Ada Apa dengan Penenggelaman Kapal
berita
Politika

Sumber Foto: kompasiana.com

15 January 2018 19:00
Upaya Menteri Susi menegakkan kedaulatan laut Indonesia dengan cara menenggelamkan kapal pencuri ikan diuji. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan didukung Wapres JK meminta Susi untuk menghentikan tindakan penenggelaman kapal yang telah dilaksanakan sejak 2014 lalu. Luhut beranggapan penenggelaman kapal untuk menunjukkan kedaulatan laut Indonesia sudah cukup. Konon katanya penenggelaman kapal dianggap tidak ramah lingkungan.

Pada 2014 lalu penunjukan Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) dianggap tepat oleh sejumlah kalangan. Tapi ada juga kekuatiran  Susi bakal terjebak dalam konflik kepentingan, mengingat saat itu Susi adalah pengusaha perikanan. Secara umum Susi menjawab keraguan sejumlah pihak dengan bekerja secara profesional sebagai menteri. Dia mundur dari jabatan strategis di sejumlah usaha yang dirintisnya untuk menghindari konflik kepentingan.

Penenggelaman kapal pencuri ikan dinilai sejumlah pengamat mengembalikan kedaulatan laut Indonesia. Penenggelaman kapal konon katanya pernah akan dilakukan Menteri Freddy Numberi di era Presiden SBY. Namun karena kebijakan nasional saat itu, penenggelaman tak bisa dieksekusi. Sejauh ini penenggelaman kapal pencuri ikan yang dilakukan pada periode 2014-2017 dianggap berhasil meminimalisir kerugian negara akibat pencurian ikan (Illegal fishing) yang berkisar Rp240 triliun-Rp260 triliun.

Tindakan tegas Susi dianggap Luhut sudah cukup untuk memberikan shock terapi kepada pelaku pencurian ikan. Luhut beranggapan penenggelaman kapal tidak perlu lagi dilakukan, tapi cukup kapal disita dan dijadikan aset.

Dalam akun twitter resminya, Susi mengutarakan bahwa penenggelaman kapal sudah melalui proses hukum dan berdasarkan perintah pengadilan, bukan kehendaknya selaku MKP semata. Sejumlah pihak menunjukkan dukungan kepada Susi untuk tetap menjalankan kebijakan yang menunjukkan ketegasan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Dengan argumen menjadikan kapal sitaan sebagai aset negara, siapa yang bisa memastikan hal itu berjalan sebagaimana mestinya? Sebab bukan tidak mungkin opsi itu justru membuka peluang pemilik kapal untuk 'bermain mata' dengan penegak hukum. Bahkan ada bisik-bisik, larangan terhadap kebijakan penenggelaman kapal berbau politik ekonomi sebab ada kepentingan sejumlah oknum yang terganggu. Apakah ini berarti ada skenario melemahkan posisi Susi di kabinet?

Isu miring sempat beredar. Konon jika Susi masih ada dalam kabinet, akan sulit bagi Jokowi memperoleh suara maksimal di wilayah Pantura. Pasalnya sejumlah kebijakan KKP di era Susi dianggap merepotkan nelayan Pantura Pulau Jawa. Taruhlah kabar miring itu benar. Pertanyaannya, apakah dengan 'menyingkirkan' Susi, suara Jokowi di kalangan nelayan Pantura bakal moncer lagi? 

Apa pendapat anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Pernyataan Wapres JK dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan soal penghentian penenggelaman kapal asing pencuri ikan menunjukkan bahwa kedua pejabat tersebut tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Ini sangat disayangkan, karena penyetopan penenggelaman kapal tersebut bisa jadi membuat mafia pencuri ikan internasional kembali melecehkan Indonesia.

Kami mengimbau kepada Menteri Susi untuk tetap konsisten dengan sikap tegasnya, yakni tetap melakukan pembakaran terhadap kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Sikap Susi sudah tepat, membuat bangsa asing segan dengan wibawa Bangsa Indonesia. Para nelayan pun pasti akan selalu mendukung tindakan Susi. Kami berharap Polri melalui Polisi Perairan dan TNI AL tetap konsisten membantu Susi untuk menangkap dan membakar kapal asing pencuri ikan. Tindakan Susi membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia.

Sementara itu alasan JK dan Luhut sangat tidak masuk akal serta memalukan. Kapal yang disita tidak ditenggelamkan, melainkan akan diberikan kepada nelayan. Pertanyaannya, melalui mekanisme apa kapal sitaan itu dibagikan kepada nelayan? Apakah bantuan hibah atau lewat sistem lelang. Jika lewat bantuan hibah, apakah nelayan mau menerima kapal bekas pencuri ikan diberikan kepada mereka? Itu tidak barokah.

Selain itu pemberian kapal bekas pencuri ikan akan membuat nelayan kita dilecehkan oleh nelayan-nelayan asing. Mereka akan dinilai sebagai ‘penjahat baru’ karena menikmati alat bukti bekas kejahatan untuk meraup rezeki.

Jikalau pemberiannya lewat mekanisme lelang, berbagai kecurigaan akan muncul bahwa pelelangan ini hanya patgulipat dan sarat KKN sehingga muncul masalah baru. Bukankan dalam berbagai pelelangan barang sitaan disinyalir cenderung terjadi patgulipat sehingga pemiliknya bisa kembali mendapatkan harta bendanya yang disita.

Sebab itulah agar tidak muncul masalah baru, Menteri KKP Susi harus konsisten, kapal kapal asing pencuri ikan harus tetap dibakar agar wibawa Indonesia di negara lain tetap tinggi. Sebelum Susi membakar kapal kapal tersebut, kasus pencurian ikan tidak pernah selesai dan makin marak. Pelelangan kapal kapal asing yang ditangkap pun tidak pernah jelas juntrungannya.

Sebab itu JK dan Luhut tidak perlu mengevaluasi kebijakan Menteri KKP Susi agar menghentikan penenggelaman dan pembakaran kapal asing pencuri ikan. Justru kebijakan Susi patut didukung karena telah membawa dampak positif pada peningkatan produksi ikan dalam negeri dan kehidupan para nelayan. Justru yang diperlukan adalah dukungan maksimal Polisi Perairan dan TNI AL terhadap Menteri KKP Susi dalam menjaga perairan Indonesia agar tidak dimasuki para pencuri ikan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Ketua Umum Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI)

Menanggapi permintaan untuk memberhentikan penenggelaman kapal illegal fishing, menurut saya sebaiknya tempatkan saja pada proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak perlu menjadi perdebatan antarmenteri.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa selain penerapan sanksi pada tindak pidana di bidang perikanan berupa pidana penjara dan denda, bahwa penerapan hukum pidana dalam bidang perikanan juga berupa penenggelaman kapal asing ilegal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, yang diatur dalam Pasal 69: (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api. (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dengan demikian penenggelaman kapal perikanan berbendera asing merupakan tindakan khusus yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan dalam menjalankan fungsinya. Sekaligus sebagai penegakan hukum di bidang perikanan untuk memberikan efek jera kepada para pelakunya.

Namun hal penting yang perlu diperhatikan terkait penenggelaman kapal asing ini adalah tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, dan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Semisal tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (“SIPI”) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (“SIKPI”), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF