Ajak Seleb Nyaleg, Cara Instan Cari Suara?
berita
Politika
Sumber Foto : detiknews.com (gie/watyutink.com) 19 July 2018 12:30
Mengusung calon anggota legislatif dari kalangan selebritas seakan menjadi daya tarik sendiri bagi partai politik peserta pemilu. Seperti pada pemilu sebelumnya, pada Pemilu 2019, sejumlah nama selebritas kesohor juga akan meramaikan panggung pesta demokrasi lima tahunan. Entah karena memang dianggap mumpuni menjadi wakil rakyat atau ada alasan lain yang mendorong parpol beramai-ramai kembali mengusung caleg dari kalangan selebritas? Yang jelas, caleg selebritas ini diyakini bisa mendulang suara. Bahkan, beberapa caleg selebritas yang sebelumnya sudah melenggang menjadi anggota dewan pun kini sudah mulai kembali "tebar pesona".

Munculnya para selebritas yang nyaleg bukan hal baru dalam dunia politik, termasuk politik Indonesia. Hanya saja beberapa tahun terakhir ini, fenomena tersebut semakin meningkat. Partai-partai seolah-olah berebut merekrut selebritas dan hebatnya, para selebritas yang "dadakan" menjadi kader partai langsung melesat maju menjadi caleg partai. Pertanyaan, ada apa dengan kaderisasi partai-partai itu? Atau Jangan-jangan karena ketidak berhasilan mendidik bibit unggul sehingga harus diwakili oleh calon “karbitan”?

Dari sekian banyak partai, PDIP dan Nasdem saat ini menjadi dua partai yang cukup banyak mengikutsertakan selebritas dalam barisan calon anggota legislatifnya pada Pileg nanti. 

PDIP memang selama ini dikenal sebagai partai yang cukup akomodatif terhadap banyak tokoh, tak terkecuali para selebritas. Beberapa selebritas yang ikut dalam gerbong PDIP di Pileg 2019 mendatang antara lain adalah Krisdayanti, Ian Kasela, Jeffry Waworuntu, Iis Sugianto, Harvey Malaiholo, Lita Zein, Chica Koeswoyo, Kirana Larasati, sampai Angel Karamoy.

Tak berbeda dengan PDIP, Partai Nasdem juga mengangkut banyak selebritas dalam pasukan calon anggota legislatifnya. Beberapa deretan selebritas yang tergabung sebagai caleg Nasdem antara lain Syahrul Gunawan, Nurul Qomar, Diana Sastra, Krisna Mukti, Lucky Hakim, Olla Ramlan, Farhan, Conny Dio, Della Puspita, Mandra, sampai Venna Melinda. Alasan partai Nasdem diterimanya para selebritas sebagai caleg sebagai usaha untuk memfasilitasi para selebritas yang memang ingin mengabdikan diri untuk masyarakat lewat jalur politik.

Syamsuddin Harris analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berkomentar. Melalui akun Twitter miliknya, @sy_haris mengatakan jika fenomena parpol mengusung selebritas menjadi caleg bisa menyisihkan kader-kader parpol. Syamsuddin juga menambahkan sangat ironis parpol justru mirip event organizer bagi mereka yang sudah popular karena para selebritas dianggap punya modal dan memiliki relasi nepotis dengan ketua umum partai dibanding sebagai wadah mendidik pemimpin.

Sesuai amanat konstitusi masuknya sejumlah selebritas ke panggung politik itu sah-sah saja dan tidak ada yang salah.  Sebagai warga negara para selebritas punya hak politik yang sama dengan yang lainnya. Namun yang menjadi masalah adalah bila kita melihat  fakta, begitu tak mudahnya menjalankan fungsi sebagai anggota Dewan Legislatif/ Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi budgeting dan controlling.

Nah, sejauhmana mereka memahami dan mengerti benar bagaimana fungsi-fungsi tersebut harus mereka jalankan dengan benar? Terlebih lagi, Jabatan menjadi anggota dewan bukan jabatan main-main. Satu orang anggota dewan mengemban ratusan ribu amanat rakyat.

Lantas, bagaimana dengan kualitas DPR kelak jika banyak selebritas yang terpilih? Bukan tidak mungkin, hubungan legislatif dan eksekutif bisa tidak imbang, dikarenakan lebih kompeten eksekutifnya. lalu, siapkah kita?

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Saya mempertanyakan mengapa ada partai politik (parpol) yang membajak banyak artis untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu 2019 mendatang? Sepengetahuan saya deretan artis terkenal yang menjadi caleg belum mengikuti proses kaderisasi secara baik, sehingga belum tentu memahami tugas pokok sebagai wakil rakyat dan paham memperjuangkan kepentingan rakyat.

Proses kaderisasi paripurna di tingkat partai merupakan hal mutlak dilakukan sehingga anggota legislatif terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun bila proses ini diabaikan dan parpol hanya berkepentingan mendulang suara maka wakil rakyat terpilih bisa saja tidak efektif memperjuangkan kepentingan rakyat.

Terkait hal ini, muncul kekhawaitran saya kalau kelak  wakil rakyat terpilih dari kalangan artis yang tidak pernah mengikuti proses pematangan di tingkat partai justru akan melahirkan wakil rakyat yang tidak memiliki kemampuan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.

Sesuai amanat Konstitusi setiap warga negara memiliki hak politik baik memilih maupun dipilih. Tapi dalam konteks tertentu apalagi menjadi wakil rakyat harus memiliki kemampuan dan konsep jelas, sebab ketika terpilih mereka akan mendapat gaji dengan fasilitas yang memadai. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Pada perkembangan dewasa ini, partai politik semakin banyak yang merekrut para artis untuk didudukkan sebagai calon anggota Dewan. Rekruitmen para artis yang tiba-tiba diajak menjadi anggota partai politik memang sah-sah saja. Semua berpulang pada kebijakan para pengurus dan pembina partai, untuk menentukan kebolehan siapapun menjadi anggota partai politik dan siapa yang akan mewakili parpolnya sebagai caleg.

Namun sebagai partai politik yang merupakan organisasi politik yang beridiologi, ada satu hal yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja adalah keinginan dan harapan mesyarakat, yaitu adanya sikap yang lebih bertanggung jawab dari partai politik dalam menempatkan anggota-anggotanya untuk menempati kedudukan sebagai anggota dewan. Partai politik seharusnya ikut dan mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menyodorkan figur-figur yang dapat dipercaya, berkualitas baik kemampuan berfikir maupun kemampuan skill lainnya yang dapat memberikan perubahan dan sumbangsih yang lebih baik bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Partai politik tidak boleh asal menempatkan orang-orangnya dalam posisi sepenting anggota dewan hanya sekedar berfikir merebut ataupun menguasai kekuasaan semata.

Seperti yang kita ketahui, banyak pemilih kita khususnya di pedesaan yang berlatar pendidikan rendah, mereka  memilih karena suka dan bukan karena pertimbangan latar belakang. Seseorang bisa saja memilih seorang artis hanya karena suka dengan aktingnya ataupun lainnya, ataupun mungkin juga keseksiannya. Pemilih awam seperti itu ternyata sangat banyak. Mereka memilih tidak dengan pemikiran jangka panjang. Hal ini  karena latar pendidikan mereka  memang rendah dan konyolnya, partai politik menggunakan kelemahan mereka tersebut.

Seharusnya partai politik ikut bertanggung jawab  memberikan pendidikan politik kepada simpatisannya, bukan memanfaatkan kebodohan para simpatisannya. Tetapi hal tersebut, dengan maraknya para artis masuk ke dalam dunia politik, tidaklah salah. Hanya yang menjadi persoalan, bagaimana partai politik mempunyai sistem dan seleksi terhadap proses kaderisasi dan regenerasi dalam bertarung politik dengan gagasan dan ide yang baik sekaligus cerdas. Dengan adanya sistem dan seleksi saja partai politik masih mengalami kekurangan maupun keterbatasan SDM yang diharapkan dalam menjawab tantangan masyarakat terhadap dinamika dan dialektikanya, apalagi hal tersebut tidak ada atau tidak terencana dengan baik.

Jabatan menjadi anggota dewan bukan jabatan main-main, apalagi menjadi peralihan profesi. Satu orang anggota dewan mengemban ratusan ribu amanat rakyat. DPR bukan tempat magang, tetapi tempat yang harus ditempati oleh orang-orang yang mumpuni baik secara keilmuan, etika, akhlak dan moral yang baik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Saya kira hal yang wajar apabila seseorang untuk masuk dunia politik. Termasuk para artis. Yang tdk wajar, tentu orang yang belum paham politik tapi bicara politik, lalu ikut kontestan politik,akibatnya jadi guyonan politik. Mengapa demikian?

Ada beberapa fakta bahwa SDM bangsa ini yang masuk ke dunia politik masih rendah. Pengertian matangnya SDM bukan sebatas pada jenjang pendidikan saja, tetapi komitmen terhadap nilai nilai ketaatan terhadap aturan atau norma yang berlaku. Banyak kejadian akhir akhir ini anggota dewan terhormat,menjadi kehilangan kehormatan setelah di tangkap aparat keamanan atau KPK. Banyak kasus dan persoalan terjadi sebagai bukti lemahnya komitmen untuk menegakan nilai nilai moralitas dlm kehidupan sehari hari. Dari segi pemdidikan, mereka tentu sudah mencukupi. Tapi dari segi komitmen, saya kira ini persoalan yang terjadi secara umum di negeri ini.

Selain berkaitan dengan komitmen kepatuhan terhadap nilai etik atau moral, juga ketidakseriusan pengurus partai politik merekrut calon legislatif yang berkualitas dari segi keilmuan. Sebagai contoh beberapa waktu lalu terkait pembantalan Peraturan Daerah. Ada skitar 2000 Perda yang dinyatakan tidak berguna lagi, dikarenakan menabrak aturan-aturan di atasnya. Juga berbagai persoalan hukum yang tumpang tindih akibat otonomi daerah menyebabkan produk hukum justru kontra produktif dalam proses mempercepat pembangunan.

Artinya jika diuraikan berbagai persoalan, semua berangkat dari lemahnya kualitas pendidikan para calon legislatif dan bahkan yang sudah jadi. Maka, tidak etis memang jika artis menjadi sasaran tembak kesemerawutan lembaga legislatif atau eksekutif saat ini. Tentu harus fair menghitung dalam persentase. Karena artis hanya bagian kecil sebagai pelaku dalam dunia politik.

Saya kira, jika artis memang berkualitas tidak ada persoalan untuk mengabdikan diri. Namun, jika ada artis jadi gubernur, lalu digiring KPK, bukan berarti semua artis sama. Karena, "artis juga manusia", sebagaimana manusia lain yang tidak lepas dari kesalahan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Tidak ada halangan profesi apapun untuk masuk ke ranah politik dengan berjuang menjadi anggota legislatif/ eksekutif. Ada purnawirawan TNI / POLRI, ada eks ASN, ada pengusaha, ada lawyer, ada pengangguran, ada aktivis. Beragam profesi ingin mengabdi di dunia politik, atau ingin menikmati nikmatnya dunia politik yang digambarkan glamour, dan berkuasa. Tidak ketinggalan para artis yang juga ingin mencoba alih profesi, mengadu peruntungan baru, sah-sah saja. Apalagi dunia artis tidak menjanjikan sama sekali untuk jangka panjang.

Inilah persolan parpol kita, hampir dapat dipastikan mereka merekruit secara instan, bukan melalui proses kaderisasi yang berjenjang. Akibatnya dapat dipastikan mereka gagap, mereka tidak paham peran mereka di dunia politik sebagai wakil rakyat yang dipercaya duduk di lembaga legislatif atau eksekutif. Artis tetap berprofesi sebagai artis, jabatan di DPR hanya sebagai status, walaupun ada juga yang mencoba untuk alih profesi sebagai politisi DPR, tapi tetap saja tampilan mereka tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat yang empati dengan masalah-masalah yang dihadapi rakyat. 

Pesan dalam UU Parpol, bahwa ada kewajiban parpol untuk menyiapkan calon-calon pemimpin politik yang mewarnai ideologi parpol, melalui rekruitmen dan kaderisasi yang berjenjang tidak bisa diharapkan sama sekali karena memang tidak dilakukan sama sekali. Paling-paling hanya untuk citra saja, bukan bagian persyaratan dalam pencalegkan. 

Intinya Parpol mencari jalan instan merekruit tokoh-tokoh dengan berbagai profesi, tujuannya hanya untuk mendulang suara. Dengan kursi yang banyak di DPR , menjadi alat politik mendapatkan kekuasaan eksekutif, pada akhirnya hanya untuk mencari keuntungan politik semata. 

Ada beberapa partai yang sanggup mendanai calon-calon tertentu agar mau menjadi caleg partainya. Ada partai yang tidak memungut sama sekali iuran, biaya politik, padahal kita tau kontestasi politik memerlukan dana yang tidak sedikit. Apakah kita percaya dengan.partai tersebut? Seharusnya justru dicurigai, karena dipastikan partai tersebut mendanai partai dari kekuasaan politik yang dimilikinya.

Semua paham, ada yang main di energi, ada yang main APBN, ada yang main di pangan, ada yang main di tambang. Tidak terlepas mereka bagian yang juga ikut bermain di Freeport yang sedang jadi isu politik saat ini. Makanya, lebih baik pilih parpol yang jelas kaderisasinya, jelas pendanaannya yang bersumber dari kebersamaan anggotanya, bukan parpol yang sok suci tapi makan kekayaan negara dengan kekuasaannya. Artinya jangan pilih mereka-mereka yang instan, pilihlah yang melalui proses politik yang benar. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Berbondong-bondingnya artis ikut ambil bagian di dunia politik saat ini menggambarkan begitu kuatnya magnet politik yang diciptakan oleh tokoh-tokoh politik di jaman now, sehingga menjadikan berbondong-bodongnya artis-artis masuk ke dunia politik.

Strategi partai-partai politik untuk mendulang suara dalam rangka menaikan elektabilitas partai dan mengejar parlementry treshold yang 4 persen di tahun 2019 sebagai syarat parpol, bagaikan gayung bersambut karena para artis juga merasa bangga menjadi tokoh politik walaupun mungkin mereka belum mengerti politik praktis yang akan digelutinya. Mereka merasa bangga duduk di Senayan yang walaupun hanya sebagai penonton dan sebagai pelengkap untuk melegalkan keputusan-keputusan politik di legislatif.

Pertanyaanya sejauh mana para artis yang nyaleg ini siap untuk menperjuangkan kepentingan rakyat di DPR?
Apakah relevan dunia hiburan dengan tugas-tugas DPR sebagai pembuat undang-undang pengawasan dan anggaran? 

Selama ini masyarakat juga sudah mengetahui kontribusi artis yang lolos ke Senayan belum begitu ada yang yang menonjol malah ada beberapa yang terkena OTT korupsi. Jadi berbondong-bondonya artis masuk ke partai politik dan menjadi caleg sepertinya akal-akalan parpol saja untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya untuk mengejar target parlementry treshold. Sedangkan secara kualitas belum mumpuni, sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol saat ini rendah. Harapan kita semoga saja para artis-artis yang nyaleg segera bisa menyesuaikan diri dan meningkatkan kualitas SDM tentang polit8k agar tidak hanya menjafi alat politik saja nantinya.

Persaingan parpol untuk merekrut para artis saat ini smakin tajam contohnya antara partai Gerindra dan Nasdem yang saling berebut. Fenomena seperti ini menunjukan bahwa kepercayaan publik terhadap parpol sepertinya sudah merosot sehingga parpol mengubah haluan menjadikan artis sebagai put-getter.

Pemilu legislatif dan Pilpres 2019 yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia menjadikan persaingan antar parpol semakin kompetitip karena kalau salah strategi berarti akan menyebabkan kegagalan.

Mudah-mudahan saja persaingan perebutan artis menjadi caleg tidak menjadikan parpol-parpol yang ada tidak keluar dari flatform .dan visi misi parpol-parpol yang ada tidak mementingkan fragmatisme semata tapi lebih dari itu untuk kepentingan masyarakat indonesia agar kepercayaan masyarakat terhadap parpol bisa kembali pulih. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Kaderisasi tidak jalan, dan kepercayaan masyarak pada politisi dan Parpol rendah. Inilah alasan utama di balik perekrutan artis terkenal menjadi caleg. Para pengambil kepuyusan tampaknya sadar betul bahwa masyarakat sudah muak dengan berbagai kasus korupsi dan janji kosong para politisi.

Masyarakat pun menganggap politik sebagai arena main main.  Inilah mengapa mereka suka mencoblos artis yang rak punya rekam jejak politik sama sekali.  Mereka juga tak perduli bahwa,  swtelah terpilih, mereka tak bercara apa apa demi kepentingan rakyat. Sebaliknya mereka menghabiskan banyak duit negara untuk berbagai kegiatan yang tak jelas manfaatnya sepertu studi banding dan lain lain.

Mereka enggan memilih politisi yang telah berulang kali terbukti suka mabuk uang, popularitas,  dan kekuasaan. Sedangkan arti sudah punya uang dan popularitas. Selain itu,  para artia juga lebih enak dilihat karena ganteng atau cantik.

Semua itu menunjukkan betapa rendahnya nilai politik di mata masyarakat. Padahal, suka atau tidak, politik ruh sebuah negara. Tak ada negara bisa bertahan tanpa politik. Apa yang terjadi di arena politik selalu berpengaruh pada ekonomi, hukum, sosial,  dan budaya. Kekacauan di arena politik bahkan bisa meruntuhkan sebuah kediktatoran, demokrasi, bahkan bubarnya sebuah negara seperti telah dialami Uni Soviet dan Yugoslavia.

Politik dianggap main main bahkan sekadar alat untuk melampiaskan keserakahan pada uang dan kekuasaan. Maka tak mengherankan bila keadilan yang sangat membutuhkan. Kemauan politik dari para penyelenggara negara kian tak menentu. Ini mengingatkan pada lagu Hurricane dimana Bob Dylan melantunkan "Couldn’t help but make me feel ashamed / To live in a land / Where justice is a game". (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Fenomena selebritas jadi caleg untuk tujuan pendulang suara tidak mempunyai pengaruhi yang signifikan, karena dari beberapa hasil pemilu pasca Reformasi banyak juga selebritas yang menyalonkan menjadi caleg banyak mengalami kegagalan. Apalagi dengan sistem dan aturan saat ini dengan ambang batas 4 persen atau jumlah suara sekitar 12 jutaan sangat sulit bagi selebritas. 

Kesulitan lainnya yang akan dialami selebritas pembagian dapil dan jumlah pembagian suara, dimana dulu partai-partai tengah mendapatkan sisa suara yang dapat menghatarkan calonnya untuk duduk di Senayan. Contohnya Eko Patrio dari PAN.

Menariknya apa yang dilakukan para selebritas dengan mencalonkan menjadi wakil rakyat sebagai suatu gejala, bukan sebagai kesadaran politik. Terlebih lagi, kemungkinan mereka tidak tahu sebenarnya menjadi anggota dewan itu kalau orang tidak selesai dengan diri sendiri itu terlalu berat. Maka pengalaman salah satu selebritas yang tersandung kasus korupsi menunjukan biaya cost politik yang tinggi. Biaya politik yang tinggi ini meliputi: biaya branding, biaya memelihara pemilih yang ada dimasing-masing dapil. 

Biaya politik yang tinggi ini dipengaruhui dengan demokrasi yang sekarang kita terapkan yang lebih kepada pendekatan market. Dalam pilihan-pilihan semacam ini menurut Joh Lock atau ahli-ahli pemasaran politik yang perlu dikhawatirkan adalah pertarungan pertarungan di antara partai sendiri, atau internal partai sendiri cukup kuat, karena suara terbanyak. Suara terbanyak ini adalah demokrasi pasar. Maka kedaulatan di tangan pasar. Oleh karena itu, bagi selebritas yang tidak mempunyai kekuatan arus bawah, yang didalam komunitasnya tidak dipilih, ya sulit. Dia memang terkenal secara nasional tapi tidak di dapilnya

Di satu sisi, loncatan selebritas untuk menjadi caleg itu sebenarnya gejala pengalihan status. Jadi kalau artis itu nanggung, tidak punya pengalaman organisasi, tidak punya pengalaman politik dan tidak punya background latar belakang politik, ya tidak ada gunanya di DPR. Bila terpilih nanti mereka hanya jadi penghias panggung saja. Itu yang harus dipikirkan ulang. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis PIJAR & Jaringan Aktivis PRODEM

Reformasi telah melahirkan satu fenomena menarik, yakni makin banyaknya selebritas terjun di dunia politik. Yang paling terlihat adalah berbondong-bondongnya selebritas menjadi caleg legislatif (caleg), yang juga terjadi pada pemilu kali ini. Apakah selebritas yang notabene menyandang popularitas menjamin kualitas dalam diri mereka? Tepatkah pilihan popularitas menjadi andalan? Bagaimana seharusnya tanggung jawab partai politik (parpol) terkait hal ini? Isu-isu inilah yang penting untuk diangkat terkait fenomena selebritas menjadi caleg dalam pemilu.

Idealnya, seorang caleg memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni dalam menjalankan fungsi-fungsi parlemen yakni kemampuan dan pengetahuan dalam memahami pembuatan undang-undang, politik anggaran,  serta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah. Ketiga hal tersebut adalah syarat mutlak yang wajib dimiliki oleh para caleg dalam mengikuti kontestasi pemilu sehingga jika terpilih, mereka dapat menjalankan mandat rakyat sebaik-baiknya. 

Namun, tidak bisa ditampik, bahwa seringkali yang lebih ditonjolkan oleh parpol adalah popularitas dari para selebritas yang menjadi caleg. Adanya fenomena ini menunjukkan bahwa parpol cenderung melakukan tindakan instan, yakni mengusung selebritas yang populer tanpa melalui mekanisme internal pengkaderan yang terstruktur dan teruji. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa parpol hanya mengedepankan perolehan suara, bukan pada kapasitas dan kualitas.

Lalu apa akibat saat mereka yang minim kualitas yang dibutuhkan terpilih sebagai wakil rakyat? Tengok saja pemilu sebelumnya. Beberapa nama selebritis yang saat ini berada di parlemen tidak banyak yang muncul dalam menyuarakan aspirasi rakyat.  Banyak ketidakadilan yang terjadi di masyarakat namun mereka diam saja. Maka kini sudah saatnya parpol-parpol mulai sadar dan berbenah diri,  kembali kepada fungsi dan tugas utamanya menjadi petugas rakyat,  menjadi rumah demokrasi bagi rakyat. Parpol sejatinya melakukan kaderisasi,  edukasi,  advokasi dan membangun perekonomian rakyat. Parpol juga wajib menjamin kualitas mereka yang diajukan sebagai caleg, termasuk mereka yang berasal dari kaum selebritas.

Maka idealnya, parpol merekrut orang-orang yang memiliki pengalaman pengorganisasian yang mumpuni dan terukur seperti para aktivis,  pegiat sosial serta intelektual, yang pengalamannya dapat menjadi energi positif dan memiliki efek elektoral yang berkualitas bagi partai.  Orang-orang yang beridealisme dan berintegritas ini akan menambah nilai partai. Ini semua penting, terlebih lagi dalam situasi sekarang, di mana partai politik kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat akibat maraknya tindak politik uang dan perilaku koruptif para wakil rakyat. 

Terkait hal ini, untuk melahirkan para caleg yang berkualitas,  para elite parpol peserta pemilu harusnya memiliki mekanisme internal yang sistematis dan terukur, yang dijalankan secara terus menerus dari level terendah hingga level tertinggi.  Kaderisasi dan edukasi terhadap para kadernya terhadap platform perjuangan partai adalah hal yang juga wajib dilakukan. Para kader yang telah diedukasi tersebut selanjutnya harus diberi ruang untuk mengaktualisasikan kemampuannya dan mengisi posisi-posisi kepengurusan partai dalam berbagai level secara berjenjang. Mereka inilah yang menjadi ujung tombak partai dalam melakukan konsolidasi dan terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk menawarkan berbagai macam program kemasyarakatan. Mereka inilah yang akan menjadi kader militan yang terorganisir,  yang akan menghasilkan suara bagi partai saat pemilu. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Ketua Badan Bantuan Hukum PA GMNI

Pada prinsipnya dalam konstitusi kita setiap orang, apapun profesinya berhak memilih dan dipilih dalam semua kontestasi politik. Fenomena banyak partai mencalonkan para artis menjadi anggota legislatif tentu tidak salah mengingat para artis memiliki popularitas dan para penggemar yang cukup banyak yang diyakini akan mampu menaikan jumlah perolehan suara/kursi bagi partai di legislatif nantinya.

Banyak yang mempertanyakan apakah para artis itu mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif  (legislasi, budgeting dan pengawasan) mengingat keterlibatan artis dalam politik biasanya dilakukan dengan cara "terjun bebas" dan tidak pernah bersentuhan dengan urusan politik praktis sebelumnya.

Bila diamati kiprah beberapa anggota legislatif dari kalangan artis dilegislatif memang tidak semuanya buruk, sebutlah Nurul Arifin, Dedi Gumilar atau Rieke Dyah Pitaloka yang cukup vokal dalam menyampaikan aspirasi politiknya, sebagian lain  mungkin masih butuh waktu untuk bisa mengerti dan memahami masalah kerakyatan dan kenegaràan.

Pertanyaannya, apakah partai memang membutuhkan  pemikiran dari para artis yang di calonkan? Sebesar apa peran seorang anggota legislatif dalam melaksanakan fungsinya di DPR? 

Meskipun dengan sistim proporsional terbuka, seorang anggota legislatif yang terpilih  mempunyai hak dan kebebasan  dalam menyampaikan aspirasi politiknya tanpa terikat oleh sekat partai namun bila dicermati dalam sistim kepartaian dan mekanisme pengambilan keputusan di DPR terkait  fungsi legislasi,  pengawasan maupun budgeting hampir semua keputusan diambil berdasarkan kebijakan partai melalui fraksi di DPR dengan dilakukan pembahasan serta lobi-lobi elit sebelum rapat  dilaksanakan sehingga tidak heran bila saat rapat pengambilan keputusanpun banyak terlihat kursi kosong tanpa kehadiran anggota karena tinggal diketuk palu, kecuali keputusan melalui voting, kehadiran anggota menjadi sangat penting.

Oleh karenanya bagi para artis atau siapapun yang berkeinginan menjadi anggota legislatif tidak perlu berkecil hati, bertugas menjadi anggota legislatif itu pekerjaan mudah, yang sulit itu memikirkan bagaimana Indonesia menjadi bangsa besar seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Pemilihan umum serentak 2019 antara anggota DPRD, DPR, DPD dan Presiden membuat partai politik menyusun taktik dan strategi agar dapat mendulang suara sebanyak-banyaknya. Hal ini dikarenakan parpol harus memastikan caleg-caleg mereka memiliki soliditas sesama caleg satu parpol, guna menghadapi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang dinaikkan menjadi 4 persen.

Untuk mencapai ambang batas tersebut masing-masing parpol sudah kehilangan rasionalitas yang mereka lakukan selama ini dengan menerapkan sistem kaderisasi. Sekarang mereka menghadapi realita dimana jika mereka tidak mencapai ambang batas 4 persen, maka mereka tidak memiliki wakil yang akan duduk di parlemen. Kondisi ini membuat parpol mengabaikan proses kaderisasi yang berlangsung selama ini. Mereka harus berpikir praktis dan pragmatis dimana mengusung caleg dari kalangan selebritas menjadi salah satu alternatif untuk mendulang suara, karena selebritas memiliki daya tarik sendiri dan modal sosial yang tinggi.

Faktor naiknya ambang  tersebut memaksa parpol baik parpol yang lama atau yang baru memiliki tantangan yang sama dimana caleg-caleg parpol harus bekerja keras, banyak turun ke bawah agar dapat dikenal oleh rakyat pemilih. Dengan pemilu proporsional daftar terbuka persaingan bukan hanya terjadi antara caleg berbeda partai,tapi persaingan ketat juga berlangsung di internal partai.

Pada pemilu 2009 ambang batas perlemen ditetapkan 2,5 persen dengan jumlah peserta 38 parpol dan pada pemilu 2014 ambang dinaikkan menjadi 3,5 persen dengan jumlah peserta 12 parpol.  Parpol yang berhasil melampaui ambang batas hanya 10 partai. Bayangkan dengan ambang batas 4 persen dengan jumlah peserta 16 parpol. Persaingan dipastikan sangat ketat untuk lolos ke Senayan.

Dari 16 parpol peserta pemilu 2019, PDIP dan Nasdem menjadi dua partai yang cukup banyak mengikutsertakan selebritas dalam barisan calon anggota legislatif. Dalam gerbong PDIP terdapat nama Krisdayanti, Ian Kasela, Jeffry Waworuntu, Iis Sugianto, Harvey Malaiholo, Lita Zein, Chica Koeswoyo, Kirana Larasati sampai Angel Karamoy. Dari Nasdem selebritas yang diusulkan antara lain Syahrul Gunawan,Nurul Qomar, Diana Sastra, Krisna Mukti ,Lucky Hakim, Olla Ramlan,Farhan, Conny Dio, Della Puspita, Mandra sampai Venna Melinda. Kehadiran para selebritas tersebut sudah barang tentu menyisihkan kader-kader yang sudah melakukan proses kaderisasi yang panjang.

Masuknya sejumlah selebritas ke panggung politik sah-sah saja karena mereka punya hak politik sebagai warga negara. Namun yang menjadi masalah adalah setelah mereka terpilih sebagai anggota legislatif, mereka dituntut harus memahami ideologi partai, fungsi parpol. Dan yang lebih penting adalah fungsi utama sebagai anggota legislatif yaitu:  fungsi legislasi, fungsi budgeting dan controling untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif. Oleh sebab itu kehadiran selebritas dalam Caleg 2019 tidak mengurangi sikap sinisme masyarakat selama ini, yang menganggap parpol pasca reformasi sudah kehilangan ideologi dan terjadinya disfungsi parpol.

Parpol tidak konsisten lagi menjalan fungsi pendidikan politik, rekruitmen politik dan kaderisisasi karena terjerat dalam politik pragmatis dan terjadinya kartelisasi dan oligarki politik. Mudah-mudahan Pemilu 2019 dengan parliamentary threshold 4 persen menghasilkan parpol yang benar-benar menjalan fungsinya secara maksimal, untuk menghasil pemimpin yang memperjuang kepentingan rakyat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Banyaknya salebitas sebagai wakil rakyat populer belakangan ini, dan lebih-lebih lagi menjelang pileg tahun depan.
Kenapa salebritas meraup suara relatif nampak gampang dibanding politisi? 

Kehadiran salebritas di kancah politik sepertinya tidak beban dibanding politisi, kalaupun tidak terpilih ya tetap di entertain (sebagai salebritas ). Pertimbangan populis menjadi alat untuk meraup pemilih dan ini menjadi trend di lapisan grass root, mereka secara umum belum memahami maksimal memilih wakil untuk apa?

Apakah pemilih memperjuangkan aspirasinya, belum tentu? Dan juga tidak pernah tau kontribusi apa yang akan diberikan atas keberpihakan kepadanya. Salebritas mau berfoto bersama menjadi kebanggaan kalangan pemilih seperti itu. Terus apa sumbangsih pemikiran para saleb di meja terhormat. Mungkin segelintir saja berkiprah politik selebihnya sebagai peramai lembaga saja.

Kalangan DPP partai justru membuka lebar kesempatan salebritas nyaleg pada partainya. Strategi ini semata-mata untuk target kuantitas (jumlah) kursi yang direbut dibanding merekut tokoh politisi andal yang kuantitasnya kecil, untuk apa? 
Pergeseran ini memang jadi trend di pusat karena di sanalah mereka berkiprah dengan salebritas terkenal dan mudah diketahui memang andal meraup suara di jaringan paling bawah. Grass root populasinya besar dibanding kalangan terdidik jika memilih pasti ada pertimbangan. Kualitas mungkin sementara dikesampingkan yang penting kuantitas, karena kuantitas akan lebih mudah untuk meraih keinginan politik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Antropolog Agama Spesialisasi Tema Islam/ Muslim di Mexico dan Amerika Latin

Ketika kita bersepakat untuk memilih sitem demokrasi bebas sebagai acuan dalam kehidupan bernegara, kemudian menggunakan istilah vox populi vox dei sebagai pembenaran. Maka mendapat suara terbanyak dalam sebuah proses pemilihan menjadi acuan terpenting. Tanpa melihat demografi kualitas pendidikan yang dimiliki warga di tanah air dimana jurang pendidikan antara warga terdidik dan warga kurang terdidik masih lebar. Tingkat pendidikan mayoritas warga Indonesia yang masih di bawah rata-rata ini yang menyebabkan sebuah demokrasi bebas tidak akan berlangsung dengan baik. 

Cara instan yang sering dilakukan dan ini umum dilakukan di berbagai penjuru dunia adalah mengundang artis menjadi pengepul suara, terbukti cara ini seringkali efektif karena sang artis sendiri telah memiliki basis fan yang setia mengikuti kata dan kegiatan idola mereka. Risiko yang terjadi adalah kebiasaan ini bisa diartikan sebagai:¨ membeli  suara secara tidak langsung¨.  Apalagi saat ini secara terang-terangan di Indonesia terdapat proses pembayaran mahar yang terbuka. ¨Membeli Artis¨ ini lebih murah karena apabila mahar yang diberikan Rp10 milyar berarti Rp10 milyar untuk 400 ribu (suara) atau sekitar Rp25 ribu per suara. Jauh lebih murah apabila mereka harus serangan fajar satu satu untuk satu suara.

Ironi pun terjadi, ketika lulusan lulusan ilmu politik, sarjana-sarjana dalam bidangnya harus bersusah payah agar dapat mencapai derajat caleg, artis-artis ini baik penyanyi, selebritas yang moral dan pengetahuan mereka tentang ilmu politik sosial ekonomi patut dipertanyakan, mereka instan menjadi boneka pemilik modal dan pemilik partai partai tersebut.
Tidak bisa diprotes karena itu hak konstitusi, yang bisa ditimpakan adalah beban moral, hanya itu saja. Yang bisa menghentikan praktik-praktik instan seperti ini adalah memperkuat tingkat pendidikan di tanah air. Apabila masyarakat lebih pintar, mereka otomatis bisa lebih selektif atas caleg-caleg instan yang menjadi andalan saat ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif Pajak, Daya Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan