Universitas Asing di Bumi Indonesia, Baik atau Buruk?
berita
Humaniora

Sumber Foto: csmonitor.com

03 February 2018 11:00
Kelak, kuliah di universitas top dunia macam Cambridge University tidak perlu pergi jauh melintasi lautan ke negerinya Pangeran William. Sebab Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah membuka akses seluas-luasnya bagi kampus asing untuk membuka kelas di Indonesia.  

Seperti dilaporkan berbagai media, kementerian yang dipimpin Mohamad Natsir itu menargetkan ada lima kampus luar negeri yang membuka cabang di Jakarta. Pertanyaan yang langsung mengemuka adalah, apa dampak keberadaan kampus asing ini nantinya bagi pendidikan kita? 

Akses kampus asing membuka kelas di dalam negeri dimungkinkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Artinya, baik pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) seharusnya sudah tahu bakal ada implikasi ini saat menyusun undang-undang tersebut ketika masih RUU. Selama ini pun, kampus asing telah melakukan kerjasama dengan kampus dalam negeri lewat program double degree. Lalu kenapa orang-orang meributkan hal ini sekarang? 

Hmm, banyak hal yang wajib kita pertanyakan dari niatan Kemenristekdikti mengizinkan kampus asing buka cabang di tanah air. Bagi kampus-kampus asing, terutama di Eropa dan Amerika, Asia adalah pasar yang menggiurkan. Pada 2015, majalah US News and World Report mewartakan, China paling banyak mengirim mahasiswa belajar ke AS. Tahun 2014 jumlahnya 31 persen dari seluruh mahasiswa asing yang kuliah di AS. Seperti China, Indonesia yang berpenduduk padat adalah market besar bagi lembaga pendidikan asing. Ini ibarat jemput bola, alih-alih menunggu umpan.    
      
Saat ini, angka partisipasi pendidikan tinggi kita sekitar 30 persen. Artinya, setiap tahun seluruh perguruan tinggi (PT) di negeri ini berebut pasar yang kecil itu. Kini, saingan bertambah. Harap diingat, dalam peringkat 400 perguruan tinggi dari 17 negara di Asia versi QS Asia University Ranking 2017, paling tinggi PT Indonesia berada di urutan 50-an, yakni Universitas Indonesia di posisi ke-54. Bagaimana bila universitas top di Asia dari Singapura dan Hongkong yang berada di urutan 3 besar buka cabang di sini? Coba kira-kira, calon mahasiswa kita yang akan belajar IT akan pilih kuliah di Nanyang Technological University (NTU) Singapura cabang Jakarta atau Universitas Binus? 

Yang paling khawatir atas rencana ini kebanyakan dari PT swasta. Ceruk pasar mereka terancam oleh keberadaan PT asing yang bakal buka cabang. Sebelum ada PT asing masuk, ratusan kampus sudah disetop operasionalnya oleh pemerintah karena tidak memenuhi syarat baik kualitas pengajaran, jumlah pengajar, maupun jumlah mahasiswa dan fasilitas pendukung. Jika PT asing masuk dan biaya kuliahnya bersaing, berapa kampus swasta menengah dan papan atas lagi yang akan megap-megap?

Namun, sesungguhnya juga, ini bukan perkara soal ekonomi semata. Harus dipertimbangkan masak-masak pula, ilmuwan atau teknokrat macam apa yang bakal lahir dari kampus asing nanti? Ilmuwan-ilmuwan jebolan kampus asing mungkin mumpuni di bidang masing-masing. Tapi apakah mereka juga bakal memiliki rasa nasionalisme dan jiwa patriot demi memajukan bangsa? Saat ini saja mata kuliah yang mengandung nilai kebangsaan banyak yang sudah hilang dari kurikulum pendidikan kita. Apalagi nanti saat berhadapan dengan realita persaingan dengan kampus asing untuk merebut minat mahasiswa.

Hal itu yang harus dicari jawabnya dahulu sebelum membuka pintu dunia pendidikan kita untuk si asing atau si aseng.    

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Jurnalis, Dosen

Pernyataan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdkti) Mohamad Nasir tentang 10 Perguruan Tinggi Asing ternama yang akan hadir di Indonesia jelas mengundang sikap pro-kontra dalam dunia pendidikan tinggi.

Kalangan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) khawatir masuknya sejumlah perguruan tinggi asing seperti Cambrige University, Harvard University, Queensland University, dan Melbourne University akan menekan jumlah peserta didik (mahasiswa) yang  bisa diterima tiap tahunnya. Dengan mengizinkan perguruan tinggi asing, maka pemerintah  telah abai terhadap keberadaan perguruan tinggi domestik, terutama swasta, kata Aptisi.

Sejatinya, kebijakan tersebut dilakukan pemerintah karena Indonesia menjadi salah satu anggota dari The World Education Forum (Forum Pendidikan Dunia) yang baru saja selesai melakukan pertemuan tingkat menteri di London pada awal tahun ini.

Hasil dari pertemuan itu adalah disepakatinya Globalisasi Pendidikan dan Revolusi Industri ke-4 (RI 4.0). Sejatinya kebijakan ini mirip dengan penerapan Free Trade Area/Zone (Zona Perdagangan Bebas) dimana negara yang tergabung dalam suatu organisasi internasional atau regional wajib membuka pasarnya bagi negara lain.

Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi keberadaan perguruan tinggi asing di nusantara ini. Hanya saja, pemerintah masih berupaya untuk melindungi keberadaan perguruan tinggi nasional dengan memberikan beberapa syarat khusus seperti kerja sama dengan perguruan tinggi nasional, jenis pendidikan tertentu yang diperbolehkan, dan adanya rasio penerimaan mahasiswa yang mengedepankan nasionalisme dan kualitas.

Untuk mengantisipasi hal  ini, maka tidak ada jalan lain bagi dunia perguruan tinggi--baik negeri maupun swasta, untuk segera berbenah diri dalam berbagai bentuk mulai dari penyiapan kurikulum, tenaga pengajar, ketersediaan laboratorium, hasil penelitian civitas akademika (dosen dan mahasiswa) yang baik dan kualitas lulusan yang mampu terjun dalam dunia industri.

Program pemerintah “World University” hendaknya dapat direspons positif oleh kalangan perguruan tinggi, ke depan harus lebih banyak lagi universitas kelas dunia yang mampu dihasilkan oleh perguruan tinggi Indonesia, mengingat era keterbukaan (globalisasi) telah terjadi, dimana semua profesi seperti akuntan, pengacara, dokter, insinyur, ekonom, dan lainnya pun diperkenankan hadir di Indonesia.

Kekhawatiran berbagai kalangan tentang akan terjadinya kanibalisme dalam dunia perguruan tinggi domestik bukan hal yang mustahil. Pasar mahasiswa kelas atas akan dimangsa oleh perguruan tinggi asing, pasar mahasiswa kelas menengah yang akan dimakan oleh perguruan tinggi kelas atas nasional pasti akan terjadi. Solusinya, pemerintah telah mengusulkan merger perguruan tinggi yang telah digaungkan sejak 2016 lalu.

Mengenai sikap patriotisme dan nasionalisme, pemerintah telah mewajibkan keikutsertaan para mahasiswa baru untuk mengikuti program bela negara yang bekerja sama dengan instansi terkait seperti TNI dan Kepolisian. Persoalannya masih saja ada perguruan tinggi (terutama swasta) yang tidak mematuhi kewajiban ini.

Genderang keterbukaan telah ditabuh dan orkestrasi globalisasi telah dimainkan, dimana Indonesia termasuk menjadi pemain di dalamnya. Untuk mencapai harmoni, maka alunan musik harus diikuti bila tidak ingin dikeluarkan atau dikucilkan masyarakat internasional. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penulis, Pemerhati dan Konsultan Pendidikan, pendiri Pendidikan Karakter Education Consulting

Kebijakan Menristekdikti untuk menghadirkan Perguruan Tinggi Asing (PTA) atau Universitas Asing di Indonesia melahirkan polemik dan perdebatan. Apakah kebijakan ini menguntungkan atau merugikan, kita bisa menelaahnya dalam tiga dimensi, yaitu komunikasi, subtansi dan strategi.

Dari sisi komunikasi, proses diseminasi kebijakan publik yang belum tuntas pasti akan melahirkan gejolak dan polemik di masyarakat karena masyarakat hanya melihat isu panasnya saja. Ketika isu kunci yang tersebar adalah mendatangkan universitas asing tanpa disertai penjelasan rinci apa maksudnya, pastilah publik akan bereaksi dengan asumsi dan pendapatnya sendiri. Inilah yang terjadi saat ini. Sementara maksud kebijakan belum jelas, komunikasi publik mengarah pada disinformasi akibat perbedaan perspektif, penafsiran dan informasi.

Kedua, terlepas dari sisi komunikasi, yang paling penting adalah sisi substansi. Dari sisi substansi inilah kita bisa melihat asumsi di balik sebuah kebijakan. Sisi substansi yang penting untuk dijawab adalah untuk apa menghadirkan universitas asing di Indonesia? Jadi, pertanyaan substantif pertama yang perlu dijawab adalah apa tujuan dihadirkan PTA.

Sejauh saya baca di media dan mendengar langsung versi dari Staf Ahli Menristekdikti bidang Akademik, Paulina Pannen, ada satu tujuan besar, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, dan sekaligus memberikan kesempatan bagi anak Indonesia agar memperoleh pendidikan tinggi kualitas internasional tanpa harus pergi ke luar negeri.

Kata “kualitas” merupakan istilah yang sangat umum dan abstrak serta melingkupi banyak dimensi. Maka kalau kehadiran PTA dipergunakan sebagai tujuan meningkatkan kualitas, pertanyaan berikutnya adalah kualitas apanya? Indikator kualitas sebuah PT sangat banyak. Namun terlepas dari tidak jelasnya tentang apa yang dimaksud dengan faktor kualitas, saya melihat kebijakan menghadirkan PTA ini tidak memiliki tujuan yang jelas, spesifik, dan urgen.

Lebih dari itu, meningkatkan kualitas pendidikan di universitas lokal dengan menghadirkan universitas asing itu bukankah suatu pemikiran yang logis. Masalah pokok kita adalah rendahnya kualitas PT yang dinilai dari banyak faktor,  seperti riset, kurikulum, dosen, manajemen, kebijakan, dan lain-lain. Masalah ini tidak akan selesai dengan menghadirkan PTA.

Ketiga, dari sisi strategi, menghadirkan universitas asing jelas merupakan sebuah jawaban yang berakar dari kekeliruan analisis persoalan. Bila analisis substansi persoalan dan tujuannya saja keliru, strategi yang diambil pasti gagal karena tidak menjawab pokok persoalan.

Jadi, apakah kehadiran universitas asing membawa berkat atau kutuk bagi universitas lokal, kiranya bisa dijawab dari tiga indikator, yaitu komunikasi, substansi dan strategi. Kalau tujuan utama adalah peningkatan kualitas universitas lokal dan jawabannya adalah menghadirkan universitas asing, kebijakan ini ibarat "Joko Sembung bawa golok, tidak nyambung, bo'". (ast)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar dan Aktivis Pendidikan

Kampus asing buka cabang di Indonesia tidak menyalahi undang-undang. Karena undang-undangnya (bilang) begitu. Tinggal menunggu waktu saja. Dan waktu itu sebentar lagi datang.

Namun saya masih mempertanyakan, apakah Universitas Cambridge atau Universitas Melbourne yang bakal buka cabang di sini adalah universitas itu yang sesungguhnya? Maksud saya begini, universitas itu kan sudah punya kulturnya masing-masing. Yang saya tanyakan, apakah kultur Cambridge bisa betul-betul dipindah masuk ke sini? Yang saya pahami, universitas asing harus bekerjasama dengan universitas swasta di sini.

Turunan dari kultur itu misalnya begini, apa perpustakaan yang berisi ratusan ribu atau jutaan judul buku di Cambridge bisa ada di sini? Saya agak ragu (bisa sama) dari sisi kultur fisik. 

Dari segi non-fisik, apakah profesor-profesor yang nanti mengajar di sini akan memiliki relasi antara mahasiswa dan profesor seperti yang ada Cambridge sana? Bila mereka mengajar dalam bahasa Inggris, "kultur" itu bisa berjalan. Ingat, walau orang bisa berbahasa Inggris dengan baik, bukan berarti ia bisa (masuk) kulturnya Inggris. Saya ragu kultur Melbourne atau Cambridge bisa masuk di sini. 

Saat ini ada perguruan tinggi swasta yang punya gedung bagus seperti di wilayah Sumarrecon (Serpong) atau Karawaci (Tangerang). Untuk masuknya juga mahal. Universitas Binus, misalnya, per semester sampai Rp 20 jutaan. Sampai lulus orangtuanya mengeluarkan sekitar Rp 200-300 juta. Universitas Pelita Harapan malah lebih mahal lagi. Perguruan tinggi asing mungkin melihat ada pasar bagi mereka. Mungkin mereka menganggap  ada orang kaya yang tak ingin anaknya sekolah di luar negeri. 

Menyangkut apakah nanti mahasiswa di kampus asing hilang rasa keindonesiaannya, kita perlu lihat lagi apakah mahasiswa Indonesia yang sekarang kuliah di luar negeri hilang rasa nasionalismenya? Pengalaman saya belajar di Paris, Prancis tapi hatinya tetap Indonesia. 

Yang harus dilihat sesungguhnya, apakah kultur universitas asing seperti kegiatan penelitian akan terbawa ke sini? Mungkin menteri ini melihat kultur penelitian kita parah. Jadi, ia pikir, kita bawa saja universitas asing itu ke sini.  

Kalau alasannya itu, menurut saya keliru. Kita benahi saja perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kita benahi misalnya UI, sekarang ada di urutan 57 di Asia. Kita usahakan jadi berada di urutan 25. Begitu juga dengan ITB, UGM atau kampus yang bagus di luar Jawa. Kita tanya, apa yang kampus-kampus tersebut inginkan? Paling kendalanya uang. Agar kultur universiter terbangun ya harus dibenahi. Jadi, kenapa harus membuka pintu untuk universitas dari luar negeri? Yang ada alasannya seperti dagang. Nanti seperti (perusahaan) swasta (asing) saja yang masuk. (ade)  
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!