Aksi 115: Ketika Isu Membonceng Isu
berita
Politika
Sumber Foto: jurnalpolitik.com (gie/watyutink.com) 12 May 2018 16:00
Aksi "tiga angka" berlangsung lagi. Aksi 115 atau Aksi Bela Palestina ternyata menyuarakan juga kepentingan politik domestik. Padahal sebelumnya, aksi yang digelar di Monas Jumat (11/5/2018) kemarin bermaksud menentang pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Namun dalam orasinya, Wakil Ketua Umum DPP FPI Ja'far Shodiq menegaskan, saatnya Indonesia mengganti presiden pada 2019. Baginya, masa  pemerintahan Jokowi tidak perlu dua periode.

Shodiq juga mengingatkan FPI dan ormas-ormas tetap menunggu arahan Habib Rizieq untuk melakukan kegiatan apapun. Ini menarik, mau sampai kapan menunggu komando dari seseorang yang belum juga kembali ke negerinya?

Sementara dalam isu utama aksi, para pengunjuk rasa tetap menyuarakan hal yang "itu-itu saja", yaitu meminta Amerika Serikat tidak lagi ikut campur dan membatalkan niat memindahkan Kedutaan Besar Amerika untuk Israel di Al Quds atau Yerusalem. 

Jika Donald Trump tetap bersikukuh atas keputusannya, maka umat Islam Indonesia siap bertempur sampai mati untuk membela rakyat Palestina.

Tidak ada yang salah dengan cara umat Muslim menunjukkan solidaritasnya membela Palestina. Tapi ancaman yang terlalu "tinggi" dan nihil logika tidak perlu lagi dikedepankan. Sebab dengan cara apa massa sipil itu bertempur menghadapi militer terlatih? Dalam beberapa kali bentrok, ambil contoh saat pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI beberapa waktu lalu, rekam visual di media sosial memperlihatkan bagaimana para pengunjuk rasa ini kocar karir menghadapi Satpol DKI dan polisi yang hanya bersenjatakan pentungan dan gas air mata. 

Isu Palestina sejatinya adalah isu hak asasi manusia dan perlakuan tidak adil, dan itu penting untuk diperjuangkan. Tetapi jika momentumnya Jumat kemarin, menjadi aneh jika anggota FPI yang berunjuk rasa tidak mengutuk pembunuhan lima orang polisi oleh para narapidana terorisme yang terjadi sehari sebelumnya. Nah!

Terlepas pernyataan pengunjuk rasa yang "itu-itu saja", rasanya aksi 115 kemarin hanyalah ajang konsolidasi antar mereka yang tidak menghendaki Jokowi menjadi presiden dengan membonceng isu Palestina.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Dosen Pasca Sarjana UNUSIA, Penggiat seni tradisi dan budaya Nusantara

Tak ada yang salah dengan demo solidaritas terhadap Palestina. Justru itu pekerjaan mulia selagi diniatkan untuk membela ummat yang terdhalimi. Karena salah satu missi Islam adalah melawan kezaliman.

Tapi sikap ini tetap harus didasari pada pertimbangan taktis, strategis, dan etis. Pertimbangan taktis-strategis ini artinya apakah ekspresi solidaritas dalam bentuk demonstrasi ini semakin menguntungkan atau justru semakin merugikan rakyat Palestina. Karena tidak semua aksi punya dampak yang menguntungkan, terutama jika aksi tersebut  justru bisa mengganggu proses diplomasi dan negosiasi yang sedang terjadi.

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia sudah secara aktif melakukan langkah-langkah diplomatik untuk pembebasan Palestina. Jika aksi solidaritas dalam bentuk demonstrasi massa  justru semakin mengganggu langkah diplomatik dan membuat sikap Israel dan sekutunya menjadi semakin keras, ini artinya aksi massa tidak memiliki nilai taktis dan strategis.

Sedangkan aspek etis terkait dengan kejujuran para pemimpin aksi dan etika dalam melaksanakan aksi. Terkait dengan kejujuran adalah masalah niat, apakah mereka melakukan aksi ini benar-benar karena niat ingin menolong rakyat Palestina, atau sekedar menjadikan isu Palestina sebagai tunggangan untuk mengintrodusir kepentingan politik kelompoknya.

Pernyataan DPP FPI Ja'far Shodiq tentang isu ganti presiden dalam aksi solidaritas Palestina menunjukkan bahwa aksi Palestina sekadar menjadi tunggangan untuk kepentingan politik, karena jelas di sini Jafar Shodiq memasukkan agenda politik kelompoknya pada aksi tersebut. Pernyataan ini melenceng dari tujuan dan agenda aksi bela Palestina dan ini jelas  pelanggaran etika politik.

Demikian juga pernyataan yang menuntut agar ummat Islam Indonesia dipersenjatai untuk bertempur di Palestina. Ini merupakan bentuk pelanggaran etika politik internasional. Selain bertentangan dengan spirit kebangsaan, pernyataan ini juga mencerminkan minimnya pemahaman terjadap etika hubungan internasional. Alih-alih bisa membantu bangsa Palestina, sikap ini justru bisa menyulitkan perjuangan bangsa Palestina.

Sebagaimana diakui oleh Dubes Palestina yang menyatakan pemerintah dan rakyat Palestina menyesalkan adanya pengibaran bendera Palestina pada aksi demonstrasi di Indonesia yang dinilai tidak terkait dengan negara tersebut dan murni urusan politik dalam negeri Indonesia.

Pihak Kedubes Palestina menilai bahwa pengibaran bendera Palestina dalam aksi demonstrasi yang  terkait politik dalam negeri Indonesia sebagai sikap yang tidak dapat diterima dan tidak bisa dianggap sebagai suatu bentuk dukungan atau solidaritas bagi Palestina. Demikian pernyataan Kedubes Palestina dalam siaran.

Meski siaran pers tersebut sudah disampaikan pada bulan Januari lalu, namun tampaknya hal ini tidak menjadi perhatian para peserta aksi. Ini memperkuat indikasi adanya politisasi terhadap isu Palestina. Dan hal ini membuktikan para pemimpin aksi lebih mementingkan agenda politiknya daripada memikirkan nasib rakyat Palestina.

Dengan demikian pernyataan Jafar Shodiq itu jelas menunjukkan sikap politik yang nir etika. Menunggangi isu negara lain dan mengatas namakan solidaritas Islam untuk kepentingan politik kelompoknya dengan mengabaikan kepentingan bangsa yang dibela. Inilah politik atas nama yang tanpa etika dan moral. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politikus

Mereka beragama tanpa nalar. Ladina liman la aqlalah (tidak disebut beragama tanpa menggunakan akal pikirannya. Mereka beragama tanpa akhlak. Padahal ujung dari agama adalah akhlak. Sangat jelas bahwa Nabi Muhammad SAW ditutus diutus untuk menyempurnakan akhlak sebagaimana Hadits Nabi: Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq (Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak).

Selain itu, mereka berbangsa dan bernegara tanpa menghiraukan prinsip-prinsip empat pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan demikian, Negara harus bertindak menyadarkan mereka. Tindakan penyadaran tersebut sebagai berikut; pertama, dengan menggunakan pendekatan hukum. Kedua, menggunakan pendekatan edukasi. Ketiga, menggunakan pendekatan intelejen. Semua tindakan ini dilakukan demi keselamatan bangsa dan negara. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Aksi 115 atau Aksi Bela Palestina yang digelar di Monas wajar-wajar saja sepanjang dilakukan dengan tertib. Menurut saya aksi itu sangat positif karena mnenunjukan rasa kebersamaan kita terhadap sesama umat muslim yang notabene bangsa kita mayoritas beragama Islam. Jadi, sudah sewajarnya kita ikut membela umat Muslim di mana pun, namun harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga masyarakat sipil tidak perlu ikut angkat senjata, karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak membolehkan.

Kemudian, Wasekjen FPI Ja’far Sodiq menggulirkan hestek ‘2019 Ganti Presiden’ dalam Aksi 115 sudah masuk dalam konteks politis belaka.  Hal ini menandakan rasa ‘ketakutan’ dari kelompok oposisi karena hanya hestek itu “senjata” yang masih tersisa. Sementara “senjata lain” sudah tidak mempan lagi karena tidak berhasil meruntuntuhkan elektabilitas Pak Jokowi, justru elektabilitas beliau semakin hari kian naik saja.

Hestek ‘2019 Ganti Presiden’ akan menjadi bumerang bagi oposisi, karena tidak jelas calon yang akan diusung. Lantas, mau diganti dengan siapa? Sedangkan waktu sangat cepat berlalu, bagaimana mmpersiapkan diri dalam waktu singkat? Intinya, sampai saat ini lawan-lawan Pak Jokowi terlihat sedang kebingungan mengenai strategi apa yang akan dipakai lagi untuk menyaingi elektabilitas Pak Jokowi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Orasi Wasekjen FPI Ja’far Sodiq dalam aksi unjuk rasa boleh-boleh saja. Bisa saja orasi itu ingin  mengklaim dirinya atau kelompoknya hebat, sehingga bisa mengalahkan tentara Amerika Serikat. Tetapi, untuk apa orasi tersebut dipikirkan? Toh, hanya sekadar “bunyi-bunyian” dalam aksi biar ngga sepi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Dalam politik, khususnya politik internasional, interaksi antar manusia, bangsa, dan negara ditentukan oleh seberapa jauh mereka memiliki power—kemampuan seorang, kelompok, bangsa dan negara untuk mempengaruhi orang, kelompok, bangsa dan negara lain agar mereka mengikuti perintahnya.

Sekarang kita mau melihat apakah dari perspektif power Indonesia lebih besar power-nya dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika disebut super power kerena mereka sudah memenuhi variabel power yang sudah dipersyaratkan menjadi negara Adikuasa. Mereka memiliki sumber daya alam dan manusia yang besar, ekonomi dan militer yang kuat, pemerintah yang bersih dan wibawa serta semangat nasionalisme yang tinggi.

Sedang Indonesia, sumber daya manusianya masih rendah dan tidak kompetitif dengan negara lain. Ekonominya belum stabil, militernya masih tergantung pada alutsista negara lain, pemerintahnya masih belum bersih, serta semangat nasionalismenya masih rendah. Sehingga wajar kalau para ahli mengklasifikasi Indonesia masuk negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang.

Oleh sebab itu, Aksi 115 atau Aksi Bela Palestina yang pada awalnya menentang pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Jerussalem berubah menjadi tuntutan menggantikan presiden Jokowi adalah sikap emosi dan tidak strategis. Dalam orasinya, Wakil Ketua Umum DPP FPI Ja'far Shodiq menegaskan tahun 2019 saatnya Indonesia menganti presiden dan mengajak umat islam Indonesia untuk bertempur sampai mati melawan Amerika dan Israel dalam membela rakyat Palestina.

Bagaimana mungkin FPI sebagai civil society mengancam Amerika. Indonesia, Rusia maupun Cina sebagai negara  tidak mampu mendikte Amerika sebagai negara super power. Perlu disadari bahwa sekarang Amerika merupakan kekuatan Uni Polar yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan negara lain. Mereka memiliki persenjataan strategis antar benua (ICBM) yang daya jangkaunya antar benua. Dengan kekuatan militernya, Amerika memiliki pengaruh yang besar untuk mengontrol kekuatan di Eropa Barat, Jepang dan Korea, Australia dan New Zealand sebagai aliansi militernya.

Posisi Indonesia yang masih belum besar dan sedang terus berkembang untuk menjadi kekuatan besar sekarang ini  harus dipahami oleh semua elemen bangsa bahwa hubungan antar negara memerlukan kecerdasan pemerintah untuk merumuskan strategi dan manuver agar kepentingan nasional kita akan tercapai. Oleh sebab itu diplomat-diplomat kita yang ditugaskan di luar negeri untuk terus menerus melakukan negosiasi agar aspirasi masyarakat dalam negeri bisa diakomodasi.

Untuk mencapai kepentingan nasional kita seperti perjuangan kemerdekaan Palestina tidak bisa menggunakan dengan pendekatan hard power atau militer. Cara diplomasi dengan instrumen komunikasi dan negosiasi sebagai strategi soft power itulah cara terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan memang sudah diamanatkan dalam UUD 1945 alinea empat dengan melakukan berbagai perundingan baik secara bilateral maupun multilateral.

Dalam pertemuan di Asean, OKI maupun PBB, Indonesia selalu menyuarakan dukungan Indonesia terhadap Palestina. Setuju terus-menerus menggaungkan solidaritas dukungan terhadap Palestina agar sewaktu-waktu muncul ada dukungan dan tekanan warga Amerika secara masif terhadap pemerintah Amerika untuk mengubah sikap dan dukungannya terhadap Israel.

Marilah kita bersatu padu membangun solidaritas kita sebagai suatu bangsa agar kedepan tujuan bangsa kita sebagaimana yang tertuang dalam Trisakti Sukarno yaitu berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan perkepribadian di bidang budaya dapat tercapai.

Musuh besar bangsa kita sekarang ini adalah kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Kita tidak boleh pesimis dan jika kita bersatu padu maka atas rahmat Allah SWT kita dapat mengatasi semuanya. Semangat nasionalisme dan petriotisme terus kita dengungkan agar NKRI dapat maju dan terus berkembang menjadi kekuatan politik dan ekonomi dunia sehingga kita disegani dan dihormati oleh negara lain. Bravo NKRI. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Terorisme

Hak meyatakan perang dan damai ada di tangan kepala negara. Rakyat boleh saja protes berteriak selantang apapun, namun keputusan menyatakan perang pada negara lain, tetap ada di tangan kepala negara.

Habib Rizieq, walaupun dinobatkan sebagai imam besar, tetap saja kapasitasnya bukan sebagai kepala negara, bukan sebagai pemimpin tertinggi angkatan bersenjata, maka tetap tidak bisa menyatakan perang, dan tidak bisa mengerakkan angkatan bersenjata.

Perang adalah peristiwa internasional, melibatkan banyak negara, maka pertimbangan geopolitik, perdagangan internasional, dan lain-lain akan mempengaruhi keputusan, untuk berperang, berdamai, dengan negara lain. Selain itu, perang memerlukan komitmen dan menguras anggaran negara, maka keputusannya harus diperhitungkan secara 360 derajat antara eksekutif dan legislatif, tidak bisa hanya karena kemarahan sesaat.

Di Indonesia, tidak ada kebijakan rakyat boleh memegang senjata, kecuali dengan izin sangat ketat dan terbatas (Perbakin misalnya). Yang legal membawa senjata hanyalah aparat negara yang berwenang, yang dipertanggungjawabkan komandannya masing-masing secara hirarkis sampai kepada presiden sebagai pemimpin tertinggi angkatan bersenjata.

Pernyataan, unjuk rasa, boleh boleh saja, namun kewenangan dan kebijakan, apalagi berhubungan dengan dunia internasional, tempatnya bukan di Monas, tetap saja di Istana Negara oleh kepala negara. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Sosial

Dari aksi 115 di Monas kemarin, ada yang cukup menarik untuk dicermati dari statemen FPI tentang pengerahan pasukan bersenjata untuk terlibat langsung dalam upaya menghentikan pasukan Israel mengambil alih tanah rakyat Palestine. Upaya itu mirip dengan upaya aktif Turki di Syria Utara yang berhasil menjatuhkan pesawat Rusia, atau gerakan pasukan Amerika Serikat, Inggris dan Perancis menyerang beberapa posisi pasukan Syria beberapa waktu lalu. Apakah hal itu mungkin bagi pasukan bersenjata Republik Indonesia? Mengingat sikap politik Indonesia secara resmi dalam berbagai pernyataan pemerintah adalah menentang sikap agresif tentara pendudukan Israel di tanah Palestina.

Setiap orang berhak bersuara, berseru, mengajak kepada apa yang diyakininya. Itu teori dasar manusia sebagai makhluk politik, maka wajar dia akan mengajak orang lain bersikap sama.

Pertempuran di zaman sekarang banyak cara dan model, tapi selalu sebuah pertempuran yang jantan selalu didahului dengan pernyataan sikap, "hey gue ga suka sikap elu dan gue tantang elu untuk bertempur".

Saya melihat, kata bertempur yang digunakan FPI bukan di level taktis tapi di level strategis. Di titik ini dia menunjukkan posisinya againts posisi Amerika di Palestina. Apakah level strategi ini akan bisa dieksekusi itu persoalan lain, banyak hal teknis untuk sampai pada titik terjadinya pertempuran, one to one.

Tidak ada mekanisme penyerahan senjata kepada rakyat biasa. Hukum di Negara Indonesia, senjata hanya dipegang oleh angkatan bersenjata, dan mereka bisa bergerak kalau ada keputusan politik Pemerintah dan DPR. Ada dua langkah bagi FPI bila ingin menggerakkan pasukan bersenjata yang membawa bendera merah putih; memenangkan pemilu, which is tidak mungkin karena FPI bukan parpol. Kedua, mengubah politik luar negeri untuk terlibat aktif dalam konflik di Palestina. FPI mencatat, politik pernyataan tidak efektif menghentikan laju pendudukan tentara Israel di tanah Palestina.

Jadi bisa disimpulkan itu semacam manifesto politik FPI saja, hanya saja tidak bisa diuji karena FPI tidak ikut pemilu. Apakah sah dan boleh FPI bersikap seperti itu dan mengekspresikan sikapnya? Jawabnya boleh. Konstitusi menjamin semua orang dan Ormas untuk menyatakan sikap di ruang publik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis, Relawan

Pemerintah dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan tidak perlu menanggapi apa yang diucapkan oleh Jafar Shodiq. Permintaan untuk mempersenjatai anggota FPI dan lain-lain untuk berperang melawan Amerika hanya alasan yang dapat kita ketahui untuk dipergunakan dan diberikan kepada kaum radikal atau teroris dalam memperkuat persenjataan mereka. Dengan dipersenjatai FPI akan membuat mereka semakin berani bertindak seenaknya terhadap Negara ini.

Tidak ada hukumnya atau jalannya masyarakat sipil minta dipersenjatai oleh negara dalam hal ikut campur urusan dunia international. Bangsa kita bisa mengirim pasukan bersenjata apabila dibutuhkan untuk ‘Bela Negara’.

FPI dan HTI lebih baik dimusnahkan dari Bumi Pertiwi ini, karena FPI dan HTI adalah teroris-teroris terselubung yang berkedok Agama. Aparat kepolisian dan TNI harus berani bertindak tegas dan keras dalam menghadapi para pelaku kerusuhan atau pun teroris (tembak ditempat), agar masyarakat tidak merasa waswas dan takut akan kejadian-kejadian yang akan muncul tanpa terduga yang mencelakai diri atau keluarga kita.

Dalam hal solidaritas umat Islam dunia tidak harus mengangkat senjata, bisa dilakukan dengan cara lain. Bukan dengan cara yang “sok jagoan” mau ikut berperang yang gak tahu kemana dan di mana medan perangnya.

Tujuan FPI dan HTI cs minta dipersenjatai adalah pengalihan untuk melakukan kudeta dan revolusi di Indonesia. Hal in harus diwaspadai oleh TNI, Polri, Pemerintah dan masyarakat Indonesia seluruhnya! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Aksi yang digelar oleh umat Islam di Monas pada Jumat, 11 Mei 2018 yang lalu bermaksud menentang pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, dikarenakan hal tersebut berarti merupakan pengakuan secara sepihak dari Amerika Serikat bahwa kota Yerusalem sepenuhnya adalah milik Israel. Padahal saat ini kota tersebut dibagi menjadi dua (Yerusalem Timur dan Yerusalem Barat). Hanya sebagian yang diakui di bawah penguasaan Israel berdasarkan beberapa perundingan.

Dalam aksi ini, umat Islam menuntut agar Amerika Serikat tidak lagi ikut campur dan membatalkan niat memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem (Al Quds). Oleh karena Yerusalem adalah kota suci ketiga bagi umat Islam setelah Mekah dan Madinah. Umat Islam meyakini bahwa salah satu proses perjalanan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW adalah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dan selanjutnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha (untuk menerima perintah dari Allah SWT  mendirikan sholat lima waktu).

Mengapa umat Islam di Indonesia begitu membela bangsa Palestina? Pertama, bahwa Al Quds berada di wilayah yang dipersengketakan antara Israel dan Palestina. Kedua, umat Islam memiliki konsep ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam), selain nilai ukhuwah (persaudaraan) wathaniyah (bangsa) dan basyariyah (umat manusia).

Pertanyaannya, bagaimana cara umat Islam membela bangsa Palestina? Islam mengajarkan ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk melawan kebatilan. Pertama, dengan menggunakan kekuasaan jika memilikinya. Kedua, jika tidak memiliki kekuasaan maka dengan lisan. Ketiga, selemah-lemahnya iman diam dalam doa.  

Dalam konteks berbangsa dan bernegara sebagaimana terdapat pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang mencintai perdamaian, tapi tentu lebih mencintai kemerdekaan. Sebagai bangsa kita tidak dapat melupakan sejarah bahwa bangsa Palestina adalah salah satu bangsa yang paling awal mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia.

Peranan internasional kita juga telah digariskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 “….., dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …..”

Pengalaman sejarah bangsa Indonesia ini juga menunjukkan bahwa keberpihakan dalam konflik internasional kadangkala harus dimanifestasikan. Sebagai contoh dalam perang India melawan Pakistan pada 1965, Presiden Sukarno mengirimkan kekuatan armada Angkatan Laut Indonesia untuk membantu Pakistan melawan India yang lebih kuat dalam persenjataannya. Hal tersebut dilakukan karena budi baik yang pernah diterima oleh oleh bangsa kita dari rakyat Pakistan yang pernah dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah.

Mengaitkan aksi umat Islam membela hak kemerdekaan bangsa Palestina rasanya kuranglah elok jika “ditumpangi” oleh kehendak mengganti Presiden Joko Widodo di tahun 2019. Sepanjang sikap politiknya masih memihak kepada perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dan menentang zionisme Israel.  Wallahualam. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis, Penggiat Filantrophi dan Founder Tamansari Camp & Adventure

Apakah ustaz Ja’far Shodiq sudah paham betul soal Palestina? Saya yakin ustaz Ja’far Shodiq hanya melihat Palestina dari satu sisi saja, yakni Palestina itu muslim yang ditindas oleh Israel. Pasti hanya sampai disitu saja.  Pada kenyataannya rakyat Palestina bukan hanya Islam saja; disana ada juga Kristen dan Yahudi.

Apakah ustaz Ja’far Shodiq juga paham bahwa Palestina itu terbagi dalam dua faksi, Hamas dan Fatah. Dan dua faksi ini tidak pernah akur. Suasana kehidupan sosial politik antara warga di Gaza dan di Tepi Barat, juga berbeda.

Bagaimana nalar kita dipaksa agar bisa menerima tekad Ustaz Ja’far Shodiq untuk bersama-sama berperang ke Palestina? Kondisi dan peta Palestina saja gak paham, kok malah ngajakin perang?.

Pada tahun 2012, saya pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan ketika ingin ziarah ke Palestina. Rombongan saya dihentikan, dan dibiarkan bengong sekitar 30 menit, ketika hendak melintasi  perbatasan Yordania-Israel di  Allenby Bridge. Ketika saya tanyakan kepada petugas di sana kenapa rombongan saya diberlakukan tidak menyenangkan seperti itu, ternyata petugas tersebut curiga dan beranggapan bahwa orang Islam dari Indonesia itu berpaham radikal semua, sesuai dengan apa yang mereka lihat dan ketahui melalui youtube atau pun televisi. Padahal saya adalah Muslim, warga Nahdatul Ulama yang berpaham moderat.

Maka, saya sarankan agar ustaz Ja’far piknik dulu ke Gaza, juga ke Tepi Barat. Nanti pasti terbuka wawasan, apa yang sesungguhnya terjadi di sana. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF