Menata Arsitektur Ekonomi Pasca Pandemi
berita
InfoTink
INDEF 21 July 2020 16:45
Penulis

Press Release Webinar Kajian Tengah Tahun (KTT) INDEF 2020

Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal 2020 menjadi batu sandungan yang terjal bagi pemulihan ekonomi global. Genderang resesi global nyaring dibunyikan oleh berbagai lembaga internasional sebagai sistem peringatan dini bagi pembuat kebijakan ekonomi agar lebih hati-hati. Situasi serupa juga mulai menghampiri ekonomi Indonesia. Data realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 yang terpangkas hampir separuh dari periode yang sama tahun sebelumnya, serta perkiraan pertumbuhan ekonomi negatif di triwulan II menjadi penanda badai resesi akan segera tiba.

Hasil kalkulasi INDEF1 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh negatif di triwulan II dan memasuki zona resesi di triwulan III 2020. Pada triwulan II 2020 ekonomi diproyeksi tumbuh negatif dikisaran -3,26 persen (skenario sedang) hingga -3,88 persen (skenario berat). Pada triwulan III 2020, ancaman pertumbuhan ekonomi negatif juga masih membayangi perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berpotensi negatif dikisaran -1,3 persen (skenario sedang) hingga -1,75 persen (skenario berat).

Waspada dan siap siaga memitigasi kemungkinan resesi ekonomi menjadi pilihan kebijakan yang tidak terelakkan. Di sisi lain, wabah Covid-19 ini juga menjadi momen koreksi atas rapuhnya pijakan perekonomian akibat terlalu bergantung ke negara lain. Oleh karena itu, aspek kemandirian ekonomi harus menjadi arus utama dalam menata arsitektur ekonomi Indonesia pasca pandemi, agar cita-cita kesejahteraan bisa diwujudkan. Berikut beberapa poin catatan atas kinerja perekonomian Indonesia semester I 2020 dan rekomendasi kebijakan ekonomi ke depan.

1.Prospek ekonomi global suram, domestik meradang.

Beberapa lembaga ekonomi internasional memprediksi ekonomi dunia akan mengalami resesi pada 2020. IMF memproyeksi ekonomi global akan tumbuh -4,9 persen di 2020. Bloomberg Economics (BE) merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar -4,7 persen di 2020. World Bank (WB) juga memproyeksi ekonomi global akan tumbuh -3,5 persen akibat wabah Covid-19. JP Morgan memproyeksi ekonomi global berada di level -1,1 persen, sementara Fitch Ratings memperkirakan ekonomi global akan berada di level -4,6 persen. Variasi proyeksi dari berbagai lembaga internasional ini sekaligus juga menggambarkan besarnya ketidakpastian yang harus dihadapi ekonomi global karena dampak virus Covid-19 yang menjalar hampir ke semua negara di dunia.

___________

1 Perhitungan dengan menggunakan model CGE (Computable General Equilibrium) yang didekati dengan dua skenario implikasi, yaitu skenario sedang dan berat. Skenario sedang didefinisikan sebagai skenario kebijakan penanganan wabah Covid-19 lebih dari 5 bulan dengan realisasi alokasi stimulus fiskal Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lebih besar dari 30 persen, dan skenario berat didefinisikan sebagai skenario penanganan wabah Covid-19 terjadi lebih dari 5 bulan dengan realisasi alokasi stimulus fiskal PEN lebih kecil dari 30 persen.

Ekonomi Indonesia juga mendapat ujian berat dari badai resesi global yang mulai menghembus. Jika dilihat dari periodisasi, wabah Covid-19 di dalam negeri baru dinyatakan meluas ketika memasuki bulan maret 2020, artinya hanya sepertiga waktu dari triwulan pertama 2020. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang triwulan I 2020 sudah terpangkas hampir separoh, yakni dengan hanya tumbuh 2,97 persen.

Dengan melihat capaian ekonomi pada triwulan I 2020 dan dinamika indikator lainnya, beberapa lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tergerus pada 2020. Asian Development Bank (ADB) memproyeksi ekonomi Indonesia 2020 hanya akan tumbuh 2,5 persen. Bahkan pemerintah sendiri memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh negatif. Berbagai macam angka proyeksi ekonomi Indonesia di 2020 tersebut sebetulnya menggambarkan satu hal, yaitu perekonomian Indonesia berada dalam posisi yang sulit.

2.Implikasi pandemi berdampak luas ke ekonomi Indonesia.

Pandemi membuat konsumsi rumah tangga (penopang 58 persen ekonomi) jatuh cukup dalam. Selain itu juga menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Terhentinya berbagai usaha produktif yang mendorong kinerja lapangan usaha termasuk sektor industri merupakan gejala dari tidak berdayanya investasi dalam menggairahkan perekonomian. Implikasi ini mendorong beratnya pembentukan modal tetap dalam menstimulus perbaikan ekonomi.

Implikasi pandemi tentunya juga membawa pengaruh terhadap kinerja sektor riil. Sebagaimana diketahui bahwa sektor riil merupakan sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Sektor-sektor penyumbang PDB terbesar dan penyerap tenaga kerja terbanyak hanya tumbuh di bawah 2,5 persen. Alhasil, meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan tidak bisa dihindari.

Dari sisi kemiskinan, akan terjadi peningkatan jumlah kemiskinan secara nasional sebesar 1,75 juta – 5,21 juta orang. Dengan demikian jumlah penduduk miskin akan menjadi 26,52 juta orang (skenario sedang) hingga 29,99 juta orang (skenario berat).

Jumlah penduduk miskin tersebut terdistribusi berdasarkan wilayah provinsi berasal dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa, diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DIYdan Jawa Timur. Provinsi yang diperkirakan pemberi kontribusi paling tinggi adalah Jawa Barat, Banten dan DIY. 

3.Ekonomi tersendat, ‘new normal’ dipaksakan siap.

Keputusan pemerintah Indonesia melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah masih tingginya kasus positif Covid-19 menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Ternyata beraktivitas di tengah pandemi menimbulkan risiko yang tinggi terhadap tingkat penyerbaran kasus baru. jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai angka 84.882 orang per 18 Juli 2020, menjadikan jumlah tertinggi di wilayah ASEAN dan bahkan sudah menyalip China yang jumlah kasus positif Covid-19 sebesar 83.644 dalam periode yang sama.

Dengan belum melandainya jumlah kasus positif baru covid-19, maka kesiapan Indonesia terkait kebijakan pelonggaran pembatasan masih dipertanyakan. Ini sekaligus membuktikan efektivitas berbagai kebijakan di era normal baru termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional belum efektif.

4.Defisit diperlebar secara masif, namun realisasi anggaran masih sedikit.

Sebagai respon terhadap perlambatan ekonomi domestik, pemerintah memainkan peran sentral dengan memompa stimulus fiskal secara eksesif. Melalui Perppu No.1 Tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi UU No.2 Tahun 2020, pemerintah memiliki fleksibilitas dalam memperlebar defisit fiskal di atas 3 persen hingga tahun 2022. Sejauh ini pemerintah telah melakukan dua kali merevisi postur APBN yaitu melalui Perpres 54/2020 (defisit 5,1 persen terhadap PDB) dan Perpres 72/2020 (defisit 6,3 persen terhadap PDB). Alhasil, biaya penanganan Covid-19 termasuk untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga terus merangkak naik dari semula Rp405,1 triliun menjadi Rp695,2 triliun.

Kebijakan stimulus ekonomi akibat Covid-19 perlu fokus untuk penyelamatan ekonomi masyarakat yang terkena dampak langsung. Jika melihat kondisi aktual, maka hingga saat ini kebijakan yang terkait dengan upaya pemulihan ekonomi masih menemui jalan terjal. Efektivitas kebijakan untuk memacu ekonomi dari sisi supply dan demand masih belum terlihat optimal. Selain itu, peran masyarakat dan dunia usaha juga diperlukan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi.

Pemerintah sadar bahwa dukungan fiskal baik dari sisi permintaan maupun penawaran memiliki arti yang penting dalam mendorong pemulihan konsumsi dan produksi. Sungguh pun demikian, sebesar apapun anggaran yang dialokasikan akan menjadi kemubaziran manakala program PEN tersebut tidak mengarah pada sasaran yang tepat ditambah eksekusi yang sejauh ini lambat.

5.Urgensi rekonstruksi arsitektur investasi padat karya di tengah pandemi.

Di tengah melambatnya ekonomi global akibat pandemi, peran penanaman modal dalam negeri perlu dioptimalkan. Hal ini penting untuk memenuhi target capaian realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp817,2 triliun. Investasi juga perlu diarahkan ke sektor-sektor strategis utamanya yang padat karya.

Upaya ini antara lain dengan memperkuat pola-pola kemitraan strategis antara pelaku usaha besar dengan UMKM, sehingga peran UMKM dapat meningkat dan memacu perbaikan produktivitas. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional juga perlu memperhatikan dan mendorong terjadinya kemitraan tersebut.

Perlu memperbaiki ICOR di bawah angka pertumbuhan ekonomi, dimana sangat berpengaruh terhadap ketertarikan para investor karena terkait dengan “biaya investasi”.

Perlu melakukan pemetaan distribusi investasi regional dan sektoral berdasarkan potensi investasi berbasis sumberdaya alam dan kekuatan pasar domestik, hilirisasi industri, industri substitusi impor (ISI), dan pemanfaatan berbagai fasilitas infrastruktur yang sudah dibangun.

Perlu memfokuskan dan memilah investasi di masa pandemi pada sektor riil berbasis industri manufaktur yang berdaya saing di pasar domestik dan pasar global (ekspor) yang berasal dari penanam modal domestik/dalam negeri dengan memberikan berbagai fasilitas insentif keuangan dan permodalan.

Untuk antisipasi terjadinya resesi yang semakin mendalam pada triwulan III-IV dan tahun 2020, peran BKPM menjadi sangat strategis, terutama dalam menciptakan nilai tambah dan pasar kerja di tengah pandemi.

Rekomendasi

1. Mempertahankan basis konsumsi masyarakat. Upaya mempertahankan basis konsumsi ini dilakukan dengan perbaikan yang mendasar terkait hal-hal teknis penyaluran stimulus fiskal; perbaikan pendataan yang targetnya di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); serta koordinasi dan sinergi lintas lembaga di berbagai tingkatan perlu diperbaiki untuk mengindari tumpang tindih bantuan sosial (bansos).

2. Penyelamatan ekonomi sektoral dan dunia usaha. Pemerintah telah menganggarkan sejumlah dana untuk memacu sektor riil. Namun pelaksanaan penyaluran anggaran tersebut belum efektif. Oleh karena itu, perlu perbaikan administrasi dan verifikasi agar lebih memudahkan bagi penerima manfaat sehingga tidak diperlukan waktu lama untuk merealisasikan stimulus. Kemudian diperlukan upaya peningkatan sosialisasi yang mendalam hingga ke berbagai wilayah sangat diperlukan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan insentif. Lebih lanjut, perlu ada langkah-langkah lain yang dilakukan secara sinergi dengan dunia usaha mulai dari petani hingga pengusaha besar. Pemerintah juga perlu mendorong badan usaha nya baik BUMN maupun BUMD untuk meningkatkan kemitraan strategis dengan pelaku usaha swasta.

3. Perlu ada konsensus yang dapat menggambarkan situasi normal baru yang akan menjadi panduan pemulihan ekonomi di tengah tantangan menghadapi penyebaran Covid-19 yang masih cukup tinggi. Keputusan pemerintah melonggarkan mobilitas sosial dan ekonomi di tengah masih tingginya kasus Covid-19 merupakan pertaruhan besar dalam upaya memulihkan ekonomi. Namun demikian, hasil pemulihan ekonomi akan sangat bergantung dengan perkembangan dari penanganan kasus Covid-19 itu sendiri yang terefleksi dari variasi model kurva pemulihan ekonomi berbentuk alphabet. Bagi negara yang berhasil mengatasi pandemi dengan penurunan kasus baru (flatten the curve) maka pemulihan ekonomi akan terjadi dengan model kurva recovery berbentuk huruf V ataupun U. Sementara itu, Indonesia harus siap menghadapi resiko terjadinya resesi berkepanjangan karena pelonggaran PSBB memiliki konsekuensi berlanjutnya lonjakan kenaikan kasus Covid-19 yang pada gilirannya tetap menggerus keyakinan konsumen dan produsen.

4. Memulihkan kinerja perdagangan internasional Indonesia. Dalam upaya memacu ekspor dan nilai perdagangan internasional, beberapa langkah yang relevan untuk ditempuh antara lain: i. Menyelenggarakan pameran dagang seraca online; ii. Proaktif dengan perwakilan dagang di luar negeri; iii. Menjalin kerjasama dengan asosiasi setempat; iv. Menjamin kualitas dan pengiriman barang; v. Berkolaborasi dengan diaspora untuk mendongkrak perdagangan indonesia; vi. Mendorong ekspor produk unggulan selama Covid-19; vii. Fokus kepada negara yang relatif telah aman terhadap pandemi.

5. Perlunya penguatan dan konsolidasi fiskal. Tantangan fiskal ke depan antara lain adalah menormalisasi defisit fiskal agar kembali di bawah 3 persen. Konsolidasi fiskal menjadi krusial terutama pada masa setelah krisis dan pemulihan. Anggaran pemerintah kemungkinan akan menyimpang dari disiplin fiskal yang biasa diterapkan di masa normal. Keberlanjutan fiskal harus tetap terjaga sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan pada jangka panjang. Konsolidasi fiskal bergantung pada tiga hal, yaitu peningkatan penerimaan negara (terutama pajak), efisiensi belanja, dan strategi pengelolaan pembiayaan pemerintah.

SHARE ON
OPINI PENALAR

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI