Abu Bakar Ba’asyir: (Akan) Dibebaskan, Lalu Dibatalkan
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 23 January 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Sikap pemerintah soal status hukum Abu Bakar Ba’asyir terkesan plin-plan. Setelah akan memberikan pembebasan bersyarat, kini pemerintah membatalkan niat membebaskan narapidana terorisme itu. Salah satu pertimbangannya, pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir tak memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apakah ini bukti pemerintah tak cermat dalam menyusun keputusan?

Sebelumnya, Jum’at (18/1/2019), Presiden Jokowi mengatakan bakal membebaskan Abu Bakar Ba’asyir atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Jokowi mengatakan, keputusan tersebut atas pertimbangan Kapolri, Menkopolhukam, dan sejumlah pakar.

Empat hari kemudian, Presiden Jokowi “mengoreksi” pernyataan itu. Pada Selasa (22/1/2019), Jokowi mengatakan, kurang lebih begini: syarat pembebasan bersyarat harus dipenuhi Abu Bakar Ba’asyir jika ingin bebas, misalnya setia kepada NKRI dan setia kepada Pancasila.  Wajarkah Presiden mengeluarkan pernyataan yang kontradiktif?

Atau, pernyataan kedua tersebut sebagai bentuk “mendengar keinginan publik”? Begitu kabar pembebasan Abu Bakar Ba’asyir menggelinding di ruang publik, sejumlah kalangan ramai-ramai mengkritik sikap pemerintah. Salah satunya datang dari sejumlah pakar hukum. Mereka menilai pembebasan bersyarat terhadap Abu Bakar Ba’asyir telah melabarak aturan, sehingga berpotensi mengacaukan sistem hukum.

Dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, pembebasan bersyarat narapidana terorisme harus memenuhi, di antaranya: menyatakan ikrar setia terhadap Pancasila dan NKRI secara tertulis, bersedia membongkar tindak pidana yang dilakukannya, telah menjalani dua per tiga masa hukuman, dan menyesali kesalahannya.

Dari sejumlah syarat yang diatur tersebut, praktis Abu Bakar Baasyir hanya memenuhi satu syarat: telah menjalani dua pertiga masa hukuman. Sementara syarat lainnya, enggan ia lakukan termasuk surat pernyataan setia terhadap NKRI dan Pancasila. Sehingga mau tak mau, pembebasan Ba’asyir harus dibatalkan agar tak melabrak aturan.

Selain dianggap melanggar aturan, wacana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir juga dinilai tak lepas dari kepentingan politik Pilpres 2019. Sebagian publik menilai bahwa Jokowi tengah berharap mendapat simpati dari pemilih yang berlatarbelakang Islam radikal. Bahkan, lantaran rencana pembebasan Ba’asyir atas dasar pertimbangan kemanusiaan, publik pun menilai Jokowi sedang membangun citra sebagai sosok yang humanis.

Sayangnya, sejumlah pengamat politik menganggap bahwa pembebasan Abu Bakar Ba’asyir justru bisa menggerus suara Jokowi-Ma’ruf. Dengan kata lain, menjadi blunder politik. Jika demikian, apakah pembatalan pembebasan bersyarat ini murni karena terganjal aturan? Atau, jangan-jangan pembatalan itu lantaran takut kehilangan suara pada Pilpres 2019?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin, dan pengajar Magister Administrasi Publik. Direktur Institute of Politics and Public Policy Studies, Banjarmasin

Dalam arena kontestasi politik semua bisa digoreng untuk menambah elektabilitas, termasuk pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir. Suka atau tidak, harus diakui Abu Bakar Ba’asyir punya segmentasi umat/massa tersendiri.

Apalagi dalam ring politik di negeri ini, Islam itu menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dalam dinamika politik. Baik kelompok Jokowi maupun Probowo akan berusaha bermesra-mesra dengan tokoh-tokoh Islam dalam memenangkan Pilpres 2019.

Abu Bakar Ba’asyir menjadi common enemy (musuh bersama), karena dia merupakan orang yang dianggap sebagai tokoh teroris. Secara hukum, dia terbukti sebagai tokoh teroris karena terlibat dalam beberapa kasus-kasus pengeboman.

Yang menjadi masalah adalah, Abu Bakar Ba’asyir ini ditempatkan sebagai sosok yang bisa menarik simpati umat untuk kepentingan keberlanjutan kekuasaan Jokowi (Pilpres 2019). Padahal, pembebasan bersyarat itu akan menjadi blunder bagi Jokowi.

Kalau pembebasan bersyarat ditempatkan sebagai alasan kemanusiaan, maka tidak usah ada embel-embel syarat lainnya. Sehingga, menggoreng isu Abu Bakar Ba’asyir ini tidak menguntungkan bagi Jokowi.

Turbulensi politik apapun bisa dimaknai atau intrepretasi secara macam-macam. Apalagi saat ini adalah arena pertarungan permainan kekuasaan. Sehingga pemberian pembebasan bersyarat itu ingin menjadikan Ba’asyir sebagai satu drising voters. Tapi meski berdampak, itu sebetulnya tidak signifikan. Apalagi kesadaran masyarakat sudah terbangun bahwa, ini sebuah akal-akalan.

Saya melihat, pembebasan bersyarat maupun pembatalan pembebasan bersyarat terhadap Abu Bakar Ba’asyir lebih dipengaruhi faktor politik, ketimbang soal hukum. Jadi, di sini muatan politiknya lebih tinggi daripada muatan hukum.

Seandainya pembebasan bersyarat atau pembatalan Abu Bakar Ba’asyir semata-mata soal hukum, konsisten tidak dengan kerangka penegakan hukum? Tapi pembebasan bersyarat dikemas dalam kemasan politik. Sekali lagi, tidak bisa dimungkiri bahwa Abu Bakar Ba’asyir digoreng dalam bungkus politik. Begitupun persepsi orang tentang Abu Bakar Ba’asyir, muatan politiknya jauh lebih besar ketimbang muatan hukumnya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Pemerintah mungkin ingin berbuat yang terbaik dalam pemberian pembebasan bersyarat kepada Abu Bakar Ba'asyir. Namun keputusan final harus sesuai prosedur hukum. Jangan sampai menabrak hukum. Keputusan pembebasan bersyarat belum diambil, jadi pemerintah belum bisa disalahkan. Jika keputusan sudah diambil dan menabrak prosedur hukum, baru dianggap tak cermat. Selama keputusan belum diambil, pemerintah belum bisa disalahkan. Namun memang terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai manusia biasa wajar jika sering melakukan kesalahan. Termasuk seorang presiden. Memang kedepan presiden harus lebih hati-hati dan cermat dalam membuat pernyataan. Karena apa yang diucapkannya akan menjadi kebijakan. Namun selama belum di SK-kan dan ditandatangani. Keputusan masih bisa berubah. Perubahan pernyataan Jokowi bisa saja untuk meluruskan pernyataan sebelumnya yang dianggap perlu diklarifikasi.

Saya pikir, pembatalan pembebasan bersyarat kepada Abu Bakar Ba’asyir lantaran dipengaruhi dengan keinginan publik dan tentu juga pemerintah berhati-hati dalam meggambil keputusan. Dan jalan terbaik adalah mengkaji secara mendalam dan komprehensif agar keputusan yang diambil tidak salah. Dan juga tidak melanggar UU dan peraturan yang lainnya. Karena jika salah dalam mengambil keputusan, akan fatal akaibatnya.

Pembatalan pembebasan bersyarat bisa saja karena prosesnya bertentangan dengan aturan yang berlaku. Bukan karena takut kehilangan suara di Pilpres 2019. Justru jika tidak dibatalkan, maka akan menggerus suara Jokowi, karena melabrak aturan. Jadi dengan pembatalan, itulah jalan terbaik. Dan win-win solution. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik, Dosen Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah

Pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir ini sebenarnya campur aduk kepentingan, antara kemanusiaan, politik, dan hukum. Seharusnya kasus Abu Bakar Ba’asyir ini hanya fokus kepada aspek hukum saja, jangan ada aspek lain. Kalau menggunakan aspek kemanusiaan, akan ada debat panjang. Apabila dalam hal ini yang digunakan adalah aspek kemanusiaan, maka akan ada banyak narapidana teroris yang akan mengajukan hal yang sama.

Jika demikian, akan banyak teroris yang menggunakan alasan sakit untuk dapat bebas. Dalam kasus Ba’asyir, yang bersangkutan sudah boleh mengajukan pembebasan bersyarat, karena sudah menjalani dua per tiga dari masa penahanannya. Secara hukum memang diatur, namun persyaratannya agak berat, yakni mengakui NKRI. Apabila persyaratan yang diberikan tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat dibebaskan.

Pemerintah seharusnya tidak perlu terburu-buru memutuskan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir sampai benar-benar menemukan argumen hukum yang rasional. Karena sudah jelas bahwa Ba’asyir memilih bertahan di jeruji besi dibanding untuk mengakui NKRI. Dalam konteks itu, walaupun secara hukum masih boleh mengajukan pembebasan bersyarat, tetapi jika tidak mengakui NKRI, pembebasan seharusnya tak dilakukan. Oleh sebab itu, pihak yang berwenang harus jeli melihat aspek yang digunakan.

Kemudian, saat ini kita sendiri sedang perang melawan terorisme dengan cara tidak mengakui radikalisme. Begitu pula dengan mereka yang tidak mengakui NKRI, seharusnya tak memiliki tempat di Indonesia. Karena dikhawatirkan akan muncul anomali-anomali. Apapun alasannya, hukum jelas harus ditegakkan.

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir ini pada dasarnya merupakan efek dari adanya celah hukum, yang berimplikasi pada faktor kemanusiaan. Apabila menggunakan aspek kemanusiaan, mengapa Ba’asyir yang mendapat pembebasan bersyarat. Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat awam, pemerintah terkesan sedang mencari perhatian dari kelompok-kelompok tertentu, khususnya kelompok yang mendukung Ba’asyir. Namun apabila itu tujuannya, maka kasus ini akan menjadi blunder. Karena ketika Ba’asyir ini akan dibebaskan, banyak protes yang muncul dari kalangan-kalangan pendukung pemerintah saat ini, yang memang merupakan kelompok liberal yang sangat anti pada kelompok radikal.

Padahal harapan untuk mendapatkan dukungan dari kelompok Islam, khususnya kelompok pendukung Ba’asyir, belum tentu akan didapat. Tetapi pada saat yang bersamaan, justru akan menimbulkan antipati dari kalangan pendukung pemerintah saat ini. Artinya, berharap yang tak pasti, dan berpotensi kehilangan yang sudah ada.

Belum tentu kelompok radikal akan mendukung pemerintah dengan keputusan membebaskan Ba’asyir. Karena saat ini juga banyak kalangan yang puas dengan kinerja Jokowi, tetapi tak ingin lagi memilih Jokowi. Pasalnya, cara memilih umat islam saat ini tak lagi berdasarkan rasionalitas, tetapi berdasarkan selera politik.

Ada dua hal dalam masalah pembatalan pembebasan, menurut argumen hukum dan argumen politik. Dari argumen hukum, pembebasan bersyarat tidak sesuai dengan ekspetasi, karena persyaratan untuk mengakui NKRI tidak dipenuhi, maka pembebasan boleh dinyatakan batal. Selain itu juga tidak ada UU yang memperbolehkan. Sementara efeknya, secara politik Jokowi akan bisa sedikit menyelamatkan diri ketimbangkan membebaskan dengan alasan kemanusiaan. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas