22 Mei, People Power, dan Penunggang Gelap
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
16 May 2019 12:40
Watyutink.com - 22 Mei dan People Power merupakan dua hal yang belakangan ini sangat menghantui pikiran rakyat kebanyakan. Apalagi ketika pasangan Prabowo-Sandi, pada acara kubu 02 yang digelar di Hotel Sahid, 14 Mei lalu, dengan tegas telah menolak hasil perhitungan manual ( Real Count) versi KPU. Dengan demikian, 22 Mei bukan lagi sebagai hari penentu pemberi kepastian. Sebaliknya, 22 Mei malah berbalik menjadi hari yang penuh ketidak-pastian.

Pasca Prabowo-Sandi menyatakan sikap politiknya ini, publik menjadi tergiring untuk berkutat pada pertanyaan; apa yang akan terjadi pada 22 Mei? Akankah People Power benar-benar diturunkan? Suasana bertambah ‘serem’ ketika sejumlah individu pendukung kubu 02, dengan lantang menyatakan telah siap untuk berjihad hingga titik darah penghabisan. Mereka kompak akan melawan dengan jalan berjihad bila KPU dan pemerintah tetap cuek dan menutup mata terhadap berbagai kecurangan. 

Terjadinya kecurangan menurut kubu 02, dilakukan secara masif dan terstruktur oleh pemerintah cq KPU. Belum lagi jatuhnya korban jiwa dari para petugas pelaksana pemilu yang mencapai angka 500 lebih. Suatu angka yang layak diduga sebagai peristiwa kematian yang tidak wajar. Sehingga publik awam menduga-duga bahwa tanggal 22 Mei, cukup alasan digunakan sebagai hari pembuka untuk menggelar aksi People Power. 

Pertanyaannya; bila People Power akan diturunkan ke jalan, ‘people’ yang mana ini? Pertanyaan ini tentu dipertanyakan oleh mereka yang tak terlalu awam berkaitan dengan definisi People Power itu sendiri. Per definisi, People Power yang umum pahami adalah gerakan perlawanan rakyat semesta. Artinya, suatu perlawanan terhadap pemerintah yang tengah berkuasa dinyatakan sebagai gerakan People Power bila keberadaannya didukung oleh hampir semua elemen rakyat dari berbagai segmen yang ada. Gerakan pun bersifat inklusif, tidak hanya berasal dari satu kelompok maupun segolongan masyarakat dalam satu warna dan aliran tertentu. 

Lewat kriteria dan pemahaman di atas, kubu 02 yang konon akan menggerakan People Power, mungkin baru sebatas sebuah harapan. Sekaligus masih dalam upaya berupa ajakan kepada seluruh segmen masyarakat untuk turun ke jalan. Hal yang tak mudah dan bahkan tak akan mungkin terjadi. Pasalnya, terindikasi kuat bahwa para pendukung kubu 02 yang berasal dari sejumlah partai (Demokrat, PAN, PKS) saja, mulai melontarkan isyarat bahwa jalan penyelesaian damai lewat jalur formal konstitusi, menjadi pilihan jalan ke luar terbaik. Dengan kata lain, massa dari partai pendukung saja tak berada dalam tekad dan suara bulat untuk siap berjihad turun ke jalan. Apa lagi massa rakyat di luar yang selama ini justru berposisi netral atau lawan yang diduga jumlahnya jauh lebih besar. Di samping itu, juga diperlukan persyaratan untuk menggerakan People Power, yakni; adanya penguasa zalim sebagai musuh bersama yang oleh mayoritas rakyat layak dan wajib untuk digulingkan. 

Terjadinya People Power biasanya bila rakyat telah sepenuhnya teryakini bahwa pemimpin negeri mereka berperilaku, korup, otoriter, atau karena perilaku a moral yang sangat mempermalukan bangsa. Nah, dalam kaitan ini, menjadikan Jokowi sebagai musuh bersama, sangat tidak memenuhi kriteria dimaksud. Apalagi sebagian massa rakyat dengan jumlah yang sangat banyak, mayoritas berdasarkan angka hasil Pemilu, masih mencintai dan mengelu-elukannya.

Bila massa dari partai pendukung kubu 02 saja sudah tak berada dalam tekad dan suara bulat, lalu massa dan elemen rakyat mana yang akan turun ke jalan dan menyatakan diri sebagai gerakan People Power? Lewat potret dan analisa peta kekuatan ini, maka yang telah bertekad bulat berjihad adalah kelompok yang diduga massa yang justru berasal dari luar partai pendukung.

Atas realita ini, banyak pengamat yang kemudian menganalisa bahwa eksistensi para penunggang di belakang gerakan kubu 02 yang berciri selalu memancing keresahan, menjadi semakin nyata terbaca. Secara proses alami mereka bergerak terpisah dan memisahkan diri dari massa ‘tuan rumah’ yang lebih memilih untuk tetap berada dalam garis perjuangan politik dengan kejelasan sikap setia kepada NKRI, UUD’45, dan Pancasila. 

Begitu juga mayoritas pemimpin formal-struktural yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional kubu 02. Kebanyakan mereka adalah para jenderal mantan tentara  dan mantan pejabat tinggi negara yang kesetiaannya kepada NKRI, UUD’45, dan Pancasila, sudah sangat teruji! Oleh karenanya akan sangat salah sasaran bila segala tuduhan untuk melakukan makar dan hal-hal yang bersifat inkontitusional dituduhkan kepada mereka.

Karenanya penguasa lewat aparat keamanannya, harus jeli melakukan pemisahan, antara gerakan politik yang genuine dari kubu 02, dan mana yang berasal dari para ‘penunggang gelap’. Gerakan mereka diduga keras memang bertujuan lain. Jauh dari koridor perjuangan politik dalam kerangka pemilu-pilpres. Karena yang dilakukan lewat gerak politik mereka, aroma perjuangan ideologi yang mereka jadikan sebagai tujuan, oleh banyak telaah para pengamat, sudah semakin terbaca. 

Itulah sebabnya, pihak pemerintah yang dalam posisi di atas angin, tidak cukup hanya menjawab situasi pelik ini dengan respon yang justru menggelisahkan rakyat…"Aparat keamanan, TNI dan POLRI, telah siap untuk bertindak tegas! Ditambah lagi adanya pernyataan…"100 ribu pasukan bersenjata telah kami siapkan!’’ Lho.., yang mau diserbu itu siapa? Apa pun dan siapa pun mereka, mereka adalah massa rakyat kita juga. Silahkan lakukan tindakan yang tegas terhadap para pemimpin mereka, jauh hari sebelum 22 Mei tiba. Jangan malah menunggu tibanya 22 Mei untuk bergerak merangsek siapa pun massa rakyat yang turun ke jalan.

Perlu diingatkan kepada kubu 01, bahwa masalah ketegangan hingga 22 Mei yang kita hadapi, bahkan sampai Oktober 2019, adalah masalah politik. Maka penyelesaian secara politik harus lebih diutamakan. Jalur hukum diposisikan hanya sebagai bagian dari keputusan politik dalam rangka penyelesaian politik. Sehingga hukum tidak dijadikan sebagai payung legimitasi bagi aparat keamanan untuk pada 22 Mei bergerak berdasarkan tafsirnya sendiri. Sebuah tafsir yang bisa jadi tidak berada dalam koridor penyelesaian secara politik sebagaimana arahan peradaban berpolitik di alam demokrasi.          

Melupakan sementara kesibukan dan pikiran memindahkan Ibu Kota dan lebih berkonsentrasi pada upaya penyelesaian secara politik menghadapi berbagai kemungkinan pasca 22 Mei, merupakan langkah bijak pemerintah yang akan dinilai sebagai langkah lebih bertanggungjawab. Agenda membangun kesadaran para pemimpin di kubu 01 maupun 02, agar lebih mengentalkan sikap kenegarawanan demi keutuhan NKRI, merupakan kerja politik yang bersifat urgen! Menyerahkan penyelesaian politik kepada institusi aparat keamanan (bersenjata), bisa jadi bukan merupakan penyelesaian yang diharapkan. Sebaliknya malah bisa merupakan pengulangan kesalahan besar seperti terjadi di masa lalu! 

Oleh karenanya, melahirkan kesepakatan politik yang bertujuan untuk tetap menjaga keutuhan dan keberlangsungan NKRI, UUD’45, dan Pancasila, merupakan ujian besar bagi Jokowi dan Prabowo. Di sinilah sikap kenegarawan mereka berdua dalam memimpin bangsa ini, diuji oleh keadaan. Langkah politik mereka ini disaksikan oleh berjuta mata dan batin rakyat Indonesia. Apakah ambisi haus kekuasaan yang dominan menguasai ruang pikiran dan hati mereka, atau kecintaan dan sikap rela berkorban demi keutuhan Nusa dan Bangsa yang lebih mereka utamakan. 

Dalam kaitan perebutan kekuasaan yang berpotensi menghancurkan persatuan dan kesatuan rakyat, Bung Karno dan Pak Harto telah memberikan contoh yang perlu untuk selalu dijadikan pegangan. Toh pada akhirnya, meminjam kata mutiara orang Jawa…"Becik ketithik..olo ketoro!”…mana yang baik dan mana yang buruk, pasti akan terlihat juga!

Semoga Pak Jokowi dan Pak Prabowo, lulus dari ujian besar ini. Tugas kita semua adalah membantu mereka agar lulus ujian dengan nilai cumlaude!  

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan