Saubhagya : Program Kelistrikan Ambisius India
berita
Pikiran Bebas
. 06 February 2019 15:10
Penulis

Penulis adalah Peneliti pada Energy and Natural Resources Institute of Indonesia (ENRI Indonesia)

Pemerintah India guna mencapai target universal energy access pada tahun 2030 sebagaimana yang diamanatkan dalam Sustainable Development Goal 7 (SDG7) melakukan kebijakan kelistrikan yang dianggap sangat ambisius. Perdana Menteri India Narendra Modi mencanangkan sebuah kebijakan kelistrikan dengan tema Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Yojana (Perdana Menteri Memberikan Listrik Untuk Seluruh Rumah Tangga) atau yang lebih dikenal dengan program Saubhagya (Yang Diberkahi) pada tanggal 25 September 2017.  Program ambisius ini bertujuan untuk agar semua rumah tangga di India mendapatkan akses listrik  (universal electricity acces) pada tanggal 31 Maret 2019 tanpa terkecuali baik di kota ataupun di desa. 
 
Saat program Saubaghya dicanangkan ada lebih dari 30 juta rumah tangga di India yang belum memiliki listrik, baik listrik yang diperoleh melalui jaringan perusahaan distribusi listrik atau listrik berdiri sendiri (stand alone). Dengan filosofi Leave No One Behind, program ini menjadi program kelistrikan perdesaan yang sangat massif dengan waktu yang singkat, dan dengan kondisi geografis yang sangat beragam dan sulit. Program ini menyiratkan bahwa setiap bulan akan ada 2 juta rumah tangga setiap bulannya mendapatkan listrik.

Melalui skema Saubhagya ini pemerintah India menyediakan semua rumah tangga yang berada di pedesaan maupun keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan (below poverty line) untuk mendapatkan sambungan listrik. Mereka yang mendapatkan listrik harus sesuai dengan hasil sensus ekonomi tahun 2011. Dalam program ini mereka yang tidak memenuhi syarat dalam sensus ekonomi dan tidak mampu untuk membayar biaya sambungan listrik akan diberikan subsidi tertentu yakni Rs 500 (Rp100.000) per rumah tangga. Sementara mereka yang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat dijangkau oleh jaringan listrik akan diberikan perangkat listrik matahari (fotovoltaik) dengan paket daya 200-300 Watt beserta perangkat lainnya, berikut pemeliharaan dan perbaikan selama 5 tahun.

Dalam konteks elektrifikasi di perdesaan,  India telah melakukanya sejak beberapa dekade lalu yakni sejak tahun 50an, namun berjalan sangat lambat. Target elektrifikasi pedesaan dipercepat pada pemerintahan Rajiv Gandhi melalui program Rajiv Gandhi Grameen VIdyutikaran Yojana (RGGVY), sebuah program yang dicanangkan dan dibiayai oleh pemerintah pusat di tahun 2005 untuk penduduk desa yang berada dibawah garis kemiskinan secara cuma-cuma. Program kelistrikan di India sebelumnya mengalami penurunan karena pemerintah India lebih menitikberatkan pada restrukturisasi ketenagalistrikan dan banyak berkutat untuk melakukan efisiensi dan menyehatkan sektor ketenagalistrikan.

Melalui program RGGVY ini pemerintah India juga mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan. Program selanjutnya adalah meningkatkan kualitas kelistrikan di pedesaan India dengan lebih memperhatikan kualitas (quality), keandalan (reliability), ketersediaan listrik (availability) guna meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas penduduk desa. Dalam program infrastruktur kelistrikan ini ternyata banyak rumah tangga miskin namun tidak termasuk dalam rumah tangga dibawah garis kemiskinan tidak mendapatkan akses listrik.

Elektrifikasi di perdesaan dilanjutkan dengan program Deen Dayal Upadhya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) yang diluncurkan tahun 2014.  Pada program ini pemerintahan lokal sangat dilibatkan dan kemudian pemerintah pusat dan pemerintah lokal mencanangkan kesepakatan 24x7 - Power for All (24x7 PFA) (listrik untuk semua), untuk melistriki seluruh desa di India pada tahun 2022. Pada program ini disepakati untuk melakukan penambahan investasi untuk mengingkatkan kapasitas pembangkit, jaringan dan kehandalan suplai tenaga listrik.

Skema  24x7 - Power For All adalah inisiatif bersama dengan negara-negara yang mencakup semua aspek mulai dari urusan pembangkit listrik, transmisi, distribusi, efisiensi energi, mapun program penyehatan keuangan perusahaan dengan tujuan  menyediakan konektivitas listrik ke semua rumah tangga. Kualitas pasokan yang dapat diandalkan dipandang tidak hanya sebagai komitmen politik tetapi juga tujuan yang dapat dicapai dengan upaya bersama oleh Pemerintah Pusat dan Negara Bagian.

Di India tahun 2001 hanya 44 persen desa di India memiliki akses ke jaringan listrik. Dengan adanya program Saubaghya pada Desember 2018 beberapa negara bagian telah seperti Maddhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh dan Odisha telah  100  persen mendapatkan akses ke tenaga listrik, sedangkan secara keseluruhan Saubaghya telah mencapai 95 persen.

Selain dengan ditunjang oleh sistem teknologi informasi yang maju, hal yang menarik dalam dalam program Saubaghya ini adalah pertama, pemerintah pusat menciptakan adanya persaingan yang sehat di antara berbagai departemen tenaga di negara bagian dan perusahaan distribusi listrik. Terdapat juga skema penghargaan  dengan mendapatkan insentif finansial untuk diperebutkan oleh negara bagian atau jaringan perusahaan distribusi listrik. 

Kedua, jaringan perusahaan distribusi listrik yang dapat menyelesaikan menyelesaikan elektrifikasi 100 persen rumah tangga paling pertama akan dianugerahi dengan hadiah uang tunai dan dana hibah. Adapun negara bagian yang menyelesaikan elektrifikasi rumah tangga 100 persen pada tanggal 31 Desember 2018 juga akan menerima hibah tambahan sedangkan negara bagian yang tidak dapat mencapat target seperti yang diharapkan dikenai sanksi berdasarkan skema Saubaghya ini. 

Hal yang mempercapat pelaksanaan program Saubaghya ini adanya komunikasi yang masif di semua bagian negara bagian untuk mengidentifikasi setiap rumah tangga yang tidak memiliki aliran listrik dan untuk kemudian menyediakan sambungan listrik ke rumah tangga tersebut. Dengan adanya kendaraan khusus 'Saubhagya Rath', yang bergerak di desa atau kota, proses identifikasi para penerima manfaat untuk program kelistrikan dapat langsung dicatat untuk diberikan sambungan listrik dengan segera.

Pertanyaannya adalah apakah program yang sangat ambisius ini  dapat tercapai tepat waktu pada akhir Maret 2019 ini?  PM Narendra Modi dan Partai pengusungnya Bharatiya Janata tentunya sangat berkepentingan mengingat akan keberhasilan ini tentunya akan berpengaruh terhadap pemilu legislatif yang akan dilaksanakan pada April-Mei 2019 ini.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan