Siaran Pers Ekonomi Poltik Keselamatan Rakyat
berita
InfoTink
29 March 2020 18:00
Penulis
SIARAN PERS EKONOMI POLITIK KESELAMATAN RAKYAT

No: 65/B/PENG-LP3ES/III/2020

 

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) adalah lembaga riset, yang sudah berusia hampir setengah abad (lahir tahun 1971). Melihat perkembangan yang terjadi, maka kami menyampaikan urun pemikiran, bahkan kritik keras terhadap mesin pemerintahan dan lembaga negara yang lambat merespons perkembangan wabah yang cepat. Beberapa urun pemikiran dan kritik tersbut adalah sebagai berikut: 

1. Wabah yang diakibatkan virus corona ini mesti dipahami sebagai juga sebagai masalah ekonomi politik (political economics). Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah politik dan kebijakan untuk menanganinya pada level level makro negara maupun level mikro masyarakat dan komunitas. Sampai sekarang, kita bisa melihat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari dampak ekonomi hingga kepada penanganan kesehatan. Sebagian besar berita tentang wabah ini memerlihatkan berita buruk efek perekonomian, bahkan mereka yang tadinya menganut aliran optimisme mulai turut menyebarkan berita buruk seolah-olah menjadi pesimis. Bisa dipahami karena wabah ini telah menyebabkan begitu banyak korban, sementara manajemen krisis pemerintah masih belum memadai.

2. Bencana wabah ini adalah peristiwa ekonomi politik (kesehatan, kebijakan negara, sosial, tindakan kolektif peran masyarakat, dan kepemimpinan). Sumberdaya terbesar, berskala luas nasional, dan langsung bisa dialokasikan adalah sumberdaya APBN. Kebijakan anggaran yang ragu dan maju mundur mengalokasikan dana 19 trilyun rupiah pada awalnya, beberapa hari kemudian lalu naik 27 trilyun rupiah, dan kemudian naik lagi 60 trilyun adalah kebijakan yang lemah, mencla-mencle, pertanda pemerintahan tidak memiliki kepemimpinan yang kuat kalau berkaca pada luasnya masalah yang dihadapi rakyat Indonesia. Kepemimpinan di DPR juga mengalami kebingungan padahal di tangannya ada sumberdaya yang besar untuk membantu rakyat, yang sedang kesusahan. 

3. Sudah saatnya alokasi anggaran harus melibatkan DPR dalam skala yang khusus dan besar. Jangan mengais-ngais anggaran sisa marginal yang tidak dipakai. Pemerintah tidak serius kemudian mengumumkan alokasi dana dari anggaran yang tidak dipakai lalu ketemu angka 19 trilyun, lalu naik 27 trilyun, dan menghitung-hitung anggaran lain untuk diklaim sebagai penggunaan untuk korona (semisal bos diakui sebagai angaran corona). Pada tahun 2008 tidak ada krisis yang hebat, hanya terjadi perlambatan ekonomi, tetapi anggaran dengan tegas dipotong 10 persen. Pemerintah harus memimpin bersama DPR memutuskan untuk memotong 20 persen anggaran seluruh kementrian dan daerah, kemudian mengalihkannya untuk pembiayaan Corona dan hal terkait lainnya, seperti membantu masyarakat bawah, sektor informal, industri mikro, dan sebagainya. Penghematan harus dilakukan, alokasi anggaran untuk krisis ini perlu segera dilakukan tidak maju mundur tanpa kejelasan anggaran seperti sekarang ini sehingga dokter-dokter harus berteriak meminta alat pelindung diri, juga rumah sakit kekurangan obat. 

4. Sudah banyak saran, tapi tidak diputuskan segera agar proyek-proyek besar, mercu suar yang mewah dan berbiaya mahal harus dibatalkan setidaknya ditunda. DPR tidak boleh lelet dan ragu mengambil tindakan, dan hanya diam tetapi harus turun tangan merekayasa dan memutuskan anggaran untuk menangkal wabah corona yang sangat meluas ini.

5. Pemerintah dengan angkuhnya menyatakan tidak ada lockdown!! Sudah begitu banyak yang memberikan saran tetapi nampaknya keras kepala, ciri kepemimpinan seolah-olah kuat, tetapi menghadapi masalah dalam manajemen krisis. Ikuti saran JK, yang sudah lama meminta pemerintah tegas untuk melakukan lockdown, tetapi selalu dijawab: tidak ada lockdown. Tidak ada penghuni di istana itu, yang lebih dari berpengalaman daripada JK. Tetapi saran JK lebih ditanggapi dengan sifat yang politis karena mengikuti saran itu seperti tersubordinasi. Publik juga terbelah secara politik, satu kelompok adalah pengikut anti-lockdown yang menyerang ahli-ahli pemberi saran lockdown. Pada sisi lain adalah yang memberi saran lockdown, yang kemudian dinilai sebagai lawan. Ini adalah perilaku publik dan pemimpin yang tidak masuk ke dalam akal sehat karena nasib rakyat dipermainkan dalam permainan politik elit dan pengikutnya. Padahal manajemen krisis pemerintah telah mengalami krisis sehingga tidak perlu segan untuk menjadikan JK secara resmi menjadi penasehat ketua tim, Dony Monardo. 

6. Pelambatan ekonomi ini tidak bisa tidak pasti akan menyebabkan resesi ekonomi. Namun apakah wabah ini akan menyebabkan krisis ekonomi? Nasib ekonomi ke depan tergantung pada apakah dampak wabah ini menyebabkan krisis ekonomi? Pelambatan ekonomi, yang pasti terjadi, belum tentu menyebabkan dampak lanjutan menjadi krisis. Perlambatan ekonomi dan krisis adalah dua hal yang berbeda meskipun sering seiring dan sejalan. 

7. Perlambatan ekonomi tidak dapat dicegah, tetapi tugas pemerintah setelah tugas utamanya menangkal wabah covid-19 adalah menangkal ekonomi agar tidak terjungkal menjadi krisis, yang menyebabkan ekonomi rakyat terpuruk. Rakyat akan menanggung akibat dari kesalahan kebijakan yang alpa mencegah ekonomi masuk ke lubang krisis, sudah jatuh tertimpa tangga pula sehingga remuk. Ekonomi politik kebijakan ini harus dijalankan dan pemerintah Cina telah berhasil mengatasi ekonomi tidak terjerumus pada krisis, meskipun tidak dapat mencegah perlambatan ekonomi yang terjadi.

8. Indonesia jelas merupakan negara berkembang yang memiliki karakteristik industri yang lemah, yang sekaligus menjadi titik lemah sistem perekonomian kita. Tanpa adanya wabah ini, fondasi ekonomi sebetulnya sudah lemah. Terlebih lagi, proses industrialisasi nyaris terlihat tidak signifikan karena bertumbuh sangat rendah. Dalam keadaan tidak normal seperti sekarang, sektor ini akan terpukul lebih berat lagi. Kebijakan insentif terhadap sektor industri perlu disiapkan agar sektor ini terutama industri kecil bisa terus berjalan. Upaya untuk mengatasi krisis khususnya sektor ini adalah bagaimana proses industrialisasi terus berjalan meskipun lambat. Selama masih ada domestic output supply yaitu produksi domestik, selama itu juga masih terlihat proses industrialisasi. Jika sektor industri tidak bisa diselamatkan, maka kemungkinan krisis bisa terjadi dengan pertumbuhan negatif. Krisis tersebut akan menarik sektor keuangan, pengangkutan dan kesempatan kerja menyusut seperti ditandai dengan pengangguran yang semakin tinggi.

9. Perlambatan ekonomi, kemungkian juga krisis, akan terus bergerak dengan cepat ke sektor jasa, seperti sektor pariwisata, transportasi dan hotel dan restoran. Wabah global ini menutup pintu semua pintu masuk wisata dan masyarakat menghentikan rencana bepergian sama sekali. Sekor terkait, hotel dan restoran juga berhenti, tutup. Data memerlihatkan bahwa yang bekerja di sektor ini sangat banyak jumlahnya sehingga akan banyak pula yang terlempar dari pekerjaan lalu menjadi jajaran pengangguran.

10. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah terkait penyelamatan ekonomi. Kementerian keuangan telah mengambil langkah kebijakan untuk memberikan insetif kepada dunia usaha berupa insentif keringanan perpajakan, yaitu pajak penghasilan PPh22 dan PPh25. Insentif tersebut terutama diberikan kepada UMKM. Sementara kebijakan Bank Indonesia adalah memperpanjang merchant discount rate untuk toko, termasuk penurunan suku bunga serta menjaga nilai tukar. Tentu langkah kebijakan ini harus diapresiasi, meskipun masih belum memadai. Kebijakan pemerintah bersifat standar, padahal yang diperlukan tidak hanya fiskal dan moneter saja. Lebih dari itu, kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan yang bersifat solidaritas, yaitu solidaritas terhadap golongan bawah, pengusaha kecil, pekerja informal, para pengangguran. 

11. Semua negara aktif melakukan kebijakan ekonomi, bersamaan dengan perang terhadap wabah covid-19 ini. Misalnya saja Prancis, negara ini menyatakan krisis ini adalah perang ekonomi dan keuangan. Perang ekonomi karena untuk menyelamatkan industri dan perang keuangan karena memerlukan pembiayaan. Untuk itu dibuat rencana darurat penyelamatan. Dalam rencana darurat ini, ada anggaran 45 milyar euro untuk menyelamatkan para pekerja dan perusahaan. Tujuan penyelamatan ini adalah mengembalikan aktivitas ekonomi secepatnya agar tidak kehilangan keahlian para pekerja dan perusahaan. Dari anggaran tersebut, pengeluaran publik untuk 2 bulan sebesar 2 milyar euro disebut fond solidarité. Dana ini diperuntukkan untuk sekitar perusahaan yang akan berhenti aktivitasnya hingga di atas 70 persen. Untuk pengeluaran ini, prosesnya cepat dan singkat dalam bentuk 1500 euro per bulan untuk dua bulan. Ini untuk perusahaan mikro dan kecil. Kebijakan yang sama dilakukan untuk pengangguran parsial, yakni pengeluaran pemerintah sebesar 8.5 milyar euro, mereka menerima gaji untuk dua bulan. Lalu, 300 milyar euro jaminan negara untuk pinjaman bank sehingga bank tidak bisa lagi menolak. Sejumlah 1000 milyar euro jaminan uni eropa untuk pinjaman bank. Semua ini dibuat berdasarkan perhitungan menurut data yang baik. Sama seperti di Perancis, di Jerman, dana solidaritas juga dikucurkan hingga 40 milyar euro. Dana tersebut 10 milyar euro untuk usaha mikro dan kecil dan bisnis perorangan. Bentuknya adalah subsidi langsung. Sisanya 30 milyar euro dalam bentuk pinjaman. 

12. Indonesia adalah negara berkembang yang berbeda kapasitasnya dengan negara maju. Tetapi kemampuan APBN cukup memadai untuk mengatasi wabah ini dengan syarat pemerintah bersama DPR harus agresif membuat kebijakan karena berkejaran dengan waktu dan ancaman wabah yang menyebar cepat. Kebijakan fiskal yang harus dilakukan adalah untuk golongan bawah, seperti menangguhkan pajak UMKM, tidak BLT, bantuan langsung tunai. Indonesia sudah punya pengalaman melakukan ini dan bisa dilakukan dengan cepat. Potensi APBN lebih dari cukup untuk mengucurkan segera BLT dan tambahan lebih karena alasan darurat, termasuk bantuan raskin dihidupkan lagi seperti dahulu. Jajaran BUMN harus ikut serta turun tangan, seperti PLN memberi subsidi besar atau bahkan beberapa bulan pelanggan listrik golongan bawah digratiskan. 

13. BPJS karena krisis dan tidak percaya diri tidak boleh mengalami disorientasi, kemudian berbicara menyesatkan bahwa penyakit corona tidak dijamin karena merupakan wabah. Ini adalah pernyataan yang menyakitkan hati rakyat. Justru dalam keadaan darurat seperti ini membuat program khusus bersama pemerintah dan DPR menjamin penderita corona, yang dibiayai oleh tambahan APBN.

14. Saran kritis tersebut tidak berarti tidak mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah dengan kerja keras. Tetapi mengucurkan 19 trilyun, lalu naik incrit-incrit 27 trilyun, sementara Malaysia mengucurkan 900 trilyun, adalah kelemahan kepemimpinan dan kealpaan dalam manajemen krisis. Karakteristik wabah ini berkembang cepat dan masih, tetapi karakter pemerintah lelet. Untuk memutuskan lockdown saja harus berdebat politis tidak ada ujungnya sehingga tidak mendapat kepercayaan dan dukungan masyarakat secara penuh. Mirip dengan pemerintah Italia, yang ragu-ragu mengambil keputusan sampai penyebaran sangat meluas dan menelan ribuan korban. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

Salam Hormat,

Jakarta, 29 Maret 2020

 

Fachru Nofrian, Ph.D. (Peneliti Associate LP3ES)

Prof. Didik J. Rachbini (Ekonom, Ketua Dewan Pengurus LP3ES)

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI