Airlangga Naik, Ridwan Kamil Terpental
berita
Politika

Sumber Foto: twitter.com

20 December 2017 16:00
Partai Golkar mendadak membantalkan dukungannya kepada Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat dalam ajang Pilkada 2018. Keputusan tersebut disampaikan melalui surat dengan nomor R-485/GOLKAR/X/2017 yang ditandatangani Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Ridwan Kamil sendiri memang bukan kader Partai Golkar. Dengan demikian, akankah Dedi Mulyadi yang notabene kader partai dan dekat dengan Airlangga kembali berpeluang untuk maju jadi calon gubernur? Bagaimana dengan elektabilitas Dedi? Jika elektabilitas Dedi masih di bawah, bukankah ini bertentangan dengan prinsip Golkar yang mengutamakan survei elektabilitas dalam menentukan calon kepala daerah? Saat ini Ridwan Kamil merupakan calon gubernur dengan elektabilitas tertinggi.

Alasan Golkar mencabut dukungan terhadap Ridwan Kamil karena dianggap tidak menindaklanjuti rekomendasi Partai Golkar untuk menggandeng Daniel Muttaqien Syaifullah sebagai bakal calon wakil gubernur sampai batas waktu yang ditentukan. Namun, di sisi lain Ridwan Kamil menginginkan adanya musyawarah mufakat untuk memilih calon wakil gubernur pendampingnya melalui jalur konversi. Apakah salah yang akan dilakukan Ridwan Kamil? Bukannya Golkar malah pionir saat melakukan konversi capres pada masa kepemimpinan Akbar Tandjung?

Kalau rekomendasi Daniel Muttaqiem Syaifullah yang menjadi alasan pencabutan dukungan terhadap Ridwan Kamil, bagaimana dengan partai-partai lain yang tetap ngotot memajukan kadernya untuk maju? Sejauhmana Golkar menyikapi kepentingan partai-partai lain untuk masuk dalam barisan koalisinya, mengingat jumlah kursi Partai Golkar tidak bisa mengusung calonnya sendiri?

Masuknya dukungan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto ke Ridwan Kamil sepertinya menjadi ancaman serius bagi PDIP. Luka akibat kekalahan tragis di Pilkada Banten sepertinya masih membayangi PDIP. Saat itu jagoan PDIP yang juga petahana dijungkalkan jagoan Golkar dengan perbedaan suara yang terbilang tipis. Apakah pencabutan dukungan RK karena adanya pengaruh dari pihak di luar Partai Golkar?

Sebelum Golkar secara resmi mengusung Ridwan Kamil, tersiar kabar Golkar dan PDIP sejatinya akan berkoalisi dan menutup pintu dukungan untuk Ridwan Kamil. Tapi entah apa yang terjadi koalisi itu urung terjadi. Golkar memilih jalannya sendiri dengan mendukung Ridwan Kamil dan rela meninggalkan kader potensialnya, Dedi Mulyadi. Akankah Golkar berkoalisi dengan PDIP setelah pencabutan dukungan terhadap Ridwal Kamil?

Serentetan peristiwa yang terjadi di Partai Golkar dan berubahnya arah angin dukungan Partai Golkar ke Ridwan Kamil dalam pikada Jabar, memunculkan sebuah pertanyaan besar, Apakah ada agenda politik yang dimainkan elite Golkar dengan KPK terkait Pilkada Jawa-Barat melalui kasus Setnov? Mengapa setelah Setnov lengser Golkar menghempaskan Ridwan Kamil? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Partai politik di Indonesia itu bekerja atas dasar kepentingan. Jadi bila hitung-hitungan politik menunjukkan prospeknya kurang menguntungkan, maka partai tak segan-segan mengevaluasi dan menarik dukungan.

Perubahan keputusan dilakukan apabila ternyata dukungan Golkar tidak berimplikasi positif bagi Golkar. Sementara pada saat yang sama Golkar sedang mengatasi permasalahan yang sangat serius di internalnya sehingga mensyaratkan digelar munas luar biasa. Pergantian kepemimpinan Golkar memberikan peluang dievaluasinya dukungan terhadap Ridwan Kamil. Hal ini memberi peluang kepada Ketua DPD Jabar Dedi Mulyadi untuk mencalonkan dalam pilkada Jabar 2018.

Promosi terhadap kader sendiri bisa menjadi ikon penting bagi Golkar untuk meyakinkan publik tentang kompetensinya sebagai parpol. Golkar sudah saatnya merekrut kadernya sendiri dalam pemilu/pilkada. Sebab pemilu/pilkada menjadi pembuktian bahwa kaderisasi berjalan efektif.

Golkar memasuki periode yang tak mudah karena mau tak mau harus mampu menunjukkan ke publik bahwa partainya kredibel, transparan, dan trusted. Pilkada, Pileg dan Pilpres menjadi taruhan besar bagi Golkar.

Saat ini promosi kader-kader muda Golkar relevan dan signifikan dilakukan mengingat konstituens lebih menghendaki yang muda yang memimpin. Orang muda lebih energetic dan full of ideas sehingga terobosan-terobosannya positif yang memajukan partai dimungkinkan. Regenerasi sangat diperlukan Golkar untuk memastikan sirkulasi elite berjalan maksimal. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Pencabutan dukungan pada Ridwan Kamil, kalau dilihat dari etika politik itu tidak elok, apapun alasannya. Sepertinya komitmen politik itu begitu mudahnya dimentahkan, mungkin karena kepentingan pragmatis yang sering disebut dengan politik transaksional, terlepas apapun alasannya.

Terkait dengan pencabutan rekomendasi dukungan terhadap Ridwan Kamil, lagi-lagi kalkulasinya kepada kepentingan terutama dari faksi-faksi utama yang ada di Golkar. Di era kepemimpinan Setnov lebih nyaman, kemudian sekarang dicabut dukungan dan mungkin akan dialihkan kepada Dedi Mulyadi. Itu menguatkan betapa kalkulasi politik itu hanya sebatas utak-atik pada kepentingan kelompok.

Saya melihat bahwa pergeseran pilihan-pilihan politik itu sangat kental sekali pada transaksi politik. Tidak ada pertimbangan yang cukup mendasar. Semua perhitungannya sangat sederhana. Jadi politik itu menjadi sangat praktis. Dan kepentingan lebih kepada kepentingan pribadi dan faksi atau kelompok. Politik itu sangat menjenuhkan. Kecuali jika terjadi listening yang mereka pertaruhkan dan perdebatkan, sehingga listening itu memang pantas atau menguatkan kenapa dukungan itu dicabut.

Konstelasi pilkada Jabar jika dilihat dari bursa calon Cawagub mengerucut pada tiga nama, Ridwan Kamil, kemudian Deddy Mizwar, dan ketiga Dedi Mulyadi. Dengan Konstelasi itu partai politik pengusung akan mempertimbangkan strategi apa yang akan dimainkan. Saat ini PDIP sepertinya tidak menemukan jago yang dapat mengimbangi ketiga jago tersebut. Maka tidak ada pilihan yang lebih rasional selain mendukung Golkar. Ini ada kaitannya dengan pilpres yang akan datang. Nah, Jika Dedi Mulyadi berhasil didukung, artinya ada kontribusi PDIP. Ini menjadi peningkatan bargaining position untuk membicarakan siapa capres dan siapa cawapres. Kita juga melihat Pilkada di Jawa Tengah. Jadi PDIP menempel pada Golkar, untuk membuka ruang adanya  ‘take’ dan’give’ dalam konteks capres dan cawapres. Pertarungan di pemilu lokal untuk bargaining position di 2019. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Ditariknya dukungan terhadap Ridwan Kamil oleh Golkar menyebabkan dinamika politik Pilgub Jabar semakin cair. Beberapa nama seperti Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi kembali menjadi daya tarik untuk menentukan komposisi koalisi dalam pertarungan Pilgub Jabar.

Sebelum Munaslub Golkar, diprediksi tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkompetisi, yakni Ridwan Kamil-UU Ruzanul Ulun yang diusung oleh Nasdem, PKB, PPP, dan Golkar, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi yang akan diusung oleh PDIP dan PAN, dan terakhir pasangan Tatang Zaenudin-Ahmad Syaikhu yang akan diusung oleh Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Gejala perubahan dukungan kembali nampak setelah beberapa hari lalu setelah Gerindra mendeklarasikan dukungan terhadap Letjen (Purn) Adjat Sudradjat, seorang tokoh senior TNI yang sudah banyak berkiprah dalam politik nasional dan internasional. Perubahan dukungan Gerindra ini menimbulkan kekhawatiran friksi Golkar pendukung Jokowi yang menginginkan merebut kembali Jabar sebagai lumbung suara dalam Pilpres 2019 dari tangan Prabowo Subianto.

Oleh sebab itu ditariknya dukungan terhadap Ridwal Kamil bukan hanya sekadar untuk kepentingan Pilkada Jabar 2018, tapi lebih dari itu untuk kepentingan strategis Pemilihan Presiden 2019. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Pilgub Jabar 2018 hanya sebagai sasaran bagi partai politik untuk membangun koalisi permanen menjelang Pileg dan Pilpres 2019.

Sebagai pemenang kedua dalam Pemilu Legislatif 2014 di Jabar dengan mendapatkan 17 kursi di bawah PDIP yang mendapatkan 20 kursi, tentu sangat mudah bagi Golkar untuk mendapatkan cagub dalam Pilkada Jabar 2018. Namun realitanya sebelum Munaslub Golkar memiliki posisi tawar yang lemah dibandingkan dengan Partai Nasdem, PKB, dan PPP yang lebih dulu mendukung Ridwan Kamil untuk Cagub Jabar 2018.

Untuk kepentingan strategis itu, sangat wajar jika banyak pengamat menganggap bahwa penunjukan Airlangga Hartarto didahului oleh deal-deal politik termasuk dukungan Jokowi dan JK terhadap Airlangga Hartarto. Asumsi ini cukup beralasan karena dukungan terhadap Airlangga Hartarto berjalan mulus tanpa pesaing berarti. Hal ini cukup berbeda kalau kita melihat Munaslub 2016 yang berlangsung keras di antara dua kubu, yaitu Setya Novanto yang mendapat dukungan Jokowi dan Ade Komarudin yang mendapat dukungan JK.

Dengan demikian pembatalan dukungan Golkar terhadap pencalonan Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2018 melalui surat nomor R-485/GOLKAR/X/2017 untuk mereposisi kembali kekuatan politik Golkar untuk kepentingan Pilpres 2019. Untuk kepentingan itu, sangat rasional kalau Golkar mendukung Dedi Mulyadi, seorang kader dan ketua DPD Golkar yang sempat dipinang oleh PDIP untuk dicalonkan sebagai Pilgub Jabar 2018.

Dengan ditariknya dukungan terhadap Ridwan Kamil, akan terjadi koalisi besar antara PDIP dan Golkar yang mendapatkan dukungan 37 kursi di legislatif Jabar. Terjadinya perubahan dukungan terhadap cagub, diprediksi cagub jabar akan diikuti oleh 4 pasangan calon yaitu Ridwan Kamil yang mendapatkan dukungan Nasdem, PKB, PPP (21 kursi), Adjat Sudrajat yang mendapat dukungan Gerindra, PKS (23 kursi), Deddy Mizwar sebagai inkumben yang mendapatkan dukungan Demokrat, PAN, Hanura (19 kursi) dan Dedi Mulyadi yang mendapat dukungan partai Golkar dan PDIP (37 kursi).

Kalau melihat peta tersebut, peserta Cagub Jabar 2018 menjadi tiga pasangan calon karena Deddy Mizwar sebagai inkumben tidak lolos sebagai peserta karena jumlah kursi dukungan di bawah 20 kursi legislatif. Jika ini terjadi maka Demokrat, PAN akan kembali merapat ke Gerindra dan PKS, sedangkan Hanura ke PDIP dan Golkar untuk mendukung Dedi Mulyadi.

Komposisi ini terus menarik untuk disimak sampai batas akhir pendaftaran 7 Januari 2018. Namun yang jelas perubahan arah angin dukungan Partai Golkar ke Ridwan Kamil hanya sekadar untuk mengalihkan isu dari kasus Setya Novanto dalam perkara e-KTP. Apapun manuver yang dilakukan partai politik terhadap kandidat tidak akan berpengaruh signifikan terhadap keterpilihan seseorang. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Saya berpikir, Golkar sedang berhitung dengan cermat dan mengevaluasi semua kebijakan partai untuk mereposisi statusnya dalam citra perpolitikan nasional pasca Setya Novanto. Ini merupakan langkah normatif saja. Jumlah suara yang diperoleh oleh Golkar pada Pemilu Legislatif Jawa Barat tahun 2014  adalah 3.540.629 suara atau 16,71 persen, signifikan untuk bermain kartu dengan cantik.

Ketum Golkar yang baru (pasca SN) tentu menginginkan Ridwan Kamil mengulang lagi situasi ‘bermesra-mesraan’ seperti ketika bersama SN. Istilahnya kulonuwun. Celakanya, Ridwan Kamil menganggap era kulonuwun sudah selesai, kini saatnya kerja. Airlangga sendiri berpikir, bagaimana caranya mengajak Ridwan Kamil berbicara perbaikan pembangunan di Jawa Barat jika untuk menelpon saja aku sungkan? Ini kan terbalik.

Tetapi, 11 bulan lagi menjelang Pilkada Jawa Barat, apapun bisa terjadi. Jika membicarakan Ridwan Kamil menurut analisis political science secara umum, Ridwan Kamil memenuhi kriteria bagus bermartabat. Seorang Wali Kota Bandung (institutionalism), professional dan berbudi luhur (behavioralism), dan punya rating bagus (rational choice). Sehingga memiliki posisi tawar tinggi terhadap partai-partai yang ingin meminangnya. Suasana kebatinan Ridwan Kamil memang mengharuskan dirinya untuk bersikap seambisius mungkin untuk merebut jabatan Gubernur Jawa Barat. Bahkan dirinya tidak tergoda sama sekali ketika sempat masuk dalam bursa Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Dan menuntaskan jabatan Wali Kota Bandung sampai purna jabatan.

Airlangga justru sebaiknya bersikap kooperatif dan rasional. Jika memang ingin cari aman seperti biasanya pameo Golkar: selalu menjadi partai pemerintah (tidak pandai menjadi oposisi); maka sebaiknya jangan berubah. Kecuali memang Airlangga sedang berencana besar bersama kawan-kawan di Golkar untuk latihan menjelang Pilpres 2019, sehingga bertingkah ‘agak gila’ sedikit. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF