Upaya The New Normal; Pemerintah Menggelar 340 Ribu Pasukan TNI-Polri
berita
InfoTink
Foto Istimewa 27 May 2020 19:00
Penulis
“Kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah, sebetulnya baik-baik saja asal kemudian bisa dilaksanakan dengan konsisten. Dalam rangka itu akan lebih baik lagi jika semua kebijakan dan strategi yang disusun hendaknya saling mendukung satu sama lain,” demikian disampaikan Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ketika dihubungi pada Selasa (26/05/2020) menanggapi langkah pemerintah yang menggelar sebanyak 340 ribu personil TNI dan Polri untuk mendisiplinkan masyarakat.  

Alamsyah Saragih

“Tanpa konsistensi dan saling dukung antara kebijakan satu dengan lainnya maka upaya untuk mencegah laju kenaikan kasus positif Covid-19 di Indonesia akan terus menemui hambatan” sambung Alamsyah.

Langkah menggelar ratusan ribu pasukan di empat Provinsi dan 25 kabupaten/kota di Indonesia ditempuh oleh pemerintah dalam upaya mencegah laju kenaikan angka terpapar covid-19 di Indonesia. Juga, sebagai upaya prakondisi untuk melaksanakan era “The New Normal” yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Dalam keterangan di depan awak media kemarin (26/05/2020) Presiden Jokowi menyatakan bahwa The New Normal berlaku di wilayah yang R-0 atau indeks penularan corona sudah di bawah 1.

“Tatanan baru akan segera dimulai khususnya di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang dipilih dan memiliki riyawat R-0 di bawah 1 dan diperkirakan pada sektor tertentu di lapangan bisa mengikuti tatanan normal baru” ujar Jokowi di sela peresmian mall baru di kawasan Bekasi.

Empat propinsi yang masuk dalam rancangan New Normal antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo. Sementara 25 kabupaten/kota yang disiapkan antara lain Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kota Palembang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Gresik, Kota Palangkaraya, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

Sementara itu Mariska Lubis, Pengusaha dan mantan jurnalis senior menyatakan, langkah pemerintah untuk menggelar pasukan dalam rangka menyongsong era New Normal tidak akan berpengaruh banyak dalam melancarkan kembali roda bisnis dan perekonomian.

Mariska Lubis

“Dalam bisnis, yang diperlukan adalah kekuatan ekonomi, distribusi keuangan, dan perputaran uang. Percuma langkah New Normal bila tidak ada langkah pembenahan dalam bidang ekonomi yang serius dan dengan langkah yang benar. Hendaknya wabah covid-19 dan segala pernak perniknya jangan dijadikan alasan pembenaran” kata Mariska ketika dihubungi kemarin.

“Problem utama urusan bisnis dan usaha, adalah belum adanya langkah serius dalam pembenahan bidang ekonomi. Mendesak dilakukannya Restrukturisasi Perekonomian di dalam negeri. Saat ini daya beli masyarakat sudah sangat menurun, perputaran/peredaran uang apalagi. Hutang pemerintah dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, amburadul” tandas Mariska lebih lanjut.

Mariska juga meminta agar jangan membandingkan dengan negara lain yang sudah memiliki rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Mereka sudah amat jauh meninggalkan kita, dengan langkah yang sudah disiapkan sangat disiplin.

“Jika ingin berbicara soal disiplin, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu  memberi contoh kedisiplinan. Mulai saja dari konsistensi dalam ucapan. Bisa dilihat mulai dari Presiden, Gubernur sampai ke bawah, tidak “nyambung” kebijakannya. Semua berbeda-beda dan tidak jelas, mana yang harus diikuti?” sambung Mariska lagi.

“Saat ini yang paling enak ya PNS, tidak bekerjapun dapat gaji. Rakyat susah dan hancur, siapa perduli? Rakyat kelas menengah yang notabene paling dihancurkan, siapa yang pikirkan. Rakyat kelas menengah saja hancur, apalagi kelas bawah” sergah Mariska.

Mariska juga mengingatkan bahwa pemerintah harus memperhatikan kelas menengah, karena kelas menengah di Indonesia paling banyak diisi oleh pengusaha pribumi.

“Kelas menengah pribumi juga yang paling banyak membuka lapangan kerja. Upaya untuk menghancurkan sebuah negara adalah dengan menghancurkan kelas menengahnya. Jika kelas menengah sebuah negara hancur, maka biasanya itu adalah bukti kegagalan pemerintah dalam bidang ekonomi” tambahnya.

Oleh karena itu dalam situasi tidak menentu seperti sekarang, Mariska menyatakan bahwa pengusaha hanya menunggu saja sampai keadaan betul-betul kondusif.

“Semoga saja tidak terjadi chaos dan huru-hara akibat pemerintah tidak mampu mengatasi masalah ekonomi. Wabah covid-19 membuat pengusaha mungkin memilih diam saja dulu. Karena perputaran uang juga tidak ada” kata Mariska menutup pembicaraan. (Pril Huseno)

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI