Hutan Habis Ditebang, Bencana Ekologi Terus Menghadang
berita
Pikiran Bebas
ilustrasi gie watyutink.com 11 February 2019 10:00
Penulis

Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Educ

Arang habis, besi binasa. Itulah pepatah lama yang sering kita hafal, ketika dahulu masih di bangku sekolah. Pepatah yang memberikan makna akan suatu pekerjaan yang sia-sia atau keadaan yang merugi. Pepatah ini barangkali sangat cocok dan seirama dengan judul tulisan Sarwani  di laman Watyutink.com edisi 29 Januari 2019 lalu yang berjudul “ Hutan Habis, Penerimaan Negara Tetap Terkikis” Tulisan yang mendeskripsikan tentang kerugian yang dialami bangsa ini dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, terutama di sektor kehutanan.

Sarwani memaparkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi  telah menghitung adanya potensi kerugian dari sumber daya alam, terutama dari sektor kehutanan akibat selisih penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang lebih rendah dari nilai yang seharusnya. Dari perhitungan secara moderat potensi kerugian tersebut  diperkirakan mencapai Rp62,8 triliun selama periode 2003-2014.

Sebuah kerugian yang amat besar yang terjadi pada periode 2003-2014. Lalu, berapa pula kerugian yang dialami bangsa ini pada kurun waktu 2014-hingga kini? Tentu angka tersebut semakin besar, bukan? Apalagi, kalau bisa dihitung dari kerugian akibat illegal logging yang terjadi selama ini di semua wilayah hutan Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua?. Pasti semakin sangat besar.

Bangsa Indonesia seperti disebutkan di atas, bernasib malang alias sial karena kerugian dari berbagai sumber atas kekayaan sumber daya alam, sesungguhnya nasib negeri ini dipermainkan oleh para investor (baik asing) yang menguasai tanah, hutan dan SDA lainnya atas nama investasi. Dimana, sebagian besar luas hutan kita dikuasai oleh para pemilik modal di berbagai sektor hutan, pertanian dan perkebunan serta pertambangan. Besarnya porsi lahan tanah, hutan yang dikelola oleh para investor tersebut telah menghilangkan kedaulatan rakyat dan pemerintah Indonesia akan tanah, hutan dan sumber daya alam yang katanya seperti di kolam susu ini. Kita memiliki sumber daya yang melimpah, namun hasilnya digali asing, sementara bangsa sendiri hanya menerima fee atau pajak. Celakanya, pajak pun dikemplang. Malang nian lah nasib bangsa ini.

Bayangkanlah, setelah sumber daya habis terkikis, penerimaan negara tetap terkikis, lalu dampak buruk dari kegiatan eksplotasi sumber daya alam, sumber daya hutan, dutanggung oleh bangsa ini dalam bentuk penderitaan yang berkepanjangan. Hasil analisis Forest Watch Indonesia (FWI), seperti ditulis di Mongabay Indonesia, edisi 21 Maret 2018 memaparkan pula bahwa deforestasi di delapan provinsi (saja) pada 2009-2016 seluas 1,78 juta hektar. Ia meliputi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah. Deforestasi ini terdiri dari 1,04 juta hektar dalam konsesi izin, dan 738.816 hektar di luar konsesi (497.885 hektar dalam kawasan hutan dan 258.931 hektar pada alokasi penggunaan lain).

Bahkan seperti yang diwartakan oleh DW German, mengutip  WWF dalam laporannya menyebutkan bahwa hutan Kalimantan diyakini bakal menyusut sebanyak 75 persen pada 2020 jika laju deforestasi tidak dihentikan. Peringatan tersebut dilayangkan World Wildlife Fund dalam laporan tahunannya. Hal itu diungkapkan dalam laporan tahunan mengenai situasi lingkungan di kalimantan yang dipublikasikan WWF Indonesia dan Malaysia. Dari sekitar 74 juta hektar hutan yang dimiliki Kalimantan, hanya 71 persen yang tersisa pada 2005. Sementara jumlahnya pada 2015 menyusut menjadi 55 persen. Jika laju penebangan hutan tidak berubah, Kalimantan diyakini akan kehilangan 6 juta hektar hutan hingga 2020, artinya hanya kurang dari sepertiga luas hutan yang tersisa.

Tentu masih banyak kasus eksploitasi SDA dan hutan kita dengan cara-cara yang tidak beradab oleh perusahaan asing yang menanam modalnya di negeri khatulistiwa ini. Namun, kita sebagai bangsa yang miskin dengan SDM akhirnya bertekuk lutut pada kekuatan modal para pemilik modal, serta membiarkan mereka berpoya-poya memanfaatkan sumber daya alam kita. Sementara masyarakat Indonesia yang berada di wilayah kelola hutan oleh korporasi –korporasi raksasa hanya berada pada posisi penontin dan korban kala bencana ekologi menghantam. Paling-paling, sebagai bentuk simpati dan tanggung jawab social, pemerintah dan perusahaan penguras sumber daya alam dan hutan tersebut, membantu masyarakat korban dengan santunan  kebutuhan logistik, seperti nasi atau tenda untuk pengungsian. Jadi, kerugian bangsa ini, bukan hanya dalam bentuk terkikisnya penerimaan negara, tetapi juga kerugian harta dan nyawa bagi bangsa yang dihantam bencana ekologi yang semakin kerap terjadi.

Selayaknya pemerintah Indonesia bisa lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya hutan yang kini tersisa. Bila pemerintah tidak bijak dan tegas, dan bertanggung jawab mengelola sumber daya alam dan hutan, maka kehancuran adalah buah dari kelalaian dan kegagalan bangsa Indonesia dalam menjaga dan merawat harta yang berharga tersebut. Sangat sedih bila kita menjadi bangsa pecundang dan terus dihadang oleh bencana kerusakan lingkungan.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Anang Zubaidy, SH., MH

Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

FOLLOW US

Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha             Tunggu, Mas             Yang Tak Siap Menang Cuma Elit Politik, Rakyat Tenang Saja             Ikhtiar Berat Tegakan Integritas Pemilu