Anatomi Kudeta dan Suksesi di Nusantara (Bagian-2)
berita
Pikiran Bebas
MPR RI 14 August 2019 09:10
Penulis

Penulis Buku Kencan dengan Karma

Soeharto vs Nasution

Pada tahun 1959, Soeharto diberhentikan oleh Nasution (KSAD) sebagai Pangdam Diponegoro karena barter dan pungli. Soeharto dibela oleh Wakasad Gatot Subroto, sehingga hanya dikursuskan di Seskoad Bandung. Kemudian berkenalan dengan para teknokrat sebagai gurunya. Tapi nantinya Nasution akan kehilangan jabatan sebagai ketua MPRS tanpa serah terima, ketika MPR baru dilantik 1 Oktober 1972, dan kemudian akan di”mati”kan secara perdata oleh Soeharto karena mensponsori Petisi 50 anti Soeharto.

Lazarus Politik Sumitro

Sumitro Djojohadikusumo adalah salah satu menteri termuda dalam sejarah kabinet RI selaku Menteri Perekonomian kabinet Natsir, Menkeu Kab Sukiman, Kabinet Wilopo  dan Kabinet Burhanudin Harahap. Setelah itu Sumitro ikut PRRI/Permesta 1958, kemudian minta suaka di luar negeri sampai tahun 1967.

Setelah 10 tahun keluarga Sumitro berkelana membawa Prabowo Subianto, Sumitro bangkit lagi menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Riset dan Teknologi pada Kabinet Soeharto.

Prabowo sendiri gagal mengulang kebangkitan ayahanda dari pelarian politik ke menteri atau presiden pada 2014 dan 2019.

Inventarisasi Orba

Sebenarnya di balik citra manunggal Orde Baru, terjadi perang saudara antar jenderal, saling sikut menjadi orang kedua Soeharto. Kemal Idris, Sarwo Edie, Dharsono, dan Alamsyah tergusur keluar Jakarta oleh Ali Murtopo, Soemitro, Sudharmono.

Perseteruan Soemitro vs Ali Murtopo berdampak terjadinya peristiwa Malari 1974. Sutopo Yuwono menjadi dubes. Yoga dipanggil pulang.

Pada tahun 1978 Dewan Mahasiswa (Dema) dibubarkan.

1983 Ali Murtopo out.

1988 Benny Moerdani vs Sudharmono.

1993 Try Sutrisno stop, Habibie jadi Wapres.

Reformasi

Suksesi ala Ken Arok terhadap Sukarno oleh Soeharto, akan dibalas dengan suksesi oleh Habibie, yang dinilai Soeharto sebagai Ken Arok. Termasuk juga Ketua MPR/DPR, Harmoko dan Menko Ginanjar yang memimpin 14 menteri meninggalkan Soeharto.

Era Reformasi membatasi presiden 2 kali masa jabatan dengan pemilihan langsung. Tapi, tetap dikekang oleh kartel 9-10 parpol, yang tidak menjamin recruitment capres terbaik dari pola oligarki.

Maklumat no X/1945 UU Pilkada 2014

Pada 25 September, Kamis malam berlanjut ke Jumat dini hari 26 September 2014, DPR “demisioner” melakukan “kudeta” dengan 226 vs 135 suara mencabut hak rakyat untuk memilih kepala daerah yang diserahkan kepada DPRD. Partai Demokrat walk out menimbulkan protes masyarakat terhadap incumbent Presiden SBY.

Koalisi Merah Putih memaksakan presiden terpilih tunduk pada sistem parlementer.

(BACA JUGAAnatomi Kudeta dan Suksesi di Nusantara (Bagian-1)

Kejutan Jokowi Ahok

Jokowi lahir pada tanggal 21 Juni 1961. Menjadi Wali Kota Solo  pada priode I (2005-2010), dan periode II (2010-2012). Sebelum menyelesaikan jabatan Wali Kota Periode II, Jokowi melejit menjadi Gubernur DKI (21012-2014), sebelum akhirnya terpilih menjadi Presiden RI pada tahun 2014. Pada Pilpres 2019 terjadi polarisasi di masyarakat akibat dampak dari kasus Al-Maida, tapi happy end di stasiun MRT.

Basuki Tjahaya Purnama atau lebih sering dipanggil Ahok lahir  29 Juni 1966. Menjadi Bupati Belitung Timur dari 3 Agustus 2005 sampai 22 Desember 2006. Kemudian maju dan mengalami kekalahan pada Pilgub Bangka-Belitung pada tahun 2007. Pada tahun 2009 sampai 2012 menjadi Anggota DPR Fraksi Partai Golkar.  

Tahun 2012, berduet dengan Jokowi, Ahok maju dan memenangkan Pilgub DKI 2012. Pada tahun 2012, Ahok dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan kemudian menggantikan Jokowi sebagai Gubernur (yang diangkat sebagai Presiden) pada 18 November 2014. Pada tahun 2016 Ahok terjerat kasus insiden Al-Maida, dan akhirnya kalah dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Manuver Presiden Jokowi

Presiden ke-7 Jokowi berhasil merangkul Golkar mendukung koalisi memanfaatkan posisi Wapres Jusuf Kalla dan Jenderal Luhut Panjaitan di Golkar.

Pada tahun 2017, Insiden Al Maidah memojokkan Presiden dan menyebabkan kekalahan Gubernur BTP/A Hok oleh mantan menteri Anies Baswedan pada 19 April 2017.

Akhirnya, melalui Pilpres 2019 yang ketat dengan rasio kemenangan 55:45, Jokowi bertahan untuk periode ke-2 dengan merangkul Maruf Amin sebagai wakil presidennya.

Siklus Kudeta MPR

Di luar dugaan publik, PDIP malah mengusulkan MPR diberi hak menyusun GBHN yang membuka kotak Pandora untuk Golkar mengusulkan pilpres dilakukan oleh MPR, menghindari pilpres langsung berbiaya tinggi.

Akankah terulang kudeta Maklumat Wapres Nomor X 16 Oktober 1945 yang mencabut kekuasaan PM kabinet presidensial Bung Karno oleh PM kabinet parlementer Sutan Syahrir? Tidak jelas tujuan PDIP memperkuat MPR yang bisa mengebiri sistem presidensial menuju parlementer lagi.

Siklus Kudeta Presiden vs MPR

Elite nasional Indonesia kurang belajar dari sejarah, atau justru hafal, paham dan piawai dalam melakukan daur ulang kudeta model surat wasiat Tan Malaka, Maklumat Wapres no X 16/10/45 penculikan PM Syahrir 3/7/46, Madiun 1948, DI/TII/NII Agustus 1949,PRRI Permesta 1958 dan G30S/PKI Supersemar 1966 dan sekarang mau mendaur ulang aksi mengkup pilpres langsung kembali ke MPR 1 Oktober 2019. Anemia anomali sejarah RI !!!

Aksi Politik Capres ke-8

Semua elite pasang kuda-kuda untuk melejit jadi Capres ke-8 pada 2024 dengan pelbagai manuver perselingkuhan politik tradisional Ken Arok, universal Brutus Machiavelli dan Kencan dengan Karma elite nasional selama seabad perjuangan politik modern di Hindia Belanda. Seabad Indonesia kurang kita efektifkan dengan efisien, karena konflik selingkuh politik yang menguras waktu dan energi kita.

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998