Independensi Bank Indonesia Dihilangkan: PERPPU Corona Cacat Hukum? – Bagian 2
berita
Pikiran Bebas
ilustrasi kan watyutink.com 04 September 2020 10:30
Penulis

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Watyutink.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No 1 Tahun 2020, sebut saja PERPPU Corona, menghilangkan independensi Bank Indonesia (BI) yang diamanatkan secara tegas oleh Undang-Undang Dasar (UUD) dan Ketetapan MRP (TAP).

Penghilangan independensi BI di dalam PERPPU Corona tertuang di Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 28 ayat (2). Pasal 16 ayat (1) berbunyi Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk Surat Utang Negara dan atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Sedangkan Pasal 28 ayat (2) PERPPU Corona menghapus Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI.

Sedangkan independensi BI yang dihilangkan tersebut merupakan perintah langsung peraturan perundang-undangan tertinggi Indonesia. Pasal 23D UUD berbunyi Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Kemudian independensi BI diperkuat dengan Pasal 9 TAP MPR XVI/1998 yang berbunyi Dalam rangka pengelolaan ekonomi keuangan nasional yang sehat. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak luar lainnya dan kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

UUD dan TAP MPR merupakan urutan tertinggi pertama dan kedua di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sehingga isi dan substansi kedua UU tersebut tidak bisa dibatalkan oleh peraturan perundangan-undangan di bawahnya, seperti PERPPU yang merupakan urutan ketiga di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Perintah UUD dan TAP MPR tentang independensi BI menghasilkan dua pasal penting dalam pembentukan UU No 23 Tahun 1999 tentang BI (UU BI): Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (4).

Pasal 4 ayat (2) UU BI menyatakan Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.

Sedangkan Pasal 55 ayat (4) berbunyi Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali di pasar sekunder.

Pasal 55 ayat (4) ini merupakan pokok pemikiran penting tentang independensi BI. Yaitu pemisahan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Artinya, independensi BI dicapai melalui kemerdekaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang BI dalam kebijakan moneter. Sehingga harus bebas dari campur tangan pemerintah (yang bertanggung jawab terhadap kebijakan fiskal) dan/atau pihak lain.

Penerbitan surat utang negara di pasar primer oleh pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal. BI tidak boleh membeli surat utang negara di pasar primer tersebut karena tindakan ini bukan bagian dari kebijakan moneter.

Sedangkan surat utang negara yang beredar di pasar sekunder sudah bukan lagi bagian dari kebijakan fiskal. Tetapi, pembelian surat utang negara di pasar sekunder oleh BI adalah bagian dari kebijakan moneter. Karena transaksi surat utang negara di pasar sekunder bisa memengaruhi tingkat suku bunga. Oleh karena itu, BI berwenang melakukan pembelian surat utang negara di pasar sekunder untuk membentuk tingkat suku bunga sesuai arah kebijakan moneter yang sedang dijalankannya.

Transaksi pembelian surat utang negara antar BI dan pemerintah secara langsung di pasar primer mempunyai arti BI tidak lagi bebas menjalankan kebijakan moneternya. Terlebih lagi PERPPU Corona juga menghapus batasan maksimum defisit anggaran 3 persen dari PDB menjadi tidak terbatas, sehingga defisit anggaran bisa menjadi tidak terkendali.

Oleh karena itu, mendikte BI menjadi bagian dari kebijakan fiskal hanya akan membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Akibat dampak destruktif kebijakan moneter yang tidak lagi independen, membuat inflasi tidak lagi dalam kendali BI.

Oleh karena itu, perintah PERPPU Corona bahwa BI boleh membeli surat utang negara di pasar primer (Pasal 16 ayat 1 huruf c) dan penghapusan pasal 55 ayat (4) UU BI akan secara langsung menghilangkan independensi BI. Sehingga, bertentangan dengan Pasal 23D UUD dan Pasal 9 TAP MPR XVI/1998.

Karena wewenang PERPPU di bawah wewenang UUD maupun TAP MPR, maka PERPPU Corona seharusnya batal demi hukum. Bahkan presiden bisa dinyatakan melanggar konstitusi, kalau terbukti melanggar kedua UU tertinggi tersebut.

Baca Juga :

Tidak Ada Kegentingan Memaksa: PERPPU Corona Cacat Hukum? - Bagian 1

Penyusunan APBN Tidak Terperinci: PERPPU Corona Cacat Hukum? – Bagian 3

 

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF