74 Tahun RI, Merdeka Tanpa Kedaulatan?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 16 August 2019 15:00
Penulis
Watyutink.com - Secara de jure, Indonesia memang sudah merdeka. Indonesia punya pemerintahan, wilayah, warga negara, dan mendapat pengakuan dari negara lain--prasyarat menyandang Negara merdeka. Dari 17 Agustus 1945 hingga kini. Tapi de facto, masih debatable. Saat Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pun tak serta merta bangsa ini langsung menjadi Negara berdaulat.

Setelah menginjak usia 74 tahun, apakah Indonesia sudah berdaulat menjadi Negara merdeka seutuhnya? Seperti diketahui, menurut KBBI, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, wilayah, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kedaulatan seringkali dimaknai punya hak kendali penuh mengelola negara tanpa ada campur tangan pihak manapun.  

Menukil preambule UUD 1945, kehadiran Negara Indonesia tiada lain demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, kemerdekaan Indonesia juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga keadilan sosial. Ini boleh jadi menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi merdeka sepenuhnya dalam mengisi kemerdekaannya.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pancasila diharuskan menjadi pijakan tata laksana berbangsa dan bernegara. Di sini masalahnya, sebagian kalangan menganggap nilai-nilai Pancasila semakin hari kian luntur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang menonjol justru aroma liberalisme dalam sendi-sendi kehidupan, yang lebih mengedepankan individualisme ketimbang gotong royong. Mungkinkah kita bisa memajukan kesejahteraan umum, misalnya, jika tata laksana negara tak lagi berpijak pada dasar negara (Pancasila)?

Kendati demikian, merdeka seutuhnya tentu harus diupayakan tercapai. Banyak kalangan mengamini konsep Trisakti yang digagas Soekarno sebagai prasyarat mutlak menjadi merdeka seutuhnya. Seperti diketahui, Bung Karno menelurkan gagasan Trisakti pada 1963,  yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Hingga sekarang, ketiga persoalan tersebut dinilai masih jauh panggang dari api.  Soal politik, bangsa kita dinilai belum sepenuhnya berdaulat. Berbagai kebijakan politik acapkali bertentangan dengan kehendak khalayak. Bahkan sistem politik yang diusung pun tak mencerminkan cita rasa Indonesia.

Begitupun persoalan ekonomi, di mana pengelolaan ekonomi dianggap tidak bermuara pada kemakmuran rakyat. Sialnya, sektor ekonomi konon malah dikendalikan dan dikuasai oleh segelintir orang, bukan oleh Negara demi kesejahteraan rakyat. Demikian halnya dengan kebudayaan, singkatnya, manusia nusantara sudah mulai meninggalkan jejak-jejak kebudayaan warisan nenek moyangnya.

Mengapa wajah Indonesia belum seperti harapan Bung Karno dengan konsep trisaktinya? Apa musababnya?

Dalam beberapa tahun lalu, sebagian besar rakyat sempat punya harapan merdeka seutuhnya ketika Jokowi menelurkan konsep revolusi mental--program kampanye Pilpres 2014. Tak sedikit masyarakat yang kesengsem pada Jokowi gegara konsep revolusi mentalnya.

Revolusi mental menjadi gerakan untuk memperkukuh kedaulatan, meningkatkan daya saing, dan mempererat persatuan. Tapi konsep ini tidak berjalan mulus, jika tak elok menyebut “gagal”. Padahal, jika revolusi mental berhasil dilaksanakan, secara otomatis gagasan Trisakti juga terwujud,  karena Trisakti merupakan prasyarat mutlak revolusi mental. Lalu, perubahan mendasar apa yang diperlukan agar Indonesia tetap berjalan di atas cita-cita kemerdekaannya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Kamis pagi, 15 Agustus 2019, saya menerima pertanyaan watyutink berbareng dengan WA Goenawan Mohamad dengan attachment Koran Tempo tentang penolakan Presiden Jokowi terhadap ide pemulihan GBHN yang ditunggangi oleh gerakan kembalinya pilpres oleh MPR menghapus pilpres langsung. 

Saya sudah dua hari menulis tentang Anatomi Kudeta dan Suksesi. Maka terhadap permasalahan yang disampaikan redaksi watyutink, saya hanya kembali pada jiwa otentik Proklamasi Kemerdekaan.

Betul, kedaulatan itu harus dikuasai. Tidak hanya diwacanakan atau dipidatokan. Karena itulah penyakit kita semua sejak ulu hingga kini masih berlangsung. Semua wacana normatif memang muluk dan lukur, tapi tidak dilaksanakan karena elitenya hanya sekadar munafik. Maka bangsa ini kan jatuh pada penyakit memproduksi semantik yang tidak men-deliver cita-cita yang terkandung dalam semantik istilah muluk luhur seperti GBHN, PNSB, Repelita, RPJMN, dan banyak dokumen atau pidao yang hebat seperti Dekon (Deklarasi Ekonomi 1963) ternyata tidak terlaksana.

Karena jajaran pelaksana elite dan birokrasi serta kekuatan politiksemua munafik, saling jegal saling menjatuhkan. Maka kita harus kembali ke jiwa ksatria, gallantry, magnanimous (menang tanpo ngasorake), menghargai meritokrasi secara fair dan konstruktif. Karena itulah tepat penolakan Presiden  Jokowi terhadap manuver keblinger memulihkan MPR dan GBHN yang justru bisa mengebiri sistem presidensial kita dalam men-deliver program yang konkret, aktual dan relevan dengan situasi global yang sedang berubah secara sangat fundamental. 

Kembali ke hukum besi jer basuki mawa beya, siapa menabur angin akan menjadi badai. You reap what you sow. Sesal kemudian tidak berguna. Jangan besar pasak dari pendapatan. Semua itu memang harus dikelola secara canggih, dengan semangat menghargai meritokrasi, sehingga kinerja bangsa ini bisa setara dengan bangsa lain yang juga berkembang dan makin modern dalam memasuki era industri 4.0 serta God Infinite Zero.

Kalau Indonesia masih dibajak oleh autisme radikalisme agama primordial abad ke-7, maka jangan harap dapat mengejar ketinggalan dari negara bangsa lain yang sudah memasuki era God Infinite Zero. Tuhan yang melampaui segala agama sektarian, partisan, ketinggalan zaman karena terikat dengan abad kelahiran era pra Copernicus. 

Bagaimana manusia yang masih dikungkung oleh ajaran keliru bahwa matahari berputar mengelilingi bumi, harus membuat perspeksitif masa depan, bisa untuk realitas yang permanen saja, mereka harus dikoreksi karena "dogma Ptolemeus, geosentris yang keliru berabad-abad.

Manusia global sedang beranjak dari Homo Sapiens ke Homo Deus, sedang Indonesia masih terus berkukuh dengna konservatisme  masa lalu, agama dan teologi serta ideologi primordial yang ketinggalan zaman . Tuhan pasti mempunyai kedaulatan yang lebih dahsyat dari manusia apalagi manusia primitif abad Pertengahan. 

Seluruh intrik politik kudeta dan suksesi kekuasaan selalu merupakan dalih yang diselubungi teori dan wacana muluk-muluk yang merupakan kampanye hoax kemunafikan melawan realitas yang tidak memberikan delivery politik dari retorika elite politik di pelbagai negara. 

Persaingan antara bangsa adalah atas dasar kompetisi yang obyektif tidak bisa ditutupi dengan chauvinisme dan ultra-nasionalisme, yang kemudian menghasilkan elite "lokal" tapi tidak mampu men-deliver, karena  kadang-kadang justru sesama elite lebih sadis memperlakukan lawan politik ketimbang era kolonial.

Ketika Bung Karno masih bisa lulus THS sebagai insinyur tapi Guntur Sukarno tidak boleh kuliah di ITB, maka itu membuktikan bahwa rezim kolonial Hindia Belanda lebih manusiawi menghormati HAM dibanding rezim Orde Baru yang menskors Guntur. Karena itu sikap tegas Presiden Jokowi menolah wacana GBHN dan sudah siap meluncurkan kabinet milenial harus dihargai dan didukung agar kita berhenti dengan pusaran "nina bobo" elite politik berorasi tentang retorika kosong melompong yang cuma muluk dalam bentuk tapi hampa dalam delivery.

Yang diperlukan sekarang adalah delivery dari sekian banyak program kerja konkret yang semestinya sudah terlaksana karena bangsa ini sudah berusia 74 tahun tapi terbengkalai dan ketinggalan dari negara yang lebih muda. 

Semoga Presiden segera melaju dengan kabinet Jilid 2.0 berbasis meritokrasi dan berhenti nina bobok wacana muluk yang tidak bisa men-deliver. Hanya dengan itu kita bisa merasakan kedaulatan dalam kemerdekaan dan kemerdekaan dalam kedaulatan membangun bangsa ini secara konkret, bukan lagi dalam wacana semantik.

Mari kembali ke semangat otentik jiwa nilai Pancasila, kinerja cinta tanah air, produktif dan efisien untuk nation state, tangguh dan unggul dalam persaingan antar bangsa secara ksatria dan meritokratis. Hanya dengan itu kita bisa mentas dari semantik munafik yang hanya membuat bangsa ini jadi lunatik, achterlijk. Jika kita bisa mengubah gaya hidup semantik  munfaik dengan realitas otentik eklektik, niscaya apa yang justru diperdaya oleh think tank asing bahwa Indonesia akan menajadi kekuatan ke-4 pada seabad usianya dalam kualitas akan terwujud  tanpa perlu pakai istilah muluk yang kosong nilai. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Indonesia saat ini mulai kehilangan arah dan tujuan. Cita-cita para founding fathers mulai terkikis oleh arus new movement (pergerakan masa kini).

Dengan diamandemennya UUD 45 pada 2002 silam, maka kejanggalan pun terjadi. Yang mana kala GBHN merupakan determine atau penentu pembangunan bangsa telah ditiadakan. Konsep yang kita kenal Repelita dan Pelita tak muncul lagi. Padahal GBHN bukan dibentuk atas dasar politis tapi dilihat dari khebinekaan kala itu.

Lebih tragis, Pancasila kembali diobok-obok oleh aliran yang buta akan sejarah. Reformasi membawa kebekuan dan kebuntuan serta kebablasan. Dulunya Pancasila kuat, namun kini data yang dirilis 3 persen TNI terpapar paham radikalisme dan 10 persen ASN tak percaya pancasila. Negara dalam darurat konstitusional.

Pemerintah Jokowi harus lebih getol lagi menindak para pelanggar Pancasila. HTI dan FPI tak perlu ada karena akan berbahaya bagi konduktifitas dan ketenteraman bangsa.

Masuknya paham radikal maka mulai terjadi disintegritas bangsa. Apa langkah pemerintah? Harus pertegas dan pertajam Undang-undangnya kalau melanggar Pancasila langsung dihukum. Dalam hal ini, pogram revolusi mental yang ditelorkan oleh Presiden Jokowi tak mempan. Ini terbukti dengan sikap para penyelengga negara. Korupsi masih saja merajalela.

Padahal kalau program revolusi mental sampai reformasi dijalankan, maka saya kira para ASN tak akan melakukan tindakan tak terpuji. Bayangkan! Sampai April 2019 seperti dilansir CNN, hampir 1.466 koruptor belum dipecat dari 3.240 yang terlibat koruptor dari jumlah ASN 4,3 juta pegawai.

Selling power and buying power (daya jual dan daya beli) perlu diperkuat. Dan ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Presiden Sukarno dan Muhammad Hatta perlu dioptimalkan. Dan menteri yang bergaya neoliberal perlu disingkirkan.

Pada intinya, pelajaran Pancasila harus dihidupkan lagi lantaran kelompok khilafah benci dengan Pancasila. Padahal kekuatan Pancasila bagian dari pemersatu bangsa. Namun sebaliknya, kini hampir semua eksklusivisme agama yang terlalu ditonjolkan dengan memojokan agama lain. Sepertinya satu agama yang paling benar. Lebih membingungkan antara hukum, politik dan ekonomi semua berlandaskan agama.

Jika Indonesia jadi negara syariah maka sudah pasti Indonesia bubar. Papua, Sulawesi Utara, Maluki, Bali, Kalteng, NTT sampai Sumut pasti akan berpisah dari NKRI.

Sejauh ini konsep Trisakti yang digagas Bung Karno tak sakti. Pasalnya kita sudah merdeka tapi rakyat belum merdeka secara ekonomi dan kesejahtraan. Konsep presiden pertama RI ini yakni, berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Mirisnya hampir sebagian aset kita sudah dikuasai asing. Bank Mandiri, BNI, dan BRI saja dikuasai China. Maskapai Garuda saja, menyewa bahkan meminjam pesawat penumpang ke China. Belum BUMN yang lain dikuasai asing. Berarti program Trisaksi bisa dikata mandul.

Untuk itu, diperiode kedua Jokowi jangan memilih menteri yang yes man atau memble tak paham departemen yang dipimpinnya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Sabtu besok, 17 Agustus 2019, kita memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74.  Berarti secara de jure, Indonesia sudah diakui dunia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Kedaulatan (sovereignity) merupakan kewibawaan atau kekuasaan  tertinggi dan tidak terbatas dari sebuah negara  untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa adanya campur tangan asing. Konsep kedaulatan berawal dari pemikiran Rousseau dan Montesquieu, yang mengatakan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ide inilah yang kemudian kita kenal dengan demokrasi.

Sebagai negara demokrasi, kita melakukan proses pemilu untuk memilih orang-orang yang  akan duduk di organ-organ pemerintahan dan legislatif dengan harapan untuk memperjuang cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga keadilan sosial. Inilah yang menjadi prasyarat bagi siapapun yang terpilih sebagai pemimpin dalam proses pemilu untuk memperjuangkan cita-cita luhur tersebut.

Namun realita yang terjadi dari pemilu ke pemilu, kedaulatan hanya digunakan sebagai slogan politik bagi kandidat yang akan duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Setelah mereka duduk, idealisme yang mereka perjuangkan dalam pemilu seolah hilang tanpa bekas karena kebanyakan sudah terjebak pada kepentingan individu dan kelompok.

Ideologi Pancasila dan konsep Trisakti Soekarno yang menginginkan Indonesia berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan hanya sebuah hayalan. Kita sekarang sudah terjebak dalam kepentingan yang pragmatis dan budaya transaksional.

Perjuangan untuk menjadi bangsa yang besar dan berdaulat seakan pudar karena begitu besarnya ketergantungan kita kepada luar negeri. Kita tidak tahu apakah ini jebakan atau merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang harmonis sebagaimana yang sering dilontarkan para ekonom. Pembangunan yang dilakukan selama ini terkesan terjadinya proses dehumanisasi dengan cara menggusur orang miskin. Pemberian konsesi kepada asing juga salah satu bentuk tidak berdaulatnya Indonesia. 

Momentum Proklamasi 17 Agustus yang ke-74 ini kita gunakan untuk melakukan refleksi apakah kita sudah benar-benar menjalankan amanah sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Jika melihat kondisi politik, ekonomi dan sosial sekarang ini dengan tingkat kemiskinan,  ketimpangan dan keadilan yang tinggi, jelas kita jauh dari cita-cita kemerdekaan kita.

Kita tidak ingin memutar jarum jam kebelakang, akan tetapi harus menatap ke depan dengan kembali kepada jati diri dan roh kebangsaan yakni menjadi nasionalis sejati yang berjiwa Pancasila, berprikemanusian, berwatak gotong royong dan menjauhi sifat individualisme dan liberalisme. Anti terhadap penghisapan manusia oleh manusia yang banyak dilakukan dalam sistem kapitalisme selama ini. Inilah wujud konsep Trisakti Bung Karno yang masih relavan sampai sekarang ini untuk membangun kemandirian bangsa.

Kita harus bebas menentukan arah dan kebijakan politik dan tidak boleh lagi tergantung pada negara lain. Di bidang ekonomi kita harus meningkatkan kualitas SDM sehingga kita tidak lagi tergantung pada pinjaman luar negeri yang mengakibatkan kita terjebak ke dalam penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh kekuatan neoliberalisme dan kapitalisme global.

Semoga negara dan bangsa yang direbut dengan pengorbanan  oleh para pejuang kemerdekaan dari tangan penjajah asing, tidak kita biarkan untuk diserahkan kembali kepada kaum penjajah baru dalam bentuk lain dan para komprador asing yang masih bergentayangan di bumi pertiwi ini. Jayalah Indonesia! (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif             Strategi Menjawab Permasalahan Industri Pertanian di Indonesia             Kelaparan Tidak Mengherankan, karena Garis Kemiskinan Terlalu Kecil.