Bangkitnya GBHN, Perlukah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (kan/watyutink.com) 20 August 2019 17:15
Penulis
Watyutink.com - Memasuki awal pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo, wacana akan dihidupkannya kembali GBHN muncul, dihembuskan oleh Partai Gerindra dan PDI-P. Alasannya, negara perlu panduan agar kesinambungan pembangunan tidak berubah di tengah jalan. Sebenarnya seberapa urgen GBHN ini kembali muncul?. Alasannya, negara perlu panduan agar kesinambungan pembangunan tidak berubah di tengah jalan. Sebenarnya seberapa urgen GBHN ini kembali muncul?

Beberapa pihak tidak setuju dengan munculnya kembali GBHN ini karena Indonesia telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Yang menjadi kelemahan adalah, RPJMN dan RPJP ini dibuat oleh presiden. Padahal masa jabatan seorang presiden maksimal 10 tahun jika ia terpilih sebanyak 2x berturut turut.

Yang menjadi kekhawatiran, jika presiden hanya sekali terpilih, sementara presiden yang baru akan memiliki RPJMN dan RPJP-nya sendiri, yang bisa saja berbeda dengan presiden sebelumnya, maka proses pembangunan yang sudah dimulai akan terhambat. Tidak ada kewajiban untuk presiden terpilih meneruskan atau mentaati RPJMN dan RPJP yang sebelumnya sudah ada. Jika GBHN jadi bangkit kembali, bagaimana dengan RPJMN dan RPJP yang sudah ada? Yakin akan lebih baik?

Pada tahun 2001, GBHN yang sering dikaitkan dengan orde baru, sengaja dihilangkan melalui perubahan ketiga dari UUD 1945. Namun, fungsi arah perencanaan seperti GBHN tidak lantas hilang begitu sepenuhnya hilang melainkan diganti dengan RPJMN dan RPJP. RPJP disusun untuk 20 tahun sementara RPJMN disusun untuk masa lima tahun.

Munculnya wacana ini tidak berhenti pada munculnya GBHN namun juga konsekuensi turunannya yakni sistem penyusunannya nanti. GBHN yang ada dulu, disusun oleh MPR. Sementara RPJMN dan RPJP disusun oleh lembaga eksekutif dalam hal ini presiden dan menterinya. Jika GBHN kembali hadir, besar kemungkinan MPR-lah yang memiliki wewenang untuk menyusunnya.

Sayangnya, banyak pihak pesimis dengan GBHN yang akan dihasilkan MPR nanti. Hal ini karena MPR berisi partai-politik dengan berbagai kepentingannya. Bukan su’udzon pada lembaga ini, ditakutkan GBHN yang dihasilkan hanya akan menjadi ajang supaya kepentingan mereka terakomodasi secara legal formal.

Bagaimana menjamin GBHN yang nanti dihasilkan akan mengakomodasi kepentingan rakyat dan bukan kepentingan elite politik tertentu? Apa tolok ukurnya? Apalagi partai partai politik sedang berebut kursi MPR. Bukan tidak mungkin, mereka sengaja mengincar kursi ini karena memang memiliki agenda tertentu. Siapa tau..

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Menurut saya wacana membangkitkan kembali GBHN tidak terlalu memiliki urgensi. Itu kan urgen bagi elite, tidak urgen bagi rakyat. Persoalannya bukan pada GBHN tapi pada sistem yang rusak dan pada moral elite yang bejat.

Ada atau tanpa GBHN, jika sistemnya baik dan jika elitenya berpikir demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, pembangunan akan berjalan baik. Ini kan sistem politik berubah, kapan mau membangun?

GBHN zaman Orde Baru ada, lalu dihapus di era reformasi. Lantas sekarang ingin dimunculkan kembali. Kapan kita mau membangun jika konsep pembangunannya selalu berubah-rubah? Tak terlalu urgen GBHN dimunculkan kembali. Yang terpenting itu bagaimana visi, misi, dan program-program presiden dan wakil presiden bisa diimplementasikan dengan baik.

Jika GBHN dihidupkan, tentu nasib RPJMN dan RPJP akan hilang digantikan oleh GBHN. Jika GBHN hidup lagi, belum tentu pembangunan on the track. Jika moralitas elitenya rusak dan sistem politiknya juga rusak.

Jika ditanya apakah GBHN yang dihasilkan akan mengakomodasi kepentingan rakyat dan bukan kepentingan elite politik tertentu, ini kan kental dengan kepentingan elite saja. Dimunculkannya GBHN kan hanya kepentingan elite bukan kepentingan rakyat.

Rakyat tak butuh GBHN. Rakyat itu butuh makan, pekerjaan, kesehatan murah, pendidikan murah, sembako murah, dll. Tak ada tolak ukur dalam munculnya kembali GBHN. GBHN hanya isu elite bukan isu rakyat. Bagi rakyat ada atau tidak adanya GBHN, yang terpenting itu rakyat hidup lebih baik dan bisa sejahtera. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat politik dari Universitas Telkom, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik

Wacana mengembalikan GBHN bukan semata karena rancangan pembangunan berjangka, jika itu yang dimaksudkan, secara bijak seharusnya sudah terakomodir dalam paket Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dua platform rancang bangun pembangunan itu seharusnya cukup, dan perlu.

Hanya saja, kebutuhan politik seringkali tidak berada tetap pada ruang ideal, kepentingan politik yang menonjol dalam perdebatan GBHN lebih kental dibanding soal kepentingan pembangunan itu sendiri. Mengembalikan GBHN, berarti mengembalikan kekuatan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan itu searti dengan menyerahkan konstitusi pada MPR seutuhnya.

Bagian inilah yang membuat penolakan GBHN mengemuka, ada konsekuensi yang harus ditanggung beserta resiko politiknya. Ketika MPR berkuasa menentukan GBHN, maka saat itu MPR telah berkuasa atas Presiden beserta alat-alat kekuasaanya. Nuansa politik yang demikian sudah terjadi di Indonesia, dan telah mengalami evaluasi nasional melalui proses reformasi yang hingga kini berlangsung.

Jika proses reformasi, termasuk jalannya politik trias politika, di mana eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki kekuasaan setara, dan dianggap belum cukup ideal untuk mempercepat laju pembangunan, maka yang diperlukan adalah mengevaluasi kembali, bukan mengembalikan apa yang sebelumnya telah terevaluasi. Meskipun, kita tidak dapat memungkitri bahwa kekuasaan yang setara merupakan konsep paling ideal saat ini, ketiganya saling mengawasi dengan porsi masing-masing.

Dengan gambaran itu, maka perlu adanya penegasan bahwa mengembalikan GBHN adalah jalan keputus-asaan menuju Indonesia yang terbuka, lebih baik, dan memberikan ruang politik pada publik secara proporsional. Penolakan pada GBHN bukan soal linieritas pembangunan berjangka, tetapi lebih pada upaya mencegah sebuah lembaga negara lebih berkuasa dibanding lembaga lainnya. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF