73 Tahun Merdeka: Kesenjangan Sosial-Ekonomi Bisa Jadi Bom Waktu
berita
Politika
16 August 2018 18:00
Memasuki usia 73 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah. Indonesia dinilai masih harus menghadapi darurat kesenjangan sosial dan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Kesenjangan memang menunjukan adanya penurunan ketimpangan pengeluaran, tapi penurunan dianggap masih sangat kecil, dan masih diperdebatkan oleh sejumlah kalangan.

Sejak Maret 2016 hingga Maret 2018 data BPS menunjukan pengeluaran penduduk Indonesia diukur menggunakan gini ratio, sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Gini ratio Maret 2018 tercatat turun 0,002 poin menjadi 0,389, dari periode sebelumnya pada September 2017 sebesar 0,391. Pada Maret 2016 gini ratio sebesar 0,397, mengalami penurunan dibanding September 2015 yang berada di level 0,402 dan Maret 2015 sebesar 0,408.

Walau mengalami penurunan, ada yang berpendapat tidak relevan mengukur kesenjangan menggunakan gini ratio pengeluaran penduduk. Mereka berdalih, pengeluaran penduduk Indonesia untuk konsumsi sehari-hari tidak jauh berbeda antara kelas atas dan menengah bawah. Selain itu ada ekonom yang berpandangan bahwa kesenjangan antar si kaya dan si miskin tidak terditeksi jika diukur menggunakan indikator gini ratio. Lantas, apa yang sebaiknya menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan penurunan kesenjangan?

Ada pendapat mengatakan data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan memang diperlukan untuk mengukur keberhasilan. Namun, jangan lupakan bahwa fakta di lapangan juga bisa menjadi penentu kepercayaan masyarakat kepada negara. Belum tentu semua rakyat paham mengenai angka-angka dan data statitistik yang dirilis BPS atau lembaga sejenis. Jika demikian, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat bisa benar-benar melihat dan merasakan bahwa fakta di lapangan kesenjangan benar-benar telah berkurang?

Sejumlah program telah dijalankan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Seperti: Program Keluarga Harapan (PKH), Dana Desa dan program pemerintah yang katanya pro rakyat belum mampu mempersempit kesenjangan dan meningkatkan pemerataan. Ada yang mengatakan, percuma membuat program-program pro rakyat untuk mengentaskan kemiskinan, dan diharapkan bisa mengurangi kesenjangan, jika akses terhadap ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Kesenjangan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sering jadi pembicaraan dalam forum diskusi dan media. Namun pemerintah dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi ketimbang benar-benar serius dalam melakukan pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan yang ada. Padahal ada yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak proporsional, akan semakin memperlebar kesenjangan yang ada di masyarakat. Lalu bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bisa memperkecil kesenjangan?

Sila kelima dalam Pancasila dengan jelas mengatakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya, jauh panggang dari api. Kesenjangan sosial-ekonomi bagai bom waktu. Disadari atau tidak, isu-isu politik yang dibungkus SARA yang menyasar etnis tertentu belakangan mudah digosok. Apakah pemerintah menyadari bahwa kesenjangan berkelanjutan bisa memicu terjadinya konflik? Bagaimana cara jitu mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Lepas dari penjajahan, Rakyat Indonesia berharap hidup lebih laya dan lebih baik dalam segala hal, termasuk secara ekonomi. Namun di usia ke-73 ini, Indonesia masih dilanda sejumlah permasalahan ekonomi, seperti kesejahteraan dan kemiskinan akut. 

Pembangunan ekonomi Indonesia selama ini saya kira cukup baik, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,94 persen untuk periode 1970-2008. Bahkan pada tahun 1980 pertumbuhan ekomoni Indonesia pernah mencapai 9,9 persen dan 8,2 persen pada 1995.

Namun pertumbuhan ekonomi tidak menjamin Indonesia bebas dari masalah ekonomi. Ketimpangan kekayaan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah besar untuk Indonesia. Ketimpangan ini menunjukan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia masih jauh dari berkeadilan.

Si kaya semakin kaya, sementara si miskin tetap miskin. Oxfam, NGO asal Inggris mengatakan jumlah kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan jumlah kekayaan dari 100 juta penduduk miskin di Indonesia. Pada 2017 Indonesia berhasil mencetak 32 miliader pada 2017 dengan harta kekayaan di atas 1 miliar dollar AS. Di saat yang bersamaan Indonesia juga menepati posisi keenam sebagai negara dengan ketimpangan terbesar di dunia.

Sementara itu BPS menggunakan gini ratio ketimpangan pengeluaran untuk mengukur kesenjangan, bukan menggunakna gini ratio ketimpangan pendapatan atau gini ratio kakayaan. Mereka yang memiliki pendapatan Rp1 miliar dengan Rp2 miliar, perbedaan pengeluarannya tidak terlalu singifikan. Jadi rasanya kurang tepat, jika BPS menggunakan gini ratio ketimpangan pengeluaran untuk mengukur ketimpangan sosial.

Selain itu Masyarakat Indonesia juga belum bisa lepas dari kemiskinan. Data BPS pada Maret 2018 mengatakan jumlah orang miskin di Indonesia adalah 25,95 jiwa atau 9,82 persen, dengan pendapatan Rp401.220 per orang. Namun kriteria kategori kemiskinan yang dibuat mengundang tanya. Apakah orang dengan pendatan di atas Rp401.220 per bulan bisa dikatakan tidak miskin? Bagaimana orang bisa hidup layak dengan pendapatan sebesar itu?

Dengan fakta-fakta yang ada di atas dan sebagian mungkin bisa kita lihat hari-hari belakangan, membuat kemerdekaan serasa tak bermakna bagi sebagian Rakyat Indonesia. Di usia kemerdekaan Indonesia yang bisa dikatakan tak muda lagi, kondisi Indonesia sangat memalukan. Kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi masih terjadi di negeri ini karena pembagian kue ekonomi yang tidak adil. Kekuatan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir kelompok pengusaha saja. Kalau demikian, rasa-rasanya akan sulit bagi Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyatnya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Ekonomi Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Alumnus Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bina Nusantara, dan Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Praktisi Pendidikan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita para pencetus kemerdekaan Indonesia yang tidak dapat ditawar, dan dirumuskan dalam sila ke-5 Pancasila. Namun masih terlihat kesenjangan sosial dan ekonomi yang merupakan pekerjaan besar bagi para pemangku kebijakan di Indonesia. Kondisi kesenjangan sosial dan ekonomi yang diwakilkan oleh angka-angka yang berasal dari survei-survei dan analisis BPS dapat menjadi salah satu indikator. Namun, tentunya harus terbuka terhadap faktor-faktor penentu lainnya. Angka-angka BPS harus dapat diterjemahkan agar dapat dimengerti oleh masyarakat umum secara konkret. Hal ini disampaikan agar masyarakat luas dapat memahami kondisi daerahnya masing-masing secara khusus dan kondisi Indonesia secara umum. Sehingga, ketika Pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang bertalian dengan ekonomi dan sosial, masyarakat memiliki paradigma yang sama untuk membangun negeri ini.                                                                        

Kebijakan pemerintah dalam mempersempit jurang kesenjangan sosial-ekonomi patut diberikan apresiasi. Semisal Program Keluarga Harapan (PKH), dana desa, dan lain sebagainya merupakan bentuk konkret dalam menterjemahkan solusi atas informasi BPS. Jika masih ada statemen yang mengatakan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah tersebut maka bisa dipahami. Mengapa? Gap kesenjangan yang terjadi sudah terakumulasi dalam tahun-tahun yang panjang. Ceruk kesenjangan merupakan endapan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang ‘tidak pro’ kepada rakyat yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Sudah bisa dipahami bahwa hasil kerja dari Kabinet Kerja yang ‘bekerja’ saat ini terlihat seperti jarum di tengah hamparan pasir. Hampir tak terlihat.

Statemen ini tidak berpihak kepada siapa pun. Namun, dalam memberikan argumentasi harus berpijak pada kenyataan atau fakta yang ada tanpa memiliki premis tertentu. Program-program pro-rakyat telah menjadi agenda utama pemerintah saat ini. Kita berharap ada satu masa didapati bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses ekonomi. Kita berharap melalui perbaikan infrastruktur dan kualitas manusia Indonesia maka akan mempersempit serta ‘meniadakan’ kesenjangan sosial-ekonomi.

Ini merupakan program kerja yang mendesak dan penting yang harus menjadi agenda utama para pemangku kepentingan di Indonesia. Lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif harus memiliki ‘roh’ yang sama dalam membangun bangsa Indonesia yang besar ini. Isu-isu negatif, SARA, dan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa harus dihentikan. Kita tidak berurusan dengan satu atau dua kelompok, tetapi kita berurusan dan bertanggung jawab kepada 270 juta jiwa penduduk Indonesia, yang mengharapkan perdamaian abadi yang merupakan cita-cita luhur para pendiri negara. Kita adalah negara besar. Negara yang dikenal sebagai negara yang santun, sopan, dan bermartabat.

Tetapi ingat, ada satu istilah yang disampaikan dalam kitab suci bahwa ada singa yang berjalan keliling, mengaum, dan siap menelan serta membinasakan. Negeri indah, subur, kaya, dan makmur seperti Indonesia banyak mengundang ‘singa’ yang siap menelan, menghancurkan, dan membinasakan. Para ‘singa’ itu datang tidak hanya dari luar tetapi ia menyelinap masuk dari dalam. Ketika ‘musuh’ bangsa terlihat dari luar maka dapat dihitung dan diantisipasi. Tetapi, jika ‘singa’ itu merupakan anak bangsa sendiri maka kehancuran negeri ini sudah terlihat di depan mata. Ia akan memangsa ‘kenyamanan’. Menelan ‘kemapanan’ sosial ekonomi. Melumpuhkan sendi-sendi bernegara. Kita tidak ingin hal ini terjadi. Prototype kerusakan pada medio Mei 1998 tidak boleh terulang dengan alasan apa pun demi tegaknya NKRI.

Politik dan ekonomi merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Menyatu dan saling melengkapi. Dengan kedewasaan kita dalam berbangsa maka ranah politik akan berjalan dengan santun dan peningkatan ekonomi dapat tercapai. Sebenarnya, kemajuan ekonomi dan politik suatu bangsa termasuk negara Indonesia di dalamnya merupakan sebuah pilihan BUKAN takdir. Oleh karenanya, mari kita memilih untuk menjaga kedaulatan negeri ini dari siapa pun yang berusaha merongrong keutuhannya. Memasuki usia ke-73 dimana telah melewati satu masa atau siklus kehidupan manusia, mari kita songsong Indonesia Baru. Indonesia bagi kita semua. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Sekali gurem tetap gurem. Jangan coba jadi besar karena akan berhadapan dengan para pembesar bisnis dan politik yang sedang kompak. Kalau bosan jadi pengusaha gurem silahkan alih profesi, Anda bisa menjadi kuli di tanah air sendiri atau negeri seberang.

Itulah yang sedang dihadapi oleh para pengusaha gurem di tengah kapitalisme yang makin dahyat di Indonesia. Mereka makin tak berkutik karena pemerintah memilih jalur liberalisasi untuk mengejar status sebagai negara dengan kemudahaan berbisnis yang setara dengan negara-negara maju.

Korban paling baru adalah para peternak sapi perah. Pekan ini pemerintah memutuskan untuk mencabut kewajiban industri susu membeli susu dari peternak lokal. Puluhan abahkan ratusan ribu orang bakal menganggur karena sebagian besar susu lokal dihasilkan oleh peternak kecil yang hanya punya satu atau dua ekor sapi.

Para peternak kecil ayam sudah kena hajar lebih dulu. Mereka rontok karena para raksasa unggas dibolehkan menjual ayam langsung ke pasar eceran dengan harga miring. Para raksasa tapi ni tak hanya bergerak di bidang peternakan tapi juga pakan ternak.

Maka berbicara tentang ekonomi kerakyatan di tengah situasi sepeti sekarang ibarat 'pepesan kosong'. Enak dilihat dan dibicarakan tapi gak bisa dimakan.

Ekonomi kerakyatan sekarang ini seperti pasar kakilima,  yang setiap saat bisa lenyap karena  digusur aparat Pemda. Kenyataan bahwa mereka nyaris tak dibina apalagi dibantu oleh pemerintah,  dan menjadi sumber kehidupan bagi mayoritas pekerja, dianggap tak penting. Barang dagangan mereka setiap saat bisa disita atau dihancurkan petugas penertiban karena dianggap merusak keindahan.

Para pelaku ekonomi kerakyatan ini tentu jengkel ketika disuguhi data-data statistik tentang pertumbuhan ekonomi dan diklaim sebagai keberhasilan nasional. Mereka pasti jengkel ketika membaca berita tentang petinggi yang suka turun ke lapangan dan membual tentang ekonomi kerakyatan.

Sekarang ini pembicaraan tentang ekonomi Pancasila atau kerakyatan telah didominasi oleh para pembual dan pemimpi. Maka,  suapaya orang-orang kecil betulan tidak makin jengkel,  sebaiknya bualan tentang perbaikan nasib mereka segera dihentikan! (ast)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi