Pemberian Bantuan di Masa Pandemi, Jalur Birokrasi Harus Dipangkas
berita
InfoTink
01 May 2020 13:50
Penulis
Peristiwa meninggalnya seorang ibu di Serang, Banten karena kelaparan di masa pandemi covid-19 telah menunjukkan bahwa Pertama, Adanya keterlambatan pemberian bantuan negara. Bantuan negara baru tiba setelah viral berita ada keluarga yang kelaparan dan keluarga tersebut mengalami penolakan permohonan bantuan.

Kedua, Belum ada satupun vonis medis terkait kematian ibu Yuli. Mungkin dia tidak meninggal karena kelaparan namun bahwa dia mengalami kelaparan sebelum meninggal adalah satu fakta yang tak terbantahkan. Ketiga, kasus Ibu Yuli menggambarkan situasi warga negara yang tercerabut haknya dari mendapatkan penghidupan yang layak dan mendapatkan akses kesehatan yang telah diatur oleh konstitusi Baik Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 dan Pasal 24 ayat 2 dan 3 UUD 1945”.

Demikian uraian Wijayanto Ph.D, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES pada seminar online “Tetap Menjalankan Kebijakan Sesuai Amanah Konstitusi di Masa Pandemi” yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada Kamis (30/04/2020).    

Dalam seminar online yang diikuti oleh para jurnalis dan akademisi itu Wijayanto menilai bahwa Ibu Yuli seharusnya berhak mendapatkan bantuan yang telah disediakan oleh negara terkait pengadaan dana Rp405 triliun untuk mengatasi dampak pandemi. Ironisnya, uang sebesar Rp405 triliun tersebut tidak mampu mencegah seseorang mengalami kelaparan dan meninggal.

Wijayanto juga mensinyalir bahwa kasus meninggalnya ibu Yuli adalah fenomena gunung es. Diyakini banyak kasus kelaparan lain di masa pandemi ini yang tidak termonitor media.

Peristiwa yang dialami ibu Yuli dan keluarganya adalah juga pelanggaran konstitusional oleh negara atau sekurang-kurangnya adalah refleksi bahwa negara gagal memenuhi amanah konstitusi. Kelaparan tidak akan terjadi jika bantuan pemerintah sebesar dana Rp405 triliun tiba tepat sasaran dan tepat pada waktunya.

Hal itu juga refleksi dari panjangnya alur birokrasi sebelum bantuan sampai kepada rakyat yang membutuhkan. Pemerintah dinilai masih bekerja sebagai business as usual dengan rantai birokrasi yang panjang, yang rawan adanya penumpang gelap dan siap menyalip di tikungan” papar Wijayanto yang juga akademisi ilmu politik Univesitas Diponegoro Semarang.

Wijayanto juga membandingkan dengan statemen Amartya Sen, ekonom India pemenang hadiah nobel bidang ekonomi pada 1998 yang mengungkapkan bahwa kelaparan terjadi bukan karena tidak tersedianya makanan di suatu wilayah, namun muncul karena ketidakmampuan seseorang untuk mengklaim haknya atas makanan yang tersedia. Di sini kasus Ibu Yuli menjadi relevan.

Amartya Sen juga mengajukan argumen lain bahwa kelaparan berhubungan erat dengan kurangnya demokrasi. Disebutkannya, di daerah yang medianya kritis (yang merupakan salah satu ciri negara demokratis), di situ kelaparan tidak terjadi”, ungkap Wijayanto lebih lanjut.

Dengan adanya media yang senantiasa mengingatkan ancaman kelaparan, maka bahaya kelaparan menjadi top of mind para pemimpin negeri sehingga dengan segala upaya berupaya mencegah ancaman tersebut” sambungnya.

Atas gambaran situasi dari perkembangan terakhir penanganan pencegahan dampak covid-19 terkait pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak, Wijayanto menyarankan Pertama, Belajar dari kasus Ibu Yuli, maka percepatan bantuan harus dilakukan sesegera mungkin dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Kedua, DPR perlu sadar bahwa mereka adalah wakil rakyat. Artinya wakil dari orang-orang seperti ibu Yuli. Maka mereka harus memfokuskan pikiran pada penanggulan bencana jangan sampai ada korban lain yang jatuh. Pembahasan seperti Omnibus Law yang penuh kontroversi harus ditunda karena situasi negara yang tengah genting.

Ketiga, Pemerintah perlu menjamin kebebasan media dan menjamin kebebasan berbicara setiap warga. Terutama disaat kritis pandemi demi hindarkan korban lainnya

Keempat, Media harus lebih kritis sehingga pemberitaan sudah dilakukan sebelum terlambat seperti kasus ibu Yuli.

Sementara itu mantan ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr Jimly Asshiddiqie yang juga menjadi pembicara dalam seminar online tersebut menyatakan, perlu diterbitkannya regulasi seperti Kepres atau Perppu yang mengatur kebijakan terpadu pada semua aspek untuk menangani wabah covid-19.

Juga dipandang perlu menerbitkan Perppu Darurat Nasional untuk menggantikan UU no 23/1959 tentang Keadaan Darurat yang dianggap sudah terlalu lama dan butuh revisi sesuai perkembangan zaman.  

“Dibutuhkan juga penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) yang bisa memberi arahan operasional kepada para pejabat sampai ke daerah tentang apa saja yang harus dikerjakan menyangkut teknis penanganan semua aspek terkait bencana covid-19” papar Jimly lebih lanjut.

Menyinggung perkembangan sistem politik dan demokrasi di Indonesia kontemporer, Jimly menyebutkan bahwa terdapat empat cabang kekuasaan politik yakni State, Civil society, Market/Corporatie dan Media. Keempatnya sekarang cenderung menjurus kepada kekuasaan oleh satu tangan. Dimana-mana di seluruh dunia memang sedang terjadi konflik kepentingan diantara ke empat cabang kekuasaan tersebut.

“Penguatan civil society Indonesia di masa depan tidak boleh dibiarkan adanya konflik kepentingan di antara empat cabang kekuasaan di atas. Tidak boleh terjadi ada pebisnis konglomerat yang kemudian mendirikan ormas, lalu mendirikan partai dan menguasai media.  Selanjutnya berkeinginan menjadi presiden” sergah Jimly lebih lanjut.

Jimly melanjutkan, kalau sudah terjadi konflik kepentingan mencampuri empat cabang kekuasaan, maka itu artinya tidak ada lagi demokrasi. Padahal inti dari demokrasi adalah adanya kekuasaan yang dibatasi, dan adanya pembagian kekuasaan. (Pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI