Adakah Capres yang Mampu Memutar Kebijakan
berita
Pikiran Bebas
ilustrasi gie watyutink.com 04 February 2019 12:10
Penulis

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)

Debat Calon Presiden sesi kedua mendatang akan mengambil tema yang menarik, yaitu soal energi, pangan, sumberdaya alam ( SDA), lingkungan hidup serta  infrastruktur. 

Sub-sub tema ini sebetulnya saling terkait dan kita akan jadi tahu seperti apa janji atau setidaknya komitmen dari capres kita mendatang untuk tangani persoalan ini. Adakah keberanian mereka untuk melalukan arah memutar kebijakan agar kepentingan domestik, masyarakat banyak menjadi yang utama? 

Terkait dengan tema di atas, Bung Hatta ( 1951) pernah mengatakan secara berulang-ulang seperti sebuah peringatan agar  baiknya ekonomi yang ujung jangan dijadikan pangkal dan yang pangkal jangan dijadikan ujung. 

Apa itu ekonomi pangkal dan ekonomi ujung itu? Ekonomi pangkal adalah ekonomi domestik, terutama pangan dan energi. Sementara itu ekonomi ujung adalah ekonomi ekstraktif atau ekonomi yang terkait dengan sumberdaya alam. Menurut Bung Hatta, soal ekonomi domestik atau pangan dan energi itu harus yang dijadikan pangkalnya. Kepentingan yang didahulukan ketimbang ekonomi ujung atau komoditas yang tergantung sumberdaya alam seperti pertambangan dan perkebunan. 

Kenapa Bung Hatta memberikan peringatan yang redundent alias berulang-ulang? sebab beliau sebagai ekonom strukturalis yang jeli tentu paham bahwa kekuatan kemandirian ekonomi suatu bangsa itu sangat tergantung bagaimana ekonomi panganya dipenuhi terlebih dahulu. Bukan mengobral sumber daya alam kita sehingga kita menjadi berketergantungan pada bangsa lain. 

Kalau boleh menyitir inti dari pesan Bung Karno dalam buku kumpulan resep masakan nusantara "Mustika Rasa" ( 1965) adalah kita musti hati-hati dengan apa yang kita makan karena apa yang kita makan itu menentukan seberapa daulat kita. 

Seperti kita ketahui bersama bahwa sudah lebih dari setengah abad lamanya ekonomi kita itu bergantung pada konsumsi. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto ( PDB) kurang lebih 60-70 persen. Sementara apa yang kita makan dan energi yang kita gunakan itu bergantung dari import. 

Selama setengah abad kita membangun dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang lumayan fantastik dengan angka rata-rata pertumbuhan hingga 5 persen per tahun ternyata  belum mampu melepaskan ketergantungan ini. Sehingga apa yang dapat kita lihat saat ini, kita menderita defisit perdagangan terparah sejak merdeka hingga 8,6 milyar dolar AS pada tahun ini. Kondisi ekonomi menjadi lebih rumit karena kita juga menderita defisit neraca pembayaran yang membuat kondisi fiskal kita tidak lagi sediakan ruang gerak yang memadai untuk membangun sesuai yang kita mau. 

Sejak setengah abad lalu, ekonomi kita sebetulnya menjadi berketergantungan pada kepentingan di luar kendali kita sendiri sebagai negara berdaulat. Walaupun ekonomi kita tumbuh terus secara signifikan ternyata tak mampu menciptakan dana cadangan yang cukup untuk membangun dengan kekuatan kita sendiri. 

Sumberdaya alam kita bahkan telah terkuras habis dan menyisakan residu sosial berupa kerusakan lingkungan dimana mana. Kita telah mengambil jatah bersih cadangan sumberdaya alam yang penting bagi anak cucu kita kedepan dengan nilai kemewahan yang kita nikmati hari ini. Secara sontoloyo kita terus mengikuti resep lama mereka. Setelah kita terjerat utang lalu kita disuruh alokasikan belanja sosial akibat bengek dan kerusakan lingkungan yang disisakan oleh korporasi mereka. 

Kebijakan ekonomi kita sama sekali jauh dari semangat Trisakti, untuk kemandirian ekonomi. Kebijakan ekonomi kita tersandera oleh beban utang yang terus menerus menumpuk. Bergantung pada investasi asing yang rendah manfaatnya bagi kepentingan rakyat banyak, dan yang terparah adalah ekonomi kita menjadi bergantung pada konsumsi yang kita inport. 

Hari ini tempe yang kita konsumsi sehari hari semakin menebalkan utang. Bahkan produk kedelai yang kita import dari Amerika Serikat  harus terus kita telan walaupun membahayakan kesehatan karena merupakan produk transgenik. 

Dari mana sebetulnya hal ini semua awalnya? Semua ini sebetulnya terjadi karena ekonomi konstitusi atau demokrasi ekonomi kita tinggalkan dan kita secara banal terus mengikuti kebijakan neo-klasik yang selalu abai terhadap soal pembangunan institusi penting untuk masyarakat. Sebab disinilah kepentingan para mafia kartel utang, dan komoditas bercokol. Kalau ekonomi institusi menguat maka mereka akan melarat. 

Prof Jan Timbergen pada sirka 1980 an pernah mengusulkan agar utang negara miskin dan berkembang telepas dari utang. Caranya sebetulnya sangat sederhana, yaitu dengan alokasikan 0,7 persen dari PDB negara-negara maju. Tapi kenapa proposal ini tidak jalan? Ternyata masalahnya ada di negara-negara maju itu sendiri. Mereka tidak mau melepaskan utangnya kepada negara-negara berkembang karena dengan demikian mereka akan kehilangan alat kendali untuk mengendalikan ekonomi negara miskin dan berkembang dari tangan mereka. Masalahnya bukan pada si penerima utang, tapi juatru pada si pemberi utang.  

Mereka membuat skema jebakan yang sempurna. Pertama-tama mereka masuk melalui jalur utang. Tapi utang yang mereka berikan ini harus dikomitmenkan untuk membangun infrastruktur fisik yang sebetulnya diperuntukkan sebagai faktor pendukung investasi asing mereka. Mereka investasi di sektor komoditi ekstraktif alias yang terkait dalam sumberdaya alam. Ini diikuti dengan paket kebijakan deregulasi dengan bebaskan sektor-sektor strategis kita bahkan sampai dengan urusan pendidikan dan kesehatan agar terbuka terhadap investasi asing dan yang pasti sektor tertier atau keuangan sebagai alat untuk menyedot nilai tambah dengan halus.  

Investasi asing yang hanya bertujuan mengeruk keuntungan  dan rendah manfaat untuk kita itu pada akhirnya sebabkan terjadinya penyerobotan tanah dimana-mana. Petani kita di dominasi jenis petani gurem alias hanya buruh tani. Jumlahnya kurang lebih hingga 73 persen dari jumlah petani kita. Petani rakyat kita pemilikkan lahan perkapitanya atau kepemilikkan lahan rata-ratanya hanya 0.33 hektar yang kalau dilakukan intensifikasi produksi secara canggih sekalipun tak akan mampu menanggung beban hidup anggota keluarga mereka. 

Tak habis disitu, petani, nelayan, perternak, petambak, perajin, dan pedagang basis ekonomi keluarga kita menjadi kehilangan motivasi karena mafia kartel impor pangan selalu membonceng untuk mengeruk keuntungan dari kuota import kita. Kita dapati, seringkali begitu panen tiba harga jatuh hingga minus. Ongkos produksi sudah tidak tertutup lagi, bahkan untuk biaya petik dan transportasi saja seringkali sudah tidak tertutup. Petani-petani kehilangan tabungan untuk reinvestasi, dan kehilangan motivasi untuk bertani. Kita kehilangan yang terpenting dalam sistem pertanian kita, yaitu lahirkan kader petani baru. 

Kita saat ini tak hanya menjadi negara yang terancam oleh krisis pangan akut sejak 2014, tapi juga sebabkan generasi  busung lapar hingga 34 persen dari usia balita kita. 

Lalu pertanyaannya, adakah calon presiden kita yang mau membalik arah kebijakan yang bobrok ini semua? Adakah capres yang mau dengan keraa hati mengganti haluan ekonomi neo klasik ini? Menegakkan kedaulatan pangan dan energi bukan hanya saat sesi kampanye saja? Sebab kata Lenin, pemimpin itu seringkali merupakan orang yang mengatakan apa yang mereka tidak lakukan dan melakukan apa yang tidak mereka katakan. 

* Konten ini adalah kiriman dari user, isi konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis/kreator/user. Ingin membuat konten di Watyutink? Klik di sini!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan