Babak Baru Kursi Panas Jaksa Agung
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 15 August 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Selain kursi menteri, kursi lain yang santer menjadi perebutan partai politik adalah kursi pimpinan Jaksa Agung. Pengaruh Kejaksaan Agung dapat menentukan politik transaksional hukum di seluruh Indonesia. Selain itu, jabatan ini dianggap sangat strategis bagi kepentingan partai. Resiko penyalahgunaan wewenang demi kepentingan suatu partai politik sangat rentan terjadi.  

PDIP terang-terangan meminta agar kedudukan Jaksa Agung tidak lagi dari kader partai politik melainkan dari internal Jaksa Agung atau kalangan professional. Sebagian kalangan juga berpendapat, jika jabatan tertinggi korps Adyaksa berasal dari partai politik, dikhawatirkan ia tak bisa lepas dari intervensi partai politik.

Menghadapi silang pendapat siapa yang pantas menjadi Jaksa Agung, Rabu (14/8) Jokowi mengumumkan jika Jaksa Agung nanti bukan dari kalangan partai politik ataupun representasinya. Sayangnya mantan walikota Solo itu tidak menyebut pasti, dari mana Jaksa Agung nanti berasal. Bisa dari internal Kejaksaan bisa juga dari kalangan professional. Lalu mana lebih baik, Jaksa Agung dari kalangan professional atau internal korps?

Kekhawatiran sebagian kalangan jika Jaksa Agung dari parpol akan mudah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan partainya sepertinya sedikit berkurang. Tapi masalahnya, Jokowi sampai saat ini belum memberi penegasan defisini professional. Benar-benar professional yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan partai atau bagaimana?

Tentu masih ada kekhawatiran jika ternyata Jaksa Agung dari kalangan professional itu tetap diajukan oleh partai. Meski mereka bukan kader parpol secara langsung, namun tidak bisa dipungkiri calon jaksa agung ini sudah memiliki relasi dengn partai politik, yang artinya memiliki kemungkinan besar sudah terjadi politik transaksional. Bukankah ini sama saja bohong?

Sejatinya Jaksa Agung merupakan aparat sipil negara yang seharusnya diharamkan memiliki afiliasi dengan partai politik. Namun faktanya, Indonesia tercatat 3x memiliki Jaksa Agung yang memiliki hubungan dengan partai, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ataukah perlu sebuah aturan dimana partai politik tidak boleh ikut campur dalam area pemilihan Jaksa Agung (yudikatif)?

Seperti pemilihan menteri, pemilihan Jaksa Agung juga merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Sepertinya bukan hanya masalah latar belakang calon Jaksa Agung yang menjadi sorotan utama. Integritas moral dari calon juga harus menjadi perhatian. Di sini komitmen Presiden Joko Widodo terhadap penegakan hukum kini kembali diuji. Sosok seperti apa nanti yang akan dipercaya Jokowi menjadi Jaksa Agung. 

Jaksa Agung bukanlah jabatan politik melainkan jabatan karier sama seperti Kapolri. Kejakasaan Agung seharusnya terpisah dari hiruk pikuk politik. Namun jikalau Jaksa Agung terpilih nanti bukan berasal dari partai politik, apakah juga akan menjadi jaminan penegakan hukum di Indonesia akan lebih baik? Jaksa Agung seperti apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Andalas Padang Sumatra Barat

Memang tidak mudah bagi Presiden Jokowi menentukan pembantunya di kabinet yang akan dibentuk. Ini adalah konsekuensi dari koalisi dengan partai politik untuk memenangkan Pemilu presiden.

Walaupun begitu, sebenarnya Presiden Jokowi memiliki keleluasaan untuk memilih orang-orang yang diajukan partai politik dengan memperhatikan portofolio individu dari mereka ketimbang portofolio partai yang mengusung. Apalagi jabatan-jabatan strategis seperti Kejaksaan Agung.

Saya berharap Presiden Jokowi sadar dengan masalah ini dan menempatkan orang-orang yang profesional sebagai jaksa agung. Bukan dari kalangan partai politik ataupun berafiliasi dengan partai politik.

Selain itu, jaksa agung yang dipilih adalah mereka yang memiliki moral yang luhur karena mereka menjadi benteng utama penegakan hukum dan masyarakat pencari keadilan. Saya yakin Presiden Jokowi bisa mencari orang yang sesuai untuk jabatan ini demi kebaikan rakyat Indonesia. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Kita harus lihat dulu konteksnya dulu. Jadi Jaksa Agung itu bagian dari sistem penegakan hukum yang memang memerlukan profesionalisme dan kredibilitas dalam mengemban jabatan. Karena dalam penegakan hukum, dia terikat pada konsekuensi nilai yang harus dipastikan betul bahwa penegakan hukum kita betul-betul berorientasi pada keadilan, kemanfaatan dan kepentingan umum.

Oleh karena itu akan sangat merugikan penegakan hukum kalau posisi jaksa agung itu selalu dikaitkan dengan anasir-anasir politik. Karena konteksnya bagian dari sistem penegakan hukum kita dimana salah satu persoalan terbesar yang banyak mendapat kritik untuk pemerintahan Jokowi ini kan penegakan hukum.

Ketika pidato visi Jokowi, isu penegakan hukum bisa dikatakan sama sekali tidak muncul. Oleh karena itu, menjamin bahwa posisi jaksa agung sama sekali tidak memberi ruang bagi politisasi atau dikait-kaitkannya dengan isu yang sifatnya partisan, itu jadi sangat krusial.

Jadi dalam konteks itu menurut saya bukan lagi masalah mana yang lebih unggul apakah partisan atau professional. Tapi memang posisi Jaksa Agung itu memang harus bebas dari anasir-anasir partisan. Apalagi persoalan penegakan hukum sudah banyak. Jangan kemudian posisi jaksa agung itu dibuat makin kompleks karena kaitan-kaitan dengan anasir politik tadi.

Jadi memang mestinya orang yang mengisi sebagai jaksa agung adalah orang yang bisa ketika bekerja, memang fokus pada kerja-kerja penegakan hukum dan bagaimana memperkuat Kejaksaan Agung karena memang memiliki banyak pekerjaan rumah reformasi internal yuang mereka lakukan.

Mestinya orang yang ada di posisi itu adalah orang yang tidak punya ruang lagi untuk dikaitkan dengan persoalan politik. Posisinya ketika dia menjabat, dia bisa langsung gesit bekerja sesuai dengan tupoksinya. Jika jaksa agung dijabat oleh fungsionaris atau representative partai politik, maka dia akan menanggung beban berlipat. PR kejaksaan yang begitu banyak juga harus diikuti oleh kontroversi atau spekulasi politik yang muncul.

Itu yang menurut saya akhirnya jadi penghambat efektifitasan dan kinerja seorang Jaksa Agung. Selain itu kita punya banyak pilihan. Tokoh-tokoh praktisi hukum, baik dari internal Kejaksaan ataupun para penggiat hukum yang mumpuni dan punya rekam jejak di bidang penegakan hukum itu banyak.

Relasi hutang budi itu jangan sampai muncul. Ini harus jadi pertimbangan Pak Jokowi. Karena sistem pemerintahan kita ini presidensiil dimana pengisian-pengisian jabatan misal Jaksa Agung menjadi hak prerogratif Presiden. Jadi saya kira, belajar dari periode pertama Jokowi, posisi jaksa agung yang partisan itu juga menjadi beban baru bagi Jokowi.

Jadi menurut saya posisi jaksa agung itu adalah figure yang betul-betul independen, non partisan dan tidak memberi ruang untuk tidak dikaitkan dengan politik praktis. Dan ingat kita punya banyak pilihan. Masalahnya Ok-lah kalau menteri itu posisi politik walaupun dalam artian tidak boleh melepaskan kapasitas dan integritas dari individu yang akan mengisi posisi itu.

Tapi, jaksa agung ini kan bagian dari sistem penegakan hukum kita. Dimana salah satu persoalan paling mendasar kita saat ini adalah di penegakan hukum. Makanya sangat penting untuk menempatkan figure yang tidak punya beban politik dan bisa langsung tancap gas ketika bekerja. Karena terlalu banyak PR di kejaksaan agung yang perlu dituntaskan.  

Karakter pengisiannya juga harus menempatkan orang-orang yang punya kompetensi dan kredibilitas tinggi untuk mengisi posisi itu dan tidak memberi ruang pada anasir-anasir politik menjadi kontroversi dan spekulasi baru.

Sebenarnya memungkinkan adanya consensus bersama jika partai politik tidak boleh melirik posisi jaksa agung. Karena ini kan bagian dari kelembagaan penegakan hukum. Menurut saya hal itu bisa lebih dipertegas dalam UU Kejaksaan. Mestinya orang-orang kejaksaan agung itu orang non-partisan. Sama seperti MK juga tidak boleh orang partai. Jadi mestinya institusi hukum kita itu harus bebas dari kelompok-kelompok partisan.

Dalam penegakan hukum harus benar-benar berorientasi pada keadilan. Sementara kalau dia sudah menjadi bagian dari kelompok politik tertentu, bias dan benturan kepentingan itu akan sangat sulit dihindari. Mengapa kemudian jaksa agung itu dilirik karena memang dari sisi otoritas dan kewenangan, dia adalah posisi yang strategis. Dan itu bisa digunakan untuk membangun pengaruh dan posisi tawar.

Yang kedua, jangan lupa, institusi kejaksaan agung itu adalah institusi yang vertical, artinya jajarannya dari pusat sampai kabupaten kota, ini tidak beda jauh dengan partai politik. Tetapi dari sisi kekuatan, kejaksaan agung ini adalah institusi vertical yang sangat kuat.

Oleh karena itu, sebagai pertimbangan Kejaksaan Agung adalah bagian dari institusi penegakan hukum dan besarnya otoritas yang dia miliki, dan sebagai instrument vertical yang besar kewenangannya, maka dia harus bebas dari anasir politik.(mkn)

Semestinya sudah jadi consensus bersama bahwa partai politik tidak boleh ikut campur dalam pemilihan pimpinan lembaga penegakan hukum. Penegakan hukum tidak bias seharusnya. Memang aturan hukum yang mengatur pegawai kejaksaan atau PNS kementerian tidak boleh terlibat partai politik, sudah ada. Tapi menterinya kan orang partai sama seperti yang terjadi di jaksa agung dan diangkat oleh presiden. Makanya dia menjadi political appointee.  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UNDIP, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES

Watyutink.com - Jokowi mengumumkan jika posisi Jaksa Agung tidak berasal dari partai politik. Publik lantas mengasumsikan, calon jaksa agung nanti bisa berasal dari internal kejaksaan atau profesional. Sayangnya, Jokowi tidak memberikan informasi lebih detail lagi. Apakah misal, kalangan profesional yang bukan anggota parpol namun diajukan oleh partai, juga tidak termasuk? 

Benar sekali. Calon jaksa non partai tidak otomatis dia bebas dari intervensi partai politik. Untuk itu Presiden perlu memastikan rekam jejak calon jaksa sebagai sosok berintegritas. Untuk memastikan hal ini menurut saya diperlukan satu mekanisme seleksi yang bisa memastikan hal itu.

Misalnya seperti seleksi KPK yang melibatkan pansel yang independen dan melibatkan publik secara luas bisa diterpakan juga bisa dijadikan model  yang baik. Seleksi itu harus mengikuti 3 azas penting: transparan, partisipatif dan akuntabel.

Transparan dalam pengertian publik bisa ikut menyaksikan setiap tahapan prosesnya. Jika perlu, diumumkan di media dan melibatkan awak televisi agar bisa dilihat secara live. Misal saja saat tahap wawancara. 

Semua hal yang tidak transparan maka itu berlangsung dalam ruang gelap demokrasi di mana praktik-praktik koruptif berlangsung. Statemen dan keseriusan Jokowi harus diikuti dengan tindakan nyata membuka seleksi kepada publik. Dan memastikan mekanisme seleksi yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dengan panitia seleksi yang berintegritas.

Partisipatif dalam arti publik boleh mengusulkan nama yang dinilai baik dan juga boleh memberi feed back jika ada calon yang dinilai berekam jejak buruk. Akuntabel dalam arti setiap tahapan seleksi dan hasilnya nanti bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Posisi Jaksa Agung sebenarnya bukan jabatan politis. Seharusnya semua jabatan di lembaga yudikatif juga bukan posisi politis meski memiliki kekuasaan dan power yang luar biasa besar. Tapi parpol malah melihatnya sebagai jabatan politis. 

Pada ranah teoritis, itu sangat mungkin ada hukum yang melarang partai politik ikut andil dalam pemilihan pejabat di lembaga yudikatif. Tapi sebagai sebuah praktik, itu hampir mustahil. Terutama pada saat di mana korupsi oleh partai politik dan politisi yang terpilih di legislatif maupun eksekutif merupakan satu "kenormalan" dalam demokrasi kita hari ini. Dilihat dari perspektif lebih luas, korupsi ini tak bisa dipisahkan dari politik biaya tinggi dalam pemilu. Para kandidat yang terpilih kemudian sudah barang tentu akan mencari segala cara untuk balik modal termasuk dengan cara-cara koruptif.

Selama pemilu kita masih mahal karena sarat dengan praktik politik uang, maka selama itu pula korupsi akan masih menjadi masalah utama demokrasi kita. Dan selama korupsi masih berlangsung, para politisi akan tetap selalu berupaya untuk mengintervensi hukum untuk mengamankan posisi mereka.

Ironisnya, riset terbaru dari Ward Bernsnchot dan Ed Aspinall dari KITLV, Leiden dan ANU Australia menemukan bahwa semakin ke sini pemilu kita makin mahal dan sarat dengan politik uang. 

Jaksa yang kiya butuhkan jelas Jaksa yang bekerja dengan integritas, macam Baharudin Lopa. Yang bersih dan punya integritas. Tidak pandang bulu terhadap koruptor. Sehingga kita tidak perlu lagi KPK. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif