Akhirnya, Tudingan Amien Rais Tidak Terbukti
berita
Politika

Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

11 October 2018 18:30

Penulis
Pemanggilan Kepolisian terhadap Amien Rais menyita perhatian publik dalam dua hari belakangan ini. Setelah sempat mangkir, Amien akhirnya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi terkait berita hoaks yang dilakukan Ratna Sarumpaet pada Rabu (10/10/2018). Ia terlihat begitu sumringah seusai menjalani pemeriksaan, meski sehari sebelumnya sempat menebar ancaman.

Sebelumnya, Amien Rais sempat berjanji akan membongkar salah satu kasus korupsi yang mengendap di KPK. Janji itu akan ia tunaikan seusai menjalani pemeriksaan. Tetapi banyak pihak menilai ucapan Amien tersebut hanya gertak politik. Terlebih, ucapan serupa juga sempat terjadi ketika dirinya diduga terlibat kasus korupsi alat kesehatan. Lantas, mengapa janji itu kerap ia ungkap ketika dirinya “merasa” disudutkan?

Selain itu, Amien menilai pemanggilan polisi terhadap dirinya janggal. Tanpa tedeng aling-aling, ia menduga polisi tengah berupaya mengkriminalisasi dirinya. Amien juga memprotes surat pemanggilan itu hanya menyertakan ‘Amien Rais’. Padahal, akunya, tidak nama lengkapnya ‘Muhammad Amien Rais’. Ia mengesankan bahwa kepolisian, terutama Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian, alergi dengan nama Muhammad.

Namun nyatanya tidak demikian. Jika melihat ekspresi Amien Rais seusai menjalani pemeriksaan, tudingan kriminalisasi yang dilakukan kepolisian juga sirna. Ia juga mengaku bahwa, dari 30 pertanyaan penyidik tak ada satu pun pertanyaan yang menjebaknya. Lantas, apakah itu artinya tundingan Amien Rais sebatas hasil pikiran konspiratif semata?

Tudingan Amien Rais cukup ramai menghiasi pemberitaan media massa. Akibat celotehannya pula, sejumlah massa yang digawangi Persaudaraan Alumni 212 ikut mengiringi kedatangan Amien ke Polda Metro Jaya. Mereka turut menyuarakan bahwa tindakan kepolisian merupakan kriminalisasi dan pembodohan publik.  Hal lini lantaran pemeriksaan Amien terkait berita hoaks Ratna dinilai salah sasaran. Bukankah tindakan kepolisian hanya pemeriksaan biasa--sebatas mencari fakta hukum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Ratna?

Jika Amien Rais hanya diperiksa sebagai saksi, mengapa sejumlah massa harus melempar berbagai tudingan? Bahkan mirisnya, pemeriksaan “kriminalisasi” terhadap Amien Rais seolah menjadi momentum perlunya diterpakan sistem khilafah islamiyah di Indonesia. Di hadapan massa yang berkumpul di depan gedung Polda Metro Jaya, Koordinator Aliansi Pemuda dan Mahasiswa 212 Ricky Fattama mengatakan bahwa khilafah islamiyah merupakan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mendera bangsa Indonesia.

Kini, pemeriksaan terhadap Amien Rais tak seperti yang dikhawatirkan dirinya dan para pendukungnya. Bahkan Amien Rais malah merasa dimuliakan oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan. Salah satunya, ia mengaku kesehatannya sempat diperiksa dokter di sela-sela pemeriksaan selama enam jam itu. Pendeknya, tudingan Amien Rais tidak terbukti.

Lantas, etiskah publik diberikan informasi berisi tudingan Amien Rais? Sebab, di tengah persoalan bangsa yang mendera, ucapan Amien Rais tidak lebih sekadar menghabiskan energi. Sudah saatnya rakyat mendapat informasi yang mencerdaskan. Bukan malah sebaliknya!

Apa pendapa Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Pemeriksaan M. Amien Rais sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet adalah proses hukum biasa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya-upaya menggeser persoalan hukum menjadi persoalan politik tidaklah relevan.

Dukungan yang diberikan oleh yang menamakan diri Alumni PA 212 pada pemeriksaan hari ini telah memantik dan mendorong persoalan hukum biasa ini berpotensi menjadi persoalan politik yang dipicu oleh politisasi yang dilakukan oleh M. Amien Rais dan pendukungnya, dengan menyebarkan berbagai ancaman. Sebagai warga negara M. Amien Rais mesti menyikapi pemanggilan pemeriksaan ini sebagai proses hukum normal dalam kerangka penegakan hukum.

Ancaman membongkar kasus-kasus di KPK, ancaman penggantian Kapolri M. Tito Karnavian dan provokasi kebencian berdasarkan etnis dan agama yang muncul dalam pernyataan-pernyataan M. Amien Rais dan pendukungnya merupakan manuver politik yang tidak memberikan keteladanan pada warga negara, untuk mematuhi prosedur-prosedur hukum. Ancaman-ancaman itu tidak relevan dengan kasus yang sedang dialami Ratna Sarumpaet dan justru menggeser persoalan hukum biasa menjadi persoalan politik. Politisasi itu justru datang dari pihak Amien Rais yang ditujukan untuk melindungi dirinya secara berlebihan. Padahal Amien Rais hanya dimintai keterangan sebagai saksi. Meski demikian, upaya Amien Rais membongkar kasus-kasus KPK dan mengkritisi kinerja Polri merupakan hak yang bersangkutan dan tidak bisa dipersoalkan.

Publik mafhum bahwa dinamika menjelang Pemilu 2019 telah menyulut berbagai ketegangan yang justru dipicu oleh elit politik. Kontestasi politik hendaknya menjadi pesta riang gembira, karena di sanalah rakyat bisa menunaikan haknya untuk menentukan pilihan secara merdeka. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Pernyataan Amien Rais yang akan membongkar dugaan kasus korupsi besar yang mengendap di KPK merupakan upaya untuk melakukan serangan kepada kubu Jokowi-Ma'ruf. Tentu publik menduga pernyataan Amien adalah reaksi balik dari pemanggilan Amien Rais oleh Polda Metro Jaya atas tersangka kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet.

Terlepas dari itu, langkah Amien Rais yang akan membongkar dugaan kasus besar yang mengendap di KPK merupakan hak dia sebagai warga negara. Namun sikap Amien tersebut mencerminkan karakter reaksioner, tak jauh beda dengan sikapnya merespon kebohongan Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya. Hal ini justru bisa menimbulkan persepsi negatif bagi Amien Rais dan bisa berdampak negatif pada pasangan calon presiden Prabowo-Sandiaga Uno.

Selain itu, reaksi Amien Rais yang akan membongkar dugaan kasus besar yang masih mengendap di KPK mengekspresikan kepanikan. Menurut saya, lebih baik Pak Amien Rais rileks saja jika beliau tidak merasa bersalah, tidak perlu menunjukkan sikap pertentangan. Justru menurut saya pemanggilan terhadap dirinya harus dijadikan momentum yang baik untuk meluruskan dan klarifikasi untuk mengungkap kebenaran. Sehingga, citra Pak Amien kembali pulih.

Justru menurut saya jika Pak Amien membuat pernyataan yang bernada mengancam, malah bisa menjadi bumerang jika datanya kurang kuat. Tidak hanya itu, sikap Amien Rais bisa menimbulkan reaksi balik dari kubu yang diserang. Amien Rais kan pernah dipanggil KPK juga atas dugaan menerima aliran dana dari kasus korupsi alat kesehatan untuk penanggulangan KLB yang menjerat mantan menteri kesehatan Siti Fadillah Supari. Lalu jika seandainya ada kasus lain yang melibatkan Amien Rais yang belum terungkap bisa jadi akan dibongkar.

Namun demikian, saya mendukung langkah Pak Amien Rais untuk membongkar dugaan kasus korupsi jika didukung data yang kuat, keadilan harus ditegakkan walau langit akan runtuh. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-1)             Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-2)             Rupiah Terpuruk di Atas Struktur Ekonomi Tak Sehat (1)             Selesaikan PR Rantai Ekspor, Ekonomi Biaya Tinggi (2)             Kuncinya Pada Penyediaan Infrastruktur Dasar             Maksimalkan Desentralisasi, Tak Perlu Asimetris             Otsus, Antara Bencana Atau Solusi             Otonomi Daerah Jangan Setengah-Setengah             Bereskan Dulu Masalah Penggunaan Dana Desa, Baru Bicara Dana Kelurahan             Oknum ASN Harus Berhenti Memposisikan Diri Seolah Pemilik Instansi