Adu Konsep, Bukan Adu Jotos
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 09 October 2018 15:30
Penggunaan media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang merekam detik-detik keributan Wali Kota Prabumulih Sumatera Selatan, Ridho Yahya, dengan Asisten III, Abdullah Abadi, saat apel pagi di lapangan pemerintahan, Kamis (4/10/2018).  Dalam video yang beredar, perkelahian antara dua pejabat Pemerintah Kota Prabumulih tersebut terjadi di tengah lapangan saat upacara apel pagi, yang diikuti ratusan pegawai Pemkot Prabumulih Sumatera Selatan.

Peristiwa ini ditengarai lantaran Abdullah tersinggung karena Ridho Yahya terus menyindir orang yang tak mendukungnya. Bahkan Ridho Yahya menyebut banyak pejabat di Prabumulih pro kotak kosong saat Pilkada Serentak 2018. Abdullah yang saat kejadian bertugas sebagai komandan upacara maju menghampiri Wali Kota Ridho Yahya, yang sedang memberikan pengarahan di depannya. Wali Kota Ridho Yahya yang melihat asistennya menghampiri menyambut dengan tantangan Abdullah. Pertikaian yang awalnya sekadar adu mulut berlanjut dengan adu jotos. Sontak saja peristiwa itu menjadi sorotan nitizen di dunia Maya.

Terkait ramainya pemberitaan kuasa hukum Pemerintahan Kota Prabumulih merasa keberatan atas pemberitaan yang beredar. Menurutnya, tidak ada adu jotos Walikota Prabumulih Sumatera Selatan, Ridho Yahya, dengan Asisten III, Abdullah Abadi. Ia juga menegaskan pilihan kata adu jotos dan berkelahi hanya opini redaksi karena tidak sesuai dengan fakta lapangan. Nah loh, bagaimana dengan rekaman yang beredar?

Menanggapi peristiwa itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru akhirnya angkat bicara. Deru mengaku telah melihat cuplikan video yang viral di media sosial itu. Dia juga berencana akan menelpon langsung kedua pihak untuk mencari tahu duduk persoalannya hingga peristiwa ini terjadi. Bahkan Deru menjelaskan sosok Ridho Yahya yang dia kenal telah dua periode memimpin Prabumulih merupakan seorang yang baik dan tak banyak ulah.

Namun yang menjadi tanya kini, bukannya kesantunan akan membimbing seseorang pada sebuah komitmen atau kesepakatan sehingga perbedaan menjadi benih untuk mewujudkan kebersamaan? Lalu mengapa karena berbeda pilihan dan dukungan harus berakhir dengan adu jotos? Apa iya, perhelatan pilkada yang telah dilaksanakan masih menyisakan benih-benih permusuhan?Atau jangan-jangan ini menandakan krisis demokrasi?

Bila kita menengok jauh kebelakang, Socrates telah mengajarkan bahwa politik adalah kesantunan dan politik juga adalah martabat dan harga diri, sehingga dalam berpolitik seseorang harus memiliki keutamaan moral.

Selain itu, Socrates juga menekankan dalam politik perbedaan adalah hal yang lumrah, maka jika memaknai perbedaan tanpa memahami makna kandungan aplikasinya justru akan menimbulkan konflik. Segala bentuk perbedaan akan menciptakan sebuah kebersamaan manakala kesantunan menjadi landasan pijak atau pondasi dalam bersikap, bertutur kata dan bertingkah laku.

Pada titik ini pertanyaan kritisnya, bukankah baik buruknya pemimpin merupakan pengakuan dari orang lain, bukan atas pengakuan diri pribadinya? Wajar kalau pertanyaan ini muncul, bukan tidak mungkin akibat perilaku yang dipertontonkan dua pejabat tersebut maka yang akan mencuat dipermukaan adalah tampilan negatif yang terus mengendap di memori masyarakat, terlepas benar atau salah. Siapkah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Hubungan politik-birokrasi di Indonesia pada saat ini menjadi wacana menarik untuk dicermati. Pola hubungan politik-birokrasi yang diistilahkan oleh beberapa ahli yakni relasi antara “cinta” dan “benci” menjadi topik yang hangat diperdebatkan. Politik-birokrasi adalah “dua sejoli” yang dianalogikan sedang “berpacaran”. Layaknya “orang yang sedang berpacaran” akan selalu ada dua perasaan yang muncul silih berganti yaitu perasaan “cinta “ dan “benci”. Di satu sisi mereka ingin selalu berdekatan dan bekerja sama, tetapi di sisi lain ingin saling menjauh dan berdiri sendiri. Dengan analogi ini maka hubungan politik-birokrasi ini seperti “dua sisi mata uang”, yang tidak bisa dipisahkan (unseparated) tetapi berdiri sendiri (integrated).

Politik pada dasarnya erat kaitannya dengan kekuasaan (power). Politik merupakan sarana untuk memaksakan kehendak suatu pihak kepada pihak lain dengan cara-cara tertantu. Seseorang berpolitik orientasinya adalah memperoleh kekuasaan, logikanya setelah berkuasa dengan kekuasaan yang dimiliki maka ia akan menanamkan pengaruhnya kepada orang lain. Anggota DPR misalnya, ia dicalonkan oleh partainya

Menurut Budiardjo politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi (private goals). Dengan demikian dapat dipahami bahwa politik yang dijalankan oleh sutu negara harus dilaksanakan dengan tujuan menyejahterakan rakyat bukan hanya menguntungkan salah satu pihak. Singkatnya, politik adalah instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan seluruh masyarakat.

Dalam era demokrasi seperti ini, perbedaan-perbedaan pendapat sering kali terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah konflik dalam perbedaan pendapat tersebut. Biasanya konflik ini terjadi karena adanya suatu pendapat yang  berusaha untuk menegasikan pendapat yang lain atau yang lebih dikenal dengan thesis dan anti-thesis. Anti-thesis iniliah yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari sebagai kritik.

Di balik itu semua, peristiwa ini terjadi karena masih rendahnya budaya kritis dalam masyarakat kita. Selama ini, pendidikan kritis tentang cara berpikir, bertindak, dan bernalar tidak pernah diajarkan.

Selain itu, Budaya kritis muncul dari kesadaran kritis yang tumbuh dalam alam budaya berpikir. Budaya kritis lahir dari sikap yang selalu mempertanyakan kebenaran dan sumber kebenaran yang sesungguhnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Tidak mudah menjadi pejabat, karena dibalik serba fasilitas yang bisa dinikmati mengandung amanah yang harus dipertanggingjawabkan. Pepatah jawa mengatakan "pejabat harus kuat nyonggo derajat", arif dan bijak dalam bertutur serta bersikap.

Adu fisik dua orang yang viral di media sosial menunjukan prilaku "primitif" yang tidak layak dipertontonkan oleh seorang pejabat dan pemimpin, apapun alasannya. Entah siapa yang salah, yang jelas adu fisik yang dilakukan dua pejabat itu tontonan  menjijikan. 

Pejabat dan pemimpin itu harus bisa memberi contoh positif pada masyarakat, karenanya harus mengedepankan akal waras daripada okol atau otot. Emosional yang berujung adu fisik menunjukan bahwa pejabat itu tidak kompeten dan memiliki track-record yang jelek. Jika masih menghargai jabatan, mintalah maaf ke publik atas prilaku yang "primitif" itu. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Saat ini pertumbuhan arus informasi lebih cepat dan mudah terserap sebagai bentuk etika politik wajah baru. Artinya, ada nilai nilai politik yang menjurus pada sikap arogansi yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Atas nama hak politik, dengan dalih suatu kebenaran etika, tapi pada saat yang sama justru menyelesaikan jauh dari nilai nilai etik.

Adanya muncul klaim "paling benar", lalu memunculkan anggapan "orang lain" salah telah membentuk gejala perilaku politik saat ini. Akibat nya, persoalan selalu diselesaikan dengan kekuatan politik kekuasaan, tidak dari kesadaran menjunjung nilai nilai kemanusiaan sebagai bagian dari penjelmaan musyawarah dan mufakat.

Maka bangsa ini masih membutuhkan pemahaman etika poltik, terutama dari para elit politik. Salah satu etika politik yang segera dilakukan adalah menegakan suatu keadilan dan terlaksanya hukum. Jika ini bisa ditegakan, maka etika politik tidak akan dipermainkan secara vulgar oleh para tokoh yang seharusnya menjadi panutan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Seandainya kejadian perkelahian antara pejabat ini benar-benar terjadi karena berbeda pilhan politik memang patut disayangkan. Di tengah-tengah demokrasi yang sangat dihormati oleh pemerintah saat ini, dimana demokrasi pancasila yang ada di negeri ini adalah perbedaan yang harus dihargai dan dihormati oleh setiap warga negara, tanpa memandang siapa dia dari golongan,.agama, suku apapun dia seperti apa yang diajarkan Socrates bahwa politik adalah martabat harga diri dan dalam politik perbedaan adalah hal yang lumrah.

Kejadian berantemnya antara walikota Prabumulih dan Asisten III Prabumulih, mencerminkan ketidak dewasaan berpolitik dari pejabat-pejabat daerah yang hanya mementingkan kepentingan pragmatis saja. Tanpa melihat dampak yang akan timbul dari kejadian ini, dimana akan timbul image yang tidak baik di kalangan pegawai yang mengikuti upacara dan masyarakat umum karena akan muncul pertanyaan bagaimana akan bisa mensejahtrakan rakyat kalau pemimpinya berantem? 

Pertanyaan seperti itu akan muncul dimasing-masing benak masyarakat Prabumulih. Dan yang paling memalukan adalah dipertontonkan ditengah-tengah lapangan pada saat upacara. Pertanyaanya kemanakah hati nurani pemimpin seperti itu?

Dan mungkin banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang ada di benak pegawai-pegawai yang hadir saat itu. Lalu,  apa yang diperebutkan? Uangkah? Jabatankah?

Kita tidak melihat siapa benar atau salah dalam peristiwa ini, tapi apakah sikap pemimpin atau mental pejabat saat ini seperti ini adanya?

Mudah-mudahan saja peristiwa seperti ini tidak akan terjadi lagi baik di Prabumulih ataupun didaerah lainya agar negeri ini semakin dewasa didalam memahami demokrasi.

Kejadian antara Wali Kota Prabumulih Sumatera Selatan, Ridho Yahya, dan Abdullah, Asisten III, ini dapat diselesaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru dan peristiwa ini segera didamaikan agar tidak terdampak ke masyarakat luas karena pemimpin adalah panutan masyarakat. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua DPW Kombatan Bali, Dosen Universitas Mahendradata Bali

Perseteruan dalam pileg, pilbud maupun pilgub memang belakangan ini sering mengemuka, termasuk adu jotos.
Adu jotos bukan saja terjadi dikalangan pasangan calon tetapi juga terjadi di antara para pendukung.

Demokrasi selama ini bukan saja menjadi perang fakta tetapi juga perang batin, sehingga ada sejenis dedam kesumat. Dan anehnya jika pasangan calon yang kalah bermodal kuat jangan kira persaingan itu berhenti usai pemilu, tetapi akan memobilisi masa jika melihat kesalahan lawan politiknya agar jatuh pamornya.

Sekarang pemimpin jika sudah terpilih dan duduk sebagai pejabat juga tidak kuat hanya berlindung dari partai pendukungnya saja, tetapi mereka juga dikawal personal (preman). Fungsi pengawal pribadi (preman) apakah efektif? Sulit dijawab karena dalam kontek tata pemerintahan  proses pengawalan ada pada satpol PP .

Proses demokrasi belakangan ini seperti perang. Segala potensi bisa muncul termasuk ancaman kekerasan, rakyat jadi tidak nyaman berdemokrasi. Merasa ketidak nyaman di tingkat grassroot (akar rumput), ingin pemilu kembali ke sistem lama yakni perwakilan untuk menghindarkan konflik. Masyarakat di kalangan bawah kepingin nyaman, jauh dari perseteruan elit politik yang berebut kekuasaan. 

" Siapapun pemenangnya, apapun partainya....saya tetap begini saja, hidup sulit", itu ocehan rakyat kecil.

Memang kita tidak menginginkan para calon terlibat adu jontos, mestinya mereka mampu menunjukkan program positif untuk perbaikan-perbaikan pemerintahan ke depan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Sekarang ini moral sudah menjadi barang langka di arena politik. Moral sedang ditenggelamkan oleh para politisi dan penggembiranya yang sedang giat menebar kekerasan verbal dan fisik di segala penjuru Nusantara.

Kenyataan ini tentu saja sangat memalukan, dan membuat citra orang Indonesia seperti binatang politik. Mereka selalu saja saling serang dengan berbagai fitnah dan hinaan. Kata-kata pedas dan kotor pun berhamburan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu di semua lapisan masyarakat.

Semua itu menunjukkan bahwa intoleransi masih mencengkeram kuat dalam kehidupan sosio-politik Indonesia. Konyol memang, apalagi banyak orang mengklaim sebagai korban intoleransi meski dirinya sendiri intoleran terhadap perbedaan. Kaum intoleran ini juga gemar mengklaim sebagai pendukung demokrasi.

Semua itu seolah menunjukkan bahwa kematian demokrasi tinggal tunggu waktu. Bagaimana tidak,  dilihat dari pertarungan politik yang terjadi, ruang bagi akal sehat menyusut dengan cepat.  Sebaliknya, ruang untuk saling memaki dengan penuh emosi, dimana media-media arus utama ikut memfasilitasi secara terang-terangan, meluas dengan cepat.

Kerusakan moral yang demikian parah di arena politik sekarang ini juga menunjukkan seolah pendidikan formal maupun non-formal tak banyak berarti dalam pembangunan manusia Indonesia sebagai mahluk dengan kesadaran sosial yang tinggi. Sebuah keasadaran untuk saling menghormati, dan perlunya kerjasama dalam membangun masa depan bersama yang cerah.

Apa yang terjadi di arena politik sangat bertolak belakang dengan lagu "Imagine" karya John Lennon yang sudah lama populer di Indonesia. Dalam lagu ini dilantunkan 'Imagine all the people living life in peace'.

Meminjam judul lagu grup rock asal Inggris, Black Sabath, yang sedang merajalela di arena politik saat ini adalah 'War Pigs'.

Mereka tampaknya tak sadar bahwa ancaman terhadap demokrasi yang baru berumur 19 tahun ini datang dari sikap mereka sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Mahatma Gandhi, "Intolerans itu sendiri adalah sebuah kekerasan dan merupakan hambatan bagi perumbuhan demokrasi."

Kita semua tentu berharap demokrasi tak mati muda, melainkan terus tumbuh bersama Indonesia menuju masa depan lebih cerah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF