Pembatalan Kenaikan Harga Jual Gas Alam; PGN Jadi Sapi Perahan Swasta
berita
Pikiran Bebas
ilustrasi gie watyutink.com 30 October 2019 16:30
Penulis

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

BUMN adalah milik bangsa Indonesia yang dikelola oleh pemerintah sebagai pemegang mandat dari rakyat. Tugas pemerintah adalah mengelola BUMN sebaik-baiknya, membuat kebijakan yang bagus bagi BUMN, memberikan insentif keuangan, dukungan anggaran, dan menempatkan pejabat yang kredibel dan kompeten dalam mengelola BUMN. 

Kemunduran dan kemajuan BUMN sangat ditentukan oleh pemerintah. Jika BUMN maju maka pihak yang mendapatkan keuntungan adalah pemerintah, sebaliknya jika BUMN mundur atau bangkrut maka pemerintah yang harus disalahkan.   

Maka dari itu, pemerintah harus menjadikan BUMN sebagai prioritas. Jika terjadi sengketa antara swasta dan BUMN maka pemerintah yang bertanggung jawab membela BUMN. Jika terjadi masalah antara BUMN dengan swasta, maka posisi pemerintah bersama BUMN. Mengapa? Karena pemerintah yang mengangkat semua pejabat BUMN tersebut. Berbeda jika semua pejabat BUMN diangkat atau dipilih langsung oleh karyawannya. Atau BUMN diswastakan secara murni dan pemerintah tak punya kewenangan apapun di BUMN. Faktanya segala macam urusan di sebuah perusahaan BUMN sepenuhnya di bawah kendali pemerintah.

Tentang Harga Gas PGN

Gas alam merupakan sumber energi strategis bagi Indonesia. Cadangannya yang sangat besar telah menjadikan Indonesia sebagai eksportir gas alam LNG terbesar kelima di dunia. 

Bagaimana pemanfaatannya di dalam negeri? Gas alam di Indonesia sebagian besar berada di bawah kekuasaan pihak swasta. Sebanyak 70 persen lebih gas alam Indonesia dikuasai swasta. Pertamina menguasai sisanya. Perusahaan swasta dan asing yang menguasai gas alam Indonesia yakni Total E&P, British Petroleum (BP) Tangguh, ConocoPhillips (Corridor PSC), Medco E&P Senoro Toili Joint Operating Body (JOB),  VICO (Sanga-sanga Block), Kangean Energy Indonesia (Kangean Block), Premier Oil Natuna Sea. Jatuhnya blok gas abadi Masela 100 persen ke tangan asing menjadikan penguasaan asing atas gas Indonesia makin dominan.

Di dalam negeri harga jual gas alam di hulu ditentukan oleh oligopoli swasta, perusahaan-perusahaan hulu yang besar relatif dapat mengatur harga. Mereka menjual gas alam kepada perusahaan yang bergerak di bidang distribusi maupun gas. Salah satunya adalah Perusahaan Gas Negara (PGN). Harga jual perusahaan hulu gas di Indonesia kepada PGN sebagai distributor mencapai tiga sampai empat kali di atas harga pasar global. Sebetulnya PGN membeli gas dengan harga sangat mahal dan sulit dinegosiasikan ulang. 

Selanjutnya, perusahaan yang mendistribusikan gas alam seperti PGN membangun jaringan distribusi gas, baik ke industri, rumah tangga, dan pembangkit listrik. Semua jaringan dibangun dengan dana investasi dan utang. Sementara harga jual gas alam ke konsumen, industri, dan pembangkit ditentukan oleh pemerintah. 

Konon, Pemerintah menentukan harga jual gas alam PGN ke konsumen dengan mempertimbangkan harga hulu, biaya-biaya dalam distribusi gas, biaya infrastruktur, bunga, dan inflasi. Dengan demikian harga gas tidak memberatkan konsumen dan tidak merugikan distributor gas atau memberikan margin yang cukup bagi distributor yakni PGN. Namun faktanya tidak selalu demikian. 

Polemik Dengan Swasta

Pemerintah akhirnya membatalkan kenaikan harga gas PGN setelah swasta melancarkan protes. Alasan pembatalan kenaikan harga jual gas ini belum jelas. Apakah karena desakan swasta semata atau memang pertimbangan obyektif. Semestinya alasan pembatalan ini disampaikan dengan terperinci kepada masyarakat. 

Harga gas PGN yang dijual ke swasta memang sudah lama tidak mengalami kenaikan. Sejak tahun 2013 harga gas tetap. Ada anekdot harga gas yang dijual oleh PGN boleh dikatakan satu satunya harga energi yang dianggap pemerintah tidak terkena pengaruh inflasi dan pengaruh depresiasi nilai mata uang. 

Anggapan bahwa PGN tidak terpengaruh inflasi dan depresiasi memang agak aneh, mengingat harga gas hulu yang dibeli PGN kepada perusahaan asing tentu menggunakan mata uang dolar dan harganya relatif mahal. Selain itu utang PGN yang besar dan anggarannya digunakan untuk membangun infrastruktur adalah utang dalam mata uang dolar.  Sehingga jelas PGN terpengaruh depresiasi atau menanggung beban depresiasi. Depresiasi rupiah dalam 5 tahun terakhir sangat besar dan salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di dunia. 

Selain itu jika melihat angka inflasi tahunan sebesar 4-5 persen setahun maka seharusnya harga gas yang dijual PGN naik minimal proporsional, bukan tidak naik sama sekali seperti sekarang. Inflasi berarti biaya operasional sehari-hari PGN mengalami peningkatan.

Jadi harga jual gas PGN kepada swasta ini bukan tidak boleh naik sebagaimana permintaan swasta kepada presiden, namun harus disesuaikan dengan perkembangan situasi ekonomi yang terjadi. Kalau PGN tidak mendapatkan margin sama sekali dari kegiatan usahanya, maka sama artinya dengan membangkrutkan PGN. Jika keuangan PGN terus memburuk, maka kualitas infrastruktur akan memburuk, pelayanan akan memburuk dan akibatnya swasta yang rugi sendiri. 

Kecuali jika pemerintah memberikan subsidi besar-besaran kepada PGN. Seandainya subsidi gas alam setara dengan subsidi LPG yang mencapai Rp70 triliun setahun, maka itu adalah angka yang signifikan untuk membangun industri gas nasional. Faktanya tidak ada subsidi dalam pengembangan industri gas alam yang dapat dimanfaatkan PGN. Jadi kalau harga gas alam tidak boleh naik, maka PGN tinggal tunggu waktu, bangkrut dan bubar.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF