Ada Apa di Balik Tercecernya KTP-el Rusak?
berita
Politika
Sumber Foto : tribunnews.com (gie/watyutink.com) 31 May 2018 17:00
Kasus tercecernya KPT-el di Bogor menimbulkan spekulasi di masyarakat. Pemerintah diharapkan bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan segera, tuntas dan transparan. Pengamat menilai, kasus tercecernya KTP-el menjadi peringatan bagi pemerintah dalam menangani dokumen negara. Apakah tidak ada SOP baku mengenai penanganan dokumen negara?

Pada 26 Mei 2018, ditemukan KTP-el berserakan di Jalan Raya Sawangan dan Jalan Raya Salabenda, Semplak, Bogor. Menurut pengakuan Kemendagri, KTP-el yang berserakan tersebut rusak dan invalid. Karena kasus itu mendagri kaget sontak memerintahkan Dirjen Dukcapil untuk segera memecat pejabat yang bertanggung jawab. Namun hingga kini kasus berserakannya KTP-el rusak masih dalam penyelidikan.

Membaca reaksi kagetnya Mendagri yang justru heran kenapa tidak langsung dihancurkan, apakah selama ini belum ada Standar Operasional atau prosedur baku untuk memusnahkan KTP-el yang cacat atau rusak dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen Dukcapil?

Kemendagri sangat perhatian dalam permasalahan dokumen pencatatan sipil. Merespon keinginan Presiden Jokowi, Mendagri menerbitkan Permendagri  Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Pejabat Dukcapil yang lamban dalam memberikan pelayanan, terancam dipecat. Sektor hulu terkait Dukcapil diberi perhatian lebih. Namun melihat kejadian tercecernya KTP-el di Bogor, apakah pemerintah abai terkait sektor hilir Dukcapil?

Ada pendapat mengatakan KTP-el yang rusak seharusnya langsung dimusnahkan. Pemusnahan bisa dilakukan misalnya dengan pewarna atau dihancurkan dengan mesin penghancur, agar tidak bisa dipakai atau disalahgunakan. Namun KTP-el rusak, yang menurut informasi dicetak pada 2010 dan 2012 lalu, malah disimpan. Untuk apa KTP-el rusak disimpan berlama-lamaan di gudang? 

Mendagri mengatakan sebelum dirinya menjabat, KTP-el rusak tidak dimusnahkan. KTP-el rusak dicatat dan dibuatkan berita acara, selanjutnya diangkut ke gudang Kemendagri. Sejak awal 2014 hingga dirinya menjabat Mendagri, setidaknya sudah 10 kali KTP-el diangkut ke gudang Kemendagri. KTP-el yang jatuh Sabtu lalu adalah pengangkutan yang kesepuluh. Apa yang menyebabkan pengangkutan KTP-el rusak membutuhkan proses yang begitu lama?
 
Setelah dikumpulkan sekitar satu kardus lebih, KTP-el rusak kembali disimpan di gudang. Kasus tercecernya KTP-el rusak kini dalam penyelidikan Kemendagri dan polisi. Namun ada pendapat yang mengatakan DPR harusnya segera tanggap dan bila perlu langsung sita barang bukti sebagai sempel untuk dipelajari dan dilakukan investigasi, berawal dari nomor KTP-el rusak tersebut.

Di sejumlah KTP-el  rusak, tercatat daerah asalnya adalah Sumatera Selatan (Sumsel). Salah satu daerah yang akan menggelar pilgub dalam pilkada serentak 2018. Ada anggapan bahwa, KTP-el tersebut akan disalahgunakan untuk kepentingan pilkada atau pemilu. Mendagri mempertaruhkan jabatannya jika KTP-el rusak yang jatuh di Bogor disalahgunakan untuk kepentingan pilkada atau pemilu. Apa yang membuat Mendagri begitu yakin bahwa KTP-el rusak yang disimpan tidak akan disalahgunakan?

Kalau selama ini semua KTP-el yang rusak dari seluruh Provinsi di Indonesia harus dikembalikan ke gudang Kementerian Dalam Negeri di Bogor, bukannya ini sebuah pemborosan?  Berapa biaya dan ongkos transportasi pemulangan fisik KTP-el afkir ini? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

KTP-el seolah menjadi momok bagi masyarakat, karena sangat sulit masyarakat dalam memperoleh KTP-el tersebut. Lain lagi bagi penguasa, yang terlihat ketakutan jika masalah terkait KTP-el muncul. Ketakutan dari penguasa ini menyiratkan adanya tabir tersembunyi di balik benda kecil yang tipis ini.

Seperti kasus yang baru-baru ini menggegerkan publik, di tengah-tengah sulitnya masyarakat membuat KTP-el. Di Simpang Salabenda, Kemang, Kabupaten Bogor malah ditemukan KTP-el yang tercecer dalam jumlah banyak. Sangat wajar bila publik merespons negatif dengan kejadian ini, karena selain begitu sulitnya mengurusi KTP-el masyarakat masih sakit hati dengan kasus mega korupsi KTP-el yang belum juga tuntas.

Berdasarkan pantauan kami, program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait KTP-el ini memang masih banyak masalahnya. Selain KTP yang tercecer di Bogor kami mencatat ada 5 proyek terkait KTP-el yang dijalankan Direktorat Jendral  Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 2017 dan 2018 yang berpotensi menjadi skandal KTP-el selanjutnya.

Untuk 5 proyek ini anggaran yang disiapkan Kemendagri mencapai Rp299.095.142.409. Uang ratusan miliar ini digunakan untuk 3 proyek Annual Technical Support Aplikasi Biometric KTP-el. Di mana dua proyek dijalankan tahun 2017 dan satu proyek dijalankan tahun 2018, untuk tiga proyek ini anggaran yang dihabiskan sebesar Rp129.718.900.000. Ada juga 2 proyek Pengadaan Blangko KTP-el yang dijalankan pada 2017 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp158.643.900.000.

Untuk 5 proyek ini, kami mencatat beberapa temuan. Antara lain: 2 Proyek Pengadaan Blangko KTP-el selalu dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan itu-itu tertentu saja. Perusahan tersebut menawarkan efisiensi anggaran, namun pada kenyataanya harga yang dipasang dalam tender lebih mahal jika dibandingkan perusahaan lainnya.

Kami menemukan kebocoran di dalam 5 proyek garapan Kemendagri. Potensi kerugiaan negara dari 5 proyek ini adalah sebesar Rp4,8 miliar. Hal ini sangat disayangkan, karena ternyata Kemendagri hingga kini belum juga beres dalam menjalankan proyek KTP-el.

Untuk itu kami mendorong pihak berwenang khususnya KPK, jangan cuma fokus dengan mega skandal KTP-el sebelumnya, namun juga membuka penyelidikan dengan proyek KTP-el yang kami sebutkan. Temuan ini juga menjadi catatan penting bagi KPK untuk terus mengawasi proyek KTP-el yang sedang dijalankan Kemendagri karena tidak menutup kemungkinan masih banyak penyimpangan yang dilakukan. (ast) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Golkar

KTP-el yang tercecer di Bogor memang rusak. Salah input atau ada kesalahan lainnya. KTP-el rusak itu akan dimasukkan ke gudang Kemendagri karena tidak bisa digunakan. Namun sebelum sampai ke gudang, KTP-el tersebut tercecer. Saya kira ini hal yang biasa. Kami dari DPR sendiri tidak ada kecurigaan atau rencana memanggil Dukcapil. Sejauh ini kami dan Dukcapil berkomunikasi dengan baik.

Kesalahan input yang menyebabkan KTP-el tersebut rusak adalah hal yang tidak bisa kita duga. Namun memang banyak yang salah input dari data Dukcapil itu, sehingga tidak bisa dipakai KTP-el tersebut. Kalau masalah pemusnahan KTP-el yang rusak atau dibagaimanakan, itu urusan internal dari pemerintah.

Kalau dikatakan nantinya KTP-el rusak itu disalahgunakan, saya pikir tidak mungkin itu terjadi. Disalahgunakan bagaimana, itukan datanya tidak valid semua. Aneh kalau ada satu orang yang memiliki dua identitas atau KTP-el dan dua nomor induk kependudukan.

Lagipula, kalau dikatakan akan disalahgunakan untuk pilkada dan pemilu tidak akan mungkin tercatat dalam daftar pemilih tetap tanpa ada orangnya. Dan orang yang memiliki KTP-el tersebut harus bertempat tinggal di situ, sesuai dengan alamat dan dapil.

Jadi DPR sejauh ini masih terus berkomunikasi dengan Dukcapil dan belum menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Insiden tercecernya e-KTP yang rusak di Bogor beberapa hari yang lalu, menyebabkan di publik muncul spekulasi bermacam-macam.

Semestinya e-KTP yang rusak segera dimusnahkan, bukan disimpan di gudang seperti sekarang. Sehingga publik juga banyak bertanya kok disimpan di gudang? Hal ini mengingat tahun ini merupakan tahun sensitif di karena tahun politik, yang menimbulkan kecurigaan yang tidak terelakkan. Dan bisa kemungkinan di manfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Maka yang di butuhkan saat ini untuk menjawab kecurigaan maupun pertanyaan publik adalah langkah konkrit dari Kementerian Dalam Negeri, dengan klarifikasi dan investigasi agar tidak terulang lagi kejadian tersebut. Hal itu sudah dilakukan dengan cepat oleh pihak Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri berserta stakeholders pemerintah lainnya yang terkait mengantisipasi bukan sekadar kasus tercecernya KTP-el, melainkan bagaimana KTP-el tersebut dapat secara optimal sebagai identitas kependudukan yang efektif dan efisien yang bisa di pergunakan oleh masyarakat dan negara. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

KTP-el itu merupakan salah satu dokumen negara yang sangat penting. Kalau sampai tercecer seperti itu, bisa jadi ada yang salah dalam SOP-nya. Tercecernya KTP itu menunjukkan kacaunya sistem pengamanan dokumen negara terlihat.

Seharusnya ada prosedur baku dalam memperlakukan KTP-el, makanya pihak Kemendagri jangan pura-pura kaget juga, tapi harus ikut bertanggung jawab terhadap tercecernya KTP-el tersebut. Pemecatan pejabat teknis itu sangat disayangkan, seharusnya Mendagri harus ikut bertanggung jawab.

Sistem sudah ada, tapi sistem tanpa pengawasan yang ketat sama saja membuang benih di batu karang. Seharusnya sistem ini harus diawasi, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti tercecernya KTP-el tersebut.

Lalu terkait penyimpanan KTP-el rusak, menimbulkan pertanyaan publik luas. Untuk apa dokumen rusak itu disimpan? Apakahkah dokumen itu digunakan untuk kepentingan politik seperti pilkada? Oleh karena itu untuk menjawab itu semua kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Agar publik bisa tahu siapa yang paling bertanggung jawab.

Untuk mengurangi beragam spekulasi yang muncul di publik, Kemendagri harus menjelaskan sejujur-jujurnya apa yang sesungguhnya terjadi. Supaya nantinya tidak menimbulkan persepsi negatif.

Sementara itu jaminan Kemendagri soal tidak akan ada penyalahgunaan KTP-el rusak merupakan jawaban diplomatis Kemendagri, agar tidak menciptakan kegaduhan pendapat di tengah masyarakat. Padahal bisa saja KTP-el itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, tidak ada jaminan pernyataan Mendagri soal penyalahgunaan KTP-el itu.

Untuk SOP penanganan KTP-el rusak seperti sekarang ini, saya kira memang ini pemborosan keuangan negara. Untuk itu kita minta Kemendagri ubah aturan yang ada, sehingga bisa lebih efektif dalam proses pemusnahan KTP-el rusak. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik

Kalau boleh saya berikan masukan, sebenarnya sejak zaman Orde Baru (Orba) dulu SOP untuk menghancurkan dokumen sudah ada. Dilakukan dengan mesin scrap. Dokumen negara yang rusak atau tidak terpakai lagi tidak boleh disimpan.

Nah, kalau pun ada dokumen atau data yang menjadi rahasia negara, itu boleh saja disimpan di lembaran negara atau di arsip nasional. Itu pun dengan pengawasan dan penjagaan yang ketat  dari aparat berwenang. Tak mungkin dokumen itu bisa sampai bocor atau tercecer ke sembarang orang.Jadi tidak mungkin disalah gunakan. Kalau sampai tercecer seperti itu, mungkin itu menyalahi SOP. Jika salah cetak, harusnya langsung saat itu juga di-scrap, tidak tunggu besok hari. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan