Aliran Dana Gelap di Pemilu 2019, Terlacakkah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 05 March 2019 18:30
Penulis
Watyutink.com - Biaya kampanye sangat mahal. Ini realitas yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Saking mahalnya, penggunaan biaya kampanye berasal dari “dana gelap” bukan mustahil menjadi praktik lumrah. Sayangnya, ada tidaknya aliran dana gelap sulit dilacak. Pertanyaannya, seberapa besar potensi dana gelap biayai kampanye berseliweran pada Pemilu 2019?

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengharamkan anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD, digunakan untuk dana kampanye. Begitupun duit yang dikelola BUMN, BUMD, dan BUMDes. Selain itu, sumber dana kampanye juga dilarang berasal dari hasil tindak pidana, entah korupsi ataupun money laundring.

Meski sudah diatur secara detile, bukan tidak mungkin para peserta Pemilu 2019 mengabaikan larangan sumber dana kampanye tersebut. Konon, sebagian kontestan politik hanya memikirkan bagaimana logistik kampanye bisa terpenuhi, asal-muasal dana kampanye tak begitu dipedulikan.

Penilaian tersebut sepertinya tidak berlebihan. Sejumlah calon kepala daerah pada Pilkada 2018, misalnya, rela mengumpulkan duit hasil korupsi demi memenuhi logistik kampanye. Salah satunya, kasus suap (mantan) Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra pada Februari 2018. Uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk membiayai kampanye ayahnya, Asrun, menjadi calon Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada 2018.

Jika melihat realitas di atas, boleh jadi praktik serupa juga dilakukan sejumlah peserta Pemilu 2019. Meski begitu, ada tidaknya aliran dana gelap dalam hajatan politik tahun 2019 ini tergantung hasil pengawasan yang dilakukan. Tapi pertanyaannya, mampukah instrumen pengawasan pemilu dalam memantau aliran dana gelap dalam kampanye Pemilu 2019?

Sebenarnya, tiap peserta pemilu wajib melaporkan dana kampanye kepada KPU. Berapa dan berasal dari mana dana kampanye, lalu digunakan untuk apa saja duit tersebut. Hal ini guna mewujudkan transparansi pengelolaan dana kampanye. Dengan kata lain, laporan dana kampanye untuk menjamin peserta pemilu tidak menerima duit dengan cara yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Bahkan KPU, melalui kantor akuntan, mengaudit dana kampanye peserta pemilu. Singkatnya, audit ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan dana kampanye dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Lalu, apakah audit terhadap laporan dana kampanye bisa men-tracking ada tidaknya dana gelap membiayai kampanye peserta pemilu? Sebab, jika sumber dana kampanye berasal dengan cara yang tidak dibenarkan undang-undang, sejumlah kalangan meyakini duit itu tak akan dilaporkan dalam laporan dana kampanye. Kalaupun dilaporkan, pasti sudah dimanipulasi sedemikian rupa agar seolah-olah sumbangan dana kampanye berasal dari sumber yang sah.

Jika aliran dana gelap begitu marak membiayai kampanye para peserta pemilu terutama pilpres, apa iya konsekuensinya hanya melahirkan perilaku korup jika terpilih? Atau, jangan-jangan bisa mengancam kedaulatan negara?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Hingga kini, belum ada data yang bisa menunjukkan besaran potensi dana kampanye Pemilu 2019 yang bersumber dari dana gelap, terutama dari hasil praktik korupsi.

Dengan adanya sistem e-budgeting, e-procurment, dan perijinan terpadu online harusnya pengawasannya sudah lebih baik.  Artinya, anggaran pemerintah sulit digunakan untuk membiayai kampanye para peserta pemilu. Tetapi, dalam praktiknya, koruptor bekerja di luar sistem itu.  Mereka tetap menciptakan ruang-ruang gelap untuk melakukan praktik transaksi korup di bidang penaggaran,  pengadaan, dan perijinan bisnis.

Dana kampanye yang bersumber dari sumber-sumber yang illegal pasti tidak dimasukkan di dalam pembukuan resmi dana kampanye. Artinya,  dengan audit biasa,  sulit untuk menemukan adanya dana-dana ilegal untuk mendukung kampanye.

Perlu dikembangkan sistem audit yang lebih mampu mendeteksi adanya dana-dana illegal dalam penadanaan kampanye. Sehingga peserta pemilu yang menggunakan biaya kampanye dari duit haram, misalnya, punya konsekuensi yang jelas. Di mana peserta pemilu yang terbukti,  dalam artian sudah putusan pengadilan yang final,  seharusnya akan menerima sanksi tergantung jenis kejahatannya,  bisa korupsi dan/atau pencucian uang. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Potensi dana gelap biayai kampanye di Pemilu 2019, terutama pilpres, sangat besar. Dari pilpres ke pilpres, dana gelap selalu menghantui. Dan itu menjadi praktek kotor kampanye para politisi busuk. Dana gelap jumlahnya bisa saja sangat besar. Bahkan bisa unlimited.

Dana gelap biasanya untuk operasi senyap para politisi dalam memenangkan pertarungan politik. Tak aneh dan tak heran jika dana gelap masih akan bertebaran. Karena biaya politik mahal. Dan yang resmi dilaporkan ke KPU biasanya dana sah. Yang tidak dilaporkan jumlahnya tak terbatas. Potensi dana gelap di Pemilu 2019 masih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat harus wasapada. Jangan tergiur iming-iming uang untuk memenangkan capres dan cawapres.

Saya pikir, instrumen pengawasan belum bisa mendeteksi aliran dana gelap dalam kampanye Pemilu 2019. Sampai sekarang, pihak-pihak yang mengawasi masih belum bisa menjangkau atau menemukan dana gelap, lalu diungkap ke publik.

Jika pun dana gelap ada yang terdeksi. Kasusnya hilang. Bisa karena ada deal-deal antara pengawas dan yang diawasi. Seketat apapun aturan. Dan seketat apapun pengawasan. Pihak yang diawasi lebih cerdik. Bisa menyiasati agar lolos dari pengawasan penyelanggara pemilu maupun para penegak hukum.

Dana gelap sulit untuk dilacak. Dan tak akan bisa diaudit. Sebab, yang dilaporkan ke KPU itu kan dana kampanye resmi. Pasti hasil auditnya bagus-bagus saja. Tapi diluar itu, kan banyak dana gelap yang bisa saja tidak dilaporkan. Dan hal ini sulit dijangkau. Apalagi diaudit.

Jika kontestan Pemilu-nya masih belum jujur dalam melaporkan dana kampanye. Maka selama itu, dana gelap akan selalu ada. Bahkan bisa saja peredarannya tak terhitung.

Itulah sulitnya jika dana kampanye masih bertebaran. Masih menyasar ke pemilih. Perilaku tak melaporkan dana secara resmi. Dan menyimpan dan menggunakan dana gelap merupakan salah satu praktik korup. Jadi jika praktik tersebut masih berlangsung. Maka jangan-jangan negara bisa tergadaikan. Oleh karena itu, kejujuran para politisi diperlukan. Agar kehidupan politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin baik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekjen Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA)

Hingga 28 Februari 2019, dana kampanye Jokowi-Ma'ruf sebesar Rp130,452 miliar yang bersumber dari sumbangan: Badan Usaha Non-Pemerintah 36,9 persen, Parpol pendukung 20,6 persen, Perorangan 9 persen, Barang/Jasa 33,2 persen, dan sisanya bunga bank.

Sedangkan dana kampanye Prabowo-Sandi sebesar Rp134,181 miliar bersumber dari sumbangan: Prabowo 27,1 persen, Sandiaga Uno 71,1 persen, Partai Gerindra 1 persen, sisanya dari sumbangan perorangan, kelompok, dan bunga bank.

Sumbangan dari sumber-sumber yang ilegal selama ini pasti tidak dicatatkan dalam laporan dana kampanye, meski potensinya cukup besar di kedua paslon tersebut.

Sementara instrument pengawasan, terutama aspek pencegahan yang ada selama ini masih lemah, karena audit dana kampanye biasanya dilakukan pasca pemilu. Itu pun, terhadap dana yang dicatatkan.

Harusnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif tidak hanya sebatas dana kampanye yang dicatatkan. Atau, Bawaslu diberi kewenangan menyewa auditor independen untuk melakukan pengawasan per bulanan terhadap dana kampanye paslon dan parpol.

Bila BPK dan auditor Bawaslu melakukan audit investigatif, saya yakin bisa men-tracking sumber-sumber dana kampanye yang ilegal.

Untuk pemilu legislatif dan DPD, konsekuensi bila parpol terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye atau ketahuan menggunakan biaya kampanye haram, mereka bisa didiskualifikasi dari keikutsertaan pemilu, khususnya di tingkat pusat. Untuk parpol di daerah tetap bisa berlaga. Ini sepertinya tidak berlaku bagi pemilu presiden dan wakil presiden. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei