Yang Muda, yang Korupsi
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 04 January 2019 14:00
Rasanya kita semua belum lupa dengan iklan anti korupsi yang diusung Partai Demokrat pada 2008 lalu. Iklan yang diniatkan menyambut kampanye pilpres dan pileg 2009 itu menampilkan Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng. Mereka serempak berseru "Tidak!!" pada korupsi. Tapi kita kemudian tahu takdir para "bintang iklan" itu. 

Semula, ketiganya dianggap mewakili generasi muda pemimpin baru Partai Demokrat. Angie mantan Puteri Indonesia, Anas bekas Ketua HMI yang meroket jadi ketua partai, sedang Andi bekas pengamat politik, tokoh partai dan kemudian jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Namun, harapan dunia politik kita bakal diwarnai sosok pemuda-pemudi cemerlang segera sirna begitu ketiganya dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jadi terpidana korupsi. 

Tahun 2018 kemarin kita menyaksikan Zumi Zola, bekas Gubernur Jambi, yang di usia tergolong muda (38 tahun), dihukum 6 tahun penjara karena tersangkut kasus korupsi. Senada dengan itu, tulisan peneliti Transparency International Indonesia Reza Syawawi (Kompas, 26/12/2018) menyebut KPK menilai ada kecenderungan pelaku korupsi dilakoni politisi muda. Apa ini artinya ada regenerasi pada pelaku korupsi kita? 

Jika demikian adanya, ini kabar yang membuat kita khawatir. Berdasar riset yang dirilis Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) bulan September lalu, saat ini terdapat 21 persen caleg DPR berusia milenial antara 20-35 tahun. Sementara itu, mayoritas caleg berusia produktif, 36-59 tahun, yaitu 68 persen. Angka persentase itu menjelaskan ada kecenderungan pula partisipasi aktif milenial membangun negeri lewat jalur politik praktis dengan jadi caleg. Tapi apa artinya bila saat terpilih nanti mereka justru menyuburkan praktek korupsi? 

Ketika politisi muda terseret kasus korupsi kerugian yang diderita jadi berlipat. Pertama, tentu saja, korupsi ternyata tak sirna bahkan melintasi generasi. Kedua, harapan yang kita sandarkan pada anak-anak muda untuk mengubah bangsa ini jadi lebih baik turut sirna juga. Bila yang muda saja korupsi, pada siapa lagi kita berharap? 

Kita tahu politik di negeri bukan urusan yang murah. Untuk jadi caleg maupun calon pemimpin daerah dari bupati, walikota hingga gubernur ada harganya. Hal ini kemudian yang mendorong para anggota dewan dan pejabat berlomba kejar setoran dengan cara korupsi untuk balik modal. 

Belum lagi urusan dengan pengusaha yang minta perlakuan istimewa pada pejabat. Ini juga godaan yang bisa menghinggapi siapa saja, baik tua maupun muda. Tahun 2018 kemarin kita menyaksikan korupsi massal yang melibatkan 41 anggota DPRD Malang. Sementara itu, kasus korupsi Zumi Zola juga menyeret 12 nama anggota DPRD Jambi. 

Bahaya lain dari maraknya politisi muda yang korup adalah tingkat kepercayaan masyarakat akan rendah pada dunia politik. Kita tahu, data KPU menunjukkan 40 persen pemilih dikategorikan ke dalam kelompok muda/milenial (17-35 tahun). Bayangkan, bila mereka bersikap apatis saat pemilu? Bukankah hasil pemilu nanti kurang terlegitimasi lantaran pemilih pemuda ogah beri suara karena muak melihat perilaku koruptif para elit? 

Di lagu "Distorsi" yang rilis 1998, Ahmad Dhani menulis lirik begini untuk menggambarkan kebejatan dua generasi berbeda: "Yang muda mabuk, yang tua korup." Lirik itu kini mungkin perlu diedit sedikit. Jika tua dan muda ramai korupsi, apa lagi yang tersisa dari negeri ini?     

Apa pendapat Anda? Watyutink?  

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga

Korupsi bisa terjadi lintas generasi. Artinya, korupsi tak hanya bisa dilakukan politisi tua. Namun juga tidak tertutup kemungkinan dilakukan politisi muda. Hal itu menunjukkan bahwa, selain ada persoalan moral individual, korupsi juga terkait persoalan struktural dan sistemik. 

Terjebaknya politisi muda melakukan korupsi tidak bisa dilepaskan dari struktur politik di Indonesia yang masih bekerja berdasarkan akumulasi kekuasaan dan kekayaan melalui aktivitas yang sifatnya korup. 

Misalnya dalam kasus eks Gubernur Jambi Zumi Zola. Dalam pengakuan awal ia tidak mau memberikan uang (pada anggota DPRD Jambi). Tapi ia bilang ada tekanan dari kekuatan legislatif. Di situ terlihat, aktivitas korupsi bersifat kolektif bukan perorangan. Yang dalam istilah populer kita sebut "korupsi berjamaah". 

Maka, agen-agen atau subyek-subyek politik yang menguasai perpolitikan di Indonesia rentan dengan aktivitas yang sifatnya korup. Akhirnya seringkali kalangan aktivis atau politisi muda yang masuk ke dalam ruang politik, mereka terserap dalam lingkaran praktek korupsi yang berlangsung. 

Ketika kita pahami masalahnya sistemik dan struktural, maka cara awal untuk mencari solusi persoalan korupsi harus melalui pemecahan yang sifatnya sistemik dan struktural pula. 

Namun, yang menjadi persoalan kita sekarang, masih belum kelihatan tampilnya kekuatan politik yang solid dan koheren yang sungguh-sungguh mendorong pada agenda pemerintahan yang bersih. Hal itu bisa kita lihat misalnya, sampai sekarang kita tidak menyaksikan ada parpol manapun yang bebas dari korupsi. 

Artinya korupsi telah jadi bagian dari kepentingan yang berurat akar pada kebutuhan tidak saja perorangan tapi juga kekuatan politik, termasuk partai politik untuk menghidupi dirinya dengan cara-cara yang korup. 

Bila kita melihat negara-negara yang demokrasinya sudah maju, seperti di Eropa, jawaban kenapa di sana minim kasus korupsi politisinya, adalah struktural juga. Mereka telah melalui sejarah yang panjang di mana kekuatan politik demokratik dari bawah berhasil membangun instrumen politik yang kuat dan solid untuk mendorong demokratisasi, bukan hanya pada kelembagaan, tapi juga pada corak kekuasaan. 

Di buku Why Nations Failed (Mengapa Negara Gagal) dijelaskan kenapa negara-negara Eropa Barat serta Amerika bisa lepas dari persoalan kemiskinan yang ternyata jawabannya terdapat pada solusi yang sifatnya politis. Mereka punya sejarah kekuatan politisnya punya agenda membangun pemerintahan yang bersih, demokratis, (politisi) tidak bergantung pada institusi negara dan tidak korup. 

Di Indonesia masalahnya, institusi demokrasi bekerja. Namun warisan era sebelumnya, era Soeharto, masih belum bisa diselesaikan. Kekuatan politik dan bisnis yang kita sebut kekuatan politik dan bisnis oligarki, tetap bergantung menggunakan sumber daya negara serta akses pada kekuasaan, sebagai cara mereka mempertahankan kekayaan dan tetap survive dalam pertarungan kekuasaan. 

Pada akhirnya, saya pikir, kita bisa tetap berharap pada politisi-politisi muda di Senayan dan pemerintahan nanti, namun di saat bersamaan kita tak bisa bergantung pada mereka. Artinya, harapan terhadap tatanan poltik yang bersih dan bebas dari korupsi harus ditunjang pula penguatan kontrol terhadap proses politik yang berlangsung. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Kapasitas Sumber Daya Lokal yang Menjadi Hambatan             Konglomerasi Media dan Pilpres             Kuatnya Arus Golput: Intropeksi Bagi Parpol             Golput Bagian dari Dinamika Politik             Parpol ke Arah Oligharkhis atau Perubahan?             Melawan Pembajak Demokrasi             Pilih Saja Dildo             Golput dan Migrasi Politik             Golput Bukan Pilihan Terbaik             Golput dan Ancaman Demokrasi