di atas juga berlangsung di Jatim. Khofifah adalah figur yang turut memenangkan Jokowi di Jatim dalam Pilpres 2014, sehingga ada istilah Khofifah Effect.  Pada saat menjadi menteri dalam kabinet Jokowi, Khofifah adalah salah satu srikandi di kabinet Jokowi yang memiliki prestasi luar biasa. Hanya karena pada 2009 Khofifah tidak mendukung kandidat Presiden PDIP, maka Khofifah tidak mendapat rekomendasi dari partai. Ini sekali lagi menegaskan absennya logika elektoral dalam pemilihan kandidat gubernur oleh PDIP. 

Hal yang sama terjadi ditempat lain seperti di Sumut. Sumut adalah wilayah yang tiga kali Gubernurnya hattrick tertangkap oleh KPK. Hal ini membuat publik di Sumut kehilangan legitimasi atas elite parpol sipil. Kondisi seperti ini dilihat oleh pengusung Eddy Rachmayadi dengan menjual isu pemimpin tegas berbasis militer. Semestinya PDIP memilih kandidat yang bersih dan putra daerah, sementara Djarot bukan putra daerah. 

Kerja kader PDIP sudah optimal dalam putaran pilkada, tapi jangan lupa dalam pilkada pemilih memilih figur pemimpin bukan memilih partai politik. Oleh karena itu harus ada evaluasi besar-besaran di tubuh kandang banteng.

Terkait relasi antara Jokowi dan PDIP, menurut hemat saya meskipun pilkada ini memperlihatkan kemenangan "orang-orang Jokowi" dan kekalahan PDIP tidak serta merta bahwa Jokowi akan menjauh dari PDIP. Jokowi pasti paham bahwa kader-kader PDIP sendiri sudah bekerja keras dan mesin partai bergerak,  dimana problemnya adalah pada ketidakjelian membaca logika elektoral dari kandidat. Soliditas kader dan massa partai, ini yang menjadikan PDIP sangat berharga di mata Jokowi. 

Hanya yang perlu dikoreksi adalah tendensi PDIP untuk menempatkan Jokowi sebagai petugas partai dalam posisinya sebagai Presiden RI yang harus dirubah. Jokowi adalah pemimpin yang diangkat oleh PDIP pada saat menjadi oposisi,  yang seperti seangkatannya seperti Risma dan Ganjar memiliki karakter yang kuat. Apabila PDIP lebih membuka komunikasi yang longgar dan dialogis,  lebih "mengulur" daripada "menarik" maka justru Jokowi akan menunjukkan kedekatannya dengan PDIP. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)