ASN: Melayani, Bukan Dilayani
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 30 November 2018 14:30
Pemerintah terus berupaya melakukan reformasi birokrasi, dan melakukan perbaikan mental dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya untuk melakukan keduanya itu tercermin dari ditambahkannya kalimat Reformasi Birokrasi (RB) ke dalam nomenklatur Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) pada era Pemerintahan SBY-Boediono 2009 lalu. Reformasi Birokrasi sejatinya menjadi salah satu agenda dari semangat Reformasi 1998.

Meski pun kalimat “Reformasi Birokrasi” telah digunakan, dalam praktiknya tidak banyak perubahan. Birokrasi dalam skala nasional maupun tingkat daerah, dianggap masih carut marut serta berbelit. Sementara perilaku dari oknum ASN, juga dinilai tidak banyak mengalami perubahan. Dalam kondisi seperti itu, muncul sejumlah kepala daerah yang berupaya melakukan pembenahan birokrasi dan perilaku ASN di tingkat daerah.

Sistem tata kelola pemerintahan yang profesional dan modern diperkenalkan. Seperti, diperkenalkannya istilah smart city. Kepala daerah yang memperkenalkan istilah ini antara lain; Wali Kota Surabaya, Risma; Wali Kota Makasar, Dani Pomanto; Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil; Gubernur DKI Jakarta, Jokowi (kemudian dilanjutkan Ahok dan Djarot); juga sejumlah kepala daerah lain di tingkat I maupun II.

Tujuan dari pembenahan birokrasi daerah adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Pengamat menilai, munculnya sejumlah kepala daerah yang memiliki tekad kuat memberikan pelayanan terbaik bagi warganya mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan prilaku ASN di tingkat pusat. Ditambah lagi, kepala daerah yang dulu berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi warganya, kini menjadi kepala pemerintahan di Indonesia.

Dalam kurun waktu 4 tahun, ada penilaian tata kelola birokrasi di Indonesia secara makro bisa dirasakan. Namun tidak dipungkiri, masih ada oknum ASN, bahkan setingkat kepala daerah juga kepala dinas, masih memiliki mental layaknya bos. Apakah penilaian perubahan makro tata kelola birokrasi dan perilaku ASN ke arah yang lebih baik ada kaitannya dengan revolusi mental yang menjadi agenda Pemerintahan Jokowi-JK?

Namun, sejumlah upaya telah dilakukan untuk memperbaiki tata kelola birokrasi guna memberikan pelayanan terbaik bagi warga negara. Salah satunya, melalui regulasi yang berorientasi pada pelayanan bagi warga negara. Regulasi yang dianggap paling fenomenal terkait memberikan pelayanan kepada warga adalah pembuatan KTP elektronik (el). Dukcapil dituntut untuk memberikan pelayanan cepat dalam penerbitan KTP-el.

Budaya pelayanan prima kepada warga negara dianggap mengalami kemajuan. Namun, sejauh mana keberhasilan tata kelola birokrasi dan mental ASN baik di tingkat pusat maupun daerah? Perubahan mental ASN belum tejadi secara menyeluruh, lantas siapa ASN yang telah move on dan belum move on dalam merubah mentalnya untuk melayani warganya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Ada dua kategori besar, menurut saya, perilaku aparat ASN kita di negeri ini, yaitu aparat ASN yang melayani (sudah move on) dan aparat ASN yang “minta” dilayani (belum move on). Sebenarnya, kedua kategori ini dapat dengan mudah diidentifikasi berdasarkan simbol-simbol komunikasi yang mereka perankan dalam memberi pelayanan kepada publik.

Sebab, ketika manusia, termasuk antara aparat ASN dengan anggota masyarakat, berelasi (langsung atau tidak langsung) satu sama lain, pertama sekali yang mereka pertunjukkan dan mengirim sinyal dalam bentuk lambang komunikasi non verbal, seperti antara lain sorotan mata, tekanan suara, cara duduk atau berdiri. Baru kemudian disusul dengan lambang komunikasi verbal. 

Kategori aparat ASN yang melayani. Bagaimana penggunaan lambang komunikasi bagi kategori aparat ASN yang melayani?  Aparat ASN pada kategori ini menggunakan kombinasi lambang komunikasi non verbal maupun verbal yang memberi simpati kepada setiap anggota masayarakat yang membutuhkan pelayanan publik. 

Aparat ASN seperti ini sangat berempati membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat dalam mengurus kepentingannya yang terkait dengan kementerian atau instansi pemerintahan lainnya. Ini sebagai salah satu ciri komunikasi pelayanan berbasis pada psykologi dan kearifan lokal ke-Indonesia-an kita. Dengan demikian, rakyat akan tertolong dan lega ketika berhadapan dengan aparat ASN. Inilah ciri komunikasi aparat ASN yang melayani.

Dengan pelayanan semacam itu, aparat ASN menjadi bagian solutif semua permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Untuk itu, kerja, kinerja dan pelayanan yang sepenuh hati dari aparat ASN lalu disampaikan ke masyarakat luas. Ini bisa sekaligus menjadi anti tesis dari hoax mengenai pelayanan publik di Indonesia. 

Sesungguhnya sosok contoh teladan pelayanan publik yang prima tidak sedikit ditemukan di kementerian dan instansi pemerintah di negara kita. Sebagai testimoni, saya punya pengalaman pelayanan publik prima yang luar biasa dari salah satu pejabat teras pemerintahan. Ketika saya menyelesaikan persoalan e-KTP saya yang selama ini belum tuntas, masih dalam tahun ini, saya meminta ke salah satu teman wartawan untuk memperoleh nomor hand phone Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), yang ketika itu belum saya kenal dan sama sekali belum pernah berkomunikasi dengannya. 

Kemudian, saya langsung telepon Dirjen Dukcapil dengan memberitahu persoalan yang saya ingin selesaikan, tanpa memperkenalkan diri saya lebih jauh. Dirjen Dukcapil langsung memberi respon sangat-sangat solutif dan tuntas. Hari itu juga, e-KTP saya bisa dicetak di salah satu dinas kependudukan daerah tingkat dua yang terjaring dengan internet. Saat itu juga e-KTP saya peroleh. Belakangan baru saya tahu bahwa nama Dirjen Dukcapil, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH..

Sebelumnya, saya mengikuti di berbagai media, di bawah kepemimpinan pelayanan Zudan Arif Fakrulloh, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menuntaskan berbagai persoalan e-KTP yang terjadi pada rezim pemerintahan sebelumnya. Karena itu, menurut saya, Zudan Arif Fakrulloh, sangat pantas dipertimbangkan sebagai sosok role model pelayanan publik di Indonesia. 

Kategori aparat ASN yang “minta” dilayani. Bagaimana penggunaan lambang komunikasi bagi kategori aparat ASN yang “minta” dilayani? Seluruh lambang komunikasi, baik non verbal maupun verbal, yang digunakan aparat ASN merepresentasikan dirinya seolah pemilik kementerian atau instansi pemerintahan. Mereka berperilaku seperti baginda raja yang dilayani. Itu dapat terjadi, misalnya, ketika aparat ASN tidak menjadi bagian solutif bagi rakyat mengurus sesuatu di kementerian atau instasi pemerintahan lainnya. Lebih parah lagi bila aparat ASN itu sebagai bagian dari masalah dari seluruh proses pengurusan kepentingan publik.

Bila rakyat pulang dengan membawa kekecewaan dan setumpuk masalah pelayanan yang kurang baik dari aparat ASN, dapat dipastikan  rakyat kecewa dan bisa menjadi malas mengurus kepentingannya di kementerian dan instasi pemerintahan lainnya. Lebih jauh lagi bisa menimbulkan masalah, bila rakyat yang bersangkutan menceritakan kekecewaanya tersebut kepada orang lain (teman dan tetangga), bahkan bila disampaikan melalui sosial media dengan menggunakan simbol-simbol non verbal, namun publik bisa menangkap makna di balik simbol tersebut. Kekecewaan tersebut bisa terjadi karena kurangnya rasa empati dari aparatur ASN tertentu. Kategori perilaku aparat ASN seperti ini berpotensi besar menimbulkan maraknya perilaku koruptif di kementerian dan instansi pemerintahan lainnya.

Jadi, untuk mewujudkan reformasi komunikasi pelayanan di kementerian dan instansi pemerintahan lainnya sangat tergatung dari perilaku para aparat ASN itu sendiri. Apakah pelayanan dari aparat ASN bagian dari solusi atau bagian dari masalah dalam pelayanan publik kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kata kunci ada di sumber daya manusia (SDM) aparat ASN, yang sejatinya memilik integritas kukuh dan sebagai pengabdian melayani rakyat dengan ketulusan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Juga melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Melalui Reformasi Birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien. Tetapi juga Reformasi Birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun perkembangan nya kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini, bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik. Ini dikarenakan masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkannya, praktik KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan.

Maka parameter berjalannya Reformasi Birokrasi ketika berjalannya kinerja administrasi publik, secara konseptual teoritis dengan fungsi optimal kerja sistem tata kepemerintahan administrasi publik dengan birokrasi sebagai mesin organisasinya dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan negara. Namun kenyataannya dalam perkembangan sayangnya, kondisi perimbangan antara “abdi negara” dan “abdi masyarakat” seringkali sulit diwujudkan.

Kecenderungan menjadi “abdi negara” dari pada sebagai “abdi masyarakat” terasa lebih kental dalam wajah, budaya dan perilaku birokrasi di Indonesia. Maka berangkat dari kondisi yang telah tercipta maka Reformasi Birokrasi terlebih dahulu merubah pola pikir aparatur dalam melihat masyarakat, sehingga akan mengubah perilaku aparatur birokrat dari seperti raja menjadi pelayan.

Di sinilah budaya pelayanan publik pemerintah akan bisa menjadi budaya dan berjalan ketika mampu beradaptasi dengan nilai, norma maupun kebiasaan ataupun istiadat budaya masyarakat yang dimasukkan dalam pelayanan publik pemerintah. Karena sesungguhnya output Reformasi Birokrasi mendorong aparatur dan sistem penyelenggaraan pemerintahan mampu menciptakan kreativitas dan inovasi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebutlah yang diharapkan dalam konsep good governance(ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang