Nobel Melayang dari 7 Presiden RI
berita
Pikiran Bebas
ilustrasi watyutink.com 12 February 2019 11:40
Penulis

Penulis Buku Kencan dengan Karma

Ketua Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia telah mengalami kebijakan geopolitik Presiden RI sejak Proklamator hingga Presiden ke-7 dan menemukan benang merah, predestinasi kondisi nyaris memenangkan hadiah Nobel, tapi pada saat “injury time” justru melakukan gol bunuh diri yang membatalkan hadiah Nobel tersebut dari tangan Presiden RI karena blunder kebijakan yang mereka lakukan.

Cuplikan benang merah buku Anti Memoir ini adalah keterkaitan penulis dan lembaga Pusat Data Bisnis Indonesia dalam sejarah ekonomi politik RI. Buku ini memberikan catatan “legacy” tentang kinerja obyektif negarawan Indonesia pada  tiga perempat abad usia Republik, serta seandainya beberapa blunder tidak terjadi dalam perjalanan sejarah kita sebagai nation state yang rawan konflik internal.

Pertama, Bung Karno selaku proklamator dan presiden pertama RI telah sangat berjasa dalam mengutuhkan wilayah ex Hindia Belanda dengan masuknya Irian Barat secara damai pada 1962, setelah konflik, sejak KMB yang mewariskan utang Hindia Belanda kepada RI. Suatu fakta bahwa elite Indonesia saat KMB ternyata sudah dibebani oleh”warisan utang sejarah Hindia Belanda” kepada NKRI.

Seandainya Bung Karno tidak berkonfrontasi dengan Malaysia dan langsung membangun ekonomi RI yang sudah dirumuskan dalam Deklarasi Ekonomi  (DEKON) 1963, maka sejarah RI akan berbeda dan terhindar dari suksesi konflik 1965. Misteri terbunuhnya Presiden Kennedy, 22 November 1963, mengubah peta geopolitik Asia Tenggara, menimbulkan perubahan pendulum politik dari condong ke kiri menjadi sangat anti komunis pasca 1965. Seandainya Kennedy tidak terbunuh, mungkin RI tidak berkonfrontasi dengan Malaysia, dan Bung Karno menikmati Hadiah Nobel Perdamaian serta sukses membangun ekonomi RI.

Kedua, Presiden Soeharto 1967 langsung membanting setir ekonomi, kembali ke pasar setelah kegagalan rezim etatisme nasionalisasi 1957 perusahaan Belanda yang mengakibatkan lenyapnya KPM dan beaya sistem logistik domestik Nusantara menjadi termahal sedunia, bahkan hingga era Poros Maritim 2019 sekarang ini.

Seandainya rezim Orde Baru melakukan “finishing touch” yang tepat, ketika Soeharto menerima PM Israel Yitzak Rabin di Cendana selaku Ketua GNB. Dan Indonesia menjadi jurudamai Israel-Palestina, maka Hadiah Nobel Perdamaian 1994 akan diterima oleh Soeharto. Karena sepulang dari Cendana, Rabin-Arafat akan berdamai di Oslo dan bertiga dengan Perez menerima Hadiah Nobel Perdamaian 1994. 

Jika dunia bisa mendamaikan Timur Tengah 1994, maka tidak perlu ada Al Qaeda, teror WTC Osama bin Laden, 11 Sep 2001, Taliban, ISIS yang berdampak hingga ke ABB di Indonesia dengan teror bom Bali 2002 serta komplikasi geopolitik. Soeharto bisa mundur terhormat pada 1993 setelah mendamaikan Israel-Palestina yang sudah rela sowan ke Cendana. Peluang emas ini hilang, malah rezim Orde Baru ditelan oleh revolusi yang diciptakan oleh oknum rezim penyelenggara negara, yang minimal membiarkan pelanggaran HAM berat terhadap rakyatnya sendiri dalam The Rape of Jakarta, Mei 1998.

Ketiga, seandainya referendum Timtim tidak mengalami perdarahan pasca pemungutan suara, maka Presiden Habibie bisa mendapat Hadiah Nobel, yang diberikan kepada Dokter Tanpa Batas Medicines Sans Frontiers terjun menyelamatkan Dilli dan Timtim dari kekerasan democide pasca referendum.

Keempat, Seandainya duet SBY-Kalla tidak retak, maka kinerja Perjanjian Helsinki yang  mendamaikan Aceh, merupakan prestasi laik Nobel 2006. Tapi Pemerintah RI melakukan 2 kesalahan fatal menjelang penyerahan hadiah 2006. Eksekusi Tibo sebagai  domestic politicking sebelum eksekusi pelaku bom Bali dan pembebasan terdakwa “eksekutor Munir”, menerbangkan Hadiah Nobel ke Mohamad Junus dan Grameen Bank, yang diberikan secara mendadak menyalip SBY-JK di tikungan terakhir Oktober 2006, saat pengumuman  Hadiah Nobel Perdamaian 2006.

Kelima, Presiden Wahid kurang berkesempatan menuntaskan lobi Israel untuk mendamaikan Timur Tengah yang terakmulasi pada ledakan Perang Peradaban Huntington 11 September 2001. Presiden Megawati walaupun merupakan presiden pertama yang mengunjungi AS pasca teror WTC, kurang bisa manuver karena wapresnya justru membezoek ABB, yang terlibat teror bom Bali 2002, dan mewariskan dilemma bagi Petahana Pilpres 2019.

Pengamatan ini merupakan kondisi What If  “Seandainya elite Indonesia tidak terjebak pada emosi perang dan konflik internal maupun eksternal regional,” tapi benar benar mewujudkan Pancasila sebagai jalan tengah dan juru damai, maka sejarah Indonesia  tidak perlu tersandera kasus ABB serta kehilangan momentum laik Nobel.

Keenam, semoga Sejarah Seandainya ini bermanfaat bagi masyarakat dan elite kita dalam memasuki pilpres 2019, agar tidak salah pilih dan mengulangi banyak momentum seandainya;  yang hilang ditelan sejarah karena “elite megalomania  retorika muluk tanpa deliveryreal policy yang bermanfaat bagi kepentingan Indonesia Inc. Kita tidak bisa terus menyalahkan orang lain. Mawas dirilah kita secara obyektif, rasional dan tawakal serta pasrah bahwa Providential Predestination akhirnya berada ditangan Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan presiden seumur hidup atau junta militer atau rezim khilafah yang mengklaim mewakili Tuhan.

Ketujuh, Presiden ke-7 pernah mengeluh bahwa “diplomasi payungan” tidak mendapat respon setara dari yang dipayungi. Dalam peran juru damai global RI juga ketinggalan dari Singapura dan Hanoi, yang dipilih oleh KimTrump untuk KTT.  Presiden Jokowi bisa melakukan trobosan out of the box bila dengan “pede dan assertive” menyatakan RI siap jadi fasilitator Implementasi Deklarasi Abu Dhabi Al Azhar Vatikan. Kita harus percaya diri bahwa bangsa yang mampu membangun Borobudur pada 830 dapat berperan sebagai “ exporter perdamaian dan toleransi”, sebagai misi strategik prosesi perdamaian dunia dari akar konflik: Masalah Palestina.

Bahkan lebih magnanimous lagi, menang tanpo ngasorake, bila Presiden mengumumkan bahwa bila  tawaran fasilitator itu diterima oleh Al Azhar dan Vatikan, Presiden RI sudah siap  menunjuk Utusan Khusus untuk bekerja sejak 20 Mei 2019, hari Kebangkitan Nasional ke 111. Dalam semangat rekonsiliasi model Nelson Mandela dan Obama Hillary, Utusan Khusus tersebut adalah Prabowo Subianto.

Jika akar masalah Israel Palestina terselesaikan maka paling sedikit Presiden Jokowi akan menjadi 1 dari trio Paus Fransiskus –Imam Ahmed Al Tayeb – Presiden Jokowi seperti ketika Arafat-Rabin-Peres membagi Hadiah Nobel 1994, yang bila Soeharto lebih proaktif bisa menjadi trio Arafat-Rabin-Soeharto. Sekarang saatnya menggebrak Pancasila jadi ideologi juru damai geopolitik abad XXI. Tapi momentum memang cuma sekali dalam belasan tahun, kalau hilang ya tidak akan pernah kembali.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan