Dialog 100 Ekonom Bersama Wakil Presiden M Jusuf Kalla
berita
InfoTink
Sumber Foto : Liputan6.com 19 October 2019 09:30
Penulis
RELEASE INDEF

No. A.037/Release/INDEF/X/2019

Pengantar INDEF (Prof Didik J Rachbini)

Kami, Indef dan PPPI (Paramadina Public Policy Institut) mengadakan acara ini karena para ekonom kangen berkumpul. Sebelumnya sudah beberapa kali bertemu, dengan Presiden Joko Widodo dua kali. Dan sebagian kami bersilaturrahim ke istana wapres. Pertemuan terakhir tahun lalu dengan Presiden Joko Widodo kami di dalam pidato pengantar mengulang dua kali narasi pidato, yaitu: “Kami berharap Bapak Presiden jangan jago blusukan ke rakyat, kami memberikan rekomendasi untuk blusukan khusus ke industri-industri karena di sanalah titik lemah ekonomi kita. Jika di sana selesai, maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik, meskipun tidak bisa menyamai pertumbuhan pada periode 1970-1997, yang tinggi sampai setingkat 7,1 persen rata-rata.

Kedua, acara ini bersamaan dengan masa akhir tugas seorang tokoh besar, yang tidak hanya berpengalaman dalam bidang ekonomi dan bisnis, tetapi juga mempunyai ketrampilan cekatan dalam menyelesaikan masalah-masalah krusial bangsa, pemerintahan dan negara, semisal krisis APBN dan subsisi, mengatasi krisis dan konflik dengan cara-cara berdamai yang tidak biasa. Dalam bidang-bidang ekonomi Pak JK berani mengambil keputusan tidak populer menaikkan harga BBM ketika APBN tercekik. Dalam bidang politik banyak masalah krusial di tubuh bangsa ini diselesaikan, kasus ambon, aceh, dan lain-lain.

Bagi kami para ekonom ingin memberi catatan bahwa hal paling krusial yang harus diselesaikan pada saat ini adalah daya saing kita yang lemah. Kemampuan ekspor sangat lemah dan tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan lain-lain. Defist neraca berjalan terus berlangsung, neraca jasa berat karena defisit neraca jasa angkutan dan defisit pendapatan primer sangat tinggi. Sekarang bertambah lagi beban neraca perdagangan semakin lemah. Itu karena kekuatan industri luluh lantak dan kita hanya berdagang komoditi ala jaman kolonial .

Isu berikutnya adalah APBN kita. Pada sisi pengelurdan yang boros dan populis. Kebijakan ekonomi hanya membagi-bagi kartu dan menebar uang tanpa melihat sisi produktivitasnya. Anggaran transfer ke daerah sampai 700 triliun rupiah habis 80-90 persen hanya untuk biaya rutin gaji pegawai, kantor, transpoprtasi. Banyak pos anggaran atau tepatnya puluhan ribu item yang boros dan sangat tidak produktif sangat sulit untuk ditertibkan, kecuali ada kepemimpinan yang baik. Ekonomi dan kebijakan anggaran memerlukan kepemimpinan ekonomi yang tidak biasa. Jika tidak ada kepemimpinan ekonomi, maka APBN akan dicabik-cabik secara politik sampai tersisa ampas yang tidak bisa masuk ke proses produktif.

Dalam bidang hukum dan ekonomi, APBN dalam implementasinya akan menghadapi tantangan sangat berat, karena telah terjadi pelemahan KPK dengan undang-undang KPK yang telah direvisi. Pengawasan terhadap APBN dan korupsi dalam implemntasinya adalah hal yang lebih krusial di masa mendatang karena pengawasan lebih lemah pada saat ini. Perubahan UU KPK dengan cara gerilya dan tertutup telah menimbulkan masalah baru tidak hanya dalam bidang ekonomi tapi juga dalam bidang politik, terutama ketegangan antara masyarakat, mahasiswa, media massa yang menentang revisi UU KPK dengan pemerintah dan DPR. Masalah politik ini masih akan terjadi samapai beberapa bulan mendatang. Itulah concern para akademisi, para ekonom, termasuk concern ekonom senior Prof Emil Salim, yang hadir saat ini juga ikut turun gunung.`

Diskusi dan Paparan Wapres JK

1. Wapres JK menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya, karena di akhir masa jabatannya masih bisa dipertemukan dengan orang-orang hebat.

"Hari ini saya sudah mendengarkan dan bertemu banyak teman. Sisa dua hari kerja saya di pemerintahan. Saya terima kasih, ini pidato terakhir saya di acara teman-teman."

2. Menurut JK, untuk menilai kondisi perekonomian Indonesia harus menilai secara keseluruhan. Mulai dari kondisi ekonomi global, efeknya kepada Indonesia, dan hasil akhirnya.

"Kalau kita berbicara tentang ekonomi Indonesia tentu tidak lengkap kalau kita tidak berbicara ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kita juga harus melihat apa korelasi sistem ekonomi di dunia kepada Indonesia."

3. Menurut JK, sistem ekonomi dunia saat ini mengalami perubahan besar-besaran. Pasalnya, perusahaan raksasa di dunia tak lagi perusahaan yang berkecimpung dalam sektor energi atau keuangan seperti Saudi Aramco, Exxon, atau pun Citibank.

"Dan apa efeknya kepada kita maka tentu akan menjadi suatu perubahan di dunia. Teknologi, climate change berubah semuanya. Dulu bisnis atau perusahaan itu energi, Exxon, Aramco dan sebagainya, atau perbankan seperti Citibank segala macam. Itulah multi nasional company yang hebat."

JK mengatakan, saat ini perusahaan-perusahaan raksasa dunia justru yang berkecimpung dalam ekonomi digital seperti Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, dan sebagainya. Ini perubahan besar dan mendasar yang harus dilihat di sekarang dan masa depan.

"Sekarang pengusaha yang paling besar dan yang paling kaya Microsoft, Apple, Amazon, Facebook. Artinya, energi dikalahkan oleh digital economy. Jadi perkembangan-perkembangan itu yang terjadi di dunia yang kemudian merubah gaya ekonomi dunia dan efeknya kepada kita."

4. JK juga menyinggung soal konflik di berbagai belahan dunia baik Brexit, perang Dagang AS-China, konflik Korea dan Jepang, dan sebagainya. Indonesia yang merupakan negara di Asia Tenggara punya pilihan untuk mengambil keuntungan dalam berbagai konflik tersebut atau justru ikut mengalami kerugian.

"Asia Tenggara mempunyai dua kemungkinan, bisa mencari keuntungan dari trade war atau mengalami kerugian dari trade war."

5. JK menyinggung soal kondisi ekonomi dunia dengan menganalogikannya dengan model celana.

"Kalau rentetan daripada sistem ekonomi, sistem ekonomi itu kayak celana saja, bagian bawahnya itu. Garis ini lebar bawahnya, kemudian kecil setelah 10-20 tahun, kemudian lebar, kemudian kembali lagi kecil."

6. JK khawatir perlambatan ekonomi dunia akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Pasalnya, Dana Moneter Internasional (IMF) kembali memangkas pertumbuhan ekonomi global menjadi tiga persen.

"Perekonomian kita bisa tumbuh di bawah lima persen kalau enggak ada tindakan tegas."

7. JK mengungkapkan pemerintah tetap harus mewaspadai kemungkinan berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Selama Donald Trump masih menjadi Presiden, ekonomi global akan sulit merekah.

"Selama Trump masih menjadi Presiden, rasa-rasanya masih sulit buat ditingkatkan."

8. JK menilai ekspor dan investasi menjadi kunci untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global tersebut. Dua indikator ini sedang digenjot pemerintah, baik dari sisi perbaikan regulasi maupun pemberian insentif fiskal. "Kita harus pehatikan. Ke depan bagaimana meningkatkan investasi. Ada tax holiday, tax allowance."

9. JK menegaskan bahwa tidak terjadi deindustrialisasi di Indonesia saat ini. Meski sektor industri mengalami penurunan dari segi presentase terhadap pertumbuhan ekonomi namun ia mengungkapkan sektor industri masih terus berkembang.

"Ekonomi (secara keseluruhan) memang lebih cepat berkembang, tapi industri juga ikut berkembang. Jadi sektor industri kita berkembang cuman lebih rendah dari yang lainnya. Ini bukan deindustrialisasi".

JK mengakui saat ini beberapa sektor industri memang mengalami perlambatan. Akan tetapi ada beberapa sektor industri justru berkembang sangat pesat. Secara nominal menurutnya sektor tersebut memberi sumbangan yang cukup tinggi terhadap ekonomi nasional.

"Memang dari segi presentase itu menurun tapi yang lain itu naik. Kan persentase itu 100 persen yang naik itu di pertambangan, mineral dan sawit itu naik,"

10. JK menekankan bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan ekonomi nasional terutama pada perijinan. Menurutnya masalah perijinan di Indonesia memang masih cukup rumit namun dengan kehadiran Online System Submission (OSS) sejak 6 bulan yang lalu sudah ada dampak membaiknya sistem perijinan di Indonesia. Dikisahkannya bahwa ia pernah punya pengalaman saat menjadi ketua PMI (Palang Merah Indonesia). Untuk mengurus ijin PMI terkait mengirim darah, pihaknya membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Izin kita ini memang tidak mudah, saya sendiri ketua PMI butuh 4 tahun hanya untuk menyakinkan Depkes dan lembaga lain untuk bisa mengirim darah. Butuh berapa tahum PLN mendapat ijin. Terus terang OSS memang ada itu baru 6 bulan lalu, kita kembangkan.

11. JK mengatakan berdasarkan berbagai analisa yang muncul, harus diansitipasi situasi di berbagai belahan dunia yang mungkin memiliki efek bagi dalam negeri.

"Banyak tantangan yang harus kita atasi seperti penurunan ekspor, juga bagaimana kita meningkatkan investasi dan sebagainya. Tingkatkan kemampuan generasi muda di bidang teknologi dan lain-lain, agar terjadi daya saing kuat".

12. Jika Indonesia ingin terlepas dari middle income trap maka harus memprioritaskan produkvitas, pengembangan teknologi serta kualitas SDM.

Jakarta, 18 Oktober 2019.

Didik J. Rachbini

Institute for Development of Economics and Finance

(Ekonom Senior/Ketua Yayasan LPEK INDEF)

SHARE ON
OPINI PENALAR
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF