Ada Kampanye Terselubung di Reuni Alumni 212, Benarkah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 03 December 2018 14:30
Reuni Akbar Alumni 212 telah usai dilakukan. Reuni yang menghadirkan sekitar 100.000 Alumni 212 itu berjalan dengan  kondusif, dari awal hingga peserta membubarkan diri sekitar pukul 12.00 WIB. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, memuji perilaku Alumni 212 yang tetap menjaga kebersihan. Menurut Anies, sampah yang ditinggalkan oleh Alumni 212 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sampah pada perayaan tahun baru.

Meski berjalan kondusif, Reuni Alumni 212 menyisakan persoalan yang cukup pelik. Sebelum reuni diselengarakan, panitia mengatakan reuni tersebut diselenggarakan tanpa muatan politis itu. Namun pada saat reuni sedang berlangsung, terjadi sejumlah tindakan yang dianggap sarat dengan muatan politik. Mulai dari hadirnya Paslon nomor urut 02 peserta kontestasi Pilpres 2019, seruan Prabowo presiden, sampai ajakan untuk memilih presiden sesuai dengan Ijtima Ulama yang beberapa waktu lalu diselenggarakan.

Sebelum Reuni Alumni 212 digelar, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu-RI) telah memberikan himbauan agar tidak dilakukan kampanye pada saat reuni berlangsung. Dilansir dari laman detik.com, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Bawaslu memantau jalannya Reuni Alumni 212. Ada kekhawatiran, reuni tersebut ditunggangi kepentingan salah satu paslon peserta Pilpres 2019.

Di sejumlah whatsapp grup sempat beredar susunan daftar panitia Reuni Akbar 212, sejumlah panitia inti dalam kegiatan tersebut merupakan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Sandi. Dari daftar nama panitia tersebut, ada tudingan bahwa TKN Prabowo-Sandi aktor di balik Reuni Alumnis 212. Tudingan tersebut diperkuat dengan hadirnya sejumlah tokoh partai pengusung Prabowo-Sandi, dan Prabowo diberikan ruang untuk berpidato.

Meski dalam pidatonya tidak ada ajakan untuk memilih, kehadiran Prabowo dianggap sebagai upaya untuk menarik suara Alumi 212. Kabarnya, Jokowi-Ma’ruf juga telah diundang oleh Alumi 212, namun pada saat hari pelaksanaan reuni tersebut, tidak ada satu pun tokoh dari kubu Jokowi-Ma’ruf yang datang. Apa gerangan yang menyebabkan kubu petahana itu enggan menghadiri Reuni Akbar Alumni 212 tersebut?

Dilansir dari tempo.co, Habib Rizieq Sihab serukan Peserta Reuni 212 pilh capres sesuai dengan Ijtima Ulama, yaitu Prabowo. Seruan “Prabowo presiden” oleh sejumlah besar peserta Reuni Akbar 212 juga semakin memperkuat tudingan Tim Prabowo-Sandi merupakan aktor di balik suksesnya Reuni Akbar 212. Namun, apakah benar TKN Prabowo-Sandi yang menjadi pemain kunci di balik suksesnya acara Reuni Akbar Alumni 212?

Bawaslu sudah menghimbau jangan ada kegiatan kampanye dalam Reuni Akbar Alumni 212, jika ada teriakan “Prabowo presiden”, dan ajakan dari Imam Besar FPI Habib Rizieq Sihab untuk memilih capres sesuai dengan Ijtima Ulama, apakah itu tidak masuk dalam kategori kampanye? Apakah Bawaslu akan melakukan penyelidikan mendalam dan objektif terkait tudingan kampanye terselubung Reuni Alumni 212? Jika terbukti ada kampanye terselubung, apa sanksi yang akan diberikan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Terlepas dari agenda dan wacana sebagian anggota masyarakat yang menilai bermuatan politik atau tidak bermuatan politik terhadap pelaksanaan Reuni 212, Minggu, 2 Desember 2018, saya berpendapat kegiatan ini berlangsung baik, tertib, aman, dan teratur, sekalipun diikuti oleh banyak peserta.

Selintas saya berdiam dan berfikir, mengapa tidak proses perencanaan dan pelaksanaan Reuni 212 ini dibuat menjadi role model dalam mengelola ketika melakukan kumpul-kumpul sejumlah anggota masyarakat di satu tempat terbuka. Baik dalam bentuk reuni seperti ini ke depan, silahturahmi politik, konser, perayaan pergantian akhir tahun, penyampaian aspirasi dan sebagainya yang mengikutsertakan anggota masyarakat dalam jumlah banyak.

Kesimpulan sementara yang bisa saya tarik, pelaksanaan Reuni 212 sangat baik. Pengelolaan yang baik tersebut tidak lepas dari kerja sama sangat produktif antara panitia dengan berbagai pihak terkait, utamanya dengan aparat keamanan (dalam hal ini kepolisian), pemerintah daerah dan media massa. Jadi, setidaknya ada empat unsur penting sehingga pelaksanaan Reuni 212 berjalan lancar, yaitu pantia, aparat keamanan, pemerintah daerah dan media massa.

Menurut saya, keempat unsur tersebut telah melakukan relasi kesetaraaan, kebersamaan, saling memahami serta saling menghormati tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara satu dengan lain, sehingga tidak terjadi semacam ego sektoral yang tidak penting di antara mereka.

Karena itu saya berpendapat, pelaksanaan Reuni 212 ini sangat pentas menjadi role model ke depan ketika sekelompok masyarakat, utamanya yang mengikutsertakan banyak orang dalam berbagai kemasan acara yang dilakukan di ruang-ruang terbuka, termasuk dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah maupun kepada lembaga legislatif.

Untuk itu, saya menyarankan kepada KPU, Bawaslu, para aktor politik, partai politik, panitia Reuni 212 dan pemerintah (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri) secara bersama-sama membentuk tim pengkajian untuk mempelajari secara mendalam dan holistik terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan.

Reuni 212 dengan subyek penelitian yaitu pantia, aparat keamanan (kepolisian), pemerintah daerah dan media massa, dengan pertanyaan pokok, bagaimana tahapan proses perencanaan dan pelaksanaan sehingga Reuni 212 dapat berlangsung dengan baik, tertib, aman, dan teratur, sekalipun mengikutsertakan banyak orang.

Hasil kajian ini harus dapat melahirkan (temuan) model pelaksanaan suatu kegiatan yang mengikutsertakan sangat banyak orang, namun berjalan dengan tertib dan  baik. Model ini menjadi pedoman kredibel di tanah air, dan bisa jadi rujukan negara-negara lain di seluruh dunia, bagaimana mengelola (utamanya perencanaan dan pelaksanaan) suatu kegiatan di ruang terbuka yang mengikutsertakan banyak orang  dengan berbagai kemasan acara, termasuk di dalam reuni semacam ini dan penyampaian aspirasi publik terhadap pemerintah, misalnya.

Dengan demikian ke depan, segala bentuk pelaksanaan kemasan acara yang mengikutsertakan banyak orang di ruang terbuka, dapat berjalan dengan baik, seperti Reuni 212 ini. Selain itu, dengan menggunakan model tersebut, sangat bisa diantisipasi dan diminimalisasi ekses-ekses yang tidak produktif. Indonesia menjadi tempat studi banding bagi berbagai negara di dunia dalam mengelola kegiatan yang mengikutsertakan banyak sekali orang di ruang publik dengan berbagai kemasan acara, termasuk dalam bentuk penyampaian aspirasi publik di ruang terbuka. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengamat Kepolisian

Tudingan bahwa Reuni Akbar Persaudaraan Alumni 212 adalah ajang dukung mendukung salah satu paslon presiden, adalah tidak benar. Reuni Akbar 212 merupakan murni bentuk aspirasi umat yang ingin menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasakan saat ini.

Sejumlah bentuk ketidakadilan yang ingin disuarakan umat, beberapa contohnya  seperti kriminalisasi Ulama, dan adanya ketidakadilan dalam proses penegakan hukum yang dipertontonkan. Itulah yang menjadi dorongan di hati masing-masing umat yang ikut serta untuk berkumpul dalam sebuah kegiatan Reuni Akbar Alumni 212.

Jika kita melihat banyaknya jumlah peserta yang hadir di Kawasan Monas dan sekitarnya, saya pikir tidak ada organisasi manapun atau tokoh manapun/siapapun yang sanggup mengumpulkan massa sedemikian besar. Hadirnya mayoritas umat Islam di Monas dengan mengibarkan bendera Tauhid dan Bendera Merah Putih menunjukkan bahwa umat Islam jelas mendukung NKRI. Bagi umat Islam, NKRI dan Pancasila merupakan harga mati. 

Jika ada pihak-pihak yang "gerah" dengan adanya Acara Reuni Akbar 212 itu, kemungkinan mereka tidak ingin bangsa ini damai. Mereka mencoba terus mempermasalahkan hal yang sejatinya tidak perlu dipermasalahkan. Sehingga, itu berdampak pada situasi yang kurang kondusif, dan menganggu perdamaian di negeri ini.

Perbedaan pilihan politik merupakan sebuah keniscayaan. Jika ada yang memiliki perbedaan politik terkait dukungan yang diberikan dalam Pemilu atau Pilpres dan Pileg 2019, itu merupakan hak politik yang perlu dihargai dan dihormati. Jika masing-masing orang bisa menghargai pilihan politik masing-masing, maka perdamaian di Indonesia akan senantiasa terjaga dengan baik. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politisi Hanura

Reuni Akbar Alumni 212 yang diselenggarakan pada 2 Desember 2018, merupakan salah satu bentuk upaya untuk menggiring umat untuk memilih capres yang sama sekali tidak paham tentang Islam. Bahkan diduga juga jarang mengerjakan kewajiban seperti shalat, puasa, bahkan juga belum pernah berhaji walaupun sudah sangat mampu.

Saya menilai, dua istilah yaitu “partai penista agama" dan seruan “haram” memilih capres yang diusung “penista agama”, yang diperdengarkan melalui rekaman suara kepada peserta Reuni 212, merupakan suatu upaya licik untuk membangun opini negatif terhadap lawan politik capres yang didukungnya. Padahal, menurut saya cara-cara licik tersebut justru bertentangan dengan ajaran agama mana pun.

Saya merasa ada pelencengan dari tujuan utama Reuni 212 tersebut. Reuni 212 tidak lagi murni aspirasi umat Islam dengan ketulusan membela Islam, tapi sarat dengan politik praktis untuk mengarahkan umat agar mengikuti kehendak orang-orang tertentu untuk memilih Capres No 02 dengan cara yang sangat tidak elegan, yakni mendeskriditkan pemerintahan yang sekarang yang bukan lain adalah Capres No 01.

Bukan tanpa alasan saya mengatakan hal itu, kehadiran Capres Prabowo Subianto, dan sejumlah pengurus partai pengusungnya menjadi indikasi kuat bahwa Reuni 212 melenceng dari tujuan utamanya, dan lebih mengarah ke dukungan politik kepada Capres nomor urut 02.

Selain itu, orasi dan diputarnya lagu 'Astaghfirullah Punya Presiden Si Raja Bohong' setelah ceramah Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab, memperkuat bahwa aksi tersebut bertujuan untuk mendeskriditkan Presiden Jokowi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu)

Kampanye yang dimaksud dalam pemilu adalah yang tertuang dalam UU Pemilu dan PKPU/Perbawaslu. Dalam konteks itu kampanye harus melibatkan secara formal peserta pemilu, baik tim kampanye untuk capres-cawapres atau pelaksana kampanye untuk parpol dan DPD.

Batasan kampanye yang dinilai adalah tim kampanye/pelaksana kampanye atau pihak yang ditunjuk mereka untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu. 

Citra diri yang dimaksud dalam kampanye hanya berkutat pada aspek formal adanya alat peraga kampanye atau materi kampanye yang mengandung unsur logo atau gambar serta nomor urut peserta pemilu.

Sifat khusus pemilu yang mengatur soal kebebasan berpendapat namun berisi nuansa ajakan atau pengaruh kampanye tidak sepenuhnya terjadi. Alasan adanya kebebasan berpendapat seperti yang diatur oleh UU nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, harusnya dibatasi oleh UU pemilu. Inilah yang menjadi celah kampanye terselubung. 

Dalam PKPU dan Perbawaslu malah terkungkung pengaturan UU nomor 9 yahut 1998 atas penilaian apakah kampanye atau bukan semuanya harus izin polisi. KPU dan Bawaslu tidak membuat hukum pemilu khusus karena urusan pada masa pemilu yang dimensinya luas bergantung kepada mereka. Tetap kembali ke kepolisian. Sehingga izin/pemberitahuan kampanye pun ditujukan ke polisi. Mereka berdua hanya dapat tembusan. 

Jadi polisilah yang tetap berkuasa. Hal ini mengurangi marwah KPU Bawaslu sebagai pihak independen untuk mengukur demokratis atau tidak suatu hajatan publik pada masa kampanye ini. 

Sebaiknya pihak yang dirugikan bisa mengajukan sengketa atas ini ke Bawaslu, karena sifat rapat umum kampanye hanya berlaku 21 Hari menjelang masa tenang.

Jadi persepsi publik atas kampanye dan pengaturan kampanye di sisi lain terdapat kontradiksi. Oleh karena itu publik terbelah. Disebut kampanye bukan, tapi isinya kampanye. Hal ini perlu disikapi serius agar pemilu tidak menjadi ajang pendidikan yang membodohkan.

Ketentuan tentang citra diri dapat menjadi pintu masuk untuk mengurai masalah ini. Esensinya pencitraan. Namun Bawaslu punya pandangan yang formal. Tidak menyentuh pada pengaturan yang mendidik. Dengan ditetapkan sebagai peserta pemilu semuanya adalah pencitraan. Dunia periklanan paham itu. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF