Ada Maksud di Balik Lapor
berita
Politika

Ilustrasi Foto: Muid / watyutink.com

08 September 2017 00:00
Penulis
Sebagai partai yang kini berkuasa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belakangan seringkali melaporkan sejumlah orang yang dianggap memfitnah atau mencemarkan nama baik partai dan petingginya.

Pada oktober 2016, Ketua bidang hukum DPIP Trimedya Panjaitan melaporkan jurnalis atas berita yang menyebutkan bahwa Ahok menyetor mahar Rp 10 triliun ke PDIP agar dicalonkan sebagai Gubernur DKI. Sebelumnya, Februari 2017, kader PDIP Kota Padang melaporkan melaporkan politisi Gerindra ke polisi karena mengunggah gambar acara ultah PDIP ditambah bendera palu arit di grup whatsapp.

Awal September 2017, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono dilaporkan oleh organisasi sayap PDIP di berbagai daerah karena menyebut PDIP mirip PKI.  Kalimat itu diucapkan Poyuono setelah PDIP mendukung syarat 20 persen Presidential Threshold (PT) Pemilu 2019. 
Hampir bersamaan, PDIP juga melaporkan pegiat media massa Dandhy Dwi Laksono yang menyebutkan Aung San Suu Kyi sama dengan Megawati, memerintah dengan kekerasan. 

Terbaru, pada 7 September 2017, Alfian Tanjung yang baru dibebaskan dari penjara karena kasus ujaran kebencian, kembali ditangkap polisi di halaman LP. Muasalnya adalah cuitan dia di Twitter bahwa 85 persen anggota PDIP adalah kader PKI. Itu membuat kader PDIP tersinggung dan melapor ke polisi. 

Salah kah PDIP? Tidak! Kader PDIP berhak menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan. Apalagi dalam hampir semua kasus di atas, para terlapor itu terkesan asal bunyi dan datanya invalid. Misalnya, berdasarkan data apa sampai menyebut 85 persen anggota PDIP kader PKI? Lalu, apa hubungannya dukungan PDIP atas PT 20 persen dengan PKI? Dalam kasus Dandhy Dwi Laksono, datanya mungkin valid, tetapi apa hubungannya terpilihnya Jokowi-yang didukung Megawati, dengan meningkatnya angka kekerasan di Papua? 

Tetapi publik berhak bertanya, ada apa dengan tren baru di PDIP ini? Memberi contoh kepada rakyat bahwa PDIP taat hukum dan anti kekerasan dalam menyikapi masalah? Memainkan pola playing victim untuk mendulang simpati rakyat non-PDIP sekaligus menjaga soliditas kader menjelang  pemilu? Atau mengalihkan perhatian publik dari performa partai banteng yang terlihat belum maksimal selama hampir tiga tahun berkuasa? Atau ada agenda di luar itu yang hanya diketahui PDIP sendiri.

Apa pendapat Anda? Watyutink?  

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Kaitan dengan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kerap kali melaporkan sejumlah orang yang dianggap melakukan fitnah atau mencemarkan nama baik partai dan petingginya, saya kira itu hak hukum pengurus PDIP. Hal ini tentunya diatur dan dijamin pula oleh undang-undang yang berlaku.

Akan tetapi pengurus PDIP juga harus mengingat, ada hak hukum orang lain. Dan hak hukum orang tersebut juga harus juga dilayani oleh pihak kepolisian. Tidak boleh ada pembedaan pelayanan bagi warga negara. Semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum.

Jangan karena posisi PDIP yang sekarang menjadi partai berkuasa lantas kader atau pengurusnya mendapatkan perlakuan khusus atau pelayanan yang berbeda dengan warga negara lainnya. Sedangkan warga lainnya tidak dilayani dengan baik dan respon yang cepat saat melaporkan.

Sebagai contoh pada Desember 2016 lalu saya melaporkan fitnah mengenai dana makar. Nama saya dicatut sebagai donatur dana makar. Namun hingga kini penyidik belum melakukan proses terhadap kasus itu. Jelas terjadi pembedaan perlakuan antara kasus yang dilaporkan kader atau pengurus PDIP dengan kasus yang dilaporkan oleh warga biasa yang tidak memiliki sangkut paut dengan PDIP. (ast)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Jenderal DPN Repdem 2017-2020

Sebenarnya lapor melapor ke polisi bukan satu peristiwa baru, apalagi disebut tren bagi PDI Perjuangan selaku partai pemenang pemilu yang kini menugaskan kadernya sebagai Presiden RI, yakni Pak Jokowi.

Pertama saya ingin katakan, meski PDI Perjuangan kini memegang kekuasaan politik, tidak serta merta kader partai, apalagi sayap partai--khususnya Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) yang banyak diisi oleh aktivis pro demokrasi, diklasifikasikan sebagai penjilat kekuasaan jika melawan apapun bentuk gangguan atas marwah induk organisasi (PDI Perjuangan), apalagi Ketua Umum Ibu Megawati sebagai pemimpin ideologi kami.

Kedua, Repdem yang berasal dari rahim aktivis pergerakan pada 3 Desember 2004, dilahirkan untuk menciptakan kader-kader Ideologis yang sepakat menjalankan ideologi partai, Pancasila 1 Juni 1945 serta mengamalkan ajaran ajaran Bung Karno. Perlu dicatat, Repdem bergabung ke PDI Perjuangan tatkala partai bukan dalam posisi pemenang, melainkan saat dizolimi Orede Baru. Kesadaran ideologis yang mendorong kami masuk ke PDI Perjuangan, bukan pragmatisme politik.

Kembali soal lapor melapor, selaku anak kandung ideologis PDI Perjuangan, Repdem dalam posisi otak, mata, dan otot partai. Siapapun yang menuduh PDI Perjuangan tanpa memiliki bukti akurat, akan kami lawan dalam segala hal. Termasuk melapor ke institusi kepolisian. Kita negara hukum, jadi semua yang sembarangan menuduh harus mampu mempertanggungjawabkan ucapannya secara hukum. Termasuk baru-baru ini Alfian Tanjung dan Wakil Ketum Gerindra Arifef Poyuono yang sembarangan mewajarkan PDI Perjuangan sama dengan PKI. Jika dibiarkan menuduh, ini akan berimbas konflik horisontal. Kritiklah kekuasaan dengan kritik konstruktif, tidak dengan hoax berbau rasis.

Ketiga, terkait bung Dandhy, tak perlu dibesarkan lagi oleh teman teman media. Jangan digosok..hehe. Saya sudah komunikasi dengan Repdem Jawa Timur. Itu murni inisiatif mereka. Hanya saya harapkan, meski latar belakang Bung Dandhy tak jauh berbeda dengan saya yang mantan aktivis dan mantan wartawan, alangkah bagusnya sebelum membangun opini yang menyudutkan pihak kami, ajaklah kami berdiskusi tanpa harus berpolemik dengan menyamakan Aung San Suu Kyi dengan Ibu Megawati.

Meski kerap dicibir menjilat kekuasaan akibat sering melaporkan pihak yang menyudutkan Ibu Megawati dan PDI Perjuangan, saya dan teman teman Repdem bisa dicek, jauh dari prasangka itu.

Repdem  masih memiliki idealisme. Kami tidak pernah mengemis kekuasaan seperti jabatan komisaris BUMN atau stafsus menteri.  Tidak ada sama sekali kami menikmati kekuasaan meski Pak Jokowi jadi Presiden. Bukan karakter Repdem menjilat. Paling hanya Ketum Repdem saja--teman akrab saya Bung Masinton--yang jadi anggota DPR. Dia juga terpilih tanpa modal memadai kala bertanding. Beliau masih komitmen dan idealis di parlemen. Saya paham betul modelnya. Saya saja gagal ke Senayan, dan tidak jadi apa-apa tetap melawan kepada siapapun yang menghancurkan marwah PDI Perjuangan.

Perlu dicatat, lebih baik melapor kepada pihak berwajib dan diproses sesuai ketentuan hukum ketimbang langkah persekusi yang malah melecehkan hukum! (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif             Strategi Menjawab Permasalahan Industri Pertanian di Indonesia             Kelaparan Tidak Mengherankan, karena Garis Kemiskinan Terlalu Kecil.