Bagi-bagi Sembako di Tahun Politik
berita
Politika
Sumber Foto : Suara-Islam.com (gie/watyutink.com) 04 May 2018 16:00
Kasus hilangnya dua nyawa anak kecil dalam bagi sembako di Monas masih jadi perbincangan di publik. Yang mencuat adalah saling tuding antar kubu bahwa itu 'karya' kubu seterunya.  Tetapi yang dilupakan adalah hulu dari persoalan itu, yakni bagi-bagi sembako masih jadi pilihan utama para politisi untuk merebut suara di kontestasi politik.

Kegiatan terbaru bagi-bagi sembako berlangsung, Sabtu, 28 April 2018 di lapangan Monas, Jakarta, berakhir ricuh. Bahkan acara itu juga merenggut dua korban jiwa karena terinjak-injak saat memperebutkan sembako.

Pada acara itu, LSM yang menamakan diri Forum Untukmu Indonesia (FUI) menyebarkan 400,000 kupon untuk sembako dan untuk makan gratis di lokasi. Menurut panitia, para penerima kupon juga diberikan transpor untuk datang dan pulang sebesar Rp10 ribu.

Mari kita berhitung. Satu kupon bisa ditukar dengan 2 kg beras plus uang tunai Rp10 ribu. Kalau harga beras Rp12,500 per kg, berarti nilai total satu kupon sama dengan Rp35 ribu. Belum lagi ada paket makan gratis, taruhlah Rp15 ribu per paket. Berarti dana yang disiapkan adalah 400,000 x Rp50 ribu = Rp20miliar. Dari mana LSM itu mendapatkan dana sebesar itu? Tanpa "sponsor besar", hampir mustahil sebuah LSM bisa mengumpulkan dana sebesar itu. Itu sebabnya, dugaan bahwa kegiatan ini disokong satu kekuatan politik menjadi sulit ditepis.

 

Sebelumnya juga video bagi-bagi sembako Presiden Jokowi sempat viral di media sosial. Padahal, belum pernah terdengar Presiden Jokowi bagi-bagi sembako. Paling hanya Bantuan Langsung Lempar (BLL) berupa kaos. Itu juga menuai reaksi negatif publik.

Pihak oposisi menilai  penggunaan uang operasional presiden sebesar Rp14 miliar/tahun adalah hak presiden. Namun bagi-bagi sembako sangatlah tidak layak dan mendidik. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI juga telah meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan program bagi-bagi sembako sebab itu masuk kategori upaya kampanye menjelang pilpres 2019.

(BACA JUGA: Bagi Sembako: Antara Mengerek Citra vs Rusaknya Tata Kelola Anggaran)

Taruhlah kegiatan di Monas akhir pekan lalu adalah kegiatan dari kekuatan politik yang menggunakan "baju" LSM, pertanyaannya: kekuatan politik yang mana? Pihak penguasa kah? Bisa jadi, sebab sebelumnya sudah ditegur Bawaslu sehingga kali ini tidak menggunakan identitas apapun, kecuali kaos warna merah yang menjadi identitas parpol tertentu. Tapi tidak adanya identitas ini juga bisa diartikan bahwa ada "operasi" pembusukan terhadap petahana dan parpol pendukung petahana. Mana yang lebih masuk akal? 

Di sisi lain, antusiasme warga dalam pembagian sembako adalah bentuk "pengakuan" bahwa rakyat sedang mengalami kesulitan hidup.  Tetapi di titik ini pula muncul pertanyaan mendasar, mengapa harus memberi "ikan" dengan bagi-bagi sembako, bukannya memberi "umpan"? Jika bagi sembako itu dilakukan oleh  pemerintah, apa itu artinya pemerintah sudah "angkat tangan" karena merasa gagal dengan program pemberdayaan masyarakat yang sudah dibuat?  

Tetapi yang pokok, ada beberapa argumen tegas kenapa bagi-bagi  sembako sudah tidak layak lagi dilakukan. Pertama, tidak mendidik karena mengajari rakyat untuk jadi pengemis. kedua, bagi-bagi sembako hanya bermanfaat dalam hitungan hari, sementara rakyat negeri ini butuh kepastian dan kemandirian ekonomi dari sekarang hingga masa depan. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Sebenarnya kalau pemerintah membagi-bagi sembako harus dimaknai untuk kepentingan rakyat dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi persoalannya, ketika pembagian sembako dilakukan menjelang pemilu selalu dipolitisir oleh berbagai pihak. Padahal program pembagian sembako memang ada dan itu tidak melanggar peraturan. Sehingga sebetulnya hal itu tidak perlu dipersoalkan. Sebab kalau semua dipolitisir, ya, repot.

Menurut saya, ada cara-cara oposisi yang tidak cerdas dan tidak kreatif dalam memainkan isu untuk menyerang pemerintah. Selama oposisi hanya menyerang semua yang dilakukan oleh pemerintah tanpa memberikan solusi, itu sangat tidak menarik.  Hal itu menandakan oposisi di Indonesia belum siap untuk membangun diskursus politik yang berkualitas. Jadi, kalau hanya mengkritik pemerintah tanpa memberikan alternatif kebijakan, akhirnya semua kritik itu tidak ada gunanya juga. Misalnya, oposisi menggulirkan isu #GantiPresiden2019 melalui kaos. Hal itu sebenarnya tidak substansial. Kalau memang ingin mengalahkan Jokowi di Pilpres 2019, mestinya merekan menampilkan sosok calon presiden yang memiliki kapasitas yang memadai untuk meyakinkan publik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya.

Artinya, seharusnya oposisi mampu menghasilkan suatu gagasan mengenai alternatif kebijakan yang mereka tawarkan, sehingga memiliki daya tawar bahwa oposisi layak dipilih oleh rakyat untuk mengemban kekuasaan. Namun lagi-lagi yang terjadi, oposisi selalu memainkan “politik tikungan” (politik yang tidak memiliki jiwa ksatria). Jadi “politik tikungan” itu hanya mencari hal-hal sepele, kemudian dibesar-besarkan.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, bisa gak oposisi mengajak pemerintah beradu gagasan? Misalnya, hal-hal apa saja yang akan dilakukan oposisi dalam mengatasi masalah pengangguran. Jadi, gagasan yang ditawarkan itu benar-benar riil. Tetapi sekarang tidak ada. Apalagi, saat ini politik kita sudah tersandera dengan politik identitas yang selalu dipelihara sebagai “bara api”, dan itu terus-menerus dijadikan alat memprovokasi. Hal ini jelas permainan propaganda!

Propaganda selalu menjelek-jelekan lawan politiknya tanpa disertai fakta. Kemudian, muncullah budaya rumor. Kini saatnya, semua pihak yang ingin mencalonkan sebagai presiden lebih baik saling beradu gagasan. Lalu sama-sama berjuang meyakinkan publik dengan menggunakan politik nalar yang sehat. Hal itu yang harus dikedepankan, bukan lagi politik kebencian, saling menyerang karakter, atau pun isu remeh-temeh lainnya—yang hanya seperti menembakkan pistol tanpa peluru.

Jika politik remeh-temeh itu terus dipelihara, tentu akan mengancam demokrasi Indonesia. Padahal demokrasi harus dikembangkan sesuai akal sehat dan nalar sehat, serta demokrasi harus berbicara soal program yang ditawarkan, bukan lagi menitikberatkan pada sentimen. Jadi, kalau kita mencintai bangsa Indonesia, mari-mari kita berlomba-lomba untuk memastikan presiden terpilih benar-benar yang memiliki kemampuan untuk melindungi segenap bangsa. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Di kampung saya dan hampir disebagian besar daerah yang saya kunjungi, tradisi bagi-bagi merupakan budaya turun-temurun sejak dulu. Kegiatan ini marak pada bulan sya'ban sampai menjelang bulan syawal (idul fitri). Di luar bulan-bulan tersebut berbagi makanan dalam bentuk masak maupun mentahan juga menjadi tradisi lama di kampung saya.

Ini soal cara, soal tempat dan momentum yang kurang tepat, bagi-bagi sembako yang dilakukan presiden dan lembaga-lembaga lain menuai kritik dan memang merangsang untuk dikritik. Baik kritik atas ketidak pantasan atas aksi tersebut maupun kritik yang selalu dikaitkan dengan tahun politik.

Semua kritik yang muncul harus diterima dengan lapang dada, kritik juga positif untuk melakukan perbaikan dan kehati-hatian. Andai saja bagi-bagi yang dilakukan presiden atau lembaga lain dilakukan dengan agenda selamatan/syukuran dan dilakukan di rumah atau di masjid serta pada waktu yang tepat, kecil peluangnya untuk dikritik. Kecuali kritik yang selalu datang/muncul dari orang-orang dan kelompok yang memang hobinya mengkritik dan mengkritik. Orang-orang tersebut biasanya memang tidak memiliki cara lain yang lebih cerdas dan kreatif selain mengkritik, lepas benar atau salah harus dikritik.

Selain bagi-bagi sembako Presiden Jokowi juga melakukan Program Redistribusi Tanah dan Akses Perhutanan Sosial. Ini program keren dan manfaat. Namun saya melihat masih kurang masif kritik atas program ini. Kalaupun ada seperti yang dilakukan Pak Amien Rais sebatas statemen tanpa data pembanding. Akhirnya tidak ada pilihan kecuali percaya terhadap apa yang dilakukan Presiden Jokowi. Tentu masyarakat juga membutuhkan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang lain yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Dari sisi pemerintah hal itu merupakan kewajiban atas tanggung jawab.

Sekali lagi aksi bagi sembako yang dilakukan presiden atau siapapun sebaiknya dikemas dengan cara yang lazim di masyarakat, tempat yang sesuai/tepat tempat dan tepat momentumnya. Jika ada pertanyaan apakah masyarakat senang dengan program aksi bagi-bagi sembako? Saya percaya masyarakat akan mengamini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Modus bagi bagi sembako oleh politisi merupakan modus yang paling sederhana untuk memperoleh dukungan suara dari konstituen. Tradisi bagi-bagi sembako dalam budaya politik adalah hal lumrah apalagi ketika dikaitkan sebagai upaya memperoleh legitimasi dukungan dalam konstetasi pemilihan legislatif maupun eksekutif.

Dalam budaya demokrasi, dimana rakyat menjadi sumber kekuasaan, maka rakyat selain diiming-imingi janji politik soal kesejahteraan tapi juga harus diberikan sesuatu yang sifatnya material dan konkrit. Sedangkan dalam budaya politik feodal dimana elit politik merasa menjadi sumber kekuasaan, maka representasi dirinya harus memanifes sebagai sosok yang mengayomi dan membagi-bagi sejumput kemakmuran berupa pemberian sembako secara karitatif kepada rakyat yang diposisikan sebagai Kawulo penerima pandum rejeki dari elite politik.

Kedua modus tersebut berinti sama yakni bagi sembako. Namun secara elementer ke dua modus bagi bagi sembako mempunyai perbedaan subtansi.

Pada budaya politik demokrasi, politik sembako dimainkan sebagai trade off atas legitimasi politik. Sedangkan pada budaya politik feodalisme, sembako dimainkan untuk menunjukkan adanya eksistensi elit politik sebagai mesias-- sang juru selamat

Politik sembako yang dilakukan di Monas oleh Forum Untukmu Indonesia (FUI) yang berujung pada insident meninggalnya dua jiwa anak bangsa memperlihatkan adanya fenomena bergesernya tradisi budaya politik demokratis menjadi tradisi budaya politik feodal. Bagi-bagi sembako tidak lagi dipertukarkan dengan suara karena memang belum waktunya konstetasi politik secara formal, tetapi sekedar untuk menunjukkan bahwa elit pemangku kekuasaan secara karitatif "Peduli" terhadap rakyat. Atau yang lebih celaka lagi bila politik sembako itu pun hanya bertujuan cari muka kepada penguasa sedangkan rakyat-- penerima politik sembako-- hanya jadi alat kepentingan politik semata.

Langkah Bawaslu yang meminta Presiden Jokowi menghentikan program bagi-bagi sembako adalah sudah tepat walaupun dengan argumentasi yang kurang pas. Karena memang harus ada lembaga negara yang berani mengingatkan presiden dan elite politik lainnya atau siapa pun bahwa politik sembako berpotensi merusak demokrasi. Politik sembako tidak jauh beda dengan politik uang. Mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya.(cmk) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Pada dasarnya pembagian sembako tidaklah bermasalah, karena itu merupakan kegiatan kepedulian sosial. Hanya beberapa tahun ini kegiatan mulia tersebut banyak disalah artikan dan disalah gunakan untuk kepentingan politik pragmatis, apalagi menjelang pemilu.

Kegiatan pembodohan masyarakat, yang dalam hal ini masyarakat tetap selalu dijadikan objek kemiskinan yang berbungkus kegiatan sosial, dalam merangkul simpatik terhadap kebutuhan dan kepentingan pragmatis.

Substansi kegiatan social, yang di dalamnya ada pembagian sembako, merupakan penyuluhan penyadaran sosial dua arah yang di berikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa dan mampu bangkit secara sosial, yang diakibatkan dari dampak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta perubahan politik baik lokal, domestik maupun global.

Pemerintah berserta stakeholder lainnya termasuk partai politik sudah harus merespons terhadap konsep sosial yang selama ini terjadi. Karena itu juga banyak dilakukan oleh mereka dalam mencari simpati. Program pragmatis yang tidak akan merubah apa pun dan hanya sekedar melepaskan dahaga ditenggorokan saja, tetapi perut dan tenggorokan tetap saja lapar dan haus.

Pemerintah beserta stakeholders lainnya termasuk partai politik harus mampu menciptakan masyarakat sadar dan bangkit secara sosial, politik dan ekonomi sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek kemiskinan semata. Maka dari itu yang perlu dilakukan oleh [emerintah bukanlah aturan, tetapi pengawasan yang ketat terhadap konsep sosial yang akan diselenggarakan oleh kelompok ataupun ormas kepada masyarakat. Sehingga kegiatan tersebut mempunyai tujuan, target, sasaran,  dan dampak serta dapat dijadikan feedback.

Kejadian beberapa hari yang lalu di Monas itu harus dijadikan cermin oleh pemerintah bersama stakeholder lainnya, termasuk partai politik. Kegagalan tersebut harus menjadi titik tolak evaluasi politik maupun administrasi pemerintah, untuk segera melakukan perubahan secara fundamental. Walaupun dalam kasus tersebut penegakan hukum tetap berjalan dalam menegakkan keadilan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis PIJAR & Jaringan Aktivis PRODEM

"Ingatlah wajah-wajah orang yang mengalami kemiskinan dan orang-orang tak berdaya telah kamu lihat, dan tanya pada dirimu sendiri langkah apa yang akan kamu ambil untuk mereka." (Mahatma Gandhi)

Mahatma Gandhi tokoh pergerakan kemerdekaan dan kemanusiaan di India yang juga peraih nobel perdamaian. Gandhi terkenal dengan metode gerakan Ahimsa nya ini semula seorang pengacara yang bertugas di Afrika Selatan, saat itu menjadi negara jajahan Inggris Raya. Di sana Gandhi setiap hari melihat secara nyata kemiskinan dan ketidak-adilan terutama terhadap kaum kulit hitam yang merupakan mayoritas. Dari sinilah Gandhi terinspirasi untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap imperialisme yang kemudian dibawanya ke negerinya sendiri, India.

India yang saat itu merupakan negara jajahan Inggris Raya, mengalami kemiskinan dan kebodohan warganya. Adanya hukum agama hindu tentang kasta juga merupakan persoalan ketidakadilan di sana. Setelah kemerdekaan pun, situasi kemiskinan dan ketidakadilan (kasta) masih menyisakan banyak persoalan.

Bagaimana dengan Indonesia? Setelah kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, para founding fathers (pendiri) meletakkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara kepulauan, yang terdiri dari berbagai bangsa, suku, terdiri dari banyak bahasa dan kultur, harus disatukan dalam prinsip-prinsip dasar yang satu. Ya, para pendiri menganggap hanya dengan persatuan dan semangat yang satu dapat mempertahankan negara ini dalam usaha-usaha mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Pancasila kemudian merangkum prinsip-prinsip dasar dan haluan bernegara dan berbangsa tersebut.

Jika kita melihat fakta yang terjadi saat ini, berat rasanya mengatakan tujuan tersebut telah tercapai dan terpenuhi. Sebab, yang terjadi adalah rakyat selalu hanya dijadikan obyek pundi-pundi suara yang kemudian bisa dengan mudah dilupakan. Jurang kemiskinan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan masih cukup tinggi. Akses pendidikan yang baik juga hanya bisa bagi mereka yang kaya. Akses kesehatan yang murah dan layak masih jauh dari harapan. Akses perumahan pun sulit diwujudkan sebab harganya yang sangat mahal. Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan masih menjadi masalah yang sangat fundamental dari sejak bangsa ini merdeka di 1945.

Munculnya pemberitaan di media massa tentang kegiatan rutin Presiden Jokowi membagi-bagikan sembako, yang kemudian disebut Bantuan Langsung Lempar yang menjadi viral dan perdebatan publik. Secara kemanusiaan, setiap manusia Indonesia haruslah punya kepedulian terhadap sesama warga bangsa, gotong royong saling bantu terhadap yang masih miskin. Tetapi jika kemudian ini dilakukan oleh seorang presiden, yang kemudian menjadikan ini sebagai kegiatan kenegaraan yang menggunakan dana APBN yang notabene adalah dana rakyat, dilakukan di tahun politik. Tentu kemudian wajar jika publik berpikir dan mencurigai bahwa ini adalah upaya penggalangan dukungan terhadap kontestasi Pilpres 2019 mendatang. Sebagai seorang presiden, bukankah begitu besar kekuasaan di tangannya bisa digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sehingga masalah kemiskinan ini diselesaikan dari hulu hingga hilir.

Kemiskinan haruslah ditangani dengan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, membatasi monopoli dan menghapuskan oligarki dalam penguasaan akses ekonomi. Bagi-bagi sembako oleh seorang presiden di tahun politik untuk mendulang suara dukungan sungguh suatu perbuatan yang primitif. Suatu bentuk pengakuan bahwa pemerintah gagal mensejahterakan rakyatnya dan bahkan melanggengkan kemiskinan struktural tersebut. Presiden seharusnya dapat mengatasi masalah utamanya, yakni State Capitalism dan Corporate Capitalism yang hari ini semakin mengancam kehidupan masyarakat kita, mengancam keutuhan negara dan bangsa kita.

Tragedi 'Sembako Monas' yang mengakibatkan ada dua orang anak meninggal dunia diduga akibat berdesak-desakan haruslah diusut tuntas dan panitia Forum Untuk Indonesia harus bertanggung jawab. Dukungan politik jangan dikemas dengan balutan kemanusiaan. Parpol, LSM dan lain-lain, memiliki tugas moral memberikan kesadaran politik pada rakyat bukan malah mengeksploitasi kemiskinan demi suara dan jabatan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Dosen Pasca Sarjana UNUSIA, Penggiat seni tradisi dan budaya Nusantara

Pembagian sembako merupakan tindakan mulia. Apalagi jika dilakukan di tengah masyarakat yang sedang mengalami himpitan ekonomi. Namun tindakan mulia tersebut belum tentu berdampak baik jika dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak mulia. Alih-alih bisa membawa kemaslahatan, tindakan tersebut justru membawa kemudaratan jika dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak tepat. 

Selain mulia, bagi-bagi sembako juga bisa menjadi sarana menarik perhatian publik. Inilah yang menyebabkan para politisi menggunakan pembagian sembako sebagai sarana menarik simpati dan membangun citra diri. Akibatnya tindakan mulia ini rawan dipolitisasi.

Berbagai tragedi kemanusiaan, bahkan ada  yang sampai menuntut korban jiwa terjadi dalam pembagian zakat, seperti yang terjadi dalam kasus pembagian zakat di Surabaya (2017), Pekalongan (2011), Solo (2016), Makasar (2016) dan tempat-tempat lain. Terakhir di Monas yang terjadi minggu lalu (28 Mei) yang merengut korban jiwa.

Secara kultural, terjadinya kericuhan dalam pembagian sembako ini mencerminkan dua hal: pertama, memudarnya rasa solidaritas di kalangan masyarakat sehingga mereka rela saling injak, saling dorong tanpa mempedulikan keselamatan sesama demi menperoleh sembako; 

kedua, runtuhnya nilai-nilai spiritual dan moralitas sosial masyarakat. Dahulu masyarakat memiliki rasa malu untuk meminta-minta, berebut makanan meskipun mereka sangat membutuhkan. Kecuali pada saat ritual adat seperti yang terlihat dalam tradisi udik-udikan, yaqowiyu dan sejenisnya. Tradisi ini menjadi ajang pertemuan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial. Mereka berdiri dalam posisi yang sama untuk berebut berkah yang ada dalam sesaji. Selain memiliki dimensi sosial: untuk membangun integrasi sosial, tradisi ini juga sarat dengan dimensi spiritual. Hilangnya dimensi spiritual dalam pembagian sembako inilah yang bisa memancing terjadinya keributan.

Terkait dengan perbuatan baik pembagian sembako ini Islam memberikan peringatan agar dilakukan baik dan penuh ke hati-hatian, karena bisa memancing keributan dan menimbulkan 'riya'. Dalam hal ini Islam memberikan tuntunan melalui hadits Nabi: "jika tangan kanan memberi, maka tangan kiri jangan sampai tahu". Jika hal ini dilakukan maka kericuhan dalam pembagian sembako tidak akan terjadi.

Selain itu, para ahli fiqh juga telah memberikan petunjuk mengenai pentingnya mengedepankan kemaslahatan dalam penerapan syariah, termasuk pembagian sembako

Atas dasar ini maka ada baiknya dipikirkan pola dan managemen pembagian sembako yang lebih aman. Misalnya dengan mengantarkan sembako kerumah orang-orang yang berhak menerima. Cara ini juga lebih bisa menarik simpati bagi para politisi yang sedang membangun citra diri, jika tindakan tersebut.memang diniatkan untuk kepentingan politis.

Pembagian sembako dengan cara mengundang masyarakat datang ke suatu lokasi tidak saja bisa memancing kericuhan dan merendahkan martabat kemanusiaan, tetapi juga bisa memancing terjadinya keretakan sosial. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Di tahun politik yang penuh dengan suasana persaingan antar kandidat, partai politik, dan antar golongan harus disikapi dengan jiwa besar para pemimpin negeri ini. Penyikapan itu untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemimpin Indonesia yang ingin membawa perubahan besar di segala bidang, termasuk pembangunan mentalitas. Pembangunan mentalitas ini sangat penting karena disitulah letak harga diri dan kehormatan sebagai bangsa. Sebagai bangsa besar pemimpin harus membangun optimisme dan memberikan harapan akan masa depan bangsa dan negara. Pula, pemimpin harus memberikan semangat dan berusaha membuang mentalitas sebagai bangsa pengemis yang selalu minta bantuan dan pertolongan dari orang lain.

Bagi-bagi sembako yang berlangsung pada Sabtu, 28 April 2018, di Lapangan Monas berakhir ricuh hingga merengut korban jiwa. Hal itu adalah bentuk kegiatan yang kontra produktif terhadap pembangunan mentalitas yang selalu didengungkan oleh para pemimpin bangsa di berbagai kesempatan. Apapun alasannya, kegiatan ini merupakan bentuk eksploitasi kemiskinan rakyat negeri ini untuk tujuan politik. Memang kita sadari bahwa masih banyak rakyat yang mengalami kesulitan hidup. Namun bantuan yang diberikan oleh LSM, pengusaha, atau kelompok tertentu harus dengan cara yang elegan. Melalui sinergitas dan kerjasama dengan pemerintah lokal yang memahami kondisi masyarakatnya.

Mobilisasi massal yang dilakukan oleh Forum Untukmu Indonesia (FUI) yang menyebarkan 400 ribu kupon untuk sembako adalah tindakan arogansi. Penegak hukum harus menindaknya agar kegiatan ini tidak akan terulang kembali. Apalagi dikumpulkan di Lapangan Monas yang selama ini dikenal sebagai simbol dan ikon ibu kota dan ikon Indonesia. Tindakan ini merupakan kegiatan "mental catut" untuk menarik simpati pemerintah. Padahal sebenarnya, yang mereka lakukan adalah bersifat manipulatif dan spekulatif atas isu kemiskinan dan keterbelakangan.

Kegiatan ini harus diwaspadai dan diantisipasi. Apalagi mengatasnamakan pendukung Jokowi. Di tahun politik ini, Presiden Jokowi harus menuntaskan janji-janji politiknya dan berfokus pada kerja, kerja dan kerja, sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Biar rakyat sendiri yang menilai progres dan perubahan selama kepemimpinan Jokowi. Berdasarkan beberapa hasil survei, elektabilitas Jokowi masih tinggi--tingkat keterpilihan Jokowi masih besar.

Dengan demikian, tindakan kelompok FUI--mengatasnamakan sukarelawan pendukung Jokowi--yang melakukan kegiatan sosial dengan cara mobilisasi massa harus dicegah, karena tidak produktif untuk kepentingan pemenangan Jokowi. Sependapat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar pemerintah menghentikan program bagi-bagi sembako, karena berpotensi mengandung unsur kampanye menjelang Pilpres 2019. Semoga para elite parpol tidak terjebak dalam politik pragmatis, manipulatif, dan spekulatif. Pemimpin boleh berganti, tapi harga diri bangsa dan negara harus dibela sampai mati. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Pembagian sembako kepada rakyat kecil, apalagi dalam bentuk massal, oleh partai politik harus sudah saatnya dihentikan. Kecuali memenuhi kebutuhan sembako untuk warga miskin yang memang tidak mampu membelinya, karena kemiskinan dan sebab lain seperti bencana alam, adalah tugas dan kewajiban pemerintah.

Lebih dari itu, pemerintahlah (pusat dan daerah) yang harus memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Oleh karenanya ini bagian dari tugas dan kewajiban, pemerintah (dan para pejabat yang memegang amanat melaksanakannya) mesti melakukannya dengan tulus dan sebaiknya. Tanpa pamrih. Tidak perlu ditonjolkan dan publikasi. Tidak perlu diakui dan diasosiasikan dengan partai asal pejabat politik.

Sebagai kewajiban, karenanya harus dituangkan dengan tulus dan sebaiknya dalam sunyi. Demikianlah seharusnya, prinsip pembangunan ekonomi nasional, sekaligus prinsip bernegara semacam ini, telah diamanatkan jelas dalam konstitusi kita.

Tugas dan kewajiban partai politik adalah, antara lain yang terpenting, mengagregasikan kepentingan dan pendidikan politik bagi warga negara, minimal para anggotanya. Pendidikan politik agar menjadi warga yang baik, warga yang terlibat dalam bernegara, warga yang bersolidaritas kebangsaan.

Membagikan sembako bukanlah tugas dan kewajiban partai politik. Apalagi, pembagian sembako dengan motivasi politik, dukungan suara. Kendati demikian, memenuhi sembako bagi rakyat melalui kebijakan menjadi tugas partai politik atau kader mereka yang nanti bakal memegang jabatan-jabatan politik.

Jika dibiarkan berlangsung berterusan, pembagian sembako oleh partai politik atau atas motivasi politik, maka ini bisa menjadi kebiasaan yang melanggengkan kebodohan dan pasivisme pada masyarakat. Ini bisa memberikan pemahaman keliru di masyarakat tentang peran, tugas, fungsi dan kewajiban parpol.

Sebagai akibatnya, pada jangka panjang, demokrasi kita sulit menjadi mapan dan maju. Padahal, sebuah demokrasi mapan adalah basis terpenting bagi kemajuan dan modernisasi sebuah bangsa. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang