Robohnya Patung-patung Kami
berita
Humaniora
19 August 2017 06:00
Patung Dewa Kwan Sing Tee Koen di Tuban, Jawa Timur, bukan pertama yang diprotes sekelompok masyarakat, untuk dirobohkan. Di daerah lain, sepanjang Juni-Juli lalu tak sedikit patung-patung kota bertumbangan.

Patung Cendekiawan buatan Ketut Winata hilang dari tempatnya di Bandung. Patung Ikan karya Nyoman Nuarta di Kabupaten Pangandaran dibongkar. Sebelumnya, patung-patung di Purwakarta pada Februari 2016 juga bertumbangan akibat diprotes sekelompok warga. Kisah serupa terjadi sejak 2010 di Bekasi. Apa salah patung-patung itu?

Patung telah jadi bagian dari tradisi negeri kita sejak ratusan tahun silam. Kerajaan Hindu dan Buddha pra-Indonesia mengenal patung dalam bentuk arca sebagai media pemujaan bagi dewa-dewi, serta penghormatan bagi kaum bangsawan dan leluhur. Sejarah ratusan tahun itu seolah hendak diputus oleh sebagian orang. Bagi sebagian orang itu, patung disamakan dengan menyekutukan Tuhan.

Dalam salah satu tafsir Islam memang ada larangan menggambar/ melukis/memahat/membuat patung berjasad atau makhluk hidup. Tafsir itu yang dipakai sekelompok orang sebagai justifikasi merobohkan atau minimal memprotes keberadaan patung-patung. Masalahnya, adilkah justifikasi dalil agama itu di negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan budaya?

Tafsir skripturalis radikal itu baru menggejala sebagai gerakan protes sejak 30-an tahun terakhir. Tahun 1980-an stupa candi Borobudur pernah diledakkan. Apakah aksi tolak patung ini indikator fenomena konservatifisme beragama? Atau alarm kebangkitan suatu ideologi mengerikan di Indonesia? Atau efek dari gejala wahabisme di Indonesia?

Kita lihat patung Buddha berdiri yang dibangun abad ke-4 diruntuhkan rezim Taliban di Afghanistan. Kita saksikan ISIS menghancurkan peninggalan kuno di Palmyra. ISIS juga menghancurkan makam nabi dan cendekiawan Muslim kuno. Apakah kebrutalan semacam itu akan kita biarkan terjadi di Nusantara? Apa kita sedang menuju menjadi bangsa terbelah yang memutus tali tradisi dan sejarah dengan masa lalunya sendiri?

Mengapa pemerintah terkesan tak tegas memadamkan gejala perluasan radikalisme ini? Bagaimana bila pemerintah (Daerah) malah melakukan pembiaran, bahkan cenderung menyokong aksi vandalisme itu karena takut kehilangan potensi suara pemilih Muslim?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade) 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Budaya

Yang menarik buat saya dari fenomena perobohan dan protes patung-patung itu, beberapa di antaranya, misalnya patung ikan karya Nyoman Nuarta yang dirobohkan di Pangandaran, Jawa Barat. Di situ yang terjadi bukan hanya pertentangan antara seni dengan isu keagamaan, tapi juga ruang dan konteks patung kontemporer itu muncul.

Patung itu muncul di ruang publik dan dari segi seni, apakah itu termasuk seni publik? Karena publik tidak dilibatkan sejak semula. Kehadiran patung biasanya lahir dari kebijakan perorangan yang memegang tampuk pimpinan di sebuah kota/daerah, yang berkeyakinan anggaran kebudayaannya bisa untuk membuat patung kontemporer di ruang publik. Masalahnya, publiknya sendiri tidak tergarap lebih dulu. Apakah publiknya paham makna kontemporernya? Itu yang kelihatan banget dari polemik kontroversi patung ikan Nyoman Nuarta di Pangandaran.

Itu patung ikan tanpa sedikitpun mirip ikan. Lalu kita bayangkan publik awam tanpa pemahaman sedikitpun tentang seni rupa kontemporer hanya akan melihat patung itu jelek karena nggak ada fungsinya. Tak ada fungsi simbolik atau apapun. Ini hanya bentuk yang aneh saja. Akhirnya tanpa pengetahuan seni rupa kontemporer atau siapa itu Nyoman Nuarta dan sejarah patungnya, patung yang teronggok itu dianggap jelek dan harus diganti dengan yang lebih jelas. Patung (mirip) ikan saja!

Yang missed di sini adalah pendidikan seni rupa buat publik. Pendidikan seni rupa bukan hanya ajaran seni dari menara gading, para dewa kesenian menyampaikan apa arti seni pada publik. Bukan itu. Tapi seni yang melibatkan publik. Jadinya partisipatif. Publik bisa mengungkapkan yang dia inginkan.

Ini bedanya dengan patung-patung di zaman Sukarno. Dia kan arsitek dan seniman juga. Dia menaruh patung-patung kontemporer saat itu--kadang-kadang abstrak bahkan--dengan satu fungsi: menjadi landmark. Misal Patung Pak Tani dijadikan acuan lokasi oleh orang-orang. Maknanya tak semua orang tahu, tapi itu jadi landmark.

Sampai tahun 1980-an masih terasa kedekatan seni rupa kontemporer dengan masyarakat. Tapi lalu menjauh dan semakin jauh ketika muncul pengerasan ideologi, termasuk ideologi keagamaan, di beberapa tempat. Dari dulu sampai sekarang, selama berabad-abad, sudah ada yang meyakini patung itu haram.

Mengenai pemerintah pembiaran atau bersikap diam, harus dibedakan dulu antara pusat dan daerah. Orang kan lihatnya membiarkan itu berarti diam saja. Orang inginnya langsung komentar, seperti di Facebook, apa saja langsung dikomentari.

Di pusat, misalnya, orang luput melihat di era Jokowi lahir Undang-undang Kebudayaan yang menurut saya termasuk revolusioner. Semula semangatnya kendali kebudayaan lebih konservatif diubah jadi pemajuan budaya kembali pada UUD1945.

Nah, dalam pasal-pasalnya itu ada tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan budaya serta aksi kesenian. Itu artinya pemerintah pusat tak diam saja. Tapi untuk bisa diterapkan ke daerah butuh waktu 5-10 tahun mungkin. Jadi masalahnya kembali pada pemerintah daerah. Misalnya, banyak perda syariah lahir dengan motif politik. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi/ Dosen FIKOM Universitas Prof.DR.Moestopo (Beragama)

Patung itu budaya, melihatnya dari prespektif budaya. Bukan sekadar dari sudut pandang agama saja. Jika hanya memandang dari sudut pandang agama, kita bagaikan melihat satu hal mengunakan kacamata kuda.

Karena sifat agama yang dogmatis, sehingga tidak ada analisa yang mendalam mengenai suatu hal. Sifat dogmatis dari agama hanya menekankan pada benar atau salah.

Contohnya ada makam yang berada di komplek masjid. Sebagian golongan menganggap bahwa golongan lain ke masjid tersebut karena mau mendoakan makam, padahal kelompok yang dicurigai itu bisa saja datang untuk berdoa di masjid yang kebetulan ada makamnya. Salah paham ini dikarenakan sifat agama yang dogmatis dan hanya mendasari pada pemahaman benar atay salah. Orang yang berdoa di masjid dianggap mendoakan makam yang ada di masjid tersebut.

Patung merupakan bagian dari simbol. Sejak adanya manusia di dunia, manusia terbiasa meninggalkan jejak berupa simbol untuk generasi setelahnya. Salah satunya berupa patung. Sebagai contoh, Nabi Adam sejak turun ke dunia diajarkan mengenal tanda-tanda atau simbol-simbol.

Dalam agama simbol tadi juga merupakan wasilah atau pemersatu. Masyarakat bersatu dalam satu simbol yang sama. Sebagai contoh kiblat umat Islam yang mengarah ke Ka'bah sebagai simbol pemersatu dan umat Kristen yang menjadikan Yesus sebagai simbol pemersatu keagamaannya. Jika dilihat dengan kacamata kuda dogmatis tadi, ini akan berakhir di benar atau salah. Namun jika dianalisa dengan mengunakan rasional, ada makna yang tersirat dari perwujudan itu. Yaitu pemersatuan kelompok-kelompok di bawah satu simbol.

Sama halnya dengan pembuatan patung yang merupakan bagian dari simbol. Jika dalam kacamata agama patung dikatakan musyrik, mungkin ada kurang analisa atau pemahaman makna dari satu objek atau simbol tersebut.

Penghancuran patung ini bukanlah hal yang sepele. Pemerintah harus turun tangan. Memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bagaimana meletakan pemikiran kepada masyarakat di Indonesia. Sehingga penghancuran patung yang merupakan peninggalan kebudayaan bangsa tidak lagi terjadi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Opini selintas saya didasari oleh  pengetahuan dan sedikit pengalaman dalam menjalani praksis budaya dalam bahasan skripsi bertema Parthayajna (Pengorbanan Arjuna), sebuah tema yang jika kita cermati dimunculkan dalam 3 media: pada relief,karya seni rupa, pada kakawin (naskah sastra Jawa kuno), dan pada karya seni pertunjukan.

Ini menunjukkan bahwa sebuah karya, termasuk patung-patung yang telah dibangun berupaya mengekspresikan sebuah peristiwa kelokalan dengan simbol-simbol. Ini adalah bukti sejarah, bagian yang dapat merepresentasikan keadaan masyarakat saat itu untuk dijadikan memori kolektif.  Jadi sebagai bagian dari masyarakat yang berbudaya dan beradab tentu tidak etis jika melakukan penghancuran karya budaya, semata-mata untuk keyakinan yang dianutnya sendiri.

Kedua, semua keyakinan agama yang memasuki Nusantara ini dapat dipastikan tidak ada yang persis sama dengan negara asal. Hampir semua melalui proses akulturasi, jalan damai, ada adaptasi. Jika sesuai dengan jatidiri ataupun kepribadian bangsa, baru di-adopt. Tidak ada yang instan. Sepengetahuan saya, hampir semua anasir budaya yang masuk ke wilayah nusantara tidak melalui penetrasi. Kecuali mungkin yang merupakan daerah koloni, dan ada dominasi kekuasaan.

Ketiga, mendalami arti penting politik identitas dalam penguatan budaya, dimana fungsi aparatur tidak dapat dilepaskan dari tokoh dan pemuka agama, juga terkait dengan proses Interaksi dengan masyarakatnya.

Saya mencermati kelanggengan kekuasaan tidak muncul dari penguasa saja, tetapi hasil interaksi dengan masyarakatnya. Penguasa harus mampu menjalankan politik kebudayaan, harus memiliki strategi yang terencana berdasarkan karakteristik dan potensi masyarakat, sekaligus mampu berpikir taktis sesuai dengan perkembangan zaman yang muncul  sebagai sebuah fenomena yang berkembang.

Untuk saat ini semuanya sangat dimungkinkan dengan karakteristik media baru. Artinya masyarakat sekarang sudah sangat kritis, memahami mana yang sesuai dengan kondisi riil. Persoalannya, mengatasi aksi yang bersifat radikal, harusnya tidak secara serta merta. Tetapi kepekaaan menjaga ruang publik, ruang aktivitas kehidupan, itu nampaknya belum ada.

Para pemimpin di tingkat kabupaten/kota sedikit yang memiliki jiwa kepemimpinan, dan sedikit sekali yang memimpin dengan menggunakan strategi kebudayaan. Mereka tidak mengantisipasi perkembangan yang muncul di tengah masyarakatnya, sehingga terkesan tidak menyadari kalau "disusupi ideologi" atau fanatisme keyakinan yang dianut oleh sebagian kelompok, yang  jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Idealnya pemimpin di era sekarang harus mampu memetakan karakteristik masyarakat yang menjadi konstituennya, baik kawan maupun lawan. Kita selama ini belum membangun fondasi kebudayaan sesuai dengan akarnya, cenderung di permukaan, sehingga mudah dipengaruhi oleh faham radikal yang masuk dari berbagai jalur.

Kita harus bangkit lagi dengan meritualkan kembali tradisi kearifan lokal  yang nyaris ditinggalkan oleh generasi muda milenial. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penting untuk diterapkan pada generasi muda. Teknologi tetap merupakan bagian dari kebudayaan yang tujuannya untuk mengangkat sebuah peradaban, bersama-sama dengan ilmu pengetahuan dan kesenian. Jadikan sebagai sebuah praksis kehidupan. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung