Yang Bikin Cemas Soal Unicorn di Debat Capres
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 22 February 2019 17:30
Watyutink.com - Di salah satu debat capres kedua Ahad (17/2/2019) lalu Capres petahana nomor urut 01 Jokowi bertanya pada lawannya Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.  

"Infrastruktur apa yang akan Bapak bangun untuk dukung pengembangan unicorn-unicorn di Indonesia?"

"Yang bapak maksud unicorn, maksudnya yang online-online itu?" Prabowo balik bertanya. Setelah diiyakan Jokowi, Prabowo melanjutkan, ""Ya kita akan fasilitasi, kita kurangi regulasi kurangi pembatasan karena mereka lagi giat-giatnya pesat-pesatnya, berkembang. Saya akan dukung segala upaya untuk memperlancar mereka." 

Saat diberi kesempatan menanggapi, Jokowi berkisah pencapaiannya telah membangun infrastruktur Palapa Ring untuk menyediakan layanan komunikasi berkecepatan tinggi. Prabowo menanggap balik dengan bilang keberadaan unicorn akan mempercepat larinya uang kita ke luar negeri. 

Saat ini di negara ASEAN terdapat tujuh startup berstatus unicorn. Empat di antarnya ada di Indonesia, Gojek, Traveloka, Bukalpak, dan Tokopedia. Dari omongan soal unicorn di debat kemarin, tampak dua kutub yang berbeda antara Jokowi dengan Prabowo. Jokowi tampak mengetahui persoalan dan bangga di masa pemerintahannya lahir startup bersatus unicorn (valuasi 1 miliar dolar AS atau Rp13 triliun). Ia ingin startup unicorn kian berkembang dan pemerintah mendukung lewat infrastruktur. Sebaliknya, Prabowo tampak kurang paham. Ia malah bilang akan mengurangi regulasi buat unicorn serta khawatir unicorn yang dimiliki asing akan membawa uang kita ke luar negeri. 

Dari dua kutub yang bertolak belakang soal unicorn ini banyak hal mencemaskan. Jokowi, misalnya, tak menyinggung soal kesejahteraan para driver Gojek yang unicorn. Sedangkan Prabowo, hanya khawatir uang dari investor di unicorn-unicorn ini akan dibawa ke luar negeri. 

Prabowo paham empat startup unicorn kita besar lewat guyuran modal asing. Gojek antara lain dapat dana Google, Tencent Holding dan JD.com; Tokopedia diguyur modal Alibaba Group, Softbank, dan Sequoia Capital; Traveloka dimodali Sequoia Capital, Expedia dan beberapa lagi; sedang Bukalapak antara lain dapat guyuran dana dari Ant Financial, Mirae Asset, serta Naver Asia dan GIC.   

Masalahnya, benarkah investor asing di startup unicorn kita hanya tertarik pada uang? 

Tentu, investor ingin dapat uang dari investasinya. Namun Prabowo luput menyinggung hal yang lebih tinggi nilainya dari uang di abad digital ini: data. Semua startup menyimpan data aktivitas penggunanya: ke mana mereka pergi saban hari, apa makanan favorit mereka, produk apa yang mereka sukai, ke mana mereka liburan, naik pesawat apa, tinggal di hotel mana, hingga berapa uang yang mereka habiskan saban bulan untuk transportasi, belanja dan lain-lain. 

Ingat, hingga saat ini perlindungan data pribadi baru berwujud RUU (rancangan undang-undang). Belum disahkan. Ada kekosongan undang-undang yang berpotensi disalahgunakan pihak yang nakal. Kasus kebocoran data user yang menimpa Facebook bisa jadi pelajaran. Yang nakal, bukan Facebook (well, meski mereka serakah), tapi Facebook lalai melindungi data user-nya hingga gampang dikerjai Cambridge Analytica. Apakah kedua capres kita menyadari potensi kebocoran data dari startup unicorn kita?           
      
Selain itu, penting juga membuat aturan yang adil antara startup unicorn sebagai aplikator dengan mitranya. Gojek takkan besar tanpa driver-nya. Bukalapak dan Tokopedia bisa bubar bila semua penjual menutup lapak mereka. Traveloka bakal berhenti beroperasi bila mitra hotel dan layanan ticketing lainnya memutus kerjasama. Pertanyaannya, sudah adilkah kesepakatan kerjasama yang ada dengan mitra-mitra tersebut? 

Bangga kita punya startup yang valuasinya kian besar boleh saja. Tapi, bangga saja tak cukup. Pemerintah dan DPR sebagai regulator harus menyiapkan aturan main yang adil untuk semua pihak. Bukankah demikian adanya? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?   

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Unicorn merupakan gelar yang diberikan pada suatu startup yang memiliki nilai valuasi (nilai dari suatu startup, bukan sekadar pendanaan yang diraih dari investor) lebih dari 1 juta dolar AS.

Saat ini, Indonesia memiliki empat startup, yaitu Go-Jek, Tokopedia, Bukalapak dan Traveloka. Di sektor transportasi, operasional Gojek sudah mengarah kapitalis, karena tidak diikuti aturan yang bisa melindungi mitra kerja. 

Sistem aplikasi tidak diawasi apalagi diaudit oleh lembaga yang berwenang. Pemerintah sangat terlambat mengantisipasi dan tidak jelas arahnya ditambah masing-masing instansi (Kementerian/Lembaga) jalan sendiri-sendiri.

Sekitar dua tahun lalu ketika, sebagian saham belum dimiliki asing, mitra Gojek masih mendapatkan bonus yang cukup besar. Pendapatan driver ojek daring bisa minimal Rp8 juta per bulan. Bahkan ada yang mencapai Rp12 juta per bulan. Sekarang untuk mendapatkan Rp4 juta harus bekerja hingga 12 jam dalam sehari. 

Setelah sebagian saham dimiliki asing, tentunya target keuntungan yang harus dipenuhi dahulu. Sementara urusan kesejahteraan mitra kurang dapat perhatian. Dampaknya, perhatian driver sebagai mitra yang mencarik dan mengangkut penumpang kurang diperhatikan. 

Kementerian Perhubungan sudah membuat Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) yang pada intinya mengatur keselamatan, biaya jasa, suspend dan kemitraan. 

Tentunya RPM ini tidak bisa berdiri sendiri dalam upaya ingin melindungi driver dan konsumen ojek daring. Akan tetapi perlu dukungan dari Kementetian Komunikasi dan Informatika harus dapat menerbitkan peraturan untuk mengawasi dan mengaudit aplikasi yang digunakan pengusaha aplikasi atau aplikator. 

Demikian pula dengan Kementerian Tenaga Kerja harus dapat membuat aturan yang mengatur hubungan kemitraan antara pemilik aplikasi dengan driver ojek daring. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Teknologi Informasi

Keberadaan startup unicorn yang ada sekarang justru mematikan startup-startup baru karena kurang pemodalan dll, sehingga yang terjadi malah monopoli dan oligopoli. Kita ingat, saat Gojek mulai beroperasi ada berbagai aplikasi sejenis, sekarang hanya tersisa Grab dan Gojek.

Kecenderungan investor memang akan berusaha mematikan lawan karena ingin mendongkrak value, 
kalau bisa monopoli ya lebih baik lagi buat investor karena value-nya jelas paling tinggi. Akan tetapi buat negara, buat rakyat monopoli jelas sangat merugikan. Di situ fungsi regulator untuk mengatur supaya lapangan bermain tetap sehat.

Namun, selain monopoli soal keamanan data ini memang penting. Siapa yang bisa menjamin data kita di berbagai aplikator unicorn itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan komersil para investor asing maupun pihak lain, mengingat RUU Perlindungan Data Pribadi belum disahkan?

Dengan kondisi sekarang tidak ada yang bisa menjamin. Paling kita bisa bermain dengan hukum adat antar user di Internet dari mulut ke mulut agar tidak berinteraksi dengan startup yang tidak baik
tersebut. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu